BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN. a. Pengertian Lembaga Pembiayaan. Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN

A. KAJIAN PUSTAKA 1. LEMBAGA PEMBIAYAAN a.

Pengertian Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. (BAB 1, Pasal 1, Nomor 1). Lembaga Pembiayaan meliputi antara lain : Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur : 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. 3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. 5) Tidak menarik dana secara langsung. 6) Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. b.

Peranan Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting,

yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan. 2. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN a.

Pengertian Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Sedangkan

menurut

Perpres

No.

84/PMK.012/2006,

Perusahaan

Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan


10

Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Menurut pendapat Abdul R Saliman (2008:23) dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis Untuk Perusahaan menyebutkan bawah Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig) terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. b.

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain : 1) Sewa Guna Usaha Sewa

Guna

Usaha

(Leasing)

merupakan

kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran


11

2) Anjak Piutang Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 3) Pembiayaan Konsumen Pembiayaan

Konsumen

(Consumer

Finance)

adalah

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. 4) Usaha Kartu Kredit Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.


12

3. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) a.

Pengertian Agunan Yang Diambil Alih Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 yang

telah diperbaharui dengan Nomor 11/2/PBI/2009, bahwa AYDA adalah Aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelanggan maupun diluar pelanggan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA pada umumnya adalah asset jaminan menurut UU Perbankan, asset tersebut dapat diperoleh dan membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Asset yang diambil alih (AYDA) ini wajib dicairkan secepatnya atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu asset jaminan yang diambil alih (AYDA) pada suatu bank dapat dikategorikan pada asset non operasional (aktiva lain-lain) yang tidak terkait kepada usaha inti bank bersangkutan (core business), di mana indikasi itu terlihat dan posisi pencatatan yang ada di neraca. Hal ini berbeda bila proses penjaminan masih aktif dan berlangsung di antara debitur dan kreditur, sehingga nilai yang dihasilkan dalam suatu proses penilaian dapat diartikan untuk keperluan jaminan.


13

b.

Dasar Hukum lain yang mengatur tentang AYDA Sesuai Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 yang sudah dirubah

menjadi undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pada saat debitur mengalami wanprestasi, pada pasal 12A mengaharuskan Bank untuk membukukan agunan tersebut sebagai AYDA untuk dilikuidasi sesegera mungkin. Kemudian

menurut

Surat

Edaran

Dirjen

Pajak

Nomor

SE/121/PJ/2010 menyatakan bahwa pembelian agunan melalui pelelangan ataupun diluar pelalangan dan menjual diluar lelang agunan adalah obyek pengenaan PPN. c.

Dasar Pengaturan Tim

Perumus

Pedoman

Akuntansi

Perbankan

Indonesia

menerangkan dalam bukunya yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa Dasar Pengaturan tentang AYDA ada 3, antara lain : 1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 (PBI). 2) Apabila

belum

ada

pengaturan

oleh

PSAK,

manajemen

menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan :


14

a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait, b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dan c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industry yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b paragraf ini. (PSAK 1: Paragraf 16) 3) Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut : a) diakui pada saat dilakukan penghentian operasi, b) diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biayabiaya penjualan aset tersebut, c) disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut, dan d) diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (aset tidak lancar). (PSAK 16: Paragraf 45)


15

4. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) Pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai ini berhubungan dengan pembahasan tentang AYDA yang menjadi kontroversi diatas. Yang menjadi sorotan adalah apakah dikenakan PPN atau tidak dalam melakukan penjualan AYDA. Maka dari itu berikut dijelaskan juga mengenai Pajak Pertambahan Nilai. a.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut pendapata Djoko Muljono dalam Bukunya yang berjudul

Pajak Pertambahan Nilai (Muljono, 2008:2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi di dalam Daerah Pabean baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. b.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – undang tersebut berlaku mulai 1 April 2010. (Fitriandi, Birowo, & aryanto, 2005: 23)”.


16

c.

Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena

Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. Objek PPN dikenakan atas : 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan. 2) Impor BKP. 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. 4) Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 6) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.


17

7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 8) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. 5. PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA (PAPI) Pada akhir Desember 2006 Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan, serta beberapa standar akuntansi lain sebagai bagian dari proses konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Dengan penyempurnaan standar akuntansi dimaksud, maka PAPI sebagai petunjuk yang sifatnya lebih teknis juga perlu disempurnakan dengan menambahkan penjelasan dan contoh – contoh perhitungan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap PSAK yang berlaku, khususnya PSAK 55 (Revisi 2006) dan PSAK 50 (Revisi 2006) yang disadari merupakan standar akuntansi yang cukup kompleks karena berupaya mengakomodasi kebutuhan pengaturan instrumen keuangan yang berkembang demikian pesat. Telah dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang Agunan Yang Diambil Alih dari mengenai definisi AYDA, dasar pengaturan, penjelasan, perlakuan akuntansi, ilustrasi jurnal, pengungkapan, hingga contoh


18

kasus. Sehingga dalam hal pencatatan AYDA memang telah ada dasar untuk melakukan pencatatannya. a.

Dasar Pengaturan

1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 (PBI). 2) Apabila

belum

ada

menggunakan per

pengaturan

mbangannya

oleh

untuk

PSAK, menetapkan

manajemen kebijakan

akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan

keuangan.

Dalam

melakukan pertimbangan tersebut

manajemen memperhatikan : a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait; b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industry yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b paragraf ini. (PSAK 1: Paragraf 16) 3) Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut : a) diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;


19

b) diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut; c) disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya

akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari

penggunaan lebih lanjut; dan d) diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (aset tidak lancar). (PSAK 16 : Paragraf 45) b.

Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran : 1) Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur di neraca. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. 2) Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. 3) Jika AYDA mengalami penurunan nilai (impairment), maka bank mengakui rugi penurunan nilai tersebut. 4) Jika AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.


20

5) AYDA tidak disusutkan. 6) Pada saat penjualan, selisih antara nilai AYDA yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non operasional. Penyajian : 1) AYDA disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 2) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva non produktif (PPANP) disajikan sebagai offsetting account dari AYDA. B. RERANGKA PEMIKIRAN Seperti yang telah dijelaskan pada Kajian Pustaka diatas bahwa Perusahaan Pembiayaan merupakan salah satu bagian dari Lembaga Pembiayaan. Tujuan utama perusahaan pembiayaan yaitu memberikan jasa keuangan kepada masyarakat atau konsumen dengan cara melalui kredit. Dalam kredit tersebut tentu ada yang namanya Agunan atau sering disebut juga jaminan. Jaminan tersebut merupakan langkah aman yang dilakukan perusahaan apabila konsumen mengalami wanprestasi atau tidak mampu melakukan pembayaran angsuran. Sehingga tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menarik barang yang dikredit oleh konsumen tersebut, dan agunan yang ditarik tersebut biasa disebut dengan istilah AYDA. Yang menjadi kontroversi dari AYDA ini adalah timbulnya peraturan dari pemerintah melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak mengenai AYDA ini. Terdapat dua Surat Edaran yang menjadi kontroversi ini,


21

yaitu : Surat Edaran Nomor SE/121/PJ/2010 dengan Surat Edaran Nomor SE/129/PJ/2010 dan juga Undang-undang lain yang masih berhubungan mengenai Surat Edaran tersebut. Terdapat peraturan yang tidak konsisten yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu pada Surat Edaran Nomor SE/121/PJ/2010 menyata bahwa penjualan atau penyerahan Agunan merupakan Obyek Pengenaan PPN. Sedangkan pada Surat Edaran Nomor SE/129/PJ/2010 menyakan bahwa kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk jasa keuangan yang bukan obyek PPN. Berikut gambar alur yang menjelaskan tentang Rerangka Pemikiran dalam penelitian ini.

LEMBAGA PEMBIAYAAN

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

SEWA GUNA USAHA

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PERUSAHAAN MODAL VENTURA

ANJAK PIUTANG

USAHA KARTU KREDIT

PEMBIAYAAN KONSUMEN

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

PENJUALAN AYDA

SE-129/PJ/2010 & UU No. 42 Tahun 2009

SE-121/PJ/2010

Bukan Merupakan Obyek Pajak

Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran.


Merupakan Obyek Pajak

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN. a. Pengertian Lembaga Pembiayaan. Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah

Recommend Documents