BAB II LANDASAN TEORI
II.1.
Internal Control (Pengendalian Intern) II.1.1. Pengertian Internal Control COSO yang diterjemahkan oleh Witjaksono et al. dalam Pengendalian Internal – Kerangka Kerja Terpadu mendefinisikan Internal Control atau pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk membantu organisasi dalam memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: 1. Keandalan pelaporan keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Prosedur pengendalian intern dijalankan secara langsung oleh setiap orang pada setiap jenjang atau tingkatan organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain untuk mencapai sasaran atau tujuan, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menjamin suatu proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
7
II.1.2. Penggolongan Internal Control Menurut Theodorus. M Tuanakotta (2010) dalam bukunya “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif”, pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian intern aktif dan pasif. (h. 278) Pengendalian intern aktif dimaksudkan untuk mencegah dan dilakukan dengan membuat berbagai macam pengamanan. Sarana pengendalian intern aktif yang sering dipakai dan sudah dikenal dalam sistem akuntansi meliputi: -
Tanda Tangan Tanda tangan merupakan unsur penting dan paling dapat dipercaya dalam pengendalian intern. Tanpa tanda tangan, apa yang harusnya dilaksanakan tidak dapat terlaksana karena dokumennya belum sah tanpa tanda tangan pihak yang berwenang.
-
Tanda Tangan Kaunter Pembubuhan lebih dari satu tanda tangan dianggap lebih aman, khususnya bagi pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan. Anggapannya adalah penanda tangan lainnya mengawasi rekannya.
-
Password dan PIN Tanpa password atau PIN, seseorang tidak dapat mengakses apa yang diinginkannya.
-
Pemisahan Tugas Pemisahan tugas menghindari seseorang dapat melaksanakan sendiri seluruh transaksi.
Seseorang
yang
melakukan
semua
pekerjaan
sendiri
akan
memungkinkan terjadinya kecurangan.
8
-
Pengendalian Aset secara Fisik Mengatur masuk, keluar dan penyimpanan barang dengan otorisasi yang cukup. Dokumen yang berhubungan dengan barang juga di pastikan kebenarannya.
-
Real-time Inventory Control Mengikuti pergerakan persediaan secara on time. Dalam bentuknya yang canggih, persediaan diberi barcode untuk merekam keberadaannya sehingga pencatatan menjadi lebih akurat.
- Pencocokan Dokumen dan Pre-numbered Accountable Forms Pencocokan antara order pembelian, dokumen penerimaan barang dan nota tagihan dilakukan untuk menghindari selisih dan kerugian bagi perusahaan. Prenumbered Forms mencegah penggunaan formulir berganda, bahwa formulir digunakan sesuai dengan urutan.
Pengendalian intern pasif dari permukaan tidak terlihat ada pengamanan, tetapi ada peredam yang membuat pelanggar atau pelaku kecurangan akan jera. Bentuk pengendalian pasif meliputi: -
Audit Trails Dalam sistem yang terkomputerisasi terdapat jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan atau direkam. Jejak tersebut akan menjadi pengendalian pasif jika terdapat bentuk kecurangan yang dapat menunjuk kepada pelakunya.
-
Focused Audits Audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus, yang berdasarkan pengalaman rawan dan sering dijadikan sasaran kecurangan. 9
-
Surveillance of Key Activities Pengintaian dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti dari kamera CCTV yang merekam kegiatan diseluruh ruangan atau melalui jaringan komputer untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor.
II.1.3. Elemen Internal Control Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) yang diterjemahkan oleh Witjaksono et al. memperkenalkan lima elemen penting dalam Internal Control, yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Mencakup filosofi manajemen (tunggal atau bersama), gaya operasi manajemen (progresif atau konservatif), struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktek kepersonaliaan suatu organisasi yang dapat menciptakan suasana pengendalian dalam organisasi serta mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian sehingga mempengaruhi sikap para manajemen dan karyawan dalam aktivitas organisasi. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar efektivitas unsur-unsur internal control yang lain. Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh suasana yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.
Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian yaitu: -
Integritas dan nilai etika
10
Pengendalian intern yang baik harus didukung pula oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan etika yang baik sehingga tujuan pengendalian intern dapat terwujud. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika untuk memperoleh integritas yang tinggi dari setiap karyawan agar dapat mewujudkan apa yang telah menjadi komitmen perusahaan. Nilai integritas dan etika bisnis dikomunikasikan oleh manajer melalui personal behavior dan operasional behavior. Melalui personal behavior, manajer mengkomunikasikan nilai integritas dan etika melalui tindakan individual mereka yang dapat diamati oleh karyawan. Sedangkan melalui operasional behavior manajer membuat sistem yang dapat digunakan untuk perilaku yang diinginkan. Untuk mendukung integritas dan etika karyawan yang baik, manajemen puncak harus dapat menciptakan suasana kerja yang baik serta memberikan contoh yang baik kepada seluruh karyawan. Manajemen dapat memberikan bimbingan yang memadai tentang pentingnya etika bisnis dalam dunia kerja agar karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. -
Komitmen terhadap kompetensi Setiap karyawan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif serta paduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang diperlukan dalam mengembangkan kompetensi guna mencapai tujuan perusahaan.
-
Dewan komisaris dan komite audit 11
Lingkungan pengendalian dan “tone on the top” dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Faktor yang termasuk independensi dewan komisaris dan komite audit yaitu dilihat dari manajemen, pengalaman dan susunan dari anggotanya, keterlibatan dan pemecahan berbagai aktivitas dan ketepatan dari tindakannya. Dewan komisaris dan komite audit harus independen, tidak boleh terdiri dari manajemen puncak perusahaan. Komite audit terdiri dari pihak luar organisasi sehingga independensi dalam menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen dipercaya oleh masyarakat. -
Filosofi manajemen dan gaya operasi Filosofi dan gaya manajemen mempengaruhi cara perusahaan dikelola, termasuk risiko bisnis yang diterima. Filosofi merupakan keyakinan dasar bagi perusahaan dan karyawannya mengenai apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Dalam dunia usaha, manajemen yang memiliki filosofi akan meletakkan kejujuran sebagai dasar usahanya. Gaya operasi mencerminkan cara manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan. Ada manajer yang memilih gaya operasi sentralisasi dan ada yang memilih desentralisasi.
-
Struktur organisasi Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas perusahaan dengan pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab yang jelas dalam suatu organisasi. Aktivitas tersebut berkaitan dengan rantai nilai perusahaan. Aspek yang penting dalam penetapan suatu struktur 12
organisasi yang relevan adalah penetapan bidang-bidang kunci dari wewenang dan tanggung jawab serta penetapan jalur penting pelaporan. Dengan adanya struktur organisasi, aktivitas entitas akan diorganisasikan untuk menjalankan strategi-strategi yang dirancang perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. -
Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab Hal ini termasuk pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi dan penetapan dari hubungan pelaporan dan protokol otorisasi serta kebijakan yang menguraikan praktek bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman dari personil kunci dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas. Dengan pembagian wewenang yang jelas organisasi akan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan mempermudah tanggung jawab setiap karyawan. Jika seorang karyawan dibebankan tanggung jawab yang terlalu banyak, maka akan mengakibatkan timbulnya kekacauan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.
-
Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Struktur pengendalian yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Untuk mendukung sistem pengendalian agar berjalan dengan baik, maka perusahaan harus selektif dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.
13
o Praktek pengelolaan sumber daya manusia menyampaikan pesan kepada para karyawan mengenai tingkat integritas
yang
diharapkan, perilaku etika dan kompensasi. o Praktek rekrutmen pegawai yang termasuk wawancara formal, presentasi informasi dan pemahaman atas sejarah entitas, budaya dan gaya manajemen akan mengirim pesan bahwa entitas benarbenar komit kepada para karyawannya. o Perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan seperti seminar kepada para karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. o Rotasi dan promosi karyawan dilakukan perusahaan untuk mengembangkan kualitas personil ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. o Program kompensasi kompetitif yang meliputi pemberian bonus akan memotivasi setiap karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja mereka. o Tindakan
penegakan
disiplin
memberikan
pesan
bahwa
penyimpangan dari perilaku yang diharapkan tidak akan diberi toleransi. 2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko entitas dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perusahaan harus dapat menafsirkan resiko yang mungkin terdapat dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan melakukan aktivitas pengendalian untuk mengurangi atau meminimalisir resiko tersebut. 14
Identifikasi resiko harus menyeluruh, mulai dari barang, jasa dan informasi antara entitas dan pihak-pihak luar yang relevan. Pihak luar termasuk pemasok, investor, kreditur, pemegang saham, pegawai, pelanggan, pembeli, perantara dan pesaing serta badan pemerintah dan media massa. Penilaian resiko juga harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan seperti: -
Bidang bisnis atau transaksi baru yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum dikenal.
-
Perubahan standar akuntansi.
-
Hukum dan peraturan baru yang mendorong perubahan dalam kebijakan operasi dan strategi.
-
Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
-
Pertumbuhan pesat yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan peloporan informasi dan personel yang terlibat dalam fungsi tersebut.
-
Perubahan
keinginan
atau
ekspektasi
pelanggan
yang
dapat
mempengaruhi pengembangan produk, proses produksi, jasa pelanggan, harga atau jaminan. 3. Aktivitas Pengendalian (Control Procedure) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang ditetapkan manajemen telah dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya resiko kesalahan dalam operasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian meliputi: 15
-
Pengendalian pengolahan informasi o Pengendalian umum Pengendalian
terhadap
data
pusat
operasi,
permintaan
dan
pemeliharaan sistem software, akses sekuritas serta aplikasi sistem pengembangan dan pemeliharaan yang diterapkan untuk seluruh sistem. o Pengendalian aplikasi Mengontrol proses aplikasi, membantu meyakinkan kelengkapan dan keakuratan proses transaksi, otorisasi dan validasi. Perhatian tertentu harus diberikan terhadap aplikasi interface yang sering dihubungkan ke sistem lain yang secara bergantian memerlukan pengendalian untuk menjamin seluruh masukan diterima dalam proses dan seluruh keluaran didistribusikan secara tepat. Prosedur otorisasi yang memadai Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup Pengecekan secara independen -
Pemisahan fungsi Fungsi atau tugas dibagi untuk setiap karyawan guna mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak tepat. Misalnya, pertanggungjawaban terhadap otorisasi transaksi, pencatatan dan penguasaan aset yang berhubungan dipisahkan. Manajer yang mengotorisasi penjualan kredit sebaiknya tidak bertanggungjawab terhadap catatan piutang dan penerimaan kas.
-
Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 16
Peralatan, persediaan, surat berharga, kas dan aset lainnya diawasi secara fisik dan secara periodik dihitung serta dibandingkan dengan jumlah yang terdapat pada catatan pengendalian. -
Review atas kinerja Review dilakukan terhadap kinerja aktual dan anggaran, perkiraan periode sebelumnya dan pesaing. Sebagian besar inisiatif dijalankan untuk meningkatkan proses dan rincian biaya atau pengurangan program untuk mengukur seberapa jauh target telah tercapai.
4. Pemantauan (Monitoring) Merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern. Dengan melakukan pemantauan terhadap pengendalian intern, perusahaan dapat menentukan apakah pengendalian beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dan menemukan kekurangan pengendalian sehingga selanjutnya dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan efektivitas atas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan penilaian khusus yang biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan dalam strategi manajemen, struktur organisasi atau kegiatan usaha. Monitoring juga dapat dilakukan sejalan dengan usaha manajemen, seperti mengamati perilaku karyawan. 5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan pada seluruh tingkat organisasi untuk menjalankan bisnisnya, bergerak ke depan untuk mencapai sasaran entitas pada seluruh kategori (operasi, laporan keuangan dan ketaatan), menjamin ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 17
Termasuk dengan menciptakan sistem akuntansi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis,
mencatat
dan
melaporkan
transaksi
perusahaan. Informasi yang ada digunakan untuk pengambilan keputusan. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada semua personel tentang peran dan tanggung jawab mereka atas pengendalian intern berkaitan dengan pelaporan keuangan.
II.1.4. Peran dan Tanggung Jawab Setiap orang dalam organisasi mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap pengendalian intern. -
Manajemen Manajemen bertanggung jawab terhadap semua aktivitas organisasi, termasuk sistem pengendalian intern. Manajemen pada tingkatan yang berbeda akan menjalankan tanggung jawab sistem pengendalian intern yang berbeda juga. Chief executives adalah yang paling bertanggung jawab. CEO membuat “irama di atas” yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor-faktor lain untuk suatu lingkungan pengendalian yang positif. Dalam perusahaan besar CEO atau direksi melakukan kepemimpinan dan pengarahan kepada manajer senior dan mereview cara mereka melakukan pengendalian. CEO dan manajer senior bersama-sama membagi tanggung jawab untuk penetapan prosedur dan kebijakan pengendalian intern yang lebih spesifik kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu.
18
-
Dewan Komisaris Manajemen bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Disamping memilih manajemen, dewan komisaris juga berperan dalam menentukan kode etik dan harapan yang diinginkan terhadap organisasi. Anggota dewan komisaris yang efektif adalah dewan komisaris yang capable dan memiliki pengetahuan dalam menjalankan kewajibannya.
-
Auditor Internal Auditor internal secara langsung melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakannya.
-
Personil lain Pengendalian internal adalah tanggung jawab setiap orang dalam organisasi, sehingga harus menjadi bagian dalam uraian tugas setiap orang. Setiap karyawan memproduksi informasi yang menggunakan sistem pengendalian intern atau mengambil tindakan lain yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pengendalian. Semua personil juga harus bertanggung jawab untuk komunikasi ke atas, tentang masalah operasi, ketidaktaatan dengan peraturan dan penyimpangan dari kebijakan atau tindakan ilegal.
II.2.
Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) II.2.1. Pengertian Good Corporate Governance Menurut Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2002, yang dikutip oleh Dr, Djokosantoso Moeljono, Good Corporate Governance yang selanjutnya 19
disingkat
GCG
secara
definitif
merupakan
sistem
yang
mengatur
dan
mengendalikan perusahana untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Dalam konsep ini ditekankan dua hal, pertama yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu dan yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. (h. 27) Trunbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutif oleh M. Arief Effendi (2009) mendefinisikan “Corporate Governance sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang”. (h.1) Bank Dunia (World Bank) yang dikutip M. Arief Effendi (2009) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (h.1) Lembaga Corporate Governance di Malaysia, Financial Committee on Corporate Governance (FCCG) yang dikutip M. Arief Effendi (2009) mendefinisikan Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. (h.2)
20
OECD yang dikutip oleh Ismail Solihin (2009) mengemukakan corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. (h.115) Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu proses pengelolaan perusahaan yang dijalankan dengan menjaga hubungan baik antar para pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, karyawan, pemerintah, masyarakat dan lain-lain sehingga terdapat lingkungan kerja yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan.
II.2.2. Teori Good Corporate Governance Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perusahaan diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (principals). Menurut teori agensi, agent harus bertindak secara rasional untuk kepentingan principals-nya (I. Surya & I. Yustiavandana, 2006). Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan. Dalam praktiknya, timbul masalah (agency problem) karena ada kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pengembalian yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan incentives atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Agency theory 21
memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik dan para pemegang saham. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (FCGI, 2002). Tujuan pemisahan tersebut yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga profesional. Para profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Dalam hal ini para profesional berperan sebagai agents pemegang saham. Semakin besar perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar pula keuntungan yang di dapat agents. Sementara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen dan mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. Pada sisi lain, pemisahan tersebut memiliki sisi negatif. Adanya keleluasaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolaannya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Pemisahan ini juga dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan, misalnya 22
antara pemegang saham dengan manajemen dan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar kepada pemegang saham publik perlu menerapkan corporate governance untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemegang saham publik dalam rangka penyeimbang pihak manajemen. Sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang memiliki kontrol pada segelintir pemegang saham, perlu menerapkan corporate governance untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul antara pengendali perusahaan dan pemegang saham publik.
II.2.3. Prinsip Good Corporate Governance Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance. Prinsip Corporate Governance dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup: -
The right of shareholders - perlindungan terhadap hak pemegang saham. Kerangka dalam corporate governance harus dapat melindungi hak para pemegang saham, yaitu: o hak memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan, o hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham, o hak memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala, o hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalan RUPS, 23
o hak memilih anggota dewan komisaris dan direksi, o hak mendapatkan dividen. -
The equitable treatment of shareholders - perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham. Melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam serta mengharuskan
anggota
dewan
komisaris
untuk
terbuka
ketika
menemukan transaksi yang menemukan benturan kepentingan. -
The role of stakeholders – peran pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan. Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus memberi pengakuan terhadap hak pemangku kepentingan yang telah ditentukan undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan keberlangsungan usaha.
-
Disclosure and transparency – pengungkapan dan transparansi. Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
24
-
The responsibilities of the board – tanggung jawab dewan komisaris atau direksi. Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham serta membuat kewenangan dan kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.
Prinsip corporate governance dijadikan acuan atau pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankannya untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Menurut pedoman umum prinsip Corporate Governance adalah: -
Transparansi (transparency) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan tentang perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparency dibutuhkan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan 25
bisnis. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan: o Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. o Informasi yang harus diungkapkan tidak hanya terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya
dan
kejadian
penting
yang
dapat
perusahaan
tidak
mempengaruhi kondisi perusahaan. o Prinsip
keterbukaan
yang
dianut
oleh
mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. o Kebijakan
perusahaan
harus
tertulis
dan
secara
jelas
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. -
Independensi (independency) 26
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Pedoman pokok pelaksanaan: o Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi
oleh
pihak
manapun,
tidak
terpengaruh
oleh
kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. o Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. -
Pertanggungjawaban (responsibility) Kesesuaian antara pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 27
Pedoman pokok pelaksanaan: o Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. o Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. -
Akuntabilitas (accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholders. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan: o Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan dan strategi perusahaan.
28
o Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG. o Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. o Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. o Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. -
Kewajaran dan Kesetaraan (fairness) Keadilan
dan
kesetaraan
dalam
memenuhi
hak-hak
pemangku
kepentingan timbul sebagai akibat dari perjanjian dan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaan: o Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
29
o Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. o Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.
II.2.4. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan Good Corporate Governance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Sehingga diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dalam budaya perusahaan. Setiap
perusahaan
harus
memiliki
nilai-nilai
perusahaan
yang
menggambarkan sikap moral perusahaan dalam melaksanakan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral tersebut dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Nilai-nilai dan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
30
-
Nilai-nilai Perusahaan o Nilai-nilai
perusahaan
merupakan
landasan
moral
dalam
mencapai visi dan misi perusahaan. o Dalam merumuskan nilai-nilai perusahaan perlu disesuaikan dengan sektor usaha, karakter dan letak geografis dari masingmasing perusahaan. o Nilai perusahaan yang universal adalah terpercaya, adil dan jujur. -
Etika Bisnis o Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. o Setiap perusahaan harus mempunyai rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan dalam pedoman perilaku.
-
Pedoman Perilaku o Penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ dan semua karyawan perusahaan. o Pedoman
perilaku
mencakup
panduan
tentang
benturan
kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan
terhadap
peraturan,
kerahasiaan
informasi
dan
pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.
31
II.2.5. Hukum dan Peraturan di Indonesia Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai corporate governance di Indonesia. Untuk dapat menyesuaikan prinsip-prinsip tentang Good Corporate Governance maka aspek hukum yang menyangkut peraturan tentang perseroaan terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubung dengan kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi dan para pemegang saham. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan. Struktur umum suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia adalah: -
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan badan tertinggi dalam suatu perusahaan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. untuk menyetujui atau menolak konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran, serta pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi.
-
Komisaris Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris berdasarkan Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan 32
tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Berdasarkan hukum, komisaris mempunyai wewenang untuk memberhentikan sementara anggota direksi. Komisaris bersama anggota direksi, harus menandatangani laporan tahunan perusahaan sehingga, mereka ikut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan, yang menyebabkan kerugian kepada pihak manapun. Setiap anggota dewan komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UUPT, setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan lain. -
Direksi Direksi
merupakan
organ
perseroan
yang
berwenang
dan
bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Seorang direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UUPT, anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Direksi juga berkewajiban mematuhi Pasal 101 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menimbulkan
33
kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.
Jika dikaitkan dengan prinsip Good Corporate Governance maka keterkaitan dengan materi undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas di Indonesia dapat dikelompokkan: 1. Ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewenangan setiap pemegang saham perseroan, khususnya pemegang saham publik, minoritas atau independen agar dapat terlindungi dan terjamin haknya untuk terlibat, mendapatkan dan menerima informasi, perkembangan, keputusan serta rencana perseroan yang bersifat material dan strategis. 2. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris atau komisaris independen sehubungan dengan fungsi dan kedudukannya yang mewakili kepentingan pemegang saham untuk terlibat, memeriksa, memutuskan dan mengambil tindakan yang menyangkut kepatuhan dan tanggung jawab hukum direksi atas setiap keputusan, informasi dan perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan usaha perseroan. 3. Hak, kewajiban dan tanggung jawab dari direksi atau direktur independen untuk menjalankan setiap langkah, keputusan, penyampaian informasi keuangan dan atau informasi material lainnya dengan landasan dan tata cara sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas, pasar modal dan di bursa efek.
34
II.2.6. Pemangku Kepentingan Pemangku kepentingan selain pemegang saham adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, antara lain terdiri dari: -
Karyawan o Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan. o Penetapan
besarnya
gaji,
keikutsertaan
dalam
pelatihan,
penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya. o Perusahaan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan. o Perusahaan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan karyawan. o Perusahaan harus memastikan tersediannya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. o Perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai perusahaan, serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur intern yang berlaku.
35
o Karyawan yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan. o Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis, pedoman perilaku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan. -
Mitra Bisnis o Mitra bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan. o Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. o Berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masingmasing pihak.
-
Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa o Perusahaan harus mempunyai peraturan yang dapat menjamin terjaganya
keselarasan
hubungan
antara
perusahaan
dan
masyarakat sekitar termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan.
36
o Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap keselamatan pengguna maupun masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Sehingga perusahaan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan perusahaan.
II.2.7. Pedoman Penerapan Good Corporate Governance Pelaksanaan Good Corporate Governance perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan Good Corporate Governance. -
Setiap
perusahaan
harus
menyusun
pedoman
Good
Corporate
Governance yang mencakup sekurang-kurangnya hal sebagai berikut: o Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, o Kedudukan dan fungsi RUPS, dewan komisaris, direksi, komite penunjang dewan komisaris dan pengawasan internal, o Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif, o Kebijakan
untuk
memastikan
terlaksananya
akuntabilitas,
pengendalian intern yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar, o Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis,
37
o Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan ainnya, o Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip Good Corporate Governance. -
Agar pelaksanaan Good Corporate Governance dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan dengan tahap: o Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham pengendali dan semua karyawan, o Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan, o Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan. o Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari, o Melakukan penilaian sendiri atau dengan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.
38
II.2.8. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Dengan melaksanakan Good Corporate Governance ada beberapa manfaat yang didapat: -
Meningkatkan keputusan
kinerja
yang
perusahaan
dan
lebih dapat
perusahaan baik, lebih
melalui
proses
meningkatkan
penngambilan
efisiensi
meningkatkan
operasional
pelayanan
kepada
stakeholders. -
Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan pada akhirnya akan meningkatkan Corporate Value.
-
Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
-
Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena dapat meningkatkan nilai stakeholders dan dividen.
II.3.
Metodologi Penelitian II.3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Berdasarkan kutipan Indrianto & Supomo dalam buku Metode Penelitian Bisnis (2002), penelitian didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan (Buckley) dan menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban (Sekaran). (h.3) Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Penelitian ini 39
dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. (h.88). Data yang digunakan berdasarkan hasil wawancara, catatan, naskah, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif dilakukan dengan mengambil data sekunder, yaitu mengumpulkan data dari data yang sudah ada atau sudah dipublikasikan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan.
II.3.2. Jenis dan Sumber Data Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Mudrajad Kuncoro,2003:124). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang abstrak atau tidak terukur, seperti ingin menjelaskan citra perusahaan yang kurang baik (Rosady Ruslan, 2010:28) Sumber data yang didapat berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok atau organisasi. Sedangkan data sekunder biasanya diperoleh dari penelitian atau bahan yang bersifat teoritis yang telah dikeluarkan oleh organisasi, perusahaan atau pihak lain yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat umum. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, majalah jurnal, internet dan media informasi lainnya.
II.3.3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah: 40
a. Riset Kepustakaan (Library Research) Melakukan pencarian data atau informasi penelitian melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi lain yang tersedia di perpustakaan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. b. Riset Lapangan (Field Research) Melakukan penelitian secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan, seperti: -
Wawancara Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
-
Kuisioner Mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian.
-
Dokumentasi Melakukan penelaahan
isi dokumen
yang berhubungan dengan
pelaksanaan Good Corporate Governance dan internal control.
41
