BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk mahkluk
ciptaannya , oleh karena itu tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap individu maupun masyarakat. Bagi sebagian bangsa atau negara, tanah mempunyai peran penting dalam percaturan internasional untuk menunjukan kedaulatan suatu bangsa. Pengambilalihan tanah oleh bangsa lain dengan jalan penjajahan atau dengan konflik kadang dapat menimbulkan dampak negatif
bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan
politik negara yang bersangkutan. Bangsa Indonesia sering menyebut wilayah negaranya sebagai tumpah darahku dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air dan tanah yang berdaulat. Dengan dilandasi amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “Bumi (tanah),air ,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi ,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaanya , hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 ____________________
1
2
1
Boedi Harsono 2006, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta, Hlm 173.
Sebagai kelanjutannya dari pasal tersebut disusunlah dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berarti bahwa telah diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan guna terwujudnya tujuan pembinaan hukum pertanahan nasional
dan
penyelenggarakan
administrasi
pertanahan
guna
terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa bumi (tanah), air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia bukan merupakan milik negara akan tetapi pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan serta penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa tersebut. Dalam menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi (tanah),air ,dan ruang angkasa yang dimaksud serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbutan hukum yang mengenai bumi (tanah), air dan ruang angkasa dibatasi wilayah Republik Indonesia. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar, tanah bisa dikatakan mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai fungsi sosial sehingga kepentingan pribadi atas tanah kadang
3
dikorbankan untuk kepentingan umum. Dengan demikian tanah bisa dikatakan mempunyai nilai ekonomis maupun sosial, tetapi negara haruslah menghormati dan menjamin hak-hak atas tanah yang diberikan kepada rakyat sesuai dengan undang-undang. Secara filosofi tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan, jadi seseorang yang menjual tanah bukan berarti menjual miliknya, tetapi hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.2 Dalam Pasal 16 Undang - Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut UndangUndang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat di berikan kepada warga negaranya berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Guna Usaha, Hak Membuka Tanah, dan Hak-hak lainya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Kepemilikan tanah selama ini sudah di atur di dalam undang – undang dan di jamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UUP akan tetapi masih saja terjadi konflik dan sengketa. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas.3 ______________
4
2
Soedharyo Soimin, 1993, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm.82. 3
Gunawan Wiradi, tanggal 4 Mei 2001 “Satu Abad Bung Karno”, Masalah Pembaruan
Agraria : Dampak Land Reform Terhadap Perekonomian Negara, Bogor, hlm. 4.
Salah satu sengketa tanah yang belum terselesaikan adalah mengenai
kepemilikan
tanah
sriwedari
antara
Ahli
waris
RMT.Wiryodiningrat dengan Pemerintah Kota Surakarta dan BPN Surakarta. Walaupun sudah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) akan
tetapi belum terselesaikan secara tuntas. Hal itu dikarenakan sengketa tersebut masih ada pihak yang belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Pada tanggal 27 Oktober 1970 ahli waris menggugat melalui tingkat Pengadilan Negeri Surakarta dan pada tanggal 29 Agustus 1975 melalui putusan Nomor: 147 / 1970 perdata dikabulkan gugatan para ahli waris, kemudian Pemerintah Kota Surakarta melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan dikabulkan pada
tanggal 6 April 1979 dengan
Nomor :26/1978 /pdt/P.T.Smg ,kemudian ahliwaris melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Maret 1983 Mahkamah Agung
mengabulkan
permohonan
kasasi
ahli
waris
alm.
R.M.T.Wiryodiningrat dengan Nomor : 3000 K/Sip/1981. Sengketa
tanah
muncul
kembali
setelah
ahli
waris
alm.
R.M.T.Wiryodiningrat mengetahui bahwa tanah Sriwedari ternyata oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 ke atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan luas tanah 98.889 m2. Ahli waris R.M.T.Wiryodiningrat
5
sangat dirugikan dengan terbitnya sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 ke atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingakat II Surakarta . Pada tanggal 4 November 2002 ahli waris R.M.T.Wiryodiningrat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam rangka membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Ternyata yang dilakukan ahli waris alm. R.M.T.Wiryodiningrat membuahkan hasil dengan adanya putusan perkara Nomor.75.G/TUN/2002/PTUN/SMG. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pihak tergugat Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor 122/B.TUN/ 2003/PT.TUN.SBY upaya banding yang dilakukan pihak tergugat ternyata dikabulkan. Karena adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ahli waris melakukan upaya hukum terakhir dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 125K/TUN/2004 dan ternyata usaha yang dilakukan ahli waris berhasil dengan dapat dikabulkan kasasi Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut
dalam penulisan hukum tesis yang berjudul
“TINJAUAN HUKUM
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH
SRIWEDARI ANTARA AHLI WARIS R. M. T. WIRYODININGRAT DENGAN
PEMERINTAH
KOTA
PERTANAHAN KOTA SURAKARTA ” B. Rumusan Masalah
SURAKARTA
DAN
KANTOR
6
Berdasar uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan sengketa tersebut adalah : 1. Apakah yang menjadi pertimbangan PTUN Semarang dalam memutuskan gugatan ahli waris terhadap pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomer 11 dan Nomer 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta? 2. Apa yang menjadi penyebab sengketa kepemilikan tanah Sriwedari antara ahli waris dengan Pemerintah Kota Surakarta walau pun sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi ? C. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis, berdasar kan hasil penelusuran di berbagai karya ilmiah, literatur, maupun internet, hasil penelitian yang serupa tapi tidak sama dengan pokok materi penelitian tentang sengketa pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Tesis berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dengan Cara Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”karya
Heru
Setiawan
NIM.10/296870/HK/18334
Universitas Gajah Mada Jurusan Megister Kenotariatan tahun 2014, adapun permasalahan yang diangkat sebagai berikut: a. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan dengan mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Sleman? b. Apa
saja
kendala-kendala
yang
dihadapi
Kantor
Pertanahan kabupaten Sleman dalam menyelesaikan sengketa pertanahan
7
dengan cara mediasi? 4 2. Tesis berjudul“Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong Selatan” karya Ratih Diahsari NIM.06/HK/193618/17159 Universitas Gajah Mada Jurusan Megister Kenotariatan tahun 2010, adapun permasalahan yang diangkat sebagai berikut: a. Bagaiamana peta konflik pertanahan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat Kabupaten Sorong Selatan? b. Bagaimana
penyelesaian
konflik
pertanahan
antara
masyarakat adat dengan hukum adat atas tanah-tanah ulayat di Kabupaten Sorong Selatan? 5 3. Tesis berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pengusasaan Tanah Di Atas Kawasan Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jambu Barat Provinsi Jambi” karya Satriyo Murttitomo NIM.07/251809/HK/17452 Universitas Gajah Mada Jurusan
Megister
Kenotariatan
tahun
2014,
adapun
permasalahan yang diangkat sebagai berikut:
_________________ 4 Heru Setiawan, 2014, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dengan Cara Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”, Tesis, Progam Studi Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, hlm.9
8
5 Ratih Diahsari, 2010, “Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong Selatan”,Tesis ,Progam Studi Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 16
a. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa penguasaan tanah di atas Kawasan Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi? b. Apakah putusan hakim tersebut konstruktif untuk kepastian hukum penguasaan tanah di Kawasan Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi? 6 Penulis menemukan perbedaan rumusan masalah dari ketiga tulisan tersebut dengan tulisan penulis yaitu : 1. Dari tesis “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dengan
Cara
Sleman”karya
Mediasi Heru
Pada
Kantor
Pertanahan
Setiawan.
Dalam
penyelesaian
Kabupaten sengketa
menggunakan prosedur penyelesaian mediasi, yaitu penyelesaian dengan melakukan mediasi untuk menemukan solusi yangg baik dan adil untuk kedua belah pihak. 2. Dari tesis “Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong Selatan” karya Ratih Diahsari. Menjelaskan mengenai penyelesaian dan peta konflik antara masarakat adat atas tanah – tanah hak ulayat di kabupaten sorong selatan.
9
___________________ 6 Satriyo Murttitomo, 2014, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pengusasaan Tanah Di Atas Kawasan Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jambu Barat Provinsi Jambi”, Tesis ,Progam Studi Megister kenotariatan Universitas Gajah Mada, hlm.12
3. Dari
tesis
“Tinjauan
Yuridis
Putusan
Pengadilan
Tentang
Sengketa Pengusasaan Tanah Di Atas Kawasan Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jambu Barat Provinsi Jambi” karya Satriyo Murttitomo. Menjelaskan mengenai pertimbangan dan dasar hukum dalam memutuskan sengketa tersebut apakah sudah kontrutif. D. Tujuan Penelitian Suatu penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukan kualitas dari isi penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan PTUN Semarang menerima, memeriksa serta memutuskan gugatan ahli waris terhadap pembatalan sertipikat Hak Pakai nomer 11 dan nomer 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab yang dihadapi dalam melakukan eksekusi tanah Sriwedari tersebut. E. Manfaat penelitian Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat secara:
10
1. Teoritis / akademis Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan
bagi
perkembangan
ilmu
pengetahuan.
Memberikan
sumbanganreferensi ilmu bidang Hukum Agraria dan Hukum Adat khususnya mengenai penanganan sengketa pertanahan antara individu dengan pemerintahan. 2. Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang terkait antara lain BPN, Pemerintah kota Surakarta dan para ahli waris sehingga dapat menyelesaikan konflik tersebut.
