BAB II DESKRIPSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

9

BAB II DESKRIPSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2.1 Sejarah Singkat dan Wilayah Kerja Kantor wilayah DJP Jakarta Selatan sebelumnya bernama kantor wilayah DJP Jakarta III yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 519/KMK.01/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2003.

2.2 Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

2.3 Misi Direktorat Jenderal Pajak Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

10

2.4 Nilai Direktorat Jenderal Pajak Adapun yang dimaksud dengan nilai organisasi adalah nilai-nilai yang dianut serta diyakini akan dapat menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku baik unit organisasi maupun individu aparat yang sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Nilai-nilai tersebut adalah : 1. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku dan bertidak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 2. Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 3. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentigan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. 4. Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. 5. Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.5 Lingkup Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan meliputi daerah administratif kotamadya Jakarta Selatan dengan luas wilayah 14.579,89 HA, yang terdiri dari


11

10 kecamatan terbagi atas 65 kelurahan. Ditinjau dari aspek geografis dan demografis, wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan memiliki beberapa hal yang spesifik. sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Berikut adalah tabel pembagian wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan :

Tabel 2.1 Daftar Wilayah Kerja DJP Kanwil Jakarta Selatan No 1 2

3

4 5 6 7 8

9

10

11 12 13

Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Selatan

Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Kelurahan Karet KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Kelurahan Karet Kuningan Kelurahan Setiabudi Kelurahan Guntur KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Kelurahan Lenteng Atas Kelurahan Pasar Manggis Kelurahan Pasar Semanggi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Kelurahan Kuningan Timur KPP Pratama Jakarta Tebet Kecamatan Tebet KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kecamatan Mampang KPP Pratama Jakarta Pancoran Kecamatan Pancoran Kelurahan Selong KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Kelurahan Rawa Barat Satu Kelurahan Senayan Kelurahan Gandaria Utara KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Kelurahan Cipete Utara Dua Kelurahan Pulo Kelurahan Kramat Pela Kelurahan Melawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Kelurahan Petogogan Tiga Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Lama KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kecamatan Pesanggrahan KPP Pratama Jakarta Cilandak Kecamatan Cilandak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Kecamatan Jagakarsa

Sumber : DJP Kanwil Jakarta Selatan (2014)


12

2.6 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Kanwil DJP Jakarta Selatan Merupakan Unit Eselon II yang memiliki hubungan Vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Berikut adalah tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan : 1. Memberikan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal pajak. 2. Melaksanakan pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan dibidang pekerjaan 3. Melaksanakan bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer. 4. Melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. 5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. 6. Melaksanakan bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

2.7 Sumber Daya Direktorat Jenderal Pajak Organisasi DJP terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika dunia

usaha

serta

tuntutan

masyarakat

atas

pencapaian

kinerja

DJP.

Perkembangan organisasi dan besarnya jumlah SDM mengharuskan pengelolaan SDM mendapatkan perhatian lebih. Sebagai panduan pengelolahan SDM, DJP


13

telah menetapkan pedoman pengembangan dan implementasi manajemen SDM dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tentang cetak biru manajemen SDM DJP 2011-2018. Berdasarkan keputusan yang dimaksud, DJP telah memasuki tahap II cetak biru manajemen SDM yang dimulai pada tahun 2013 dengan fokus pengembangan kompetensi pegawai dan pembangunan sistem informasi manajemen SDM. DJP telah melakukan beberapa kegiatan pengembangan SDM dalam tahap II yang diuraikan sebagai berikut : 2.7.1 Pengembangan Kompetensi Pegawai Orientasi

bagi

pegawai

dan pejabat

baru

sebagai

bagian dari

pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2013 dilakukan dalam bentuk : 1. Pembekalan bagi para pejabat baru yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan III; dan 2. On-the-job training (OJT) bagi pegawai baru. DJP telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan maupun oleh DJP sendiri.Untuk mendukung kegiatan tersebut, DJP telah menyempurnakan perangkat analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) dan assessment kompetensi sehingga mampu meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan. 2.7.2 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen SDM Sistem informasi kepegawaian, keuangan, dan Aktiva (SIKKA), yang telah dikembangkan sejak awal implementasi modernisasi DJP, merupakan bentuk sistem informasi bagi pegawai dan pimpinan DJP dalam rangka


14

pengembangan dan pengelolaan SDM. Sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan Sistem Informasi Manajemnen SDM yang andal, pada tahun 2013, DJP menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva, dengan ruang lingkup : 1. Tata cara penggunaan modul administrasi kepegawaian. 2. Kewenanangan akses, perekaman, dan pengesahan data pegawai; dan 3. Tata cara permintaan pemutakhiran/verifikasi data pegawai. Dengan adanya petunjuk pelaksaan tersebut diharapkan DJP mampu mewujudkan tertib administrasi dibidang kepegawaian dan mampu menghasilkan data kepegawaian yang valid, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. 2.7.3 Komposisi Kepegawaian DJP Kanwil Jakarta Selatan DJP Kanwil Jakarta Selatan memperkerjakan orang-orang yang dapat diandalkan. Rata-rata dari pegawai DJP Kanwil Jakarta Selatan adalah lulusan dari perguruan tinggi terkemuka seperti Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), UI, UGM, dan universitas terkemuka lainnya. Berikut adalah komposisi pegawai DJP :

Tabel 2.2 Tabel Pegawai DJP Berdasarkan Fungsi Posisi Struktural Fungsional

Jumlah Pegawai 1,117 282



15

Tabel 2.2 di atas menjelaskan jumlah pegawai berdasarkan fungsi di DJP. Dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada posisi struktural berjumlah 1.117 orang dan jumlah pegawai pada posisi fungsional berjumlah 282 orang.

Tabel 2.3 Tabel Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Gender Laki-Laki Perempuan

Jumlah Pegawai 901 498


Pada tabel 2.3 dapat dilihat jumlah pegawai yang dibagi dalam jenis kelamin. Berdasarkan hasil tabel pegawai dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 901 orang dan perempuan berjumlah 498 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan jenis laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.4 Tabel Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan SLTP SMU D1 D3 S1 S2 S3 N/A

Jumlah Pegawai 6 208 73 285 619 208 1 1


Tabel 2.4 menunjukkan jumlah pegawai yang dilihat dari jenjang pendidikan. Dapat diketahui pegawai dengan jenjang pendidikan D3 paling banyak yaitu berjumlah 285 orang dan yang paling sedikit jenjang pendidikan S3 berjumlah 1 orang.


16

Tabel 2.5 Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat Pangkat II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

Jumlah Pegawai 5 4 127 202 173 451 196 141 75 21 4

Sumber : DJP Kanwil Jakarta Selatan Tahun 2014

Tabel 2.5 menjelaskan jumlah pegawai yang dilihat berdasarkan pangkat. Pegawai dengan pangkat III/B paling banyak dengan jumlah 451 orang dan pegawai dengan pangkat II/B serta IV/C paling sedikit dengan jumlah masingmasing 4 orang.

Tabel 2.6 Tabel Pegawai Berdasarkan Jabatan Nama Jabatan Esselon 3 Esselon 3 Esselon 4 Account Representative Pelaksana Penelaah Keberatan Juru Sita Operator Console Bendaharawan Fungsional

Jumlah Pegawai 1 19 150 345 493 31 31 21 14 282

Sumber : DJP Kanwil Jakarta Selatan Tahun 2014

Pada tabel 2.6 di atas menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan. Jumlah untuk jabatan pelaksana paling banyak yaitu 493 orang dan untuk yang paling sedikit jabatan eselon 3 berjumlah 1 orang.


17

2.7.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Berikut gambaran struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sumber : DJP Kanwil Jakarta Selatan (2014)

2.8 Tantangan DJP Target penerimaan pajak dalam APBN 2014 mencapai Rp.1.110,2 triliun atau meningkat sebesar Rp.115 triliun dengan pertumbuhan sekitar 11,6% dibandingkan target APBN-P 2013 sebesar Rp.995,2 triliun. Dalam target ini, peran penerimaan pajak ditargetkan mencapai sebesar 66,6 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp.1.667,1 triliun. 2.9 Proses Bisnis DJP Kanwil Jakarta Selatan

Gambar 2.2 Gambar Alur Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Sumber : DJP Kanwil Jakarta Selatan (2014)


18

Dari gambar Flow Chart di atas dapat diuraikan proses bisnis yang berjalan di DJP. Sebelum wajib pajak mendapatkan NPWP, WP harus memenuhi persyaratan subyektif dan objektif terlebih dahulu. Setelah semua persyaratan terpenuhi WP bisa mendaftarkan diri melalui Web Site www.pajak.go.id atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Setelah WP mendapatkan NPWP, maka setiap periode tertentu WP wajib mengisi SPT, apabila dalam pengisian SPT masih terdapat kurang bayar maka WP harus membayarkan kekurangan bayar pajak tersebut dengan mengisi formulir SSP terlebih dahulu. Setelah mengisi SSP, WP dapat melakukan pembayaran pajak langsung ke kas Negara melalui Bank, Kantor pos, dan ATM. Setelah pembayaran dilakukan, WP dapat melanjutkan mengisi SPT lalu memasukannya SPT tersebut ke Drop Box yang disediakan lalu akan mendapatkan tanda terima pelaporan SPT.


BAB II DESKRIPSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Recommend Documents