BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Tujuan Pokok dan Konsep Dasar Stuktur Pengendalian Intern (SPI) 2.1.1.1 Tujuan Pokok SPI Struktur Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam auditing. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada SA 319. par 06 dikemukakan bahwa Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keyakinan pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan kebenaran dan keandalan informasi keuangan (Leng dan Yiran, 2011). SPI entitas (satuan usaha) mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai (Abdul Halim, 2008: 207). Oleh karena itu, semakin besar suatu usaha, memerlukan pengendalian yang semakin intensif (Brewster, 2007). Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, gambaran kerangka pengendalian internal yang khas diperkenalkan (Marlo dan Chris, 2006). Pengendalian Intern di dalam suatu perusahaan adalah penting untuk menghindari kesalahan-
10
kesalahan dan kecurangan-kecurangan informasi keuangan, sehingga perlu diketahui apa itu pengendalian intern dan siapa yang bertanggungjawab atas pengendalian intern dalam suatu perusahaan (Agus Endro Suwarno, 2004). Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh manajemen adalah meningkatkan SPI perusahaan (Eka Desyanti dan Ratnadi, 2008). SPI ditunjukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu dan mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien, serta memberikan jaminan bagi pemodal agar kebijakan-kebijakan manajemen dapat dipatuhi oleh karyawan (Nurdiyana dan Afif, 2011). Pengertian proses pengendalian intern menurut Arip Sistana (2009: 107) terdapat beberapa tahapan yaitu: 1) Merencanakan dan merancang pendekatan audit. 2) Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi. 3) Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. 4) Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Tujuan dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah untuk mencapai pelaporan keuangan dapat diandalkan (Rittenberg, et al., 2007). Struktur pengendalian intern yang efektif dirancang dengan tujuan pokok antara lain sebagai berikut (Abdul Halim, 2008: 208). 1) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
11
3) Mendorong efisiensi. 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan yang pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik. Sedangkan, tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administratif yang baik. 1)
Pengendalian Akuntansi Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi serta prosedur-
prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dipercayainya catatan-catatan. Sehingga dalam pengendalian ini
dilakukan penyususnan sedemikian rupa
untuk
meyakinkan bahwa: (1) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan, baik yang bersifat umum maupun khusus. (2) Transaksi-transaksi
dicatat
sedemikian
rupa
sehingga
memungkinkan dibuatnya ikhtisar-ikhtisar keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai tujuan ikhtisar tersebut serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan. (3) Penguasaan atas harta perusahaan (access to assets) diberikan hanya dengan persetujuan dan wewenang pimpinan. (4) Jumlah aset/harta perusahaan seperti yang tercantum dalam catatan perusahaan dicocokkan dengan aset/harta yang ada padawaktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya diambil jika terjadi perbedaan.
12
2)
Pengendalian Administratif Pengendalian
administratif
merupakan
pengendalian
yang
ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Pengendalian administratif dapat berupa rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa kepada tindakan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi-transaksi. Pemberian wewenang merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan hal tersebut merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi. 2.1.1.2 Konsep Dasar SPI Menurut Abdul Halim (2008: 209) terdapat beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Konsep dasar tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1)
Pertanggungjawaban Manajemen Manajemen
bertanggung
jawab
untuk
menetapkan
dan
mempertahankan struktur pengendalian intern. Pengendalian-pengendalian khusus yang harus termasuk pada tiga elemen struktur pengendalian intern untuk suatu perusahaan tergantung pada hal-hal sebagai berikut. (1) Besar kecilnya entitas (2) Karakteristik organisasi dan kepemilikan (3) Sifat kegiatan usahanya
13
(4) Keanekaragaman dan kompleksitas operasinya (5) Metode pemrosesan data (6) Persyaratan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Tanggung jawab manajemen meliputi pelaksanaan pengawasan struktur pengendalian intern yang sedang berjalan. Manajemen harus selalu memperbaiki struktur pengendalian intern perusahaan yang dikelolanya. 2)
Kewajaran dan Keyakinan Rasional yang Memadai Manajemen bukan mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas
struktur pengendalian intern manajemen mencari tingkat yang “wajar”. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian intern dapat tercapai. Ada dua alasan penggunaan kata “wajar” dan bukan tingkat absolut, yaitu: (1) Kriteria biaya-manfaat merupakan suatu titik kritis bagi manajemen dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Pada kenyataannya, nilai hubungan antara manfaat dan biaya tersebut merupakan hasil suatu estimasi atau judgement, dan bukan hasil pengukuran secara absolut. (2) Realisasi bahwa pengendalian tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan
terhadap
perusahaan. 3)
Keterbatasan Bawaan
14
efisiensi
dan
profitabilitas
Struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian intern tersebut. Keterbatasan bawaan tersebut diakibatkan antara lain sebagai berikut. (1) Faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian. Keterbatasan ini hanya dapat diminimumkan tidak dapat dihilangkan sama sekali oleh orang dari dalam maupun luar yang independen. (2) Pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Pengendalian tidak dapat diterapkan pada transaksi yang bersifat tidak rutin, seperti kejadian luar biasa, bonus, dan lain sebagainya. 4)
Metode Pengolahan Data Konsep pengendalian dapat diterapkan baik untuk sistem
pengolahan data manual maupun terkomputerisasi atau electronic data processing (EDP). Sistem manual biasanya dipakai dalam perusahaan kecil.
Sedangkan
sistem
EDP
banyak
digunakan
dalam
bisnis
pemanufakturan internasional dan perusahaan internasional dan/atau mengglobal. Disamping itu, pengendalian mempunyai sifat yang dinamis. Pengendalian tidak bersifat statis. Perubahan kondisi lingkungan mungkin akan mengakibatkan perlunya modifikasi atas struktur pengendalian. Sebagai kelanjutan dari rekomendasi Treadway Commission (National Commision on Fraudulent Financial Reporting), pada tahun COSO (Committe of Sponsoring Organization) mengeluarkan laporan
15
yang berisi Kerangka Integral Pengendalian Intern. Konsep yang dikemukakan oleh COSO ini selanjutnya menjadi pengembangan pemahaman auditor terhadap pengendalian intern klien dan sudah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2001 SA 319. COSO mendefinisikan Pengendalian Intern sebagai proses, dipengaruhi oleh dewan komisaris maupun manajemen dan personel perusahaan yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yang digolongkan menjadi sebagai berikut. 1) Dapat dipercayainya pelaporan keuangan 2) Kepatuhan dengan hukum dan aturan yang berlaku. 3) Efisiensi dan efektivitas operasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian intern, yaitu sebagai berikut. 1) Pengendalian intern adalah suatu proses, yaitu pengendalian intern berupa serangkaian tindakan yang memengaruhi dan menyatu dengan infrstruktur suatu organisasi. 2) Pengendalian
intern
berfungsi
efektif
karena
manusia,
yaitu
pengendalian intern bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk dewan direksi, manajemen dan personel lainnya.
16
3) Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak tetapi memberikan jaminan yang memadai karena kelemahan inheren yang ada dalam setiap sistem pengendalian intern. Sebagus apapun pengendalian intern diciptakan, pasti memiliki kelemahan. 4) Pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan serta kepatuhan dan operasional.
2.1.2
Unsur-unsur Stuktur Pengendalian Intern Lima komponen pengendalian internal COSO yang saling berhubungan
adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2008: 212). 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Aktivitas pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan Komponen pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran entitas, karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas, sifat bisnis entitas, keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, seta penerapan persyaratan hukum dan peraturan (Abdul Halim, 2008: 212). 1)
Lingkungan pengendalian
17
Lingkungan mempengaruhi
pengendalian
kesadaran
menetapkan
pengendalian
corak
suatu
orang-orangnya.
organisasi, Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
Lingkungan pengendalian menyediakan
arahan bagi organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari orangorang yang ada di dalam organisasi tersebut. Pembahasan secara singkat dari masing-masing faktor lingkungan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut (Munawir, 2008: 235): (1)
Integritas dan nilai etika Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus: a) Menetapkan suasana melaui contoh mendemonstrasikan integritas dan mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis. b) Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melaui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku, bahwa hal yang sama diharapkan dari mereka, bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang ia ketahui atau yang mungkin akan terjadi kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, dan bahwa pelanggaran akan dikenai denda.
18
c) Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak mempedulikan mana yang baik dan yang buruk. d) Mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis. (2)
Komitmen terhadap Kompetensi Komitmen
terhadap
kompetensi
(commitment
to
competence)
mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, dan bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. (3)
Dewan Direksi dan Komite Audit Komposisi dari dewan direksi dan komite audit (board of directors and audit committee) dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya pengamatan mereka terhadap aktivitas manajemen; kesesuaian tindak tanduk mereka; tingkat di mana mereka memberikan dan mencari
19
pertanyaan yang sulit dengan manajemen; serta sifat dan luasnya interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal. (4)
Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen Banyak karakteristik yang dapat membentuk bagian dari filosofi dan gaya operasi manajemen (management’s philosophy and operating style) dan memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi: a) Pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis. b) Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung (face to face) dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja, dan laporan pengecualian. c) Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan. d) Pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia. e) Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan estimasi akuntansi. f) Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang dihubungkan dengan teknologi informasi. g) Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi akuntansi serta personel.
(5)
Struktur Organisasi
20
Struktur organisasi (organization structure) berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka
kerja
menyeluruh
atas
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. (6)
Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab Penetapan wewenang dan tanggung jawab (assignment of authority and responsibility) merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi.
(7)
Kebijakan dan Praktik Sumberdaya Manusia Suatu konsep fundamental dari pengendalian internal yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa pengendalian internal dilaksanakan atau diimplementasikan oleh orang. Oleh karena itu, agar pengendalian internal efektif, adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia (human resources policies and procedures) yang diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika dan kompetensi yang diharapkan.
2)
Penilaian risiko Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko
yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko dikelola (Abdul Halim, 2008: 213). Menurut AU 319.28 seperti yang dikutip Munawir (2008: 238) penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan
21
keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut (Abdul Halim, 2008: 213). (1) Perubahan dalam lingkungan operasi (2) Personel baru (3) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki (4) Teknologi baru (5) Lini produk, produk, atau aktivitas baru (6) Restrukturisasi korporasi (7) Operasi luar negeri (8) Standar akuntansi baru 3)
Aktivitas pengendalian Berdasarkan AU 319.32, aktivitas pengendalian (control activities)
merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas (Mulyadi, 2002: 189). Aktivitas pengendalian memiliki
22
berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional (Munawir, 2008: 239). Suatu sistem pengendalian manajemen yang baik berisi sejumlah elemen yang diterapkan dalam operasi agar pengendalian aktivitas menjadi efektif, yaitu: (1) Pengendalian otorisasi (2) Pemisahan tugas (3) Pengendalian pemrosesan informasi (4) Pengendalian fisik (5) Review kinerja (6) Pengendalian terhadap kebijakan manajemen dalam pelaporan keuangan. Menurut Suartana (2009: 22) aktivitas pengendalian dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut ini: (1) Telaah Kinerja Aktivitas pengendalian ini mencakup telaah atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran. Dari realisasi akan dapat dilihat terjadinya penyimpangan atau tidak. Bila terjadi penyimpangan dicarikan akar penyebabnya dan menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.
(2) Pengolahan Informasi
23
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk memastikan ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses. Pengendalian aplikasi membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. (3) Pengendalian Fisik Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan dan otorisasi terhadap transaksi yang ada. Pengendalian fisik juga meliputi verifikasi langsung ke lapangan. (4) Pemisahan Fungsi Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan
otorisasi
transaksi,
pencatatan
transaksi,
menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi untuk berbuat kecurangan dan menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan. 4)
Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. (Abdul Halim, 2008: 215). Komunikasi harus terjadi secara internal dan eksternal untuk memberikan informasi yang
24
diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengendalian internal sehari-hari (Tysiac, 2012). AU 319.34 dalam Munawir (2008: 238) menyatakan bahwa sistem informasi dan komunikasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi (accounting system), terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis,
mengklasifikasi,
mencatat,
dan
melaporkan
transaksi-
transaksi,kejadian-kejadian serta peristiwa-peristiwa dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang terkait. 5)
Pemantauan AU 319.38 menyatakan bahwa pemantauan adalah suatu proses penilaian
kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu oleh personel yang tepat atau layak. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian secara periodik dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi (Munawir, 2008: 242). Pemonitoran dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui pengevaluasian periodik secara terpisah. Monitoring menjamin bahwa pengendalian internal terus beroperasi secara efektif (Murtanto, 2005: 89). Oleh karena itu proses penilaian oleh personil yang tepat terhadap rancangan dan operasi kontrol dapat dilakukan secara terjadwal dan dapat dilakukan pengambilan tindakan yang tepat. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak
25
luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan (Abdul Halim, 2008 : 219).
2.1.3
Pengertian dan Tujuan Kredit 2.1.3.1 Pengertian Kredit Kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya (Rachmat dan Maya, 2009: 1). Menurut ensiklopedia umum yang dikutip dari H. Rachmat Firdaus,
kredit
merupakan
sistem
keuangan
untuk
memudahkan
pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam. Manajemen risiko akan dilakukan secara proaktif dan kualitas kredit akan meningkat, mengarah ke sektor keuangan lebih kuat (Saini dan Deepak, 2011). Peringkat kredit merupakan penentu utama dari biaya utang modal suatu perusahaan, struktur modal, dan karenanya berbagai kisaran peluang investasi dapat diterima (Elbannan, 2009). Pengertian kredit menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
26
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada orang-seorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang dapat memenuhi segala kewajiban yang telah dijanjikan terlebih dahulu. 2.1.3.2 Tujuan Kredit Perdagangan dengan menggunakan kredit memiliki kelebihan yaitu hemat biaya (Chludek, 2011). Dinamika proses dana kredit tergantung pada pasokan kredit dari perbankan, yang dibatasi oleh basis ekuitas, dan permintaan kredit dari perusahaan-perusahaan untuk membiayai kegiatan produksi (Cincotti, et all., 2010). Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi LPD tersebut didirikan. Menurut Kasmir (2008: 100), Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut : 1) Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan
kepada
nasabah.
Keuntungan
ini
penting
untuk
kelangsungan hidup LPD. Jika LPD yang terus menerus menderita
27
kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). 2) Membantu usaha nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 3) Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak pemberi kredit , maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
2.1.4
Jenis-jenis Kredit Kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh Lembaga Perkreditan Desa
terdiri dari berbagai jenis. Kasmir (2008: 99) memaparkan jenis-jenis kredit secara umum dari berbagai segi antara lain: 1) Dilihat dari segi kegunaan (1) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. (2) Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
28
2) Dilihat dari segi tujuan kredit (1) Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. (2) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. (3) Kredit perdagangan adalah kredit yang biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 3)
Dilihat dari segi jangka waktu (1) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. (2) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi. (3) Kredit
jangka
pengembaliannya
panjang paling
merupakan panjang.
kredit
Kredit
yang
jangka
masa panjang
memerlukan waktu pengembalian di atas 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun.
29
4) Dilihat dari segi jaminan (1) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. (2) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur. 5) Dilihat dari segi sektor usaha (1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. (2) Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek. (3) Kredit industri, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. (4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang. (5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk para mahasiswa. (6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional (7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
30
2.1.5
Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Penyaluran kredit merupakan fokus dan merupakan kegiatan utama
perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya (Sri Haryati, 2009). Tidak hanya lembaga perbankan, namun lembaga non perbankan seperti LPD juga kegiatan utamanya adalah penyaluran kredit. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, pihak pemberi kredit harus merasa yakin bahwa kerdit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh pihak pemberi kredit untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analsis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008: 109). 1) Character Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
2) Capacity
31
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit. 3) Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas,rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 4) Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya mlebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5) Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki
32
prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut: 1) Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2) Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda. 3) Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4) Prospect
33
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak pemberi kredit yang rugi, tetapi juga nasabah. 5) Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya mengurangi akan dapat ditutupi sektor lainnya. 6) Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya. 7) Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
34
2.1.6
Kualitas Kredit Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus
memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia dalam Kasmir (2008: 119) menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. 1)
Lancar (pas). Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila : (1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. (2) Memiliki mutasi rekening yang aktif. (3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2)
Dalam perhatian khusus (special mention). Suatu kredit dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila : (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. (2) Kadang-kadang terjadi cerukan. (3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. (4) Mutasi rekening relatif aktif. (5) Didukung dengan pinjaman baru.
35
3)
Kurang lancar (substandard). Suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila : (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari. (2) Sering terjadi cerukan. (3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. (4) Frekuensi mutasi rekening relative rendah. (5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. (6) Dokumen pinjaman yang lemah.
4)
Diragukan (doubtful) Suatu kredit dapat dikatakan diragukan apabila : (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari. (2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen. (3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. (4) Terjadi kapitalisasi bunga. (5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5)
Macet (loss) Suatu kredit dapat dikatakan macet apabila : (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
36
(2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. (3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.
2.1.7 Analisis Kredit Menurut Sukaris dan Nanang (2008), Pengertian kredit setidaknya memiliki persamaan beberapa unsur diantaranya : 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia meminjamkannya kepada pihak lain biasanya disebut kreditur. 2) Adanya orang atau badan sebagai pihak memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa biasanya disebut debitur. 3) Adanya kepercayaan kreditur bahwa prestasi yang diberikan benarbenar akan diterimanya kembali pada masa yang akan datang. 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 5) Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. 6) Adanya resiko sebagai akibat dari perbedaan waktu, karena diharapkan pada ketidakpastian masa yang akan datang.
37
Analisis kredit sendiri memiliki pengertian bahwa suatu alat yang digunakan untuk melakukan penilaian apakah suatu paket permohonan kredit layak untuk disetujui. 2.1.8 Efisiensi Penyaluran Kredit Efisiensi sering diartikan bagaimana suatu perusahaan dapat berproduksi dengan biaya serendah mungkin, tetapi tidak sekedar itu efisiensi juga menyangkut
pengelolaan hubungan input
dan output
yaitu bagaimana
mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia secara optimal untuk dapat menghasilkan output yang maksimal (Zaenal dan Endri, 2009). Menurut Mahmudi (2010: 85) efisiensi terkait dengan hubungan antar output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendahrendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesarbesarnya (spending well). Mardiasmo (2009: 4) mendefinisikan efisiensi sebagai pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan. Kemampuan suatu LPD dalam mengelola kreditnya berpengaruh pada peningkatan kinerja LPD untuk menghasilkan laba. Pengukuran kemampuan LPD ini dapat dilihat melalui efisiensi penyaluran kredit kepada para nasabah. Ukuran efisiensi dalam pemberian kredit biasanya menggunakan indikator NPL (Non Performing Loan). Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank
38
dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Luciana dan Winny, 2005).
2.1.9
Pengertian, Fungsi dan Tujuan LPD Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD
merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat didirikan pada desa dalam wilayah Kabupaten/Kota, di mana dalam tiaptiap desa hanya dapat didirikan satu LPD. LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Menurut Darsana (2009), bahwa usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. 2) Memberantas praktek ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di pedesaan.
39
3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. 4) Meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di pedesaan.
2.1.10 Pengelolaan dan Kegiatan LPD Pengelolaan
LPD
dilakukan
oleh
pengurus,
dimana
pengurus
bertanggungjawab kepada krama desa, dalam melaksanakan dan mengelola LPD pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional lembaga. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang saat ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD adalah sebagai berikut: 1) Menerima dan menghimpun dana krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa untuk kegiatankegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri atau kerajinan kecil perdagangan, dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu. 3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimal sebesar 100 persen dari jumlah modal, termasuk cadangan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau bantuan dana.
40
4) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. 2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Adapun ringkasan pembahasan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat
pada tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Data Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Nyoman
Sukerta Luh
Abdi Dharma (2010) Judul
Pengaruh
Mas
Suya
Eka Ni Kadek Ari Puspa
Jayanti (2011)
Penerapan Pengaruh
Sari (2011) Struktur Pengaruh
Komponen
Struktur Pengendalian Pengendalian Intern dan Struktur Internal dan Keahlian Keahlian Profesional
Badan Badan
Pengawas
Pengendalian
Profesional Intern Pengawas
dan
pada Profesional
Lembaga di Kecamatan Kuta Selatan Kredit
Pemberian pada
Perkreditan
Desa
Perkreditan
(LPD)
Kota
Kecamatan
di
Denpasar
dependen
kredit
Lembaga Desa
di
Dawan
Klungkung pemberian efisiensi pemberian kredit
efisiensi
pemberian
kredit
Variabel
lingkungan
independen
pengendalian
lingkungan pengendalian lingkungan (X1), (X1),
sistem
sistem akuntansi (X2), (X2),
akuntansi pengendalian
dan
keahlian keahlian
Profesional (X4).
(X1),
prosedur sistem akuntansi (X2),
prosedur pengendalian pengendalian (X3), dan prosedur (X3),
terhadap
Pemberian Lembaga Perkreditan Desa Efisiensi
Kredit
efisiensi
Badan
pada Efisiensi Pemberian Kredit Pengawas
Efisiensi
Variabel
Keahlian
profesional (X3),
badan pengawas (X4).
pengendalian dan
profesional
keahlian badan
pengawas (X4). Rasio
provision
for
loan Net Interest Margin ratio
41
provision for loan ratio.
ratio.
efisiensi pemberian kredit Teknis
teknik analisis regresi teknik
analisis data
linear berganda dan linear berganda analisis
analisis
regresi teknik analisis regresi linear berganda
linear
sederhana. - Lingkungan
Hasil penelitian
- Lingkungan
- Lingkungan
pengendalian, sistem
pengendalian,
akuntansi, prosedur
akuntansi, dan keahlian
keahlian
pengendalian
profesional
badan pengawas tidak
dan
sistem
badan
pengendalian
dan
profesional
keahlian profesional
pengawas secara parsial
berpengaruh
secara
berpengaruh
parsial pada efisiensi
berpengaruh
parsial pada
efisiensi
pada pemberian
efisiensi pemberian
kredit
LPD
kredit LPD di Kota
Kecamatan
Denpasar.
Selatan.
di Kuta
tidak
berpengaruh parsial
efisiensi kredit Kecamatan Selatan.
pemberian
kredit
LPD di Kecamatan Dawan Klungkung. - sistem akuntansi dan
- Prosedur Pengendalian
secara
pada
pemberian LPD
di Kuta
prosedur pengendalian, secara parsial
berpengaruh
signifikan
pada
efisiensi kredit
pemberian LPD
Kecamatan Klungkung.
Sumber: data diolah (2012)
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dependennya yaitu efisiensi penyaluran kredit. Selain itu pada variabel independennya yang sama adalah komponen lingkungan pengendalian, sistem
42
secara
di
Dawan
akuntansi dan prosedur pengendalian. Penelitian ini juga memiliki persamaan dalam teknik analisis data yaitu teknik analisis linear berganda. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang terletak pada LPD di Kota Denpasar. Perbedaan juga terletak pada variabel independennya, ketiga penelitian di atas menggunakan hanya tiga komponen pada struktur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian, sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima komponen struktur pengendalian intern menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Pada penelitian ini penilaian efisiensi pemberian kredit menggunakan Non Performing Loan Ratio dengan membandingkan kredit bermasalah dengan total kredit.
2.3
Hipotesis Rumusan Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini dipaparkan
sebagai berikut. 2.3.1
Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit LPD di Kota Denpasar. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian (Anindita Primastuti, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Sukerta Abdi Dharma (2010) menunjukkan hasil bahwa efektivitas lingkungan pengendalian dalam hal pemberian kredit di LPD termasuk dalam kriteria yang efektif. Menurut penelitian
43
Mas Suya Eka Jayanti (2011) menunjukkan hasil bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan pada efisiensi pemberian kredit di LPD. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti dibawah ini. H1 :
Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran kredit LPD di Kota Denpasar.
2.3.2
Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit LPD di Kota Denpasar. Menurut AU 319.28 seperti yang dikutip Munawir (2008: 238) penilaian
risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Semakin kecil risiko kegagalan kredit maka semakin banyak kredit yang tergolong lancar. Hal ini mengakibatkan semakin besar kontribusi kredit yang disalurkan dalam memberikan penghasilan bagi LPD (Budhananda, 2011). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti dibawah ini. H2 :
Penilaian risiko berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran kredit LPD di Kota Denpasar.
44
2.3.3 Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit LPD di Kota Denpasar. Berdasarkan AU 319.32, aktivitas pengendalian (control activities) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas (Mulyadi, 2002: 189). Pada penelitian Sukerta Abdi Dharma (2010) dan Ari Puspa Sari (2011) menunjukkan hasil bahwa aktivitas/prosedur pengendalian berpengaruh pada efisiensi pemberian kredit di LPD. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti dibawah ini. H3 :
Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran kredit LPD di Kota Denpasar.
2.3.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit LPD di Kota Denpasar. AU 319.34 dalam Munawir (2008: 238) menyatakan bahwa sistem informasi dan komunikasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi (accounting system), terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis,
mengklasifikasi,
mencatat,
dan
melaporkan
transaksi-
transaksi,kejadian-kejadian serta peristiwa-peristiwa dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang terkait. Penelitian Mas Suya (2011), Sukerta Abdi Dharma (2010) dan Ari Puspa Sari (2011)
45
menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi berpengaruh pada efisiensi pemberian kredit di LPD. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti dibawah ini. H4 :
Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran kredit LPD di Kota Denpasar.
2.3.5 Pengaruh Pemantauan Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit LPD di Kota Denpasar. Pemantauan
melibatkan
penilaian
rancangan
dan
pengoperasian
pengendalian secara periodik dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi (Munawir, 2008: 242). Pemonitoran dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui pengevaluasian periodik secara terpisah. Monitoring menjamin bahwa pengendalian internal terus beroperasi secara efektif (Murtanto, 2005: 89). Oleh karena itu proses penilaian oleh personil yang tepat terhadap rancangan dan operasi kontrol dapat dilakukan secara terjadwal dan dapat dilakukan pengambilan tindakan yang tepat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti dibawah ini. H5 :
Pemantauan berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran kredit LPD di Kota Denpasar.
46
