BAB II KLIRING TRANSAKSI EFEK OLEH PARA PIHAK DI PASAR MODAL INDONESIA. A. Pengertian Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

BAB II KLIRING TRANSAKSI EFEK OLEH PARA PIHAK DI PASAR MODAL INDONESIA

A. Pengertian Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar modal adalah sumber dana segar jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang tersedia di kantong dalam negeri maupun pundi-pundi yang tersebar diluar negeri. Yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi bukan cuma pemodal local tapi juga pemodal asing. Dari sini bisa disimak bahwa pasar modal bisa memenuhi kebutuhan dana, baik bagi swasta maupun pemerintah dan BUMN. Meskipun begitu belum banyak masyarakat industri yang paham, yang mau dan bersedia memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan utama. Keadaan ini menjadi semakin sulit dengan terjadinya musibah krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang hingga sekarang belum juga berakhir. 26 Mencapai pasar modal modern untuk institusi bursa efek harus didukung oleh LKP dan LPP. Dua lembaga yang kini sudah ada yaitu KPEI dan yang menjalankan fungsi LKP dan KSEI yang menjalankan fungsi LPP. Dengan berdirinya kedua lembaga ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi pasar. Adanya lembaga seperti bursa efek, LKP dan LPP pun belum cukup membuat pasar modal Indonesia disebut modern, sebelum fungsi-fungsi mereka dijalankan 26

I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit., hal. 17.

28 Universitas Sumatera Utara

secara optimal. Keberadaan mereka juga harus ditunjang oleh optimalisasi profesi penunjang dan pelaku bursa lainnya seperti perusahaan dan investor. Yang paling penting adalah untuk menjamin berjalannya mekanisme di pasar modal diperlukan unsure penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Optimalisasi peran tidak hanya berlangsung di tingkat pelaku pasar, tetapi juga di tingkat pengawas pasar. Dengan begitu akan tercipta market confidence dan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. 27 Kliring (dari bahasa Inggris Clearing) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi. Kliring melibatkan manajemen dari pascaperdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya. Proses kliring adalah termasuk pelaporan/pemantauan, marjin risiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan. Di Indonesia, untuk kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh KPEI dan proses kliring atas

27

Ibid., hlm 35.

Universitas Sumatera Utara

transaksi kontrak berjangka dilaksanakan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). 28 Definisi Kliring sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa Pasal 1 angka 4 adalah: “proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa”. 29 Kegiatan kliring ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu LKP yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. 30 Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Adapun tujuan dari proses kliring tersebut adalah agas masing-masing anggota kliring mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian trnasaksi bursa. Adapun yang menjadi prinsip kerja KPEI sebagai LKP adalah mempunyai fungsi sebagai central counterparty (mitra pengimbang sentral) yang menjamin kepastian penyelesaian transaksi di bursa efek. Bertindak sebagai central counterparty, KPEI menerapkan kliring novasi yang dimana hubungan hukum antar anggota kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya, beralih menjadi hubungan hukum antar anggota kliring yang bersangkutan dengan KPEI. 31

28

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kliring (diakses pada tanggal 24 Februari 2016). Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 30 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 31 http;//id.m.wikipedia.org/wiki/ (diakses tanggal 20 Februari 2016). 29


Penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan. 32 Kliring Penjamin Efek Indonesia menjalankan fungsi penjaminan melalui system e-CLEARS, dibantu dengan sistem pendukung lainnya yaitu ARMS (Automated Risk Monitoring System). Sistem ARMS yang diintegrasikan dengan sistem e-CLEARS, membuat keseluruhan proses kliring dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih selaras sehingga memudahkan anggota kliring dalam Penyelesaian transaksi bursa. 33 Institusi yang melaksanakan fungsi sebagai LKP adalah PT KPEI. Sama halnya dengan pengelola bursa, LKP juga berbentuk badan hukum. Maksud dan tujuan status badan hukum itu bisa memudahkan PT KPEI berperan efektif dan melakukan segenap upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya. 34 Anggota bursa yang ingin melakukan sendiri pembayaran dana dan penyerahan efek dengan Sentral Kliring dan Sentral Kustodian diwajibkan untuk menjadi anggota kliring. Untuk menjadi anggota kliring, anggota bursa wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Sentral Kliring dan Sentral 32

Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 32 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 87. 33 https://id.wikipedia.org/wiki/Kliring (diakses tanggal 26 Februari 2016) 34 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 87.


Kustodian. Di Indonesia, Sentral Kliring Efek diselenggarakan oleh KPEI dan Sentral Kustodian diselenggarakan oleh KSEI. Anggota bursa yang tidak menjadi anggota kliring (nonclearinghouse member) tidak dapat melakukan transaksi secara langsung di bursa efek, tetapi dapat menitipkan pesanan dan penyelesaiannya kepada anggota bursa lainnya yang menjadi anggota kliring (clearinghouse member) melalui perjanjian atau kesepakatan di antara mereka. 35

B. Latar Belakang dan Perkembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) Perusahaan yang dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai LKP adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari OJK.36 LKP harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya berjumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 37 Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diamanatkan dalam UU Pasar Modal sudah membentuk LKP yang berwujud PT. KPEI dan LPP dengan nama PT. KSEI. Kedua lembaga ini menggantikan peran Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP) dengan nama PT. Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Dua lembaga baru itu membuat pasar modal Indonesia sekomplit pasar modal modern lainnya, yang memiliki Bursa Efek, LKP, LPP. Melengkapi itu, infrastruktur pasar modal dibangun sesuai

35

Mohammad Samsul, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), hal. 99. 36 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 37 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.


dengan tren pasar modal mendatang, yakni komputerisasi. Alat ini menjadikan perdagangan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan likuid. Sumber daya manusia juga dibenahi dengan masuknya tenaga-tenaga professional dari kalangan terdidik sehingga akan memperbaiki pemahaman dalam praktik-praktik yang berlaku di pasar modal. 38 Undang-Undang Pasar Modal dipisahkan secara tegas antara fungsi LKP dengan LPP. Semula fungsi kedua lembaga ini dirangkap oleh Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan (LKPP). Beberapa pertimbangan atas pemisahan kedua lembaga inni adalah. 39 1. LKP dibentuk dengan tujuan untuk meneyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Agar kepentingan masyarakat terjamin, maka lembaga ini harus menjamin peneyelesaian transaksi efek dimaksud. Hal ini adalah praktek yang umum berlaku di luar negeri. Untuk menjaga keharmonisan antara kegiatan transaksi di Bursa Efek dan penyelesaiannya pada LKP maka pemegang saham lembaga ini adalah lembaga yang berkepentingan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga ini, seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau pihak lain atas persetujuan OJK, dengan ketentuan mayoritas pemegang saham LKKP adalah Bursa Efek. 2. Dengan diberlakukannya sistem perdagangan efek tanpa warkat (scriptless trading), maka penyelesaian transaksi efek akan dilakukan dengan sistem penyelesaian pembukuan (book entry settlement) atas rekening efek para 38

I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit., hal. 11-12. Nindyo Pramodo, Sertifikat Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia (Bandung :Citra Aditya Bhakti, 1997), hal. 156-157. 39


pelaku pasar modal di LPP. Seperti halnya di LKP, pemegang saham dari LPP terdiri dari lembaga yang berkepentingan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga ini, seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan Biro Administrasi Efek atau pihak lain yang ditetapkan OJK, dengan ketentuan mayoritas saham dikuasai oleh Bursa Efek. Dengan pemisahan ini diharapkan fungsi masing-masing lembaga ini akan semakin jelas. Kliring Efek Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris No. 8 tertanggal 5 Agustus 1996 dan diresmikan sebagai badan hukum sejak 24 September 1996 melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesi. Pada 1 Juni 1998, badan pengawas pasar modal OJK

menerbitkan Izin Operasionalnya kepada

KPEI sebagai LKP berdasarkan Surat Keputusan No; Kep-26/PM/1998. Saat ini, 100% modal disetor KPEI dimiliki oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan porsi total modal disetor yang telah ditempatkan sebesar Rp 15 Miliar. Peran utama KPEI sebagai Self Regulatory Organization (SRO) turut menentukan arah perkembangan pasar modal Indonesia. Fungsi utama KPEI sebagai Central Counterparty yaitu KPEI bertindak sebgai penjual untuk setiap pembeli dan sebagai pembeli untuk setiap penjual, dalam setiap penyelesaian transaksi atas instrument investasi yang diperdagangkan di bursa efek. Hadirnya KPEI juga mendorong efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian transaksi bursa. 40 Maksud dan tujuan status badan hukum PT KPEI adalah agar dapat memudahkan PT KPEI berperan efektif dan melakukan segenap upaya untuk

40

http;//www.kpei.co.id/page/Sekilas-KPEI (diakses tanggal 18 Februari 2016).


meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya. PT KPEI diharapkan mampu melakukan: 41 1. Penerapan sistem kliring secara multilateral continuous net settlement, yaiotu kewajiban anggota kliring hari ini yang belum terpenuhi, akan digabungkan dengan hak yang akan diterima pada hari berikutnya. Sistem itu menuju real time gross settlement yaitu pada saat transaksi terjadi, seketika dilakukan penyelesaian. 2. Menerapkan manajemen risiko untuk rencana memantau kesinambungan risiko PT KPEI sebagai mitra pengimbang penyelesaian transaksi bursa atas aktivitas yang dilakukan anggota kliring; dana jaminan untuk mencegah terjadinya kegagalan anggota kliring dlam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan transaksi bursa; asuransi rekening merupakan bentuk perlindungan terhadap investor dengan mensyaratkan setiap anggota kliring untuk mengasuransikan setiap rekening efek nasabahnya, termasuk investor dari anggota bursa yang dijamin penyelesaian transaksi bursanya oleh anggota kliring tersebut. 3. Menyediakan fasilitas pinjam-meminjam efek. Berikut adalah tonggak sejarah Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI): 42 a. Tahun 1996 : PT KPEI didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996; b. Tahun 1997 : KPEI memperoleh izin pendahuluan sebagai LKP pada tanggal 26 Juni 1997;

41 42

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 87. http;//www.kpei.co.id/page/tonngak-sejarah-kpei?page=2 (diakses tanggal 22 Feburari

2016).


c. Tahun 1998 : KPEI memperoleh izin usaha sebagai LKP pada tanggal 1 Juni 2008 dan KPEI meluncurkan sistem pemantauan risiko, Automated Risk Monitoring System (ARMS); d. Tahun 2000 : perdagangan dan penyelesaian efek tanpa warkat (Scriptless Trading) dimulai pada Juli 2000, peluncuran sistem kliring dan penjaminan,

Electronic

Clearing

Guarantee

System

(e-CLEARS),

peluncuran sistem pelaporan Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) bagi perusahaaan efek; e. Tahun 2001 : peluncuran sistem pemantauan risiko, Risk Monitoring Online (RMOL) dan sistem penyelesaian transaksi (Cash Management) untuk mendukung transaksi KBIE, peluncuran sistem Pinjam Meminjam Efek (PME), dan KPEI memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9002 : 1994; f. Tahun 2002 : perubahan waktu penyelesaian transaksi bursa dari T+4 menjadi T+3, 100% penyelesaian efek tanpa warkat; g. Tahun 2003 : KPEI memperoleh sertifikasi manajement mutu ISO 9001;2000, peluncuran layanan dan sistem informasi kliring dan penjaminan secara mobile, Mobile Clearing and Guarantee System (mCLEARS), dan KPEI menjadi tuan rumah the 7th Asia Pasific Central Securities Depository Group (ACG) General Meeting, bersama KPEI. Menjelang

tutup

tahun

2014,

Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK)

mengumumkan sejumlah Peraturan OJK (POJK). Sebagian merupakan peraturan baru dan sebagian lagi merupakan revisi sekaligus penyempurnaan atas peraturan


yang sudah berlaku sebelumnya. Diantaranya adalah POJK No 26/POJK.04/2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa hal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas LKP, berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam penyelesaian transaksi bursa yang teridentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan. 43

C. Para Pihak dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan Para pihak dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam pasal 15 ayat 1 UU Pasar Modal menyebutkan bahwa “ Yang dapat menjadi pemegang saham LKP serta LPP adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek (selanjutnya disingkat BAE), Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan OJK.” 44 1. Bursa efek Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 45 Seperti telah dikemukakan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Mengingat perdagangan tersebut menyangkut dana masyarakat yang di investasikan dalam

43

KPEI Newsletter Edisi 2 Triwulan III 2015 tentang POJK 26/2014 Memberi Kepastian Penyelesaian Transaksi Bursa, hal 1. 44 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 15 ayat 1. 45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 4.


efek, perdagagangan tersebut harus dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari OJK. 46 Perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselengggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan mencerminkan

secara

konsisten.

mekanisme

pasar

Dengan

demikian,

berdasarkan

harga

kekuatan

yang

terjadi

permintaan

dan

penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah. 47 Sumber permodalan yang paling awal dari suatu perusahaan adalah teman atau keluarga. Jika semua di dunia ini saling kenal, mungkin bursa tidak diperlukan lagi karena antara investor dan pemilik perusahaan bisa saling bertemu secara langsung. Tetapi faktanya tidak semua orang saling kenal sehingga untuk mempertemukan pemilik dana (investor) dan yang membutuhkan dana (emiten) harus dijembatani. Yang melakukan fungsi ini adalah Bursa Efek. Tugas utama bursa adalah menyediakan fasilitas perdagangan agar proses transaksi bisa berjalan dengan fair dan efisien. 48 Bursa efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh anggota bursa efek, emiten yang efeknya tercatat di bursa efek tersebut, LKP, LPP, Kustodian atau

46

M. Paulus Situmorang, Op.Cit., hlm. 34. Ibid. 48 Sawidji Widioatmodjo, Pasar Modal Indonesia : Pengantar dan Studi Kasus (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 47. 47


pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan bursa efek. 49 Berbeda dengan pasar umum lainnya, akses ke bursa efek dibatasi karna hanya anggota bursa saja yang dapat masik dan melakukan perdagangan di bursa. Untuk menjadi anggota bursa efek sehingga mempunyai akses ke dalam sistem perdagangan di bursa, selain harus merupakan perusahaan efek maka calon anggota bursa juga harus merupakan pemegang saham di bursa tersebut. 50 Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, di mana hal itu merupakan cerminan dan fungsinya sebagai SRO.51 Dalam menjalankan pengawas pasar, seperti yang telah diuraikan, bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu; melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa dan melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai bursa. 52 Pemegang saham bursa efek wajib menyerahkan surat saham bursa efek yang dimilikinya kepada LKP sebagai jaminan atas transaksi efek yang dilakukannya. Saham bursa efek yang dimiliki oleh Perusahan Efek merupakan jaminan atas transaksi efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bersangkutan. Untuk itu, maka surat saham bursa efek tersebut wajib diserahkan kepada LKP. Dengan penyerahan surat saham bursa efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjamin diberi kuasa berdasarkan Peraturan Pemerintah untuk

49

Ibid. Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Tatanusa,2006), hlm. 8. 51 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 125. 52 Ibid., hlm. 125-126. 50


menjual saham bursa efek tersebut bagi pemenuhan kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya. 53 Sejak tanggal 3 Desember 2007 di Indonesia hanya terdapat satu bursa yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan gabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 2. Perusahaan efek Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. 54 Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara RI dan atau berbadan hukum; atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Warga Negara RI dan atau badan hukum Indonesia dan WNA atau badan hukum asing. 55 Pengembangan pasar modal tidak dapat dilepaskan dari pendidikan dan pemasaran jangka panjang yang dibiayai oleh industri perdagangan efek. Apabila Bursa Efek, LPP, serta LKP berperan dalam menyediakan sarana dan fasilitas perdagangan efek dan penyelesaiannya, maka perusahaan efek akan memainkan perannya dalam pengembangan kegiatan perdagangan pelayanan, dan penciptaan produk baru. Perusahaan efek bebas untuk mengembangkan sistem jasa 53

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 205. 54 Ibid., hlm. 141. 55 Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.


pendukungnya sendiri dan bebas memilih bursa sesuai dengan tujuannya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi nasabahnya. 56 3. Biro administrasi efek Biro

Administrasi

Efek

memegang

peranan

penting

di

dalam

menyelenggarakan administrasi efek, baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. BAE menyediakan jasa atau pelayanan kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu. Kegiatan BAE yang bersifat rutin adalah menyerahkan efek kepada yang berhak dan menerima efek untuk disimpan. 57 Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek. 58 Biro Administrasi Efek mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan pasar modal. Penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan merupakan tugas kerja BAE dan BAE dituntut untuk selalu dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku pada saat ini. 59 Biro Administrasi Efek dapat memberikan jasa berkaitan dengan kepentingan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, sehingga dapat

56

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 143-144. M. Paulus Situmorang, Op.Cit., hlm. 37. 58 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 171. 59 Ibid. 57


memberikan informasi kepada Emiten mengenai tidak melakukan pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam (insider trading), benturan kepentingan dan manipulasi pasar. 60 4. Bank kustodian Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah LPP, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK. 61 Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, ermasuk dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 62 Setiap Kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian; posisi efek yang disimpan pada bank kustodian; buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. 63 Secara lebih rinci kegiatan kustodian adalah memberikan jasa berupa : 64 a. menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (efek);

60 61

Ibid. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal

43. 62

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 172. Ibid. 64 M. Paulus Situmorang, Op.Cit., hlm. 38. 63


b. mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat; c. mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya; d. mengamankan pemindahtanganan efek; e. menagih dividen saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berakitan dengan surat berharga yang dititipkan. Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. 65 Kustodian dilarang untuk meberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak mana pun kecuali kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris; polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; pejabat pajak; OJK, Bursa Efek, LKP, Emiten, BAE; dan pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, seperti konsultan hukum, dan akuntan. 66

D. Dasar Hukum Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang tentang Pasar Modal dalam BAB I Pasal 1 angka 9 dan Bab III Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (3) dan Pasal 17; 65

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal

45. 66

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal

47.


2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dalam; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa; 4. Keputusan Bapepam yakni sebagai berikut: 67 a. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-07/PM/1996 tentang Perizinan LKP (Peraturan Nomor III. B. 1); b. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-08/PM/1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh LKP (Peraturan Nomor III. B. 2); c. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP13/BL/2009 tentang Direktur LKP; d. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-10/PM/1996 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba LKP (Peraturan Nomor III. B. 4); e. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-11/PM/1996 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar LKP (Peraturan Nomor III. B. 5); f. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP107/BL/2008 tentang Komisaris LKP; g. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-66/PM/1996 tentang Laporan LKP (Peraturan Nomor X. B. 1);

67

www.ojk.go.id (diakses tanggal 19 Februari 2016).


h. Keputusan

Ketua

Bapepam

Nomor

KEP-67/PM/1996

tentang

Pemeliharaan Dokumen oleh LKP (Peraturan Nomor III. B. 2). Undang-Undang Pasar Modal memuat pengertian LKP dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan: LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Sedangkan pengaturan tentang LKP dalam UU Pasar Modal dapat dilihat pada: 68 1. Pasal 13 ayat (1) UU Pasar Modal Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Perseroan

yang telah

memperoleh izin usaha dan OJK yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha LKP . 2. Pasal 13 ayat (2) UU Pasar Modal Persyaratan dan tata cara perizinan LKP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 3. Pasal 14 ayat (1) UU Pasar Modal Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien. 4. Pasal 14 ayat (3) UU Pasar Modal Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. 5. Pasal 14 ayat (4) UU Pasar Modal

68

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba LKP wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada OJK. 6. Pasal 15 ayat (1) UU Pasar Modal Pemegang saham LKP adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan OJK. 7. Pasal 15 ayat (2) UU Pasar Modal Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh Bursa Efek. 8. Pasal 16 ayat (1) UU Pasar Modal Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. 9. Pasal 16 ayat (3) UU Pasar Modal Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi LKP . 10. Pasal 17 Peraturan yang wajib ditetapkan oleh LKP, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan OJK/Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 juncto peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pengaturan tentang Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat dilihat pada: 69 1. Pasal 15 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal 69

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.


LKP dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin dari OJK. 2. Pasal 16 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Modal disetor LKP sekurang-kurangnya berjumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 3. Pasal 17 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal a. Permohonan untuk memperoleh izin usaha LKP diajukan kepada OJK disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut: 1) Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. 2) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan 3) Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun 4) Rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan. 5) Daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi. 6) Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa LKP. 7) Rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh LKP. 8) Rencana peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh LKP.


9) Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha LKP yang ditetapkan lebih lanjut oleh OJK. b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan menggunakan formulir yang dibentuk dan isinya ditetapkan oleh OJK. 4. Pasal 18 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal OJK mempertimbangan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan mempertimbangkan: a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris; b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar. Dan efisien; dan d. sistem penyelesaian serta jasa custodian yang aman dan efisien. 5. Pasal 19 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal a. Jumlah anggota direksi dan komisaris LKP sebanyak 7 (tujuh) orang. b. Anggota direksi LKP dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain. c. Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. 6. Pasal 20 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal a. Saham LKP adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama. b. Saham LKP dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan OJK. c. Mayoritas saham LKP, harus dimiliki ole Bursa Efek.


d. Pemindahan hak atas saham LKP hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan OJK. e. Pemindahan hak atas saham LKP oleh Bursa Efek kepada pihak lain yang bukan Bursa Efek hanya dapat dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham LKP. f. LKP dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham. 7. Pasal 21 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal a. Anggaran dasar atau peraturan LKP atau perubahannya wajib diajukan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan. b. Dalam hal anggaran dasar atau pperaturan LKP atau perubahannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditolak, OJK memberikan alasan atas penolakan tersebut. c. Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien , OJK dapat memerintahkan LKP untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan LKP. 8. Pasal 22 PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan kegiatan LKP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh OJK.

E. Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) Pasal 5 UU Pasar Modal ditegaskan bahwa , dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 UU Pasar Modal, OJK


berwenang untuk member izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan persetujuan bagi bank kustodian. OJK mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat, menetapkan persyaratan dan tata ra pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, LKP, serta LPP sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru. 70 Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak dikenakan sanksi oleh bursa efek, LKP, atau LPP serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi yang dimaksud. Jika suatu pihak dikenakan sanksi oleh bursa efek, LKP, atau LPP, dan yang bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka pihak dimaksud dapat mengajukan keberatan atas pengenaan saksi tersebut kepada OJK. OJK dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan OJK sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan bursa efek, LKP, atau LPP. Sebaliknya, OJK dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan keputusan bursa efek, LKP, atau LPP apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut tidak beralasan. 71 Apabila pasar modal ingin berkembang lebih cepat lagi, maka setiap pelaku pasar modal harus mempunyai tekad untuk mengerahkan sumber daya 70 71

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 58. Ibid., hlm. 65


yang dimiliki untuk aktif mengembangkan pasar modal. Institusi pasar modal mulai dari bursa efek, LKP, LPP harus terus membenahi diri serta melakukan peranannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Pasar Modal serta aturan pelaksanaannya. UU Pasar Modal menyebutkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari di bidang pasar modal, dilakukan oleh OJK. Dalam pelaksanaannya fungsi tersebut OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut daari ketentuan UU Pasar Modal dan melakukan penegakan hukum (law enforcement) atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 72 Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan 1 izin usaha LKP kepada PT. KPEI. LKP sebelum menjalankan usahanya harus mempperoleh izin usaha dari OJK. Permohonan izin usaha LKP diajukan kepada OJK dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III. B.1-1. 73 Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan (Peraturan III. B. 1) ini disertai dokumen sebagai berikut : 74

72

I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit., hlm. 191-192. Angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan (Peraturan III. B. 1). 74 Angka 2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Klirind dan Penjaminan (Peraturan III. B. 1). 73


1. Akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan seuai dengan Peraturan OJK Nomor III.B.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. 2. Daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan. 4. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun. 5. Rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan. 6. Daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III. B. 3 serta pejabat satu tingkat dibawah direksi. 7. Bursa efek yang mengendalikan dan atau menggunakan jasa LKP. 8. Rancangan peraturan mengenai kegiatan lembaga kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh LKP. 9. Pemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham LKP dimiliki oleh Bursa Efek. 10. Neraca pembukuan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK. 11. Bukti

penyetoran

modal

yang

memuat

sekurang-kurangnya

Rp

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).


Proses izin usaha sebagai LKP dalam hal ini OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara, serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu. 75 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, OJK/Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: 76 1. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.B. 12 lampiran 2 peraturan ini; 2. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III. B. 1-3 lampiran 3 peraturan ini. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan ( Peraturan III. B. 1) memenuhi syarat, OJK memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III. B 1-4 lampiran 4 peraturan ini. 77 Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan izin juga menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. Adapun yang dimaksud dengan biaya perizinan adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian izin yang dikeluarkan OJK kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan di pasar 75

Angka 10 Keputusan Ketua OJK Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Klirind dan Penjaminan (Peraturan III. B. 1). 76 Angka 11 Keputusan Ketua OJK Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Klirind dan Penjaminan (Peraturan III. B. 1). 77 Angka 12 Keputusan Ketua OJK Nomor Kep-07/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Klirind dan Penjaminan (Peraturan III. B. 1).


modal, misalnya memberikan izin kepada bursa efek, LKP, LPP, perusahaan efek, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan penasihat invesatasi. Sedangkan yang dimaskud dengan biaya persetujuan adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian persetujuan yang dikeluarkan oleh OJK kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan di pasar modal seperti pemberian persetujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai kustodian, yang dimaksud dengan biaya pendaftaran adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pendaftaran wali amanat, dan profesi penunjang pasar modal yang meliputi pendaftaran akuntan, penilai, notaries, dan konsultan hukum. 78

78

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 66-67.


BAB II KLIRING TRANSAKSI EFEK OLEH PARA PIHAK DI PASAR MODAL INDONESIA. A. Pengertian Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Recommend Documents