1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil
dan makmur. Dalam rangka memelihara kesinambungan tersebut
dibutuhkan dana yang cukup untuk modal investasi atau modal usaha. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari fasilitas kredit perbankan yang diperuntukan bagi berbagai sektor. Oleh karena itu perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional
dalam
rangka
meningkatkan
pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak1. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Dalam
rangka
memasuki
era
globalisasi
dan
menghadapi
pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor 1
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,kredit dan jaminan bank, Cetakan ke.II,.Jakarta:kencana 2006. Hlm 23
2 perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Modal merupakan unsur penting dalam proses produksi suatu usaha namun saat ini modal menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di mana keterbatasan modal sering menyulitkan untuk melaksanakan usahanya. Salah satunya dalam meningkatkat sektor pertanian sektor usaha kecil dan kesejahteraan hidup masyarakat .Kekurangan modal ini yang membatasi ruang gerak aktifitas usaha yang umumnya dilakukan oleh masyarakat desa, yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya. Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai lembaga keuangan dalam membantu menyediakan modal bagi masyarakat yang ingin meningkatkan usaha kecil yang layak yaitu dengan memberikan kredit berupa Kupedes (Kredit Umum Pedesaan). Upaya yang dilakukan PT. BRI (Persero) sebagai lembaga keuangan untuk membantu para usaha kecil dalam menyediakan modal yaitu dengan memberikan kredit berupa Kupedes (Kredit Umum Pedesaan). Kupedes ini bertujuan membantu masyarakat pedesaan untuk memperlancar dan memperbaiki usaha yang sedang
3 dijalankan baik usaha pertanian, perdagangan, industri, peternakan maupun pelayanan jasa bahkan Kupedes juga diperuntukan bagi pegawai berpenghasilan tetap. Bank Rakyat Indonesia lebih memprioritaskan Kupedes untuk golongan pengusaha kecil dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan produksi guna mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik karena pengusaha kecil adalah salah satu bagian dari struktur perekonomian yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rajagaluh ini lebih memprioritaskan kupedes untuk golongan pengusaha kecil yang umumnya memiliki usaha dengan karakteristik antara lain: banyak kegiatan, tidak terorganisir dan tidak mempunyai catatan keuangan serta tidak berbadan usaha dengan plafond 3 juta s/d 100 juta dan jangka waktu sampai dengan 36 bulan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan produksi guna mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik karena pengusaha kecil adalah salah satu bagian dari struktur perekonomian yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.3 Sebelum fasilitas kupedes diberikan maka pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rajagaluh harus merasa yakin bahwa kupedes yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kupedes disalurkan.
Dalam pemberian kredit akan terjadi resiko-resiko yang
mungkin dihadapi oleh si pemberi kredit atau bank, oleh sebab itu bank di dalam meyalurkan kreditnya menggunakan ”Analisis of credit risk” atau sering di sebut dengan 5C yakni, character, capacity, capital colleteral dan condition of economi”. Prinsip keyakinan tersebut diperoleh dari hasil 2 3
.Tentang Kupedes www.bri.co.id, situs resmi bri, diunduh pada tanggal 13 februari 2011. Toni S,Mantri/Ao Unit Rajagaluh ,wawancara tgl 1maret 2012.
4 penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika pihak kreditur betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui kedua belah pihak4. PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rajagaluh akan memberikan kredit kepada peminjam, jika bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada calon nasabah akan diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bila ada satu atau beberapa debitur yang tidak menaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak dikemudian hari, yaitu kupedes yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau pembayarannya akan menunggak. Terbukti dari data kolektibilitas pinjaman dan outstanding dari 840 nasabah PT. BRI (persero) Unit Rajagaluh pada posisi 31 Januari 2012 menunjukan bahwa kupedes
mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu
adanya debitur yang terlambat membayar kupedes sampai tanggal jatuh tempo. Adapun besar kupedes dengan kolektibilitas kredit kurang lancar Rp. 83.976.997,- kolektabilitas kredit macet Rp. 28.870.408,- jadi total Non performing Loan (NPL) 112.847.405 dengan jumlah pinjaman yang di salurkan Rp. 6.304.472.711,-.5 PT.BRI (Persero) Tbk Unit Rajagaluh melakukan penanganan terhadap nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran, bunga maupun denda lebih dari tiga bulan. Tetapi prosedur yang dijalankan oleh pihak PT.BRI (Persero) Tbk Unit Rajagaluh belum optimal di karenakan salah 4 5
Djumhana, hukum perbankan Indonesia, Bandung:PT. citra Aditya Bakti,2006. Toni S,Mantri/Ao Unit Rajagaluh ,wawancara tgl 1maret 2012.
5 satu prosedur belum dijalankan oleh pihak PT.BRI (Persero) Tbk Unit Rajagaluh dan tidak sesuai dengan teori yang ada serta dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya kredit bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. BRI (Persero) Tbk. Khususnya BRI unit Rajagaluh, dengan judul: ” Tinjauan Yuridis Pada Problematika Kredit Macet dalam Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) PT. BRI (Persero) Tbk. (Studi Di PT BRI Unit Rajagaluh Kabupaten Majalengka) ”.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit Kupedes dalam praktek antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Debitur (nasabah)? 2. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit yang bermasalah dan bagaimana proses penyelesaianya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rajagaluh ?
6 C. Maksud dan Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami tentang gambaran secara yuridis mengenai pelaksanaan pemberian kredit khususnya Kredit umu pedesaan (Kupedes) pada PT. BRI (persero) Unit Rajagaluh dalam prakteknya. 2. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan juga untuk memahami terhadap Kredit Kupedes macet pada PT. BRI (persero) Unit Rajagaluh dalam prakteknya.
D. Kegunaan Penelitian Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat teoretis a.
Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada Umumnya.
b.
Memberikan
wawasan
dan
pengetahuan
bagi
penulis
mengenai pelaksanaan proses pemberian Kredit Umum Pedesaan beserta penyelesaian masalah yang dihadapi.
7 2. Manfaat Praktis a.
Dapat berguna dan bermanfaat bagi para pemegang kebijakan khususnya pihak perbankan yakni PT. BRI Unit Rajagaluh sehingga dalam membuat kebijakan yang dilakukan berkenaan dengan kredit Kupedes ini lebih bersifat kehati-hatian, manakala menentukan kredit yang diberikan kepada nasabah.
b.
Memberikan sumbangan pemikiran kepada perkembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan .
E. Kerangka Pemikiran Kredit umum pedesaan (Kupedes) merupakan satu–satunya skim kredit yang dilayani di BRI Unit. Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak6. Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif yang berbunga wajar bertujuan untuk mengembangkan/meningkatkan usaha mikro yang layak, yang dilayani oleh BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah7. Mengingat dalam pemberian kredit ini selalu saja ada permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak, yang umumnya pihak debitur wanprestasi dalam hal ini angsuran kredit macet karena apabila pihak debitur wanprestasi maka pihak yang dirugikan adalah pihak kreditur yang mana keadaan tersebut akan mempengaruhi kesehatan bank. Sebelum adanya perjanjian pemberian kredit ini pihak bank terlebih dahulu telah memperhatikan suatu kredit dengan meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi debitur. 6 7
Modul , bahan sosialisasi produk dan jasa, PT. BRI Kantor Pusat 2008 hlm 2. Ibid, hlm 3.
8 Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada rumusan tersebut tersirat bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban dan prestasi dari atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Menurut
J.
Satrio,
perjanjian
adalah
sekelompok
atau
sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.8 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 Butir 11 ditegaskan bahwa kredit adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditor dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jagka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Subekti bahwa Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Dimana perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk dari perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Selain itu, perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu sehingga antara perjanjian dan
8
J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 4
9 persetujuan memiliki arti yang sama. Sumber- umber lain mencakup dengan nama Undang-Undang.9 Secara etimologi kata “kredit” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Crec’ere” yang mempunyai arti kepercayaan, maksudnya adalah dasar kredit adalah kepercayaan dimana seseorang yang memperoleh kredit berarti ia memperoleh kepercayaan dan seseorang atau badan hukum dalam memberikan kredit didasarkan adanya rasa kepercayaan pada penerima kredit pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Selain itu dilihat dari pihak kreditor, unsur penting dari kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitor adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi yang berupa prestasi, hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan risiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit.10 Perjanjian kredit bank untuk Kredit Umum Pedesaan yang di lakukan oleh pihak PT. BRI (persero) merupakan perjanjian baku (standard Contract), dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terkait kepada suatu bentuk tertentu. Hal –hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Perjanjian kredit bank yang distandartkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang 9
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2002, hlm1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 299. 10
10 sifatnya praktis dan kolektif.11 Pada umum nya dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank berbentuk perjanjian baku, di mana sebelumnya pihak bank telah menyiapkan isi atau klausalnya, sementara pihak bank telah menyiapkan isi atau klausalnya, sementara pihak debitur tidak mempunyai kesempatan, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi atau klausula yang akan didisepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian kredit banknya. Kalaupun ada terjadi perundingan itu, debitur berposisi sekedar menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian kredit bank tersebut.12 Perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi diantaranya, 13 yaitu: 1. Berfungsi sebagai perjanjian-perjanjianpokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal
atau tidaknya
perjanjian lain yang mengikutinya. 2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor. 3. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring. Dari pengertian yuridis kredit dan pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor & tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diketahui bahwa pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank didasarkan kesepakayan atau perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam uang itu dibuat atas dasar kepercaayan bawha nasabah
11
Djoni S. Gozali, Racmadi usman, Hukum Perbankan, Cetakan I, Jakarta:sinar Grafika,2010. Hlm 312 12 Ibid,hlm 326. 13 Djumhana,Op.Cit,hlm386.
11 peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan itu kepada bank dengan imbalan jasanya. Analisis kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit di berikan bank terlebih dahulu mengadakan analisi kredit. Anailis yang mencangkup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktorfaktor lainnya.14 pedoman
bagi
Persyaratan dan beberapa perinsip yang menjadi bank
dalam
menganalis
debitur
yaitu
dengan
memperhatikan prinsip 4P dan 5C yang mana 4P terdiri dari15 : a. Personality, Dalam hal ini pihak Bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. b.
Purpose, Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebutnsesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.
c. Prospect, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya apakah usaha yang dijalankan mempunyai prospek dikemudian hari nditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. d. Payment, Bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit 14 15
Ibid,hlm, 267 Hermansyah.Op.Cit, hlm 64-65.
12 dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut : a. character, Calon debitur memiliki watak,moral dan sifat-sifat pribadi. Penilain
terhadap karakter ini
dilakukan untuk
mengetahui tingkat kejujuran,integritas, dan kemamuan dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. b. Capacity,
kemampuan
calon
nasabah
untuk
mengelola
kegiatanusahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baikdan memberikan keuntungan. c. CapitalI, Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit d. Collateral, jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjasi nasabah wanprestasi di kemudian hari e. Condition of Economiy, Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu diperhatikan untuk memperkecil resiko.16 Serta pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor harus berpedoman juga kepada 2 prinsip yaitu,: a. Prinsip Kepercayaan, Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan
16
Hermansyah,Op.Cit Hlm 64-65
berdasarkan
kepercayaan,
13 sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. b. Prinsip Kehati-hatian, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat
menjalankan
usahanya dengan
baik
dan
mematuhi
ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benarbenar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisi kredit. Tujuan analisi kredit di atas ini agar bank yakin bahwa kredit diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali, karena pemberian kredit tanpa dianalisi terlebih dahulu akan sagat membahayakan bank, nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisi, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk di tagih (macet)17. Namun ada hal-hal yang teap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu
juga
perjanjian
kredit
tersebut
sekurang-kurangnya
harus
memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah beasrnya kredit, jangka 17
. Kasmir, bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: rajagrafindo persada 2005.hlm 108111
14 waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal diatas adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian dibuat sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian kredit) jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank18. Sumber-sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan dalam penelitian ini adalah: a. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1992
tentang
Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . b. Undang-undang No.23 tentang Bank Indonesia c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
F. Metode Penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu maslah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebgai prses prinsip-
18
Djumhana,Op.Cit,hlm.501-502.
15 prinsip dan tata cara untuk memecahkan maslah yang dihadapi dalam penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau reseach adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran
suatu
pengetahuan,
usaha
mana
dilakukan
dengan
menggyunakan metode-metode ilmiah.19 Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yakni berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh
karena
itu
untuk
menemukan
metode
ilmiah
maka
digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang kogis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.20 1. Metode Pendekatan Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekata yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan
Yuridis
Empiris
adalah
penelitian
yang
berusaha
menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.21 Maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi
19 20
Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach jilid I, Penerbit ANDI,Yogyakarta, hlm 4 . Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm
36. 21
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.UIpress,Jakarta, hlm52
16 empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan secara yuridis dilaksanakan dengan menggunakan kaidah hukum berupa ilmu Hukum Perdata Barat/BW yang dihubungkan dengan Hukum Perbankan serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris, dilakukan untuk memperoleh kenyataan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aspek perbankan sebagai unsur dalam bidang ekonomi yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam pemberian Kredit Kupedes
dalam
pelaksanaan
perjanjian
kerjasama,
dan
bentuk
penyelesaian Bank Rakyat Indonesia terhadap kredit Kupedes
yang
diterbitkannya dalam hal debitur (Nasabah) melanggar janji/wanprestasi.
2. Spesifikasi Penelitian Dari hasil penelitian diharapkan dapat memeberikan gambaran yang bersifat deksriptif analisis. Deskriptif Analisis, yaitu metode penelitian yang bersifat mancari data untuk dapat memberi gambaran tentang objek yang diteliti atau objek yang menjadi masalah.22 Dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sitematis untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci. Sistematis dan menyeluruh 22
Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25
17 mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, kredit macet dan proses penyelesaiannya, serta mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul bagi debitur dan kreditur. Sehingga dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul dan guna memberikan pembahasan tentang kredit umum pedesaan pada PT. BRI Unit Rajagaluh. 2. Sumber Data 3. Penelitian ini merupakan sumber data utama adalah pejabat PT. BRI yakni AO NPL (Account Officer Non Performing Loan), Pejabat Account Officer Kredit Retail dan Pejabat Account Officer kredit penghasilan tetap pada PT. BRI Untit Rajagaluh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian serta Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak-pihak yang terkait seperti pejabat bidang administrasi kredit bank. Selanjutnya data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan: Wawancara (Interview), yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak terkait, terutama orang-orang yang berwenang dan mengetahui tentang prosedur pemberian Kredit Kupedes. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari kantor/instansi yang bersangkutan yakni Bank BRI unit Rajagaluh. 2. Sumber Data Sekunder Yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi :
18 a. Bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan,Hukum Perdata Barat/BW khususnya Bab III mengenai perikatan dan peraturan yang lain yang mendukung lainnya. b. Bahan Sekunder Yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu, literatur atau buku-buku karya ilmiah para sarjana/praktisi yang berkaitan dengan penulisan ini. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Data Primer Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan terhadap objek-objek yang dijadikan fokus dalam penelitian. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data di lapangan ini adalah dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan pegawai PT. Bank BRI Unit Rajagaluh yang berubungan langsung dengan Nasabah pada bagian Kredit Kupedes serta dengan masyarakat khususnya pihak nasabah yang meminjam kredit Kupedes. b. Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu studi terhadap bahan-bahan kepustakaan baik itu berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
maupun
berdasarkan teori-teori dan ajaran-ajaran hukum tentang perjanjian, hukum perbankan serta dokumen-dokeumen yang di berikan PT. Bank BRI tentang Kredit Kupedes. 4. Teknik Penyajian Data
19 Setelah mendapatkan berbagai data dan informasi dari sumber data yang ada, baik dari sumber data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk data secara kualitatif, yaitu dalam bentuk suatu uraian-uraian tentang problematika kredit macet Kupedes . 5. Teknik Analisi Data Dalam penulisian Penelitian ini memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu merupakan suatau tata cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupaun sebagai suatu yang utuh. Dengan demikian terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian kemudian dipadukan dengan teori-teori yang melandasinya, untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan
landasan
menggambarkan
teori dan
yang
digunakan
memberikan kesimpulan
sehingga umum
dapat mengenai
masalah yang diteliti adalah masalah tentang Problematika Kredit macet dalam Kupedes.
G. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit Rajagaluh. Dengan alasan dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui persentasi kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BRI (Persero) tbk. Unit Rajagaluh pada bulan Januari 2012 adalah 1,9 % (persen). Sehingga peneliti ingin mengetahui prosedur penyelesaian Kredit bermasalah yang
20 dilakukan oleh pihak Perbankan sehingga memperoleh kembali pelunasan piutang debitur yang wanprestasi.
F. Sistematika Penulisan Pada rencana penulisan skripsi ini akan disusun beberapa bab dan setiap bab membahas masalah secara khusus sesuai dengan judul bab tersebut adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut : BAB I :Bab ini berisikan latar belakang dalam pemilihan judul yang merupakan dasar dari penulisan ini , perumusan masalah yang merupakan rumusan –rumusan maslah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran ,metode penelitian, lokasi penelitian, dan sestematika penulisan. BAB II : merupakan Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian Kredit Bank dan Problematika Kredit Macet Pada Umumnya.. Bab ini terdiri dari 3 Sub yang berisikan : Sub bab Pertama Aspek-aspek perjanjian pada umumnya yang terdiri dari beberapa uraian yakni definisi perjanjian syarat sahnya suatu perjanjian,subyek dan ke dua obyek perjanjian,dan wanprestasi dalam perjanjian serta berakhirnya suatu perjanjian. Sub bab ke dua mengenai Analisi Yuridis tentang Perjanjian Kredit Sub bab ke tiga yakni tinjauan mengenai Problematika Kredit macet. BAB III : merupakan hasil penelitian mengenai : Deskripsi PT. BRI Unit Rajagaluh Mengenai Pengembangan Kredit Kupedes. Bab ini menguriakan secara jelas tentang hasil dari penelitian yang membahas tentang
Pelaksanaan pemberian Kredit Kupedes oleh PT.
21 BRI unit Rajagaluh, Kupedes bermasalah pada PT. BRI Unit rajagaluh serta Penyelesaian Kredit macet Kupedes. BAB IV : Problematika Hukum Pada Kredit Macet Dalam Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Pada PT. BRI Unit Rajagaluh , Bab ini berisikan pembahasan dari penelitian yang pelaksanaan perjanjian kredit umum pedesaan (Kupedes) dalam Praktek antara PT. BRI Unit Rajagaluh dengan nasabahnya serta, hambatan dalam implementasi Kredit macet dan prosedur penyelesaian oleh pihak bank pada PT. BRI (Persero) Unit Rajagaluh. BAB V: Simpulan dan Saran Bab ini berisi tentang simpulan dan saran –saran yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Yuridis Pada Problematika Kredit Macet dalam Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) PT. BRI (Persero) Unit Rajagaluh.
22
23
