DAFTAR ISI
BAB
BAB
I
II
Halaman PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) ...................
1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBK ..........................................
2
1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBK ............................................
2
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..................................................
4
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
BAB
BAB
III
IV
Tahun 2015 .............................................................................................
4
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017 ...............................
12
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD). .....................
13
3.1. Asumsi-Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ..............................
13
3.2. Laju Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2017 ..............................................
14
3.3. Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh 2017 ..........................................
14
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ..............
16
4.1. Pendapatan Daerah.................................................................................
16
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 .................................................................
17
4.1.2. Target Pendapatan Daerah ........................................................
18
4.1.3. Upaya-upaya Dalam Mencapai Target ......................................
23
4.2. Belanja Daerah ........................................................................................
24
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ....................................
24
4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung ..............................................
25
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Kota, Kendala yang dihadapi, Strategi
BAB
V
dan Prioritas dalam Pembangunan Kota ...................................
27
4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan ......................................
30
4.3. Pembiayaan Daerah ................................................................................
33
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah. .............................
33
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. .............................
34
PENUTUP ..................................................................................................
35
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA 2017
i
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM DAN GAMBAR
Halaman Tabel 2.2.1
Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2017 .................................................
12
Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016-2017 .............
18
Tabel 4.2
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017 ...................................
19
Tabel 4.3
Target Dana Perimbangan Tahun 2016-2017 ...........................................
21
Tabel 4.4
Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2017 ............
22
Tabel 4.5
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kota Banda Aceh Tahun 20112015 ...........................................................................................................
Tabel 4.6
25
Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016-2017 .................................................................................
27
Tabel 4.7
Plafon Anggaran Belanja Langsung SKPK Tahun 2017 ..............................
31
Grafik 2.1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015 ..................................................................
Grafik 2.1.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2015 (Trilyun Rupiah) .......................................................................
Grafik 2.1.3
5
5
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014 .........
7
Grafik 2.1.4
Pengeluaran Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2009-2014 ....................
7
Grafik 2.1.5
Inflasi di Kota Banda Aceh .........................................................................
8
Grafik 2.1.8
Komponen Penyusunan IPM Kota Banda Aceh 2011-2014 ......................
9
Grafik 2.1.9
Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014 ..............................................................
Grafik 2.1.10
10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Masuk di Kota Banda Aceh 2011-2015 .................................................................
10
Grafik 4.1
Realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 .......................
17
Grafik 4.2
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 .............................................................................
Grafik 4.3
Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 ......................................................................................
Grafik 4.4
19
20
Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dan Konstribusinya Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 .............................................................................
22
Diagram 2.1.1 Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Tahun 2015 (%).. .......................................................................................
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA 2017
6
ii
Gambar 2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2011-2014 ........
9
Gambar 2.1.1 Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015 ...................................
11
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA 2017
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang
dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Banda Aceh Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2017 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. RKPK disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
1
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2017 guna sinkronisasi arah pembangunan daerah.
1.2.
Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBK Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ini adalah untuk memberikan
arahan dan pedoman dalam penyusunan APBK berdasarkan pagu indikatif yang telah disepakati, secara transparan dan akuntabel serta berorientasi pada capaian targettarget pembangunan daerah.
1.3.
Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBK
Penyusunan KUA Kota Banda Aceh tahun 2017 berdasarkan: 1.
Undang-Undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistim
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
2
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh Tahun 2017.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah 2015 Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah Proses perubahan kondisi
perekonomian suatu Negara atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Untuk melakukan analisa terhadap perkembangan ekonomi, baik di masa kini, maupun prediksi akan datang, maka diperlukan historis indikator ekonomi makro, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Laju pertumbuhan Ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Banda Aceh. Laju pertumbuhan ekonomi Nasional selama kurun waktu 2010-2015 mengalami perlambatan dari Tahun 2012, 6,0% menjadi 5,01% pada Tahun 2015. Demikian juga halnya dengan Provinsi Aceh, laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari Tahun 2012, 3,85% turun menjadi -0,72% pada tahun 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, pertumbuhan negatif itu dipengaruhi oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh negatif terkait dengan tidak lagi beroperasinya PT Arun LNG yang memproduksi gas selama tahun 2015. Untuk Kota Banda Aceh, selama periode 2012-2015, laju pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan Provinsi dan Nasional, yakni mengalami kenaikan sebesar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
4
0,51% dari Tahun 2014, sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015 berikut ini: Grafik 2.1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015 7 6 5
6 5.28
4
3.85
5.6 5 4.5
4.67
5.01 4.8 Kota Banda Aceh
3
2.61
Provinsi Aceh
2
1.55
1
Nasional
0 -1
2012
2013
2014
2015 -0.72
-2 Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2016 dan Statistik Indonesia 2016
Dapat dilihat dari Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015 di atas bahwa, setelah mengalami perlambatan, perekonomian Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 mulai membaik atau meningkat 0,51 persen dibandingkan Tahun 2014, hal ini ditunjang dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor konstruksi, seperti proyek multiyears renovasi Mesjid Raya Baiturrahman dan pembangunan fly overSimpang Surabaya dan Underpass Beurawe. Grafik 2.1.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2015 (Trilyun Rupiah)
12.5 11.5
13.6 12.1
14.7 12.7 PDRB ADHK PDRB ADHB
2013
2014
2015
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2016 dan Statistik Indonesia 2016
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
5
PDRB Kota Banda Aceh tahun 2015 mencapai 14,7 triliun rupiah. Melalui struktur PDRB di bawah ini dapat diketahui bahwa sebagai Kota jasa sekaligus Ibukota Provinsi, Struktur PDRB di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang 21,86 persen dan diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,36 persen, sebagaimana yang ditunjukkan pada Diagram berikut ini: Diagram 2.1.1 Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Tahun 2015 (%) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1% 2%
2% 0%
4%
0%
Pertambangan dan Penggalian 0%
Industri Pengolahan
7%
5%
Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
20%
22%
Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi
2%
Real Estate
7% 14%
3% 7%
3%
Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2016
Secara nasional, Perbandingan PDRB perkapita (ADHB) antara Kota Banda Aceh dan ibukota provinsi lainnya di Indonesia untuk Tahun 2014, berada di urutan ke-11 dari 34 ibukota di Indonesia, di atas Kota Semarang dan Lebih tinggi dari rata-rata provinsi (Rp.26.585.000,-) dan Nasional (Rp.23.900.000,-). Akan tetapi jauh dari PDRB ADHB Perkapita Jakarta Pusat yang mencapai Rp.470.853.000,- pada tahun 2014, sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 2.1.3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
6
Grafik 2.1.3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014 470,853
128,822 56,483
Jakarta Pusat Surabaya Jayapura Pekanbaru Tanjung Pinang Makassar Medan Palembang Yogyakarta Samarinda Banda Aceh Manado Pangkal Pinang Bengkulu Palu Padang Manokwari Kendari Denpasar Palangkaraya Kupang Bandar Lampung Jambi Semarang Serang Banjarmasin Ternate Mamuju Mataram Ambon Bandung Gorontalo Pontianak
20,310
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota di Indonesia, 2010-2014, Badan Pusat Statistik Indonesia 2015
b. Pengeluaran Perkapita Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Untuk Kota Banda Aceh, pengeluaran perkapita terus mengalami peningkatan (Tahun 2015 : Rp.1.577.302,-). Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Banda Aceh semakin meningkat, bahkan melampaui rata-rata Provinsi (Tahun 2015 : Rp.752.118,-) dan Nasional (Rata-rata pengeluaran perkapita di daerah
Perkotaan
Tahun
2015
:
Rp.1.074.664,-)
semakin
mengindikasikan
perekonomian di Kota Banda Aceh menjadi semakin baik, sebagaimana yang ditunjukkan dari grafik berikut ini: Grafik 2.1.4 Pengeluaran Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2009-2014
Rp1,321,108
Rp1,297,418
2011
2012
Rp1,443,707
2013
Rp1,553,977
Rp1,577,302
2014
2015
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2016
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
7
c. Inflasi Inflasi menjadi tolok ukur kestabilan perekonomian di suatu daerah. Angka inflasi juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli
masyarakat
terhadap
barang
dan
jasa
terutama
lapisan
masyarakat
berpenghasilan tetap. Inflasi terus menerus dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan menurunnya nilai mata uang, dan sebaliknya deflasi terus menerus dapat mengakibatkan resesi dan kelesuan perekonomian. Untuk Kota Banda Aceh, nilai inflasi terlihat sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2012, laju inflasi 0,06 persen atau mendekati terjadinya deflasi, tahun 2013 terdongkrak naik ke level 6,39 persen disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Juni tahun 2013, kemudian Inflasi yang lebih besar terjadi di tahun 2014 (7,83%) dan lagi-lagi disebabkan oleh kenaikan BBM. Akan tetapi di Tahun 2015 angka inflasi jauh menurun, yakni 1,27 persen yang menunjukkan tidak adanya kenaikan harga barang yang berarti pada tahun tersebut atau rata-rata harga barang di akhir tahun 2015 hanya 1,27 persen lebih mahal dibandingkan awal tahun 2015, sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 2.1.5 Inflasi di Kota Banda Aceh 2011-1015 berikut ini: Grafik 2.1.5 Inflasi di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 7.83 6.39 3.32 1.27 0.06 2011
2012
2013
2014
2015
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2016
d. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan
dalam
upaya
membangun
kualitas
hidup
manusia
(masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Sumber: www.bps.go.id). IPM Kota Banda Aceh terus meningkat menjadi 82,47 jauh melampaui IPM Provinsi Aceh (Tahun 2014: 68,81) dan Nasional (Tahun 2014: 68,9).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
8
Gambar 2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2011-2014* 82.47 81.84 81.3 80.87
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2016
IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak (Sumber: www.bps.go.id). Ketiga komponen di atas telah dicapai dengan baik oleh Kota Banda Aceh. Dimana Angka Harapan Hidup 70,8 th (Standar Max UNDP: 85 th), Angka Rata-rata Lama Sekolah 12,37 th (Standar Max UNDP: 15 Tahun) dan Pengeluaran Perkapita 14,766 Juta per tahun, sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 2.1.8 Komponen Penyusun IPM Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014 berikut ini: Grafik 2.1.8 Komponen Penyusun IPM Kota Banda Aceh 2011-2014 70.74 70.76 70.79 70.8
2011 2012 2013 16.06 16.16 16.26 16.64
Angka Harapan Hidup
Perkiraan Lama Sekolah
12 12.07 12.19 12.37
Angka Rata-rata Lama Sekolah
13.846 14.205 14.629 14.766
2014
Pengeluaran Perkapita disesuaikan (juta)
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015
IPM Kota Banda Aceh Tahun 2014, menempati posisi ke-2 (82,22) setelah Yogyakarta (83,78) dari ke-34 ibukota Provinsi di Indonesia. Berada di atas Jakarta Pusat (79,03) dan Kota Medan (78,26). Menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan telah sangat baik, sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 2.1.9 Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
9
Grafik 2.1.9 Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014 83.78 82.22
79.03
78.26
Yogyakarta Banda Aceh Denpasar Kendari Padang Makassar Semarang Palu Ambon Jakarta Pusat Bandung Surabaya Palangkaraya Pekanbaru Samarinda Medan Jayapura Kupang Tanjung Pinang Manado Ternate Pontianak Bengkulu Pangkal Pinang Palembang Mataram Gorontalo Banjarmasin Jambi Bandar Lampung Serang Manokwari Mamuju
64.71
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, Badan Pusat Statistik Indonesia 2015
e. Tingkat Pengangguran Terbuka `Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh meningkat menjadi 12% pada Tahun 2015 (13.888 orang), atau meningkat 2.413 orang dari tahun 2014. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh lebih tinggi dari Provinsi Aceh (Tahun 2015: 9,93%) dan lebih tinggi dari Nasional (Tahun 2015: 6,2%). Dibandingkan dengan jumlah penduduk masuk pada dari Tahun 2011 (12.000 orang) ke Tahun 2015 (7.2.74) yang justru menurun, maka faktor migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh bukanlah penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Banda Aceh. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan melambatnya perekonomian secara nasional, menjadi faktor pendukung tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh. Grafik 2.1.10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Masuk di Kota Banda Aceh tahun 2011-2015 12
10.24
8.5
7.17 12000
2011
5778
6260
2012
2013
7605
7274
2014
2015
Jumlah Penduduk Masuk Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
10
f. Pertumbuhan Penduduk Pada Tahun 2015, penduduk Kota Banda Aceh berjumlah 250.303 orang, meningkat 0,32% dari Tahun 2014. Kepadatan penduduk mencapai 4.079 jiwa/km. Jumlah penduduk laki-laki (128.982 orang) lebih banyak dari perempuan (121.321 orang). Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.944 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.000 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 26.950 jiwa, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.1 Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015 berikut ini: Gambar 2.1.1 Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015
Sumber: Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015
g. Penduduk Miskin Tabel 2.1.1 Perbandingan Pengeluaran Perkapita perbulan dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
Penduduk Miskin
Ribu Jiwa
20,84
20,39
19,42
19,42
-
Penduduk Miskin
%
9,08
8,65
8,03
7,78
-
Garis Kemiskinan
Rp
477.669 485.543 493.588 500.768
-
Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
11
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS Kota Banda Aceh, penduduk miskin di Kota Banda Aceh Tahun 2013 adalah 19.400 jiwa, dan tidak ada penambahan penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada Tahun 2014, akan tetapi dengan adanya penambahan jumlah penduduk, sehingga persentase penduduk miskin menjadi berkurang 0,25% pada Tahun 2014 menjadi 7,78%. Sementara garis kemiskinan menjadi Rp 500.768,- pada tahun 2014 yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
2.2.
Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2017 Berdasarkan data-data ekonomi makro yang sudah disebutkan di atas, maka
proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 berdasarkan RPJM Kota Banda Aceh 20122017 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2.1 Target Ekonomi Makroberdasarkan RPJM Kota Banda Aceh 2012-2017 Ekonomi Makro
Target Tahun 2017 (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,2
Laju Inflasi
6,5
PDRB Perkapita (Juta Rp)
52
Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan
7,5
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1.
Asumsi – asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih dan sedang
dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Sesuai RPJM Nasional 2015-2019, Pertumbuhan ekonomi Nasional pada Tahun 2017 ditargetkan akan mencapai 7,1 persen, tentunya angka ini akan sulit dicapai mengingat bahwa asumsi dasar pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 adalah 5,3 persen. Meskipun RAPBN 2017 belum disahkan, namun pemerintah pusat sudah menyiapkan materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Postur APBN 2017 masih akan dirancang defisit. Artinya, pemerintah pusat masih akan menarik utang dari luar negeri untuk menambah pembiayaan belanja yang tidak tercukupi oleh penerimaan negara, berikut adalah Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai basis perhitungan RAPBN tahun 2017 adalah: 1.
Pemerintah memperkirakan tahun 2017, ekonomi Indonesia belum akan tumbuh menyentuh level 6%. Kisaran yang ditetapkan adalah 5,5-5,9%.
2.
Inflasi diperkirakan 3-5%.
3.
Kurs Dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan pada rentang Rp 13.650-13.900
4.
Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan US$ 35-45 per barel dan produksi minyak diperkirakan 740.000-760.000 barel per hari dan gas 1 juta sampai 1,1 juga barel setara minyak.
5.
Penerimaan negara dari sisi perpajakan akan mengalami sedikit peningkatan. Meskipun ada kebijakan pengampunan pajak yang rencananya direalisasikan pada Tahun 2016, dimana memungkinkan adanya tambahan basis wajib pajak untuk mendorong penerimaan negara.
6.
Rendahnya harga minyak membuat menurunnya target penerimaan pajak dari sumber daya alam sektor minyak dan gas.
(Sumber :http://finance.detik.com)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
13
3.2.
Laju Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2017 Inflasi merupakan indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang
dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kestabilan
inflasi
merupakan
prasyarat
bagi
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika terjadi inflasi, yang sering terjadi adalah bagi mereka yang berada di kelompok penduduk miskin tidak mengalami peningkatan pendapatan. Akibatnya, dengan pendapatan yang sama/tetap, barang ataupun jasa yang dapat mereka konsumsi menjadi berkurang. Kelompok masyarakat ini pun semakin berkurang tingkat kesejahteraannya dan semakin terpuruk dalam kemiskinan. Seperti halnya kabupaten/kota lain di Indonesia, kenaikan harga BBM, puasa dan lebaran menjadi peristiwa tahunan yang sangat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Banda Aceh. Meskipun secara nasional, pemerintah telah menetapkan proyeksi inflasi Tahun 2017 sebesar 3-5 persen, akan tetapi Pemerintah Kota Banda Aceh memproyeksikan Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2017 adalah 6,5 persen atau turun 1.33 persen dari Tahun 2014.
3.3.
Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh 2017 Sebagai daerah bukan penghasil komoditas pertanian maupun industri
pengolahan yang besar, posisi sebagai ibukota Provinsi Aceh merupakan suatu anugerah bagi wilayah ini. Walaupun memiliki net ekspor yang sangat negatif karena sebagian besar konsumsi diperoleh dari barang-barang impor luar daerah/negeri, kekurangan tersebut dapat ditutupi berkat kontribusi komponen Konsumsi Pemerintah. Tanpa status sebagai ibukota provinsi, tentu akan sangat berat mengangkat perekonomian Kota Banda Aceh. Mengalirnya dana otonomi khusus ke Provinsi Aceh, sebagai ekses dari MOU Helsinki 2006, meningkatkan belanja Pemerintah Aceh baik belanja langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut jelas berpengaruh kepada Kota Banda Aceh karena sebagian dana tentu akan mengalir terlebih dahulu ke daerah ini. Bukan sesuatu yang aneh jika Konsumsi Pemerintah Tahun 2014 mencapai 63,97 persen pada komponen penggunaan terhadap PDRB ADHB Kota Banda Aceh. Perubahan wilayah Kota Banda Aceh beberapa tahun terakhir dimana terjadi pembuatan jalan baru, peningkatan jalan, pelebaran jalan di berbagai sudut kota, pembangunan saluran air buang merupakan sebagian dari hasil belanja Pemerintah Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang semakin besar. Tentu saja perubahan wilayah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
14
tersebut menjadikan wilayah Kota Banda Aceh semakin terbuka untuk menjadi tempat aktivitas perekonomian. Saat ini hampir semua lahan yang berada di pinggir jalan besar telah beralih fungsi menjadi lahan pertokoan ataupun perkantoran. Warung kopi meningkat pesat sejak beberapa tahun terakhir baik dalam bentuk konvensional maupun modern. Dealer kendaraan bermunculan, pusat perbelanjaan baru lahir menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh yang juga membutuhkan tempat perbelanjaan modern. Geliat aktivitas perekonomian tersebut lahir sebagai akibat keterbukaan Kota Banda Aceh seiring dengan konsumsi rumah tangga yang semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2017 diproyeksikan berada pada kisaran 5,2 persen atau 0,1 persen dari Tahun 2014.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
15
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1.
Pendapatan Daerah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber Pendapatan Kota Banda Aceh terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dan Zakat ; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.; 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan pendapatan Yang Sah Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 16,30 persen, dari Rp. 719 miliar pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp.1.217 miliar pada tahun anggaran 2015. Kontribusi terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari Dana Perimbangan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama rata-rata pertumbuhannya 97,95 persen dapat mencapai target.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
16
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Arah kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan perluasan pembayaran pajak baik melalui bank dan tempat lainnya dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah, memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan sosialisasi baik melalui leaflet, baliho serta televisi dan radio, melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah dan melakukan perluasan basis Pajak Daerah. Serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta perolehan DAU dan DAK. Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.217.566.428.915,- atau 99,02 persen dari yang ditargetkan dan meningkat sebesar 7,36 persen dari realisasi tahun anggaran 2014. Sumber penerimaan pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah pada tahun 2015 bersumber dari dana perimbangan sebesar 55,87 persen dan proporsi Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 26,89 persen sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,24 persen. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah selama lima tahun terakhir dapat dilhat pada grafik dibawah berikut ini: Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015
Pendapatan Daerah … 719,615
481,699
928,240
787,575
560,412
1,134,104
685,952
631,733
1,217,566
680,301 327,350
85,560
152,354
2011 PAD (Juta)
99,022 128,140 129,122
167,733
2012 2013 Dana Perimbangan (Juta)
171,777 276,374 209,914
2014 2015 Lain-lain Pendapatan yang sah (Juta)
Sumber : DPKAD 2016 (data diolah)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
17
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada proyeksi kondisi perekonomian tahun 2016 dan 2017 dan realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai 31 Desember 2015 serta kebijakan umum pendapatan daerah 2017. Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.1.247.693.437.876,- atau turun sebesar 5,35 persen dari target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2016. Secara lebih rinci, target pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 4.1 Target Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016-2017 URAIAN
JUMLAH TAHUN 2016 (Rp)
TAHUN 2017 (Rp)
Rp
%
2
3
4
5
1 PENDAPATAN DAERAH PendapatanAsli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain PAD yang sah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
BERTAMBAH/BERKURANG
211.687.663.719 884.833.680.000
240.438.164.073 763.384.067.000
28.750.500.354 -121.449.613.000
13,58 -13,73
221.631.694.849
243.871.206.803
22.239.511.954
10,03
1.318.153.038.568
1.247.693.437.876
-70.459.600.692
-5,35
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
Dari tabel di atas terlihat penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah direncanakan mengalami kenaikan sebesar 13,58 persen dan dana perimbangan menagalami penurunan sebesar 13,73 persen. Sedangkan penerimaan dari dana lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 10,03 persen.
4.1.2. Target Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah Proporsi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 14,15 persen. Dan pada tahun anggaran 2015 kontribusi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,24 persen mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2014 yang proporsinya sebesar 15,15 persen. Peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2015, bersumber dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimana memberikan kontribusi terbesar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
18
terhadap realiasasi anggaran Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 55,17 persen, kemudian disusul Pajak Daerah sebesar 26,59%, Retribusi daerah sebesar 9,29 persen, Zakat sebesar 8,45 persen dan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,50 persen. Grafik 4.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015
TARGET DAN REALISASI PAD Target PAD
Realisasi PAD
209,914,107,301 171,777,275,449
85,560,389,620 80,242,201,217
99,022,803,953
2011
129,122,120,462
91,189,567,799
196,500,996,271
155,974,033,924
107,777,767,158
2012
2013
2014
2015
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017 pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 240.438.164.073,- atau meningkat sebesar 13,58 persen dari rencana target tahun anggaran 2016. Penerimaan yang bersumber dari pajak daerah direncanakan akan meningkat sebesar 15,09 persen, retribusi daerah 5,61 persen, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 37,50 persen, Lain-lain PAD yang sah sebesar 16,72 persen dari rencana target tahun anggaran 2016. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari zakat ditargetkan naik sebesar 0,54 persen dari rencana target tahun 2016. Rincian kebijakan perencanaan target PendapatanAsli Daerah (PAD) Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel. 4.2 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017
3 211.687.663.719
4 240.438.164.073
5 28.750.500.354
Persen Tase (%) 6 13,58
1.1 Pajak Daerah
53.085.000.000
61.095.000.000
8.010.000.000
15,09
1.2 Retribusi Daerah
26.592.979.646
28.084.430.000
1.491.450.354
5,61
800.000.000
1.100.000.000
300.000.000
37,50
No. 1
Uraian
2 1 Pendapatan Asli Daerah
1.3 Hasil pengelolaan
Target tahun 2016(Rp)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
Target tahun 2017(Rp)
Penurunan/ Kenaikan(Rp)
19
No.
Uraian
1
2 Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.5 Zakat
Target tahun 2016(Rp)
Target tahun 2017(Rp)
Penurunan/ Kenaikan(Rp)
3
4
5
Persen Tase (%) 6
112.705.184.073
131.554.234.073
18.849.050.000
16,72
18.504.500.000
18.604.500.000
100.000.000
0,54
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
b. Dana Perimbangan Proporsi realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2015 sebesar 55,87 persen, masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Daerah Kota Banda Aceh. Realisasi Dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 11,11 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Grafik.4.3 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015
TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
Target Dana Perimbangan
Realisasi dana perimbangan
560,412,198,867631,733,133,105 685,952,795,848680,301,756,050 481,699,960,314 688,588,250,000 637,832,338,000 692,960,674,000 559,687,524,000 484,464,615,571 Realisasi dana perimbangan 2011 Target Dana Perimbangan 2012 2013 2014 2015 SuSSumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
Target rencana pendapatan daerah yang besumber dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.763.384.067.000,- atau turun sebesar 13,73 persen. Penurunan target disebabkan penerimaan pendapatan dari pos dana alokasi khusus turun sebesar 48,73 persen dan pada pos dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak ditargetkan turun sebesar 5,84 persen sedangkan pada pos dana alokasi umum ditargetkan sama dengan tahun anggaran 2016. Rincian target Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
20
Tabel.4.3 Target Dana PerimbanganTahun 2016-2017
No.
Uraian
Target Tahun 2016 (Rp)
1
2
3
2
Dana Perimbangan
884,833,680,000
Target Tahun 2017 (Rp) 4 763.384.067.000
Dana Bagi Hasil 2.1 Pajak/Bagi Hasil Bukan 37.826.566.000 35.615.752.000 Pajak 2.2 Dana Alokasi Umum 602.292.108.000 602.292.108.000 2.3 Dana Alokasi Khusus 244.715.006.000 125.476.207.000 Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
Penurunan/ Kenaikan
Persen tase
5
6
121.449.613.000
-13,73
-2.210.814.000
-5,84
0 -119.238.799.000
0,00 -48.73
Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan tahun anggaran 2017 dari pemerintah atasan yakni Pusat maupun Provinsi, maka proyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016. Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan tahun anggaran 2017 akan ditampung di dalam perubahan APBD Tahun 2017.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lain‐lain Pendapatan yang Sah terutama berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah lainnya dan Pendapatan Yang Sah Lainnya sampai dengan 31 desember 2015 realisasi penerimaan pendapatannya sebesar Rp.327.350.565.565,- atau 96,23 persen dari target yang direncanakan. Proporsi Lain‐lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan walau tidak signifikan setiap tahunnya, pada Tahun anggaran 2012 kontribusi Lain‐lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 16,27 persen dan pada Tahun anggaran 2015 sebesar 26,89 persen. (Grafik 4.4).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
21
Grafik. 4.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dan KontribusinyaTerhadapRealisasiPendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) 21.17
2011
2012
16.27
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24.37
18.03
2013
2014
26.89
2015
2011 2012 2013 2014 2015 719,615,023,954 787,575,101,977 928,240,738,868 1,134,104,242,9541,217,553,096,278
Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang 152,354,674,020 128,140,099,157 167,385,485,300 276,374,171,657 327,350,565,565 Sah
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan akan meningkat sebesar 10,03 persen atau naik sebesar Rp.22.239.511.954,- dari rencana target tahun anggaran 2016. Rincian proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2017 sebagaimana berikut: Tabel 4.4 Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2017 No.
Uraian
1
2 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
3
Target Tahun 2016 3
Target Tahun 2017 4
Penurunan/ Kenaikan 5
Persen tase 6
221,631,694,849
243.871.206.803
22.239.511.954
10,03
3.1
Hibah
0
0
0
0
3.2
Dana Darurat
0
0
0
0
3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
27.687.990.849
28.614.102.121
926.111.272
3,34
60.864.119.000
70.923.443.000
10.059.324.000
16,53
117.584.585.000
128.838.661.682
11.254.076.682
9,57
15.495.000.000
15.495.000.000
0
0,00
3.4 3.5 3.6
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Pendapatan Yang Sah Lainnya
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
22
Dari tabel terlihat Sumber penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, pada tahun anggaran 2017 direncanakan pada pos dari Bagi Hasil Pajak Provinsi akan naik sebesar 3,34 persen, pada pos Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus direncanakan naik sebesar 16,53 persen dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya naik sebesar 9,57 persen dari rencana target tahun anggaran 2016 sedangkan Pendapatan Yang Sah Lainnya direncanakan sama dengan tahun anggaran 2016.
4.1.3. Upaya-upaya Dalam Mencapai Target Dalam upaya mencapai target pendapatan yang ditetapkan, Pemerintah Kota Banda Aceh menempuh beberapa upaya-upaya sebagai berikut : a. Intensifikasi Pajak Daerah dengan Optimalisasi dan Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi; b. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2; c. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah dan Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan serta Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah; d. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, dengan meningkatkan koordinasi dan kualitas hubungan kerjasama antar SKPD penghasil pendapatan dan evaluasi pendapatan asli daerah secara rutin untuk mengurangi resiko kebocoran dalam pemungutan PAD; e. Menyempurnakan tarif pajak dan retribusi melalui qanun (intensifikasi) terhadap objek pajak dan retribusi yang dinilai perlu; f. Peningkatan Law Enforcement dengan memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan pendekatan persuasif dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
23
4.2.
Belanja Daerah
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kebijakan perencanaan pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut : 1.
Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006), Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2.
Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJM Kota Banda Aceh yaitu dengan melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJM Kota Banda Aceh dan melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang di dalam RPJM Kota Banda Aceh dengan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan terus melakukan perbaikan serta penyempurnaan agar terwujud pembangunan Kota Banda Aceh yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi dalam rangka mewujudkan Kota Madani.
3.
Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
4.
Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat.
5.
Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
6.
Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRK, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRK berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
24
Pada tahun anggaran 2015, persentase realisasi belanja daerah dari yang direncakanan mencapai sebesar 89,47 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi belanja Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 4.5. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015 Tahun
Target Belanja Daerah
Pertumbuhan
(Rp)
(%)
Realisasi Jumlah (Rp)
Pertumbuhan %
(%)
2011
761.313.118.850
26,56
714.452.911.867
93,84
23,79
2012
825.234.713.764
8,40
765.405.648.843
92,75
7,13
2013
985.975.685.419
19,48
905.808.725.719
91,87
18,34
2014
1.194.481.738.323
21,15
1.096.156.567.907
91,77
21,01
2015
1.329.366.899.560
11,29
1.189.391.758.858
89,47
8,51
Rata2 pertahun
17,37
91,94
15,76
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 ( data diolah )
Berdasarkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang direncanakan maka anggaran belanja daerah Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.1.248.393.437.876,- atau turun sebesar 5,13 persen dari target Tahun anggaran 2016. Alokasi Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.621.774.297.721,- atau turun sebesar 12,81 persen dari target tahun anggaran 2016. Sedangkan untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp.626.619.140.155,- atau meningkat sebesar 3,97 persen dari target Tahun anggaran 2016.
4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga.Kebijakan terkait belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu : 1.
Belanja Pegawai adalah Penganggaran gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Kota Banda Aceh dihitung untuk kebutuhan satu tahun dan Penganggaran tambahan penghasilan pegawai yang dialokasikan untuk PNS/honorer.
2.
Belanja Bunga adalah penganggaran untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjang/jangka pendek.
3.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
25
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 4.
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
6.
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2017 total Belanja Tidak Langsung diperkirakan sebesar
Rp.621.774.297.721,-, atau turun sebesar 12,81 persen dari target Tahun anggaran 2016 yang dialokasikan untuk: 1.
Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.465.274.262.621,-
2.
Belanja bunga direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000,-
3.
Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.11.042.400.000,-
4.
Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.2.510.000.000,-
5.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa diperkirakan sebesar Rp.136.547.635.100,-
6.
Belanja tidak terduga sebesar Rp.3.000.000.000 ,-. Rincian alokasi rencana anggaran belanja tidak langsung dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
26
Tabel. 4.6 Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016-2017
No
Uraian
Target Tahun 2016 (Rp)
Target Tahun 2017 (Rp)
Penurunan/ Kenaikan
Persen tase
1
2
3
4
5
6
713.144.496.193
621.774.297.721
23.910.597.780
-12,81
587.266.820.753
465.274.262.621
-121.992.558.132
-20,77
2.000.000.000
3.400.000.000
1.400.000.000
70,00
0
0
0
0
20.460.000.000
11.042.400.000
-9.417.600.000
-46,03
2.510.000.000
2.510.000.000
0
0
0
0
0
0
97.707.675.440
136.547.635.100
38.839.959.660
39,75
3.200.000.000
3.000.000.000
-200.000.000
-6,25
5.1 Belanja Tidak Langsung 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.2 Belanja Bunga 5.1.3 Belanja Subsidi 5.1.4 Belanja Hibah 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil 5.1.6 Kepada Prov/kab/Kota dan Pemerintah Desa 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/kab/Kota 5.1.8 Belanja Tidak Terduga
Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh, 2016 (data diolah)
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Kota, Kendala yang dihadapi,Strategi dan Prioritas dalam Pembangunan Kota I. Kebijakan Pembangunan Kota Tahun 2017 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Walikota terpilih periode (2012-2017). Kebijakan Umum Anggaran 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi yaitu: ”Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk mewujudkan Banda Aceh Model Kota Madani, maka perlu adanya prioritas , yaitu: a. Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam. Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan tatanan kerja birokrasi pemerintah dan kehidupan masyarakat dalam bingkai aturan dalam syariat Islam. b. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup. Prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jaringan berbagai infrastruktur kota yang mendukung seluruh aktifitas sosial ekonomi masyarkat secara efisien, efektif dan ekonomis.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
27
c. Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas ini diarahkan untuk untuk lebih memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan UMK dalam perekonomian kota, sekaligus memperkuat strukturekonomi. Mengentaskan gejala kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan, menurunkan angka pengangguran. d. Pendidikan, pemuda dan olahraga. Prioritas ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, daya saing murid di tingkat nasional, dan meningkatkan peran generasi muda dalam Banda Aceh Kota Madani. e. Kesehatan. Prioritas ini diarahkan untuk memberi jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih baik, dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas SDM bidang kesehatan. f. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Prioritas ini diarahkan untuk peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang melayani masyarakat sebagai bagian pokok peningkatan pelayanan umum. g. Pariwisata, seni dan budaya. Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan sektor pariwisata Islami dengan melestarikan kawasan sejarah, kesenian dan budaya. h. Pengarusutamaan gender (PUG). Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan masyarakat (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Semua prioritas pembangunan daerah tersebut akan difokuskan untuk mencapai berbagai sasaran kerja pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2017.
II. Kendala yang dihadapi Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kota Banda Aceh memang telah banyak kemajuan, berbagai piagam dan penghargaan telah diraih. Namun demikian masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian. Adapun kendala yang dihadapi tersebut diantaranya: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
28
a.
Kesadaran masyarakat dalam mengamalkan syariat Islam masih rendah
b.
Tata kelola pemerintahan belum optimal
c.
Kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja masih terbatas serta kurangnya perlindungan kerja
d.
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah
e.
Kualitas pendidikan belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
f.
Pelayanan kesehatan belum optimal
g.
Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan belum optimal
h.
Peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan masih rendah
i.
Pariwisata, seni dan budaya perlu dikembangkan
j.
Kapasitas perempuan dan perlindungan anak yang belum optimal
k.
Peran serta pemuda dalam pembangunan Kota masih terbatas
III. Strategi Pembangunan Kota Dalam rangka pencapaian sasaran, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui peran serta masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda dan stakeholder lainnya. b. Meningkatkan Sumber Daya aparatur dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan pelayanan publik. c. Menciptakan peluang kerja baru dan menumbuhkan entrepeneur- entrepeneur muda dalam membuka lapangan kerja baru. d. Menciptakan
produk-produk
unggulan
di
masing-masing
gampong
dan
mengoptimalkan fungsi pasar dalam pemasaran produk-produk lokal. e. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan kapasitas baik melalui pendidikan maupun pelatihan. f. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. g. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur kota yang berbasis Kota hijau, Kota cerdas dan menjadikan Kota yang tangguh terhadap bencana secara berkelanjutan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
29
h. Menumbuhkan komunitas-komunitas perduli lingkungan disetiap gampong untuk menjaga, menghimbau dan mempromosikan manfaat kesehatan lingkungan bagi masyarakat sekitar. i.
Mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah, seni budaya, adat istiadat dalam rangka menarik wisatawan lokal dan mancanegara.
j.
Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan dan akses perempuan anak terhadap akses informasi.
k. Meningkatkan kapasitas pemuda dan memberikan akses informasi tentang pembangunan kota untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
IV. Prioritas Pembangunan Kota a.
Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam
b.
Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi
c.
Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
d.
Pendidikan, pemuda dan olahraga
e.
Kesehatan
f.
Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
g.
Pariwisata, seni dan budaya
h.
Pengarusutamaan gender (PUG)
4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja diatur sebagai: 1.
Klasifikasi menurut urusan pemerintah: urusan wajib dan pilihan.
2.
Klasifikasi menurut fungsinya yaitu fungsi: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
3.
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
4.
Struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Keberadaan belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
30
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kebijakan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2017 secara garis besar akan melaksanakan 20 (dua puluh) Urusan Wajib dan 2 (dua) Urusan Pilihan yang mencakup berbagai Program dan Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.248.393.437.876,Dengan alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.621.774.297.721,dan alokasi belanja langsung sebesarRp. 626.619.140.155,-. Tabel 4.7 berikut ini merupakan gambaran Plafon Anggaran Belanja Langsung SKPK Tahun 2017 berdasarkan urusan dan SKPK: Tabel. 4.7 Plafon Anggaran Belanja Langsung SKPK Tahun 2017 URAIAN
BELANJA LANGSUNG
1
2
URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
584.827.292.073 50.330.304.120 50.330.304.120
Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Meuraxa
184.320.595.753 47.848.035.753 136.472.560.000
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
121.645.651.288 121.645.651.288
Perumahan
15.085.594.370
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12.384.020.300
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.701.574.070
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.762.688.088 4.762.688.088
Perhubungan Dinas Perhubungan
12.186.764.000 12.186.764.000
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
63.079.536.114 63.079.536.114
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.126.176.800 2.126.176.800
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.303.474.208
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana
2.303.474.208
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
31
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial
7.149.602.064 2.090.153.565 5.059.448.499
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
3.890.792.887 3.890.792.887
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.107.661.103 13.107.661.103 833.336.050 833.336.050
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
3.635.061.014 3.635.061.014
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.058.602.758 7.909.981.891 1.148.620.867
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
75.416.570.790
DPRK Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Inspektorat
32.606.459.640 21.239.154.000 1.844.506.996
Kecamatan Kuta Alam Kecamatan Baiturrahman Kecamatan Meuraxa Kecamatan Syiah Kuala Kecamatan Banda Raya Kecamatan Kuta Raja Kecamatan Jaya Baru Kecamatan Lueng Bata Kecamatan Ulee Kareng Badan Pengelolaan Keuangan
518.730.600 501.417.475 447.186.926 591.638.900 467.532.774 412.571.500 476.677.500 430.483.860 587.515.500 11.836.816.150
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.455.878.969
Ketahanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6.267.108.104 6.267.108.104
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
3.283.183.003 3.283.183.003
Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5.709.609.450 5.709.609.450
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
32
URAIAN Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
BELANJA LANGSUNG 634.980.109 634.980.109
URUSAN PILIHAN
41.791.848.082
Pariwisata Dinas Pariwisata
7.034.309.372 7.034.309.372
Syariat Islam Dinas Syariat Islam Sekretariat MPU Sekretariat Majelis Adat Aceh Majelis Pendidikan Daerah Baitul Mal Dinas pendidikan Dayah JUMLAH
4.3.
34.757.538.710 9.596.521.575 1.258.850.811 914.198.800 375.362.524 19.992.539.000 2.620.066.000 626.619.140.155
Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi yang dimaksudkan untuk menutupi
selisih antara pendapatan dan belanja daerah.Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan serta Kebijakan danRencana PengeluaranPembiayaan.
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran 2016. Pada tahun anggaran 2017 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- atau naik sebesar 275 persen dari target tahun anggaran 2016.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
33
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah sebesar Rp.11.500.000.000,- dan pembayaran pokok utang untuk peminjaman
dana
pembangunan
kembali
Pasar
Aceh
Tahap
II
sebesar
Rp.2.800.000.000,-.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
34
BAB BABIVV PENUTUP BAB IV Kebijakan Umum Anggaran yang telah disusun ini merupakan dasar pijakan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang disepakati bersama dengan DPRK Banda Aceh dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Didalamnya memuat kebijakan-kebijakan yang menjadi pegangan untuk pelaksanaan pembangunan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh serta pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2017. Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun Anggaran 2017.
Banda Aceh,
November 2016
Plt. WALIKOTA BANDA ACEH
Ir. H.HASANUDDIN ISHAK, M.Si
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017
35