BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara. 1 Undang-Undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah

BAB I PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat e-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk. Di daerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah,”Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. 1 Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutya disebut e-KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. 1

Undang-Undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah

Universitas Sumatera Utara

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

memperlihatkan

bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (e-government), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah e-KTP, pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan, (e-medicine, elaboratory), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Pemerintah menerapkan e-government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. E-government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negaranegara lain. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik 2. Salah satu penerapan implementasi egovernment dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP. Indonesia

dengan

jumlah

penduduknya

yang

besar

memerlukan

data

kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan e-KTP. e-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometric yang ada di

2

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja. Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamananan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 3 Dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu di mana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI illegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat di buat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual. Penyebutan kata elektronik dalam kartu tanda penduduk berbasis elektronik didasarkan atas dibuatnya rekaman elektronik dan kode keamanan tertentu dalam blangko KTP berbasis NIK yang nanti akan diberikan kepada penduduk, sehingga yang dimaksud dengan KTP berbasis NIK tidak lain adalah KTP berbasis elektronik e-KTP itu sendiri. Dalam Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 disebutkan mengenai batas waktu proses 3

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan


penyesuaian dari KTP lama menjadi KTP berbasis NIK yakni paling lambat akhir tahun 2012 yang sebelumnya pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ditargetkan paling lambat akhir tahun 2011. Batas waktu tersebut dimuat dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 yang bunyinya : “Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat akhir tahun 2012”. Berdasarkan ketentuan tersebut, di atas diperoleh pemahaman bahwa pemerintah harus segera menginformasikan kepada penduduk dan segera menyesuaikan KTP lama yang dimiliki oleh penduduk agar disesuaikan dengan sistem KTP berbasis NIK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 dan semua itu harus sudah selesai pada awal tahun 2013. Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Skripsi dengan judul Proses Pendataan Perolehan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Di Kecamatan Medan Amplas Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

I. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yakni : 1. Bagaimana Pengaturan Tentang Kependudukan? 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Medan Amplas? 3. Bagaimana hambatan dalam Pendataan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Medan Amplas Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara? J. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Kependudukan


b. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Medan Amplas c. Untuk mengetahui hambatan dalam Pendataan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Medan Amplas Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis 1) Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya pengembangan studi birokrasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara dan / atau hukum tata negara untuk mewujudkan birokrasi yang berwatak responsive, competent, dan accountable. 2) Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep birokrasi pemerintahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik. b. Manfaat Praktis Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada para aparatur negara dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang inovatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik, sehingga jati dirinya sebagai kelembagaan publik dapat menampilkan kinerja dalam profil yang ideal di masa yangakan datang.

K. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran dan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka penulis memilih judul proses pendataan perolehan kepemilikan kartu

tanda

penduduk (e-KTP) di kecamatan medan amplas di tinjau dari hukum administrasi


negara. Judul penelitian ini belum diteliti oleh peneliti yang lain maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini sebagai judul skripsi, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

L. Tinjauan Kepustakaan 1. Konsep Negara Hukum Awal mula gagasan negara hukum berkembang pada tahun 1800 SM. Perkembangan awal pemikiran negara hukum berawal pada zaman Yunani Kuno yang dikemukakan oleh filosof bernama Plato. 4 Menurut Jazim Hamidi dalam bukunya Teori Hukum Tata Negara 5, beliau mengutip pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa : “suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”. Aristoteles mempertegas gagasan dari gurunya Plato yang berpendapat bahwa: “Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan dengan pengaturan hukum yang baik”. Pengertian

negara

hukum

secara

sederhana

adalah negara

yang

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Hukum sebagai dasar, diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi

negara

juga

harus

berisi

gagasan

atau

ide

tentang

konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara, dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara, suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara hukum karena 4

Jazim Hamidi dkk, Teori Hukum Tata Negara, Jakarta: Salemba Humanika, 2011

hal143 5

Ibid


setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa adanya dasar kewenangan yang menyertainya. Dalam konsep negara hukum terdapat unsur-unsur yang harus dimiliki guna pelaksanaan dari konsep tersebut, dengan kata lain setiap negara hukum memiliki unsur-unsur negara hukum guna membentuk negara yang berdasar kepada hukum. Jazim hamidi 6 mengutip kutipan dari Moh. Kusnardi yang mengutip pendapat Frederick Julius Stahl dalam Philosophi des rechts yang mengatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal, yaitu sebagai berikut: 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika; 3. Pemerintah

menjalankan

tugasnya

berdasarkan

undang-undang

(wetmatigheid van bestuur); 4. Terdapat pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hak asasi manusia. Unsur-unsur negara hukum tersebut di atas terdapat di tiap-tiap konstitusi suatu negara, tidak terkecuali Negara Indonesia. Keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan suatu keharusan. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebelum amademen, terdapat unsur-unsur negara hukum yang terkandung di dalamnya 7, yaitu sebagai berikut: a.

Prinsip kedaulatan rakyat, terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut: “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD”;

6

Ibid. hal 144 Hifdzil, 2008, “Pengertian Negara Hukum” (Cited 2012, Oktober, 3), available from : URL http:// www.sc, diakses tanggal 1 Desember 2013 7


b.

Pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, termuat dalam Penjelasan UUD 1945 Paragraf yang bunyinya sebagai berikut : . . . maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia Dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

c.

Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, termuat dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945;

d.

Pembagian kekuasaan, termuat dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 19 UUD 1945;

e.

Pengawasan peradilan melalui kekuasaan kehakiman, termuat dalam Pasal 24 UUD 1945;

f.

Partisipasi warga negara, termuat dalam Pasal 28 UUD 1945;

g.

Sistem perekonomian, termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Abu Daud Busroh, Beliau

menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machts staat). Umumnya negara hukum diartikan sebagai negara di mana baik tindakan pemerintahan maupun rakyatnya didasarkan atas hukum (positif) untuk mencegah adanya tindakan sewenangwenang dari penguasa rakyat sendiri.” 8 Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 8

Abu Daud Busroh, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia , Jakarta : Bina Aksara, 1989, hal 30.


kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program regulasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem desentralisasi di mana wilayahnya dibagi atas dua tingkat pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah Tingkat I yang setingkat dengan wilayah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Tingkat II yang setingkat dengan wilayah Kota atau Kota yang pengaturannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Teori mengenai desentralisasi dan sangkut pautnya dengan negara Indonesia ditulis Prof. Juanda dalam bukunya “Hukum Pemerintahan Daerah”. 9 Sebagai negara hukum, setiap penyelengaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku termasuk dalam pembuatan kebijakan program pengadaan e-KTP. Kebijakan tersebut harus berlandaskan pada undangundang yang berlaku, yakni dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaksanaan

program e-KTP

demi

mewujudkan

pelayanan

administrasi

kependudukan yang lebih efisien dan profesional serta sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 7 undang-undang tersebut secara tegas menentukan bahwa Pemerintah Kota diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan termasuk pengadan e-KTP. Diharapkan Pemerintah Kota dapat melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 2. Kewenangan Secara etimologi, kata “kewenangan” berasal dari kata “wenang” yang dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 10 berarti mempunyai (mendapati) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sehingga “berwenang” berarti memiliki wenang, sedangkan “kewenangan” berarti hal berwenang; hak dan kekuasaan 9

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung : Alumni, 2008 hal 111. W.J.S. Poerwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984,

10

hal 461.


yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kedudukan peraturan perundangundangan dalam sistematika hukum termasuk dalam lingkungan hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bentuk atau format tertentu dan disahkan dalam bentuk lembaran negara. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menurunkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang untuk membentuk suatu peraturan tertentu, kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi atau sub delegasi. 11 Dalam khasanah hukum administrasi dikenal tiga sumber kewenangan pemerintah, yaitu “atribusi”, “delegasi”, dan “mandat”. 12 Atribusi kekuasaan (atributevan recthsmach) sering diartikan sebagai pemberi kewenangan kepada badan, lembaga atau pejabat negara tertentu, baik oleh pembentuk UUD maupun pembentuk Undang-Undang 13. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. Dengan

pemberian

wewenang

tersebut

maka

melahirkan

suatu

kewenangan serta tanggung jawab yang mandiri, sehingga dalam atribusi terdapat suatu kewajiban baru. Delegasi kewenangan (delegate vanbovoegdheid) dimaksudkan sebagai pencerahan atau pelimpahan kewenangan (dalam hal ini kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan) dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepada badan atau lembaga pejabat negara lain. 14 Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga pejabat yang menyerahkan tersebut, dengan adanya pelimpahan, maka kewenangan atau tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan (delegataris). Dalam delegasi kewenangan yang diserahkan atau dilimpahkan tersebut sudah ada pada delegans.

11

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1998, hal 35-36. 12 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004, hal 49. 13 Ibid. hal 37. 14 Ibid. hal 38


Jika suatu kewenangan yang diperoleh melalui delegasi tersebut dilimpahkan kembali kepada badan atau pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan wewenang atau tanggung jawab atas namanya sendiri, maka hal ini dinamakan sub delegasi. Jadi sub delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada badan pemerintah lainnya. Mengenai tindakan pemerintah yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan merupakan suatu sub-delegasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pemerintah Kota Medan dalam menjalankan program e-KTP. Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sebagai contoh : tanggung jawab membuat keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi UUD. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

3. Efektifitas Perundang-undangan Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berarti akibat, sedangkan efektif berarti hasil daya pengaruh dari sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil daya atau pengaruh dari suatu peraturan perundang-undangan. Efektif artinya sudah berlaku dan dapat langsung diterapkan , jadi efektifitas adalah suatu keadaan dimana suatu peraturan perundangundangan sudah dapat berlaku dan diterapkan di masyarakat. 15 15

W.J.S Poerwadarminta, 2010 hal 266

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,


Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori aktualisasi sistem hukum, beliau melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Terdirinya tiga komponen sistem hukum yakni : a. Komponen struktur hukum (legal structure); b. Komponen substansi hukum (legal substance); c. Komponen budaya hukum (legal culture). 4. Pelayanan Publik Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan). 16 Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Menurut Sinambela, penggunaan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemenuhan 16

Ibid


keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. 17

M. Metode Penelitian Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten, adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Jenis Penelitian Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum,

taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 18 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. 2. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian perjanjian pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai

17

Poltak Lijan Sinambela,, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal 5 18 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 13-14.


perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. 19 3. Sifat penelitian Sifat penelitian dari skripsi ini lebih mengarah kepada sifat penelitian deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat, keadaan dan gejala yang terjadi selama proses pembuatan di Kota Medan Kecamatan Medan Amplas dilakukan. Menggunakan sifat penelitian deskriptif dikarenakan sudah terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur maupun jurnal yang cukup memadai mengenai permasalahan yang diangkat.

4. Data dan Sumber Data Data maupun sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut: a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data pimer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik e-KTP di Pemerintah Daerah Kota Medan Kecamatan Medan Amplas. b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam

19

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hal. 36.


bentuk bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain: 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrument hukum nasional, terdiri dari : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan

Kependudukan

dan

Pembangunan

Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); f) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;


g) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional; h) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional; i) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) dan Akta Catatan Sipil Di Kota Medan. j) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan.

Pendaftaran

Penduduk. c. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mengatur dasar-dasar pelaksanaan program e-KTP. Bebepara bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain: Rancangan UndangUndang tentang Pelaksanaan program e-KTP di Kota Medan; pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa; buku-buku hukum (text book), serta jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai e-KTP. d. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Studi Dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, karena penelitian hukum selalu berawal dari premis atau pernyataan normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai studi kepustakaan dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan


pertanyaan-pertanyaan kepada responden maupun informan yang dirancang atau yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dan mendukung permasalahan yang diajukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dari jawaban ini diadakan pencatatan sederhana yang kemudian diolah dan dianalisis menjadi sebuah laporan yang runtun dan terperinci. 6. Analisis Data Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal dua model analisis yakni, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan penelitian deskriptif, maka teknis analisis data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah teknis analisis data kualitatif atau disebut deskriptif kualitatif. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistimatis, digolongkan dalam pola dan tema, diketagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis.

N. Sistematika Penulisan Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam babbab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik, sebagai berikut :


BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II

PENGATURAN TENTANG KEPENDUDUKAN Pada

bagian

ini

akan

membahas

tentang

Pengertian

Kependudukan, Pengertian e-KTP, Fungsi dan Kegunaan e-KTP dan Kebijakan Kependudukan BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-KTP DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS Bab ini akan membahas tentang Mekanisme Pendataan dan Implementasi Pendataan

BAB IV

HAMBATAN DALAM PENDATAAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS DI TINJAU DARI

HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA Bab ini akan membahas Gambaran Umum Kecamatan Medan Amplas, Proses Pembuatan e-KTP dan Hambatan Dalam Penerapan e-KTP di Kecamatan Medan Amplas dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pembuatan eKTP di Kecamatan Medan Amplas. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini


BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara. 1 Undang-Undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah

Recommend Documents