BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2. Landasan Teori 2.1. Konsep Dasar Pengendalian Intern Menurut (Halim, 2008:209) konsep dasar pengendalian intern antara lain; a. Pertanggungjawaban manajemen. Manajemen
bertanggung
jawab
untuk
menetapkan
dan
mempertahankan
struktur
pengendalian intern. Tanggung jawab manajemen meliputi pelaksanaan pengawasan struktur pengendalian intern yang sedang berjalan. Manajemen harus selalu memperbaiki struktur pengendalian intern perusahaan yang dikelolanya. b. Kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. Manajemen bukan mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas struktur pengedalian intern manajemen mencari tingkat wajar. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian intern dapat tercapai. c. Keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat yang diakibatkan oleh faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian dan pengendalian tidak dapat mengarah pada setiap transaksi. d. Metode pengolahan data. Konsep pengendalian baik berupa sistem pengolahan data manual maupun terkomputerisasi atau electronic data processing (EDP). Sistem manual biasanya dipakai dalam perusahaan kecil. Sedangkan sistem EDP banyak digunakan dalam bisnis pemanufakturan internasional dan perusahaan multi nasional dan atau menglobal.
11
Suatu perusahaan harus memiliki manajemen yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan mempertahankan pengendalian intern di dalam perusahaan. Dengan demikian manajemen dapat menyakini bahwa pengendalian intern sudah berjalan wajar walaupun pengendalian intern memiliki keterbatasan bawaan yang tidak bisa dihilangkan namun dapat untuk diminimalkan. Agar dapat melaksanakan pengendalian intern dengan baik maka diperlukannya : a. Pegawai yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya, pengalaman, dan kejujurannya. b. Pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasionil, fungsi penyimpanan, dan fungsi administrasi. c. Pengawasan yang continue oleh atasan yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pegawai tersebut. d. Penetapan tangung jawab secara perorangan yang jelas, agar tugas-tugas lebih diperhatikan sehingga para pegawai akan bekerja dengan lebih seksama. Pengendalian intern terdiri dari dua unsur yaitu Accounting Control yang meliputi rencana organisasi dan prosedur terutama yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta milik dan dapat dipercayai administrasi keuangan yang ada. Secara tegas accounting control disini meliputi sistem pemberian wewenang dan sistem persetujuan perusahaan antara tugas-tugas penyimpanan atau tugas-tugas pencatatan, pengawasan, fisik atau kekayaan yang bersangkutan. Sedangkan unsur internal control yang kedua adalah Administrative Control yaitu meliputi rencana organisasi dan semua cara yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada
12
umumnya tidak langsung berhubungan dengan catatan-catatan keuangan yang termasuk pengawasan, misalnya pelatihan pegawai, rencana cuti, dan lain lain. Menurut (Halim, 2008:205), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi pelaporan, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut (Mulyadi 2001:163), struktur pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan orang, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut (Wayne Parsons 2005:536), Kontrol adalah proses menspesifikasikan keadaan yang disukai dan merevisi proses yang tengah berjalan untuk mengurangi penyimpangan dari keadaan yang disukai tersebut. Menurut (Thomson, 2006:540), Kontrol adalah usaha sistematis manajemen guna mencapai tujuan dengan cara membandingkan kinerja terhadap rencana serta bertindak guna mengoreksi perbedaan-perbedaan di antara keduanya
2.1.1 Komponen pengendalian intern Lima komponen pengendalian internal berdasarkan model COSO yang saling berhubungan adalah sebagai berikut (Halim, 2008: 212). 1) Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
13
Lingkungan
pengendalian
menyediakan
arahan
bagi
organisasi
dan
memengaruhi
kesadaran
pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Pembahasan secara singkat dari masing-masing faktor lingkungan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut. (1) Integritas dan nilai etika Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus: a. Menentukan atau membentuk suasana melaui teladan integritas dan mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis. b. Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melaui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku. c. Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak mempedulikan mana yang baik dan yang buruk. d. Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis. (2) Komitmen terhadap kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dan bauran dari intelegensi, pelatihan dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimabangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan ketrampilan dan pengetahuan. (3) Partisipasi dewan direksi dan komite audit
14
Komposisi dari dewan direksi dan komite audit (board of directors and audit committee) dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktorfaktor yang memengaruhi efektivitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya pengamatan mereka terhadap aktivitas manajemen, kesesuaian tindak tanduk mereka, tingkat di mana mereka memberikan dan mencari pertanyaan yang sulit dengan manajemen serta sifat dan luasnya interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal. Tidak adanya komite audit dalam suatu perusahaan pribadi bukan merupakan kelemahan jika dewan direksi secara keseluruhan dapat mengambil alih tanggung jawab komite audit. (4)
Filosofi dan gaya operasi manajemen Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau rentang karakteristik yang luas. Beberapa karakteristik tersebut dapat meliputi atara lain: a. Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau resiko usaha. b. Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung (face to face) dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja, dan laporan pengecualian. c. Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan. d. Upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya. e. Konservatif dan agresif dalam pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia, maupun dalam mengembangkan estimasi akuntansi.
15
f. Kesadaran dan pemahaman terhadap resiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. Karakteristik tersebut berpengaruh sangat besar terhadap lingkungan pengendalian terutama pada pelaporan keuangan. (5)
Struktur organisasi Struktur organisasi (organization structure) berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.
(6)
Penetapan wewenang dan tanggung jawab Metode tersebut memengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas: Kebijakan entitas mengenai berbagai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterma, konflik kepentingan dan aturan perilaku. a. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang. b. Uraian tugas atau deskripsi jabatan pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.
16
c. Dokumentasi sistem komputer yang menunjukkan prosedur untuk persetujuan transaksi dan perubahan sistem. d. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, serta tindakan perbaikan. 2) Penaksiran resiko Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko dikelola. (Halim, 2008: 213). Berdasarkan Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit (AU 319.28) seperti yang dikutip (Munawir 2008: 238) penaksiran resiko (risk assessment) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penaksiran resiko BPR tidak hanya menyangkut ketaatan terhadap metode pelaporan, tetapi lebih luas lagi meliputi resiko usaha yang dihadapi oleh BPR (Suartana, 2009: 21) Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.
17
3) Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka (Halim, 2008: 214). Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit (AU 319.34) dalam (Munawir, 2008: 238) menyebutkan bahwa sistem informasi dan komunikasi (information and communication system) yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi (accounting system), terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas dari aset-aset dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan adanya pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan. 4) Aktivitas pengendalian Berdasarkan Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit (AU 319.32), aktivitas pengendalian (control activities) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional (Munawir, 2008: 239). (Suartana, 2009: 22) menyebutkan aktivitas pengendalian dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut ini:
18
(1) Telaah Kinerja Aktivitas pengendalian ini mencakup telaah atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran. Dari realisasi akan dapat dilihat terjadinya penyimpangan atau tidak. Bila terjadi penyimpangan dicarikan akar penyebabnya dan menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. (2) Pengolahan Informasi Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk memastikan ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses. Pengendalian aplikasi membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. (3) Pengendalian Fisik Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas terlindungi, dari akses terhadap aset dan catatan dan otorisasi terhadap transaksi yang ada. Pengendalian fisik juga meliputi verifikasi langsung ke lapangan. (4) Pemisahan Fungsi Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi untuk berbuat kecurangan dan menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan. 5) Pemantauan Pemantuan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat
19
waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya (Halim, 2008: 218). Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan (Halim, 2008: 219).
2.1.2 Sasaran dan Tujuan Pengendalian Intern Menurut (Halim 2008:219), sasaran pengendalian dapat diidentifikasikan atas lima sasaran, antara lain : 1) Validitas (Validity) Transaksi yang dicatat harus merupakan transaksi yang valid. Diharapkan transaksi yang dicatat tidak ada transaksi yang merupakan transaksi fiktif. 2) Kelengkapan (Completeness) Seluruh transaksi dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksi pun yang terlewatkan. Ini berarti bahwa semua transaksi yang valid telah tercatat. 3) Keabsahan Pencatatan (Recording Propriety) Transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam pencatatan secara akurat sesuai sumber dokumen. Transaksi telah dinilai, dievaluasi, diklasifikasi, dicatat, dan diposting secara tepat waktu dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim.
20
d) Penjagaan/Pengamanan (Safe Guarding) Aktiva dan dokumen dapat dijaga/diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan autorisasi manajemen. Tidak ada pihak berwenang dapat melakukan akses terhadap aktiva dan dokumen.
Pengendalain intern diharapkan mampu mencapai sasarannya yaitu kebenaran suatu pencatatan, kelengkapan suatu transaksi dengan dokumen-dokumen dan melalui prosedur yang tepat, menjaga harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan oleh pihak manajemen. Adapun tujuan pengendalian intern menurut (Halim, 2008:208), antara lain : 1) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3) Mendorong efisiensi operasional perusahaan. 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.
2.1.3 Kelemahan Pengendalian Intern Menurut (Halim, 2008:211), sistem pengendalian intern memiliki kelemahan intern, antara lain : 1) Kesalahan di dalam judgement Manajemen atau personel yang lain mungkin memberikan pendapat yang salah dalam mengambil keputusan atau dalam menyusun tugas-tugas rutin. Kesalahan ini dapat diakibatkan oleh kurangnya informasi, terbatasnya waktu atau tekanan-tekanan lain.
21
2) Kegagalan Kegagalan masih mungkin dialami meskipun pengendalian sudah dilakukan. Kegagalan ini dapat diakibatkan karena kesalahpahaman antar personel atau karena kesembronoan dan ketidakhati-hatian di dalam menjalankan tugas. 3) Kolusi Fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh satu individu, diserahkan pada satu individu atau bagian. Kemudian individu atau bagian tersebut melakukan tindakan baik dengan pegawai yang lain, konsumen ataupun supplier sehingga data-data keuangan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. 4) Pelanggaran Manajemen Manajemen dapat melanggar kebijakan yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merekayasa kondisi keuangan. 5)
Cost VS Benefit Biaya untuk sistem pengendalian intern hendaknya jangan melebihi benefit yang diharapkan akan didapatkan. Permasalahan sangat sulit untuk mengukur secara pasti besarnya biaya atau benefitnya. Manajemen hendaknya membuat perkiraan baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengevaluasi biaya dan benefit yang diperoleh dengan menyusun sistem pengendalian intern. Suatu pengendalian intern pasti memiliki suatu kelemahan yang mendasar baik itu
terjadi saat manajemen mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sehingga terjadinya kegagalan pengendalian intern yang disebabkan oleh kolusi yang dilakukan oleh pihak manajemen sendiri sehingga kemungkinan terjadinya kelebihan biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
22
2.2 Pengertian Dan Fungsi Kredit Kredit berasal dari bahasa latin “Credo” yang berarti kepercayaan (trust atau faith). Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya memperoleh kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut (IAI, 2007:31), Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Menurut (Rivai, 2006:3), Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut (Indra Bastian dan Suhardjono, 2006:247), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Adapun fungsi kredit menurut (Firdaus, 2009:5) yaitu :
23
1)
Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Andaikata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2)
Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle, sebagaimana dikemukakan bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul dana yang tidak digunakan (idle). Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif.
3)
Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru, dalam hal ini adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum (commercial bank), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah R/K tersebut. Hal tersebut disebabkan karena debitur mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening koran tersebut, yang pada dasarnya adalah rekening giro.
4)
Kredit sebagai alat pengendalian harga, dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermurah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
5)
Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/ kegunaan potensipotensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seseorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa
24
memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.
2.2.1 Tujuan Pemberian Kredit Menurut (Rivai, 2006:6), ada dua tujuan pemberian kredit yaitu: 1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu atau mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, merupakan tujuan dari pemberian kredit yang menjelma dalam bentuk bunga yang diterima. 2) Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Kredit diberikan dengan maksud agar perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyaluran kredit tersebut maka pihak yang menyalurkan ktedit harus yakin bahwa kredit yang disalurkan akan aman dalam artian dapat tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
25
2.2.2 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Menurut (Rivai, 2006:289) dalam penyelesaian kredit nasabah terlebih dahulu harus terpenuhinya prisip 6 C, yaitu : 1) Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 2) Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. 3) Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. 4) Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilain terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya. 5) Condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.
26
6) Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalkan pendirian suatu usaha pompa bensin di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.
Pihak pemberi kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah harus menganalisa calon nasabahnya baik itu dari segi karakter nasabahnya, besarnya modal usaha yang dimilik oleh nasabah, kemampuan nasabah mengembalikan kredit dan membayar bunganya, memperhitungkan jaminan yang diberikan oleh nasabah,dan keadaan ekonomi saat ini dan dimasa datang sehingga terhindar dari hambatan yang dapat menimbulkan kerugian. 2.2.3 Teori Keagenan Sunarto, (2009) menyatakan hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Sehingga konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, yang kemudian memicu biaya keagenan (agency cost). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (principal)
dan
manajemen
(agent).
Dalam
kesepakatan
tersebut
diharapkan
dapat
memaksimumkan utilitas principal, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (utility) pemilik (principal) dengan kendala (constraint) manfaat (utility) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (agent). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham atau pemilik (principal) dengan manajemen (agent). Pada dasarnya agency theory merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan (conflict) antara manajemen (agent) 27
dengan pemilik (principal) (Sunarto, 2009). Ruang lingkup setiap jenis konflik keagenan akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain karena mekanisme tata kelola atau manajemen setiap perusahaan berbeda-beda (McColgan, 2001).
2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian (Karagiorgos et al, 2010) dilakukan di The Greek Bank Sektor. Pada penelitian Karagiorgos et al, penelitian ini mengulas literatur terkait dan memberikan fokus penelitian dengan menganalisis efektivitas audit internal dan menyajikan tinjauan literatur empiris. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan desain penelitian dengan memberikan informasi tentang perkembangan survei dan metodologi untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perbankan mengalami perubahan signifikans karena disebabkan oleh ekonomi internasional dan mengharapkan dinamika expant lingkungan bisnis terhadap sistem rantai nilai. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu unsur untuk membantu mengambil keputusan pada lokasi penelitian. Hasil penelitian juga menemukan sejumlah interaksi antara komponen sistem pengendalian intern dan efektivitas audit internal pada Greek Bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis pengendalian intern pada suatu bank, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan beberapa bank, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan satu bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Munawaroh, 2010) yang meneliti tentang peranan pengenalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit Usaha Kecil dan Menengah (studi kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri dan
28
sistem pengendalian internal tersebut telah efektif. Hal tersebut didukung oleh jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas pengendalian internal sebesar 93,75%. Sistem pemberian kredit yang diterapkan di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri telah efektif. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas sebesar 93,75%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis pengendalian intern, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian terdahulu menganalisis pada satu jenis kredit, yaitu kredit usaha kecil dan menengah, sedangkan penelitian sekarang menganalisis seluruh kredit yang dikeluarkan. (Kurniawati, 2010) dalam penelitian Evaluasi Sistem Pengenalian Internal Atas Penjualan Kredit Studi Kasus Pada PT “Y” Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi unsure pengendalian internal penjualan kredit yaitu 1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab yang jelas. 2) Sistem prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 3) adanya praktek sehat dalam pelaksanaan fungsi atau tugas unit. Dan 3) adalanya karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis pengendalian intern, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian terdahulu menganalisis penjualan kredit, sedangkan penelitian sekarang menganalisis pengeluaran kredit pada suatu bank. (Diatmika, 2010) dalam penelitiannya Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kredit di LPD Desa Pakraman Pemogan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan struktur pengendalian intern pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Pemogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan struktur pengendalian intern belum memadai karena masih ada beberapa unsur yang kurang sesuai dengan teori struktur pengendalian intern
29
terhaap kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis pengendalian intern, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian terdahulu dilakukan pada suatu lembaga keuangan milik desa adat, sedangkan penelitian kali ini dilakukan di beberapa BPR yang ada di Kabupaten Tabanan. 2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pokok permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori-teori yang mendukung, dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengaruh Penaksiran Resiko pada Keputusan Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Tabanan (Munawir 2008: 238), penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan (Halim, 2008: 213). Penaksiran resiko dilakukan untuk mengurangi resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan seperti hukum dan peraturan baru, perubahan sistem informasi dan komunikasi, dan lain-lain yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pencapaian rencana kerja (Primastuti, 2006). Penaksiran resiko berpengaruh terhadap kredit bermasalah yang timbul dari tidak efektifnya sistem pemberian kredit suatu organisasi (Adiari, 2012).
30
Hi1
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini. : Penaksiran resiko berpengaruh pada keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabanan.
2) Pengaruh Informasi dan Komunikasi pada Keputusan Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Tabanan (Munawir 2008: 238), menyebutkan bahwa sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas dari aset-aset dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Informasi dan komunikasi
berpengaruh terhadap kredit bermasalah yang disebabkan tidak efektifnya
sistem pemberian kredit suatu organisasi (Adiari, 2012). Informasi dan komunikasi yang memasukkan sistem akuntansi, memiliki fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian, yaitu transaksi yang telah dilaksanakan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan, yang dimulai dari pencatatan kredit pada waktu pemberian kredit, penyetoran-penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan kredit (Sari, 2009). Hi2
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini. : Informasi dan komunikasi berpengaruh pada keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabanan.
3) Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Keputusan Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Tabanan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik 319.2 Par. 7 tahun 2011, aktivitas pengendalian (control activities) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas (Munawir, 2008: 239). Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap 31
kredit bermasalah yang disebabkan tidak efektifnya sistem pemberian kredit suatu organisasi (Adiari, 2012). Aktivitas pengendalian yang baik, ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi terutama dalam bidang perkreditan, yang dapat dilihat dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan dalam perusahaan, sehingga masing-masing bagian mengetahui dengan jelas apa tugas mereka dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Hal ini baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Sari, 2009). Hi3
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini. : Aktivitas pengendalian berpengaruh pada keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabanan.
4) Pengaruh Pemantauan terhadap Keputusan Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Tabanan Standar Profesional Akuntan Publik 319.2 Par. 7 tahun 2011, pemantuan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya (Halim, 2008: 218). Pemantauan yang tidak efektif menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini merupakan hasil dari ketidaktelitian pengambilan keputusan pemberian kredit dalam suatu organisasi (Adiari, 2012) . Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu (Budhananda, 2011). Pemantauan adalah proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu atau pada aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam usaha suatu organisasi (Sari, 2009). Hi4
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini. : Pemantauan berpengaruh pada keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabanan.
32
5) Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Keputusan Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Tabanan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik 319.2 Par. 7 tahun 2011, Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran pengendalian orangorangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut (Halim, 2008:212). Menurut (Adiari 2012), lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini timbul dari kurang telitinya pengambilan keputusan pemberian kredit suatu organisasi. Lingkungan pengendalian yang efektif dalam pemberian keputusan kredit adalah lingkungan dengan orang-orang yang kompeten, bertanggungjawab, mengetahui dan menghayati batasan atas wewenang, serta memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang tepat dengan cara yang benar sesuai kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi (Sari, 2009). Hi5
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini. : Lingkungan pengendalian mempunyai berpengaruh pada keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabanan.
33
Berdasarkan hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Penaksiran Resiko Informasi dan Komunikasi Aktivitas Pengendalian Pemantauan Pemantauan
Hi1 Hi2 Keputusan Pemberian Kredit
Hi3 Hi4 Hi5
Kerangka pemikiran pada tabel 2.2 menunjukan bahwa setiap variabel bebas berpengaruh langsung pada variabel terikat.
34
