BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1
Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Keagenan Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pemisahan yang terjadi antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan menimbulkan suatu konflik yang disebut dengan agency conflict (Ahmad dan Septriani, 2008). Biasanya ada tiga jenis konflik keagenan yang sering terjadi, yaitu: (1) Konflik antara pemegang saham dengan manajemen, (2) Konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang, dan (3) Konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas (Purwantini, 2011). Masdupi (2005) mengemukakan cara-cara untuk mengatasi masalah keagenan antara lain :
1
1) Meningkatkan kepemilikan manajerial. Dengan adanya kepemilikan saham maka manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga merasakan apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 2) Pendekatan pengawasan eksternal. Pendekatan ini dilakukan melalui penggunaan utang. Adanya utang akan dapat mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajer karena perusahaan harus melakukan pembayaran atas bunga dan pokok pinjaman secara periodik serta mematuhi ketentuan pada perjanjian utang. 3) Institutional investor sebagai monitoring agent Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh intitusi lain akanmendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan (agency cost) sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Eisenhardt (dalam Sam’ani, 2008) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
2
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Dengan adannya asumsi sifat dasar manusia tersebut maka seorang manajer akan cenderung bertindak oportunis, yaitu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan hal tersebut memicu terjadinnya konflik keagenan. Teori ini memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent (Adnyana dan Gerianta, 2009).Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen.Dengan demikian dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat meminimumkan konflik keagenan. Konflik kepentingan antara agent dan principal dapat diminimalkan melalui beberapa cara antara lain pemberian insentif kepada agent atas tindakannya sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu bentuk insentif yang dapat diterapkan adalah memberikan pihak agent kesempatan untuk menjadi principal atau pemegang saham, hal ini dikarenakan apabila pihak agent diberikan kesempatan menjadi pemegang saham maka kepentingan pihak agent akan sejalan dengan kepentingan principal. Scott (dalam Ida Bagus, 2009) menggambarkan program kompensasi eksekutif merupakan salah satu bentuk kontrak keagenan antara perusahaan dengan para agentnya sebagai usaha penyejajaran kepentingan yang dimiliki masing-masing pihak.
3
2.1.2 Teori Akuntansi Positif Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watt & Zimmerman,1986). Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watt & Zimmerman,1986 ): 1) Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. 2) Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. 3) Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.
4
Selanjutnya Watt & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan
dalam
pendekatan
normatif,
Watt
&
Zimmerman
(1986)
mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiris dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi dikemudian hari. Tiga hipotesis teori akuntansi positif adalah : 1) Hipotesis Rencana Bonus Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer perusahaan, seperti orang-orang lain, menginginkan imbalan yang tinggi.Jika imbalan mereka bergantung, paling tidak sebagian, pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan faktor-faktor lain tetap sama. Namun nilai masa kini (present
5
value) dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini. 2) Hipotesis Kontrak Hutang Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan
utang,
maka
kecenderungannya
adalah
semakin
besar
kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan atau mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman. Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri.Untuk mencegah atau paling tidak menunda pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian atau memang sudah berada dalam lalai atau cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.
6
3) Hipotesis biaya politik Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi.Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi pendapatan menurun (income-decreasing) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun.
2.1.3 Asimetri Informasi Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa jika kedua
7
kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: 1)
Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham tersebut.
2)
Moral hazard, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Schiff dan Lewin (1970) dalam Ujiyanto dan Bambang (2007), menyatakan
bahwa agent berada pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi
8
yang tidak diketahui principal. Sehingga dalam kondisi semacam ini principal seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan. Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, agen juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih fleksibel
mempengaruhi
pelaporan
keuangan
untuk
memaksimalkan
kepentingannya.Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009).
2.1.4 Leverage Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham maupun investor (Sudarmaji dan Sularto, 2007).Leverage dibagi menjadi dua yaitu leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage) (Van Horne dan Wachowicz, 2005). Leverage Operasi menunjukan seberapa besar biaya tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan sedangkan Leverage keuangan menunjukan seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang dengan modal yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki hutang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian hutang jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki hutang lebih kecil (Mardiyah, 2005). Perusahaan yang melanggar hutang secara potensial menghadapi berbagai kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan
9
jatuh tempo, peningkatan tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa hutang (Beneish dan Press, 1995 dalam Herawaty dan Baridwan, 2007).
2.1.5 Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial di suatu perusahaan akan di tingkatkan guna memotivasi kinerja dari manajer. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer dapat sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Maka diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. Kepemilikan manajerial yang dimaksud adalah jumlah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) Faisal (2005).
2.1.6 Kepemilikan Institusional Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Secara teori menyebutkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap kondisi perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat menghalangi perilaku oprtunistik yang dilakukan
10
manajer serta meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen. Jadi semakin tinggi, kepemilikan saham oleh institusi akan semakin meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Darwis (2009) kepemilikan institusional itu sendiri merupakan besarnya kepemilikan saham oleh investor institusi dibanding dengan total saham perusahaan tersebut. Jumlah saham yang beredar adalah jumlah saham yang dikeluarkan oleh investor.
2.1.7 Manajemen Laba Definisi manajemen laba menurut Sulistyanto (2008) adalah perilaku manajer untuk bermain-main dengan komponen-komponen akrual yang discretionary untuk menentukan besar kecilnya laba, sebab akuntansi memang menyediakan berbagai alternatif serta metode yang bisa dimanfaatkan. Dengan demikian, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan (Merchant dan Rockness, 1994 dalam Mayangsari, 2001) Healey dan Wahlen (1998) membagi motivasi yang mendasari manajemen laba kedalam tiga kelompok. Pertama, motivasi dari pasar modal yang ditunjukkan dengan return saham. Kedua, motivasi kontrak yang dapat berupa kontrak utang (Sweeney, 1994) dan kontrak kompensasi manajemen (Holthausen, Larcker dan Sloan, 1995). Ketiga motivasi regulatory seperti yang dikemukan Jones (1991).
11
Healey dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi merubah laporan keuangan. Keadaan ini dapat menyesatkan stakeholder atas kinerja ekonomi perusahaan dan mempengaruhi hasil sehubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im (2000)). Scott (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba: 1) Bonus Purpose Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan mamaksimalkan laba saat ini. 2) Political Motivation Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan karena
adanya
tekanan
publik
yang
menetapkan peraturan yang lebih ketat.
12
mengakibatkan
pemerintah
3) Taxation Motivation Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. 4) Pergantian CEO CEO yang mendekati masa pension akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, maka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 5) Initial Public Offering (IPO) Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan melakukan go public melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 6) Pentingnya Memberi Informasi kepada Investor Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. Menurut Scoot (2000), pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Taking a Bath Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar.
13
2) Income Minimization Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba pada periode sebelumnya. 3) Income Maximization Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. 4) Income Smoothing Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.
2.2
Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan hasil penelitian
sebelumnya, maka berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut :
14
Gambar 1 Model Penelitian
Asimetri Informasi (X1)
Leverage (X2)
H1 H2
Manajemen Laba (Y)
H3 Kepemilikan Manajerial (X3)
Kepemilikan Institusional (X4)
H4
Berdasarkan model penelitian yang telah dipaparkan pada gambar diatas, maka dapat dijelaskan bahwa asimetri informasi, leverage, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan variabel bebas, dan manajemen laba merupakan variabel terikat. Variabel tersebut akan di analisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas ke variabel terikat.
2.2.1 Pengaruh Asimetri Informasi pada Manajemen Laba Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Richardson (1998) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Fleksibelitas manajemen untuk melakukan manajemen laba dapat
15
dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat mempengaruhi
manajemen
laba.
Teori
keagenan
(Agency
Theory)
mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Jika dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimisasi nilai saham perusahaan.Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (disclosure) informasi akuntansi. Asimetri informasi dapat mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, seperti yang dikemukakan oleh penelitian Richardson (1998). Ketika asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan dalam memonitor tindakan manajer sehingga akan memunculkan praktik manajemen laba. Akibatnya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk tidak menyajikan informasi selengkapnya. Jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Cristie & Zimmerman (1994) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan takeover cenderung memilih metoda depresiasi dan metode pencatatan
16
persediaan, yang dapat meningkatkan laba akuntansi.Berdasarkan penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa terdapat sikap opportunistic manajemen dalam kasus ambil alih perusahaan, sekalipun alasan utama pemilihan metode akuntansi didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau pertimbangan memaksimalkan nilai perusahaan. Sesuai dengan penelitian Rahmawati (2006) bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Desmiyawati (2009) dan Muliati (2011). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1
: Asimetri informasi berpengaruh positif pada manajemen laba.
2.2.2 Pengaruh Leverage pada Manajemen Laba Leverage sebagai salah satu usaha dalam peningkatan laba perusahaan, dapat menjadi tolok ukur dalam melihat perilaku manajer dalam hal manajemen laba. Perusahaan yang memiliki financial leverage tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktunya. Keadaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi memiliki pengawasan yang lemah terhadap manajemen yang menyebabkan manajemen dapat membuat keputusan sendiri, dan juga menetapkan strategi yang kurang tepat. Hal ini diperjelas oleh Suad Husnan (2001) yang menyebutkan bahwa leverage yang tinggi disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam mengolah keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Kurangnya pengawasan selain menyebabkan
17
leverage yang tinggi juga akan meningkatkan perilaku oportunis manajemen seperti melakukan manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Manajemen Laba Ada dua pandangan yang dapat menjelaskan hubungan antara hubungan kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, yaitu entrenchment effect dan alligment effect. Pandangan entrenchment effect menyatakan bahwa jika kepemilikan manajerial meningkat, manajer akan memiliki perlindungan atau pertahanan (entrenchment) sehingga mereka dapat melakukan aktivitas yang tidak meningkatkan nilai bagi perusahaan dan mereka akan mengurangi kemakmuran pemegang saham dari luar perusahaan (Febrianto, 2005). Berdasarkan pandangan tersebut manajemen akan bertindak lebih leluasa dalam melakukan aktivitas yang berorientasi kepada kepentingan pribadi mereka melalui kebijakan dan pilihan metode akuntansi. Pandangan berdasarkan alignment effect yang mengacu pada kerangka Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa penyatuan kepentingan (convergence of interest) antara manajer dan pemilik dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham lainnya. Dengan adanya penyatuan kepentingan tersebut konflik
18
keagenan akan berkurang sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Manajer yang memiliki akses terhadap informasi perusahaan akan memiliki inisiatif untuk memanipulasi informasi tersebut jika mereka merasa informasi tersebut merugikan kepentingan mereka (Febrianto, 2005). Namun jika kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat. Dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang tercermin dari berkurangnya nilai discretionary accruals. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan. Sejalan dengan pandangan di atas hasil penelitian yang dilakukan Ujiantho dan Pramuka (2007) menunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap discretionary accruals. Pranata dan Mas’ud (2003) pun juga menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hasil ini menujukan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi ketidak selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Dengan uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah : H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba
19
2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba Investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan karena kepemilikan sahamnya yang besar. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Fidyati, 2004). Menurut Lee et al. (1993) dalam Fidyati (2004) menyebutkan dua perbedaan pendapat mengenai investor institusional. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (current earnings). Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini tidak dirasakan menguntungkan oleh investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa investor institusional biasanya memiliki saham dengan jumlah besar, sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Untuk menghindari tindakan likuidasi dari investor, manajer akan melakukan earnings management. Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang berpengalaman (sophisticated). Menurut pendapat ini, investor lebih terfokus pada laba masa datang (future earnings) yang lebih besar relatif dari laba sekarang. Fidyati (2004) menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi. Kepemilikan saham oleh institusi juga memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi
20
investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer. Penelitian Suranta dan Midiastuty (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai salah satu mekanisme corporate governance dalam mengurangi praktik manajemen laba. Investor institusional diasumsikan sebagai investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa yang lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi manajemen, oleh karena itu manajer akan mengindari tindakan manajemen laba sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas. H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba.
21
