BAB II LANDASAN TEORI
A. Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah “badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan” (Siamat 2004:100). Bidang usaha lembaga pembiayaan ini meliputi: sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan lain-lain.
B. Pengertian Consumer Finance Beberapa pengertian pembiayaan konsumen (consumer financing) yang dikemukakan oleh beberapa sumber sebagai berikut : 1. Menurut Sigit dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2006:203) Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. 2. Menurut Ade Arthesa dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2006:266)
5
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif dan bukan untuk keperluan produktif. 3. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Pembiayaan Konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.
Berdasarkan definisi tersebut diatas terdapat beberapa hal yang perlu di garis bawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen yaitu: 1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh konsumen 2. Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. 3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala biasanya per bulan dan ditagih langsung kepada konsumen. 4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti finance lease.
Aktifitas pembiayaan konsumen sebenarnya telah ada sejak lama, namun baru menjadi lembaga keuangan informal sejak adanya Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang mensahkan lembaga pembiayaan konsumen sebagai bagian dari sektor jasa keuangan.
6
Perusahaan pembiayaan konsumen yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank dapat didirikan oleh suatu institusi non Bank maupun oleh suatu bank, tetapi pada dasarnya antara Bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.
C. Mekanisme Kerja Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Ade menjelaskan ada tiga pihak yang terlibat dalam aktifitas pembiayaan konsumen (2006:267), yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, supplier dan konsumen. Perusahaan pembiayaan memberikan jasa pembiayaan, supplier menyediakan barang yang dibutuhkan, dan konsumen adalah pembeli barang yang menggunakan jasa pembiayaan itu. Adapun mekanisme pembiayaan konsumen dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini:
Gambar 1 Mekanisme Pembiayan Konsumen CONSUMER FINANCE
5 2 3 1 SUPPLIER
KONSUMEN
4 Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Ade Arthesa
7
Keterangan: 1. Proses pembelian barang oleh konsumen, dan pada proses ini dilakukan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan dengan bantuan perusahaan consumer finance. 2. Supplier menyerahkan kelengkapan data konsumen yang disyaratkan dalam proses pembiayaan ini. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian kerjasama antara supplier dengan perusahaan consumer finance tentang syarat dan mekanisme pembiayaan untuk konsumen. Perusahaan consumer finance segera memproses permohonan pembiayaan yang diajukan konsumen 3. Proses perjanjian pembelian barang. Setelah proses pembiayaan disetujui, terjadilah proses perjanjian pembelian barang dari supplier dengan mekanisme pembayaran secara kredit. 4. Penyerahan dari supplier ke konsumen. Setelah proses perjanjian pembelian terjadi, barang dikirim dari supplier ke konsumen. 5. Membayar angsuran pokok dan bunga. Konsumen membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada perusahaan consumer finance, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
D. Jenis – Jenis Pembiayaan Konsumen Atas dasar kepemilikannya, Sigit dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain membagi perusahaan pembiayaan konsumen menjadi 3 jenis (2006:204), yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak
8
perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur. 1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Merupakan Anak Perusahaan Dari Pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.
Gambar 2 Skema Pembiayaan Konsumen dengan Perusahaan Sebagai Anak dari Perusahaan Pemasok PT MAJU MAPAN (Pemasok)
a 3
b 4 1 2
Konsumen (Debitur)
4
5
a PT USAHA JAYA (Perusahaan Pembiayaan Konsumen)
Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sigit Triandaru
9
3
b
Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari skema di atas adalah sebagai berikut : 1) Pembentukan anak perusahaan. 2) Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen 3) a. Perjanjian jual beli yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen b. Perjanjian pembiayaan pembelian dari PT Maju Mapan oleh konsumen 4) a. Pembayaran tunai. b. Penyerahan barang 5) Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka waktu tertentu.
2. Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Merupakan Satu Group Dengan Pemasok Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan ini biasanya juga hanya melayani pembiaaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu group usaha dengan perusahaan tersebut. Perbedaan hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen.
10
Gambar 3 Skema Pembiayaan Konsumen dari Perusahaan dalam Group yang Sama METRO INC.
1
2
3
PT Multi Electronic (Pemasok)
PT Multi Finance (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) 5
a
5
6
b
4
4
a Konsumen (Debitur)
b
Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sigit Triandaru
Langkah-langkah pelaksanaan pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut: 1) Mempunyai salah satu anak cabang perusahaan. 2) Membentuk anak perusahaan baru. 3) Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen. 4) a. Perjanjian jual beli rumah yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. b. Perjanjian pembiayaan pembelian dari PT Multi Electronics oleh konsumen 5) a. Pembayaran tunai b. Penyerahan barang
11
6) Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka waktu tertentu.
3. Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan Dengan Pemasok Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lain, sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayan konsumen ada yang spesialis pada pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mobil, dan lain-lain. Tahap-tahap pelaksanaannya pembiayaan konsumen ini sebagai berikut: 1) Pembuatan Perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen 2) a. Perjanjian jual beli meubel yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. b. Perjanjian pembiayaan pembelian dari PT Tentram Damai oleh konsumen. 3) a. Pembayaran tunai b. Penyerahan barang. 4) Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka
12
waktu tertentu. Gambar 4 Skema Mekanisme Pembiayaan Konsumen Bila Perusahaan Pembiayaan Konsumen Tidak Berkaitan Kepemilikan dengan Anak Perusahaan dari Pemasok 1
PT Tentram Damai (Pemasok)
PT Rumah Sejahtera (Perusahaan Pembiayaan Konsumen)
3
a 3
4
b
2
2
Konsumen (Debitur)
a
b
Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sigit Triandaru
E. Dokumen-dokumen
yang
Diperlukan
dalam
Proses
Pembiayaan
Konsumen Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen, sejak adanya perjanjian awal sampai dengan proses pelunasan pinjaman menurut Sigit (2006:207), meliputi dokumen-dokumen berikut ini: 1. Dokumen Kelayakan Konsumen Adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai ataukah tidak. Dokumen ini antara lain berupa: a) Identitas konsumen (KTP, Paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat
13
izin, dan lain-lain) b) Bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca dan rugi laba, dan lain-lain) c) Laporan survey oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen d) Dokumen pendukung seperti persetujuan istri/suami, rekomendasi pihak yang dapat dipercaya dan lain-lain
2. Dokumen Perjanjian Adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa: a) Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen b) Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok c) Perjanjian
pembiayaan
antara
konsumen
dengan
perusahaan
pembiayaan konsumen d) Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan (cessie piutang, fidusia, Akta Pembebasan Hak Tanggungan, dan lain-lain)
3. Dokumen Kepemilikan Objek Pembiayaan Adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa
14
BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang dan lain-lain.
4. Dokumen Kepemilikan Jaminan Adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitur. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, sertifikat tanah, faktur, dan lain-lain.
F. Manfaat Pembiayaan Konsumen Adapun manfaat yang di dapat dari Pembiayaan Konsumen menurut Sigit dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2006:208) adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pemasok Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya perusahan pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan cashflow calon konsumen yang akan membeli barang pada pemasok sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai. Disamping itu dalam kenyataannya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak cukup mempunyai uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh pemasok tidak hanya dapat dilakukan pada konsumen yang mempunyai cukup dana tunai, melainkan juga pada konsumen yang ketersediaan dana tunainya
15
terbatas. Apabila pemasok melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
2. Bagi Konsumen Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Singkatnya, konsumen tidak harus membeli tunai atau dapat membeli dengan cara kredit. Apabila pembiayaan konsumen ini dibandingkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen, konsumen sebenarnya bisa juga memperoleh manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen. Disamping memperoleh pembiayaan dari kredit bank. Keunggulan pembiayaan kosumen dibandingkan kredit bank antara lain adalah : a) Prosedur yang lebih sederhana b) Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat c) Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan sepanjang konsumen atau debitur cukup
16
layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya. d) Konsumen (terutama di Indonesia) mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.
3. Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung resiko yang relatif lebih besar daripada penyalur dana bank dalam bentuk kredit kepada kredit kepada debitornya. Risiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena: a) Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih sederhana ini menyebabkan kesimpulan mengenai tingkat kelayakan calon debitor memperoleh pinjaman sering kali kurang mencerminkan keaadaan calon debitor
17
yang sebenarnya. Analisis sering kali hanya berdasarkan formulir sederhana yang diisi oleh calon debitor, dokumen identitas calon debitor, dokumen penghasilan calon debitor, dan survey singkat ke lokasi usaha atau tempat tinggal calon debitor.
b) Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Analisis biasanya
dilakukan
dalam
waktu
sangat
singkat,
sehingga
kesimpulannya kadang kala kurang mencerminkan keadaan calon debitor yang sebenarnya. Analisis harus dilakukan dengan cepat agar calon debitor tidak beralih ke pemasok lain, atau tidak beralih ke perusahaan pembiayaan konsumen yang lain, atau bahkan beralih kepada kredit bank.
c) Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitor cukup bisa diandalkan,
perusahaan
pembiayaan
kosumen
biasanya
tidak
mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Apabila saat jatuh tempo debitor ternyata tidak memenuhi kewajibannya karena berbagai alasan, maka perusahaan pembiayaan konsumen hanya dapat mengandalkan pada agunan pokok berupa barang atau objek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Pada kenyataannya objek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen tidak selalu ada atau masih dalam keadaan baik pada saat jatuh tempo, sehingga risiko yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan konsumen menjadi relatif
18
lebih tinggi daripada bank yang menyalurkan kredit dengan syarat penyerahan agunan tambahan.
G. Prinsip-Prinsip Perkreditan Untuk melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5 C atau juga ada menyebutnya sebagai prinsip 6 C. Kelima prinsip klasik ini menurut Muljono (2001:11) adalah sebagai berikut: 1. Carachter Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Untuk menilai karakter ini memang cukup sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu sama lain, oleh karena itu para pengelola kredit harus juga mempunyai keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari para calon debiturnya. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut: a) Kita teliti daftar riwayat hidup calon debitur b) Penelitan reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya c) Memintakan bank to bank information ke bank lain sebanyakbanyaknya d) Meneliti apakah calon debitur tersebut juga anggota / sering datang ke rumah-rumah perjudian
19
2. Capacity Yang dimaksud capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Pengukuran capacity dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain: a) Pendekatan historis yaitu menilai past performance dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu. b) Pendekatan finansiil yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan Rugi/Laba untuk beberapa periode terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat risiko usahanya. c) Pendekatan educational yaitu untuk menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur. d) Pendekatan yuridis yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya ataupun badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank. e) Pendekatan manajerial yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi.
20
3. Capital Yaitu jumlah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank tentu akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan dan biasanya ia akan berhasil. Dalam praktik sehari-hari kemampuan capital ini antara lain dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financing sampai sejumlah tertentu dan sebaiknya besarnya self financing ini lebih besar dari kredit yang akan dimintakan dari perbankan. Dan bentuk self financing ini tidak selalu harus berupa uang tunai dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain.
4. Collateral Yang dimaksud dengan collateral ini yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi.
21
5. Condition of Economy Yang dimaksud dengan condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
H. Risiko Perkreditan Menurut Siamat (2001:80) dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan ada beberapa risiko yang harus dihadapi dalam proses perkreditan, diantaranya: 1. Risiko dari Sifat Usaha Di dalam masyarakat terdapat ribuan jenis usaha yang mempunyai sifat yang berbeda satu sama lainnya, di mana masing-masing mempunyai ciriciri khusus dalam melaksanakan kegiatannya. Dan kegiatan yang satu dengan yang lainnya pun juga mengandung tingkat risiko yang berbeda satu sama lainnya.
2. Risiko Geografis Risiko greografis ini erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada suatu lokasi usaha tertentu, misalnya: a) Perkebunan/peternakan di daerah gunung berapi akan mempunyai
22
risiko tinggi. b) Industri di daerah banyak gempa bumi juga mempunyai risiko yang tinggi. c) Pertanian, industri di dekat muara sungai yang sering mengalami banjir setiap tahun pada musim hujan. Tetapi ada juga risiko yang timbul bukan dari bencana alam tetapi karena faktor lingkungan misalnya, mendirikan industri di daerah pemukiman akan terdapat risiko untuk di protes masyarakat sekelilingnya karena akan menimbulkan polusi.
3. Risiko Politik Banyak kegagalan perkreditan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Oleh karena itu kestabilan politik di suatu negara/daerah akan merupakan faktor yang cukup menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha.
4. Risiko Uncertainty Faktor ketidak pastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncakan terlebih dahulu dengan baik. Pemahaman risiko kredit ini nantinya juga akan bermanfaat dalam penetapan suku bunga kredit misalnya dengan semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, maka sudah sepantasnyalah suku bunga yang dibebankan
23
kepada nasabah yang bersangkutan juga semakin tinggi. Manfaat lainnya yaitu dalam penetapan asuransi jaminan, yaitu apakah kondisi penutupan asuransi (insurance coverage) cukup pada asuransi kebakaran saja atau juga risiko-risiko yang lain (extended coverage).
Untuk pengukuran risiko kegagalan pemberian kredit ini ada beberapa rumus yang dapat digunakan antara lain: Dari rumus ini akan dapat di ketahui besarnya risiko kredit yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh debiturnya yang mengalami kemacetan usaha.
5. Risiko Inflasi Bentuk risiko lain yang sifatnya abtrak adalah risiko karena adanya inflasi. Walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah, tetapi pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap modal bank karena dengan adanya inflasi laba
bank akan over stated. Laba yang over stated akan
mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi, akibatnya terjadi kanibalisme modal.
24
6. Risiko Persaingan Risiko persaingan ini dapat berupa persaingan terhadap sesama bank sendiri yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi obyek perkreditan. Dan sudah tentu untuk dapat memenangkan persaingan ini dituntut adanya sistem kerja yang efisien termasuk perencanaan.
I. Analisis Kredit 1. Definisi Analisis Kredit Analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat apakah kredit diberikan atau tidak. Analisis kredit yang baik harus memenuhi persyaratan : a) Analisis hendaknya lengkap, meliputi semua aspek dan permohonan b) Semua aspek tersebut hendaknya dianalisis secara obyektif, dalam arti semua aspek yang dianalisis hendaknya dapat ditujukan kekuatan maupun kelemahannya c) Analisis mengandung penilaian yang tegas dan jelas, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan d) Analisis
menggunakan
metode
analisis
serta
mengusahakan
penggunaan standar pembendung yang normal.
Aspek-aspek dalam analisa penting dibahas untuk dapat menilai dan mengukur tingkat fleksibitas. Aspek-aspek ini dijelaskan oleh Thomas
25
Suryatno (1995:46) yang terdiri atas : a) Analisa Aspek Hukum Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumendokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya. b) Analisa Aspek Pemasaran Yaitu aspek yang menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang c) Analisa Aspek Keuangan Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini dapat tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan d) Analisa Aspek Teknik/Operasi Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya. e) Analisis Aspek Manajemen Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas
26
f) Aspek Ekonomi/Sosial Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan
dengan
adanya
suatu
usaha
terutama
terhadap
masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya g) Aspek AMDAL Merupakan aspek untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.
Menurut penjelasan diatas, aspek-aspek ini sangat dibutuhkan dalam analisa kredit karena untuk mengetahui ukuran kelayakan yang mampu memberikan keuntungan yang wajar dalam hal pengambilan utang pokok dan pembayaran bunga serta biaya-biaya lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Aspek-aspek ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat golongan lemah karena penilaian kredit lebih ditentukan pada pertimbangan kelayakan dan tidak menitik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan.
2. Manfaat Analisis Kredit Adapun manfaat dari analisis kredit menurut Thomas Suyatno antara lain : a) Untuk meneliti apakah permohonan kredit memenuhi asas-asas 5C atau tidak, jadi laporan hasil analisa kredit tersebut harus merupakan badan informasi yang dapat dipercaya.
27
b) Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip dari perkreditan itu sendiri yaitu prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Dengan adanya analisis kredit maka pihak bank biasa memberikan keputusan untuk mempercayai itikad baik dan kemampuan pihak calon debitur. c) Untuk mengetahui apakah permohonan kredit tersebut fleksibel atau tidak, dalam arti kata kredit diberikan maka usahanya akan berkembang baik dan mampu mengembalikan kredit, baik pokok maupun bunga dalam jangka waktu yang wajar atau sebaliknya
J. Kredit Macet Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2002:115), Kredit Macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan SE - 09/PJ.42/1999 dalam buku menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus karangan Siswanto Sutojo (2008:15), pengertian kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
28
Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kredit macet seringkali dipersamakan dengan kredit bermasalah, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan potensi menjadi macet.
Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi lagi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua factor : 1. Dari Pihak Perbankan Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.
2. Dari Pihak Nasabah Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu : a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk
29
membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.
K. Sistem Informasi Menurut James (2001:7), yang dimaksud dengan Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. 1. Sistem Informasi Akuntansi Subsistem-subsistem SIA memproses transaksi keuangan dan nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. 2. Sistem Informasi Manajemen Pihak manajemen sering kali memerlukan informasi yang melampaui kapabilitas SIA. Ketika sebuah organisasi bertumbuh dalam ukuran dan kompleksitas, wilayah-wilayah fungsional yang khusus memerlukan informasi tambahan perencanaan dan kontrol produksi, peramalan penjualan, perencanaan gudang persediaan, riset pasar dan lain sebagainya. Sistem informasi manajemen (SIM) memproses transaksi nonkeuangan yang biasanya tidak diproses oleh SIA tradisional.
Pembedaan antara subsistem SIM dan SIA berpusat pada konsep sebuah transaksi, seperti yang digambarkan dalam Gambar dibawah ini:
30
Gambar 5 Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi Transaksi Keuangan
Informasi
Sistem Informasi
Keputusankeputusan pemakai
Transaksi NonKeuangan Sumber: Sistem Informasi Akuntansi, James S.Hall
System informasi menerima input, disebut transaksi, yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi output informasi yang akan didistribusikan kepada para pemakai informasi. Transaksi dibagi menjadi dua kelas, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan adalah sebuah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan ekuitas suatu organisasi, direfleksikan dalam akun-akunnya, dan diukur dalam saturan moneter. Transaksi non-keungan termasuk dalam semua peristiwa yang diproses oleh system informasi yang tidak memenuhi definisi sempit dari transaksi keuangan.
Setiap organisasi harus menyesuaikan system informasinya dengan kebutuhan pemakainya. Oleh karena itu, tujuan system informasi yang spesifik dapat berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Namun demikian, terdapat tiga tujuan utama yang umum bagi semua system, yaitu: 1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen.
31
Kepengurusan merukuk ke tanggung jawab manajemen mengatur sumber daya perusahaan secara benar. System informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan keuangan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban. 2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. System informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. 3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. System informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.
32
