- 16 -
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
A. Kondisi Ekonomi Makro Nasional Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meski masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,7 persen di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, perbaikan tersebut menghadapi sejumlah risiko seperti perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, adanya ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap Brexit, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum Presiden. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik, kebijakan yang diambil pemerintah, serta potensi dan risiko ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Perkiraan ini lebih baik dibanding proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2 persen. RKP tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka
- 17 -
menengah 2015-2019, RKP tahun 2017 disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaransasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Adapun tema RKP tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dari sisi investasi, pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) di tahun 2017 diperkirakan mengalami penguatan. Hal tersebut terutama didorong oleh peningkatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur baik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, pihak swasta, maupun dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan dalam penguatan PMTB melalui perluasan dan penguatan aktivitas ekonomi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah diharapkan mampu menurunkan biaya logistik dan memperbaiki daya saing investasi Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya saing investasi, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan dana transfer ke daerah dan dana desa yang peruntukannya terutama untuk penguatan proyek fisik dan prasarana penunjang di daerah. Peningkatan investasi langsung baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di berbagai sektor ekonomi diharapkan meningkat sejalan dengan deregulasi peraturan-peraturan di bidang investasi, perbaikan kemudahan berusaha (ease of doing business), revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), insentif fiskal bagi sektor industri, penciptaan efisiensi di bidang logistik, dan berbagai kemudahan fiskal lainnya bagi dunia usaha. Kebijakan amnesti pajak yang ditempuh Pemerintah diharapkan juga memberikan dampak bagi penguatan investasi dan peningkatan likuiditas di tahun 2017. Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi dalam rangka menampung dana-dana repatriasi dalam kerangka amnesti pajak tersebut. Repatriasi dana-dana masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional terutama di sisi investasi tidak hanya di sektor keuangan namun juga di sektor riil. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang relative stabil juga memberikan ruang bagi kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif bagi pertumbuhan investasi. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, kinerja PMTB pada tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,4 persen. Tabel 2.1 Perkembangan dan Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2016-2017 No 1. 2.
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi (%)
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
6,0
5,6
5,0
4,8
5,2
5,3
4,3
8,4
8,4
3,4
4,7
4,0
- 18 -
No 3.
4.
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Kemiskinan (%)
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
6,1
6,2
5,9
6,2
5,7
5,3 – 5,6
11,46
11,37
11,0
11,1
10,6
9,5-10,5
Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019, Nota Keuangan RAPBN TA 2017, dan RKP Tahun 2017 *prediksi
B. Kondisi Ekonomi Makro Jawa Tengah Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2017 diproyeksikan masih tetap optimis yang antara lain didukung oleh tingginya peminatan terhadap potensi dan peluang investasi yang bersifat padat karya, terealisasinya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian, berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, meningkatnya intensifikasi sektor pertanian yang didukung rekayasa teknologi, pengembangan usaha disektor kemaritiman, semakin berkembangnya sektor pariwisata, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang efektif. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, kebijakan perekonomian Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Guna mendukung tercapainya sasaran kebijakan tersebut perlu didukung pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, pengembangan simpul-simpul pertumbuhan wilayah, kerjasama pembangunan regional serta pelibatan stakeholder terkait. Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2017 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidak pastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa tantangan yang dihadapi Jawa Tengah antara lain: 1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Jawa Tengah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 2. Ketergantungan bahan baku impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat; 3. Fluktuasi harga BBM yang menyebabkan ketidakpastian dalam ekspektasi dunia usaha; 4. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas Jawa Tengah; 5. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan; 6. Ekpektasi para investor yang akan masuk ke Jawa Tengah terhadap implementasi kebijakan ekonomi nasional;
- 19 -
7. Ketersediaan pasokan energi listrik untuk mendukung kegiatan industri yang sudah dan akan beroperasional di Jawa Tengah; 8. Risiko bencana alam kekeringan pada beberapa daerah di Jawa Tengah. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Peluang yang dapat dimanfaatkan Jawa Tengah antara lain meliputi: Kualitas infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian yang semakin meningkat antar daerah; Pasar ekspor produk unggulan Jawa Tengah yang semakin terbuka di wilayah ASEAN dan negara-negara tujuan ekspor non tradisional; Kondusifitas wilayah yang stabil dan kultur budaya masyarakat Jawa Tengah yang ramah; Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Komitmen dan dukungan kabupaten/kota terhadap pengembangan potensi regional; Pengembangan dan rencana pembangunan kawasan industri; Ketersediaan tenaga kerja dan kebijakan pengupahan tenaga kerja yang kompetitif; Komitmen pemerintah daerah yang diwujudkan dalam kebijakan dalam regulasi pro investasi; Letak geografis dan potensi ekonomi Jawa Tengah yang cukup besar di sektor pertanian, industri, pariwisata, kelautan, pertambangan dan energi.
Berdasarkan kondisi perekonomian Jawa Tengah saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2017 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.
No 1.
2 3 4.
5.
6.
Tabel 2.2 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2014–2015, Target Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017–2018 Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 PDRB : Atas dasar harga berlaku 955,662 261,348 741,222 780,379 889,632 (Trilyun Rp) Atas dasar harga konstan 766,271 206,981 248,114 256,453 279,534 (Trilyun Rp) Laju Pertumbuhan 5,42 5,40 5,2 – 5,6 5,4 – 5,8 5,8 – 6,2 Ekonomi (%) Inflasi (%) 8,22 2,73 4,5 + 1 4,5 + 1 4,5 + 1 PDRB/Kapita atas dasar harga 21,85 18,06 7,75 26,06 27,13 konstan (Juta Rp) Nilai Realisasi Investasi 18,59 26,04 23,00 25,00 27,00 (Trilyun Rp.) Tingkat Pengangguran 5,68 4,99 4,66 – 4,43 4,49 – 4,27 4,32 – 4,20 Terbuka (TPT) (%)
- 20 -
No 7. 8.
Indikator Tingkat Kemiskinan (%) NTP
2014
2015
13,58
13,32
100,55
102,03
2016
2017
2018
8,60 – 8,35 11,30 – 10,83 10,40 – 9,93 102,63
102,86
103,27
Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
C. Kondisi Ekonomi Makro Kota Surakarta 1. Kondisi Ekonomi Daerah sampai dengan Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sejak tahun 20102015 masih menunjukkan tren yang meningkat, meskipun 2 tahun terakhir menunjukkan perlambatan, seiring dengan tren perlambatan ekonomi nasional dan global. Tren ini juga berlaku sama, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2015 tertinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran 22,56%; sedangkan pertumbuhan paling kecil pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar 0%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain nilai ekspor, dan investasi. Perkembangan nilai ekspor Kota Surakarta dalam periode tahun 2011-2015, menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2015 nilai ekspor sebesar US$30.706.644,73; angka tersebut menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang mencapai US$53.826.324,55. Kondisi inilah yang menjelaskan, meskipun perekonomian Kota Surakarta masih tetap tumbuh, namun pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan kinerja ekspor Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh perekonomian negara utama tujuan ekspor Kota Surakarta, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Inggris, Italy, Kanada, Perancis, Spanyol, China dan Jepang serta Turki. Dengan pertumbuhan ekonomi yang minus di kawasan Eropa dan recovery ekonomi yang lambat di Amerika Serikat, menyebabkan daya beli dan permintaaan komoditas ekspor Kota Surakarta cenderung menurun. Komoditas utama ekspor masih didominasi oleh tekstil dan turunannya, mebel, batik, kantong plastik dan kerajinan kayu/rotan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh perkembangan nilai investasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Surakarta dalam kurun tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan, meskipun pada tahun 2014 sedikit menurun seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan domestik. Iklim investasi sangat banyak dipengaruhi oleh variabel ekonomi yang lain, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan masalah struktural yang lain.
- 21 -
Laju inflasi Kota Surakarta tahun kalender 2015 (Januari– Desember 2015) sebesar 2,56 persen, lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 8,01% dan tahun 2013 sebesar 8,32%. Besarnya inflasi Kota Surakarta pada tahun 2015 disebabkan semua indeks kelompok pengeluaran mengalami kenaikan terutama kenaikan indeks kelompok bahan makanan. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga selama tahun 2015 sehingga memicu terjadinya inflasi antara lain: beras, cabe hijau, cabe rawit, cabe merah, rokok kretek filter, tukang bukan mandor, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, angkutan antarkota, angkutan umum dalam kota, angkutan udara, dan bensin. Sebaliknya, komoditas yang menghambat tingginya inflasi, yaitu daging ayam ras, petai, apel, bawang merah, kelapa, minyak goreng, dan gula pasir. Perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Total investasi berskala nasional di Kota Surakarta tahun 2015 sebesar Rp2.082,61 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total Investasi tahun 2011 sebesar Rp1.797,73 milyar. Pencapaian kinerja urusan penanaman modal Kota Surakarta dapat diidentifikasi pada Tabel 2.3 berikut.
- 22 -
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Berbagai Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Surakarta Tahun 2011-2015 No
Indikator
1. 2. 3.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah Investasi Pelayanan Perizinan: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021
Capaian
Satuan
2014
2015
investor Milyar Rp
2011 1.332
2012 1.066
2013 864
1.226
1.252
1.797,73
2.017,02
2.884,31
1.453,18
2.082,61
dok dok
1.651 1.752
1.711 1.791
1.276 1.429
1.509 1.288
1.570 1.379
Perkembangan kondisi ekonomi makro di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 No
Indikator Makro
2011 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga 23.909.011,13 berlaku (juta rupiah) 2 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga 22.848.439,42 Konstan (juta rupiah) 3 Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan 6,42 PDRB Seri 2010 (%) 4 Laju Inflasi (%) 1,93 5 Tingkat Kemiskinan (%) 12,9 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,40 7 PDRB Perkapita atas dasar harga 45.321.615,86 konstan (Rp) 8 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku 47.425.340,44 (Rp) Sumber: BPS Kota Surakarta, Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 1
Realisasi 2013
2012
2014
Proyeksi 2016
2015
26.425.273,02
29.081.312,47
32.059.446,90
34.982.374,09
37.386.684,79
24.123.781,59
25.631.681,32
26.984.358,61
28.453.493,87
29.936.933,55
5,58
6,25
5,28
5,44
5+1
2,87 12 6,10
8,32 11,74 7,18
8,01 10,95 6,08
2,56 10,30 5,95
3+1 9,64 5,83
47.617.206,60
50.361.785,94
52.791.260,94
55.442.204,69
58.142.285,46
52.160.051,29
57.139.709,86
62.719.987,20
68.163.859,02
72.616.805,45
2015, dan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021
- 23 -
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Prospek dan tantangan perekonomian Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif resisten terhadap gejolak ekonomi, tercermin dari volatilitasnya yang rendah. Hal ini mendasari perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 dan 2017 yang semakin terjaga sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Inflasi di Kota Surakarta diperkirakan akan tetap stabil sesuai dengan laju inflasi nasional pada angka yang cukup rendah. Untuk inflasi kelompok volatile foods diperkirakan stabil karena adanya program dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur. Ekspor diproyeksikan semakin meningkat seiring dengan perkembangan sektor industri kreatif, seperti industri tekstil dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan, dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa. Para eksportir juga telah melakukan ekspansi ke beberapa negara di Benua Asia dan Afrika. Selain itu, komoditas ekspor di Solo semakin kompetitif sehingga peminatnya semakin bertambah terutama di pasar konservatif. Kenaikan nilai ekspor di Kota Surakarta juga tidak lepas dari peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat membantu para eksportir untuk memasarkan komoditas ekspor dari Kota Surakarta dengan memaksimalkan akses perdagangan internasional. Investasi di Kota Surakarta diproyeksikan semakin meningkat, seiring dengan kebijakan pengembangan kawasan Solo Utara. Di kawasan tersebut banyak lahan luas yang sangat cocok untuk usaha, sehingga membuka peluang investasi. Di samping itu, investasi khususnya pada skala kecil dan menengah juga ada kecenderungan meningkat setiap tahunnya, sehingga diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2017, sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Mendasarkan pada kondisi ekonomi global, nasional dan regional, maka perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2017 diprediksikan sebagai berikut: Tabel 2.5 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017 No 1.
Indikator PDRB Seri 2010 Atas dasar harga berlaku (juta rupiah)
Tahun 2017 40.230.674,51
- 24 -
No 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Indikator PDRB Seri 2010 Atas dasar harga konstan (juta rupiah) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan (Rp) PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (Rp) Tingkat kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Proyeksi Kenaikan PAD (%)
Tahun 2017 31.616.395,53 5+1 4+1 60.922.565,68 77.925.965,33 8,99 5,76 9,01
Sumber : RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dan BPS Kota Surakarta
D.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah RKP tahun 2017 disusun dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta dengan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sesuai dengan tema tersebut, maka arah kebijakan di tahun 2017 ditujukan untuk: 1. peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi; 2. penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi; 3. meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta penyesuaian tarif; 4. menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak); serta 5. melakukan reformasi kelembagaan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2017, yaitu “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Secara Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”, maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2017 ditujukan untuk: 1. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi melalui optimalisasi pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan; 2. Melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pemberdayaan UMKM; 3. Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah, industri kreatif, dan sentra/klaster. 4. Memperkuat dukungan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan pangan dan energi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- 25 -
Mendasarkan pada tema pembangunan Kota Surakarta tahun 2017, tantangan, dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah maka kebijakan ekonomi Kota Surakarta tahun 2017 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi agar lebih dapat membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk, dengan fokus pada: 1. Mendorong tumbuhnya pembentukan modal tetap bruto/investasi, dengan memberikan kemudahan perizinan, pemangkasan waktu dan biaya investasi serta perbaikan infrastruktur di Kota Surakarta. 2. Mendorong sektor-sektor ekonomi yang ada untuk meningkatkan produksi dengan memberikan kemudahan kredit modal berbunga rendah dan optimalisasi penyuluhan/bimbingan, serta menggalakkan pemakaian produksi lokal sehingga defisit perdagangan bisa berkurang. 3. Konsumsi pemerintah dalam hal ini APBD terutama belanja publik diarahkan untuk kegiatan/proyek yang menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi seperti sektor konstruksi, perdagangan besadan eceran, serta informasi dan komunikasi 4. Mengoptimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta melalui sidak atau kebijakan lainnya, menjaga ekspektasi di tingkat masyarakat agar tidak ada isu tentang proses kenaikan komoditas, dan mengontrol jumlah dan tata niaga maupun distribusi komoditas, terutama komoditas yang memiliki elastisitas tinggi di tingkat masyarakat atau biasa disebut dengan 9 bahan pokok. 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi daerah berbasis potensi daerah. Keterkaitan antara kebijakan ekonomi Kota Surakarta dengan kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut. Tabel 2.6 Keterkaitan antara Kebijakan Ekonomi Kota Surakarta dengan Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional No 1.
Nasional Provinsi Jawa Tengah Peningkatan ekspor Mengembangkan non migas barang dan usaha ekonomi jasa yang bernilai kerakyatan berbasis tambah lebih tinggi komoditas unggulan dengan produk yang daerah, industri lebih bervariasi; kreatif, dan sentra/klaster Meningkatkan ketahanan pangan dan energi melalui optimalisasi pembangunan
Kota Surakarta Mendorong sektor-sektor ekonomi yang ada untuk meningkatkan produksi dengan memberikan kemudahan kredit modal berbunga rendah dan optimalisasi penyuluhan/bimbingan, serta menggalakkan pemakaian produksi lokal sehingga defisit perdagangan bisa berkurang.
- 26 -
No
Nasional
2.
Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi
3.
Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta penyesuaian tarif Menyempurnakan peraturan perundangundangan perpajakan dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Melakukan reformasi kelembagaan
4.
5.
Provinsi Jawa Tengah pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan Memperkuat dukungan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan pangan dan energi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Kota Surakarta Konsumsi pemerintah dalam hal ini APBD terutama belanja publik diarahkan untuk kegiatan/proyek yang menggerakkan perekonomian pada sektorsektor yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi seperti sektor konstruksi, perdagangan besadan eceran, serta informasi dan komunikasi Mendorong tumbuhnya pembentukan modal tetap bruto/investasi, dengan memberikan kemudahan perizinan, pemangkasan waktu dan biaya investasi serta perbaikan infrastruktur di Kota Surakarta Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi daerah berbasis potensi daerah
Melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pemberdayaan UMKM
Mengoptimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta melalui sidak atau kebijakan lainnya, menjaga ekspektasi di tingkat masyarakat agar tidak ada isu tentang proses kenaikan komoditas, dan mengontrol jumlah dan tata niaga maupun distribusi komoditas, terutama komoditas yang memiliki elastisitas tinggi di tingkat masyarakat atau biasa disebut dengan 9 bahan pokok
