BAB I PENDAHULUAN. adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan perekonomian nasional adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang memerlukan. Sistem penyaluran melalui lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan yaitu PT Pegadaian, satu satunya perusahaan gadai milik negara (BUMN) dan posisinya sebagai lembaga keuangan non bank. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang membantu masyarakat dalam hal gadai. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. 1 Adanya lembaga tersebut memudahkan masyarakat dalam memperoleh uang dengan cepat dan proses yang mudah tanpa 1

Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 179.

Universitas Sumatera Utara

harus kehilangan barangnya. Sebagai lembaga pembiayaan, PT. Pegadaian diharapkan mampu mengatasi masalah likuiditas masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang (renternir). Pegadaian dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah” diharapkan mampu mengatasi masalah masyarakat dalam hal kredit dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian dengan bekal semangat kerja keras dan memilii elemen kunci sukses bagi perusahaan jasa gadai yaitu banyaknya outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang berdedikasi tinggi, kondisi ini menjanjikan perusahaan mencapai visi sesuai yang diharapkan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif. Menurut Purwahid Patrick dan Kashadi pegadaian mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu: 1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai 2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur 3. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang-barang bergerak 4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya. 2 Perkembangan perekonomian dewasa ini mengakibatkan perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Lembaga Pegadaian mengalami beberapa perubahan dalam bentuk usahanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1969 tentang Perubahan Kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian menjelaskan Lembaga Pegadaian 2

https://maspillon.wordpress.com/2013/06/19/contoh-proposal-skripsi-tentang-pegadaian/ (diakses pada tanggal 24 Februari 2016).


berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan). Selanjutnya berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian menjelaskan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya Perjan Pegadaian dialihkan menjadi Perum Pegadaian. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas). Perum Pegadaian dialihkan menjadi PT. Pegadaian, pengalihan bentuk usaha pegadaian ini mempunyai akibat hukum terkait struktur kepengurusan, sistem harta kekayaan lembaga pegadaian serta pengelolaan PT. Pegadaian. Sebelum beralih status hukumnya menjadi PT. Pegadaian adalah lembaga yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai UU BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena dalam perkembangannya lembaga gadai sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan kinerja keuangannya maka lembaga pegadaian beralih status menjadi perusahaan persero dalam bentuk perseroan terbatas. Perubahan ekonomi global serta pertumbuhan usaha yang semakin kompetitif menuntut peningkatan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme pada


perum pegadaian. Akan tetapi, dalam persaingan yang kompetitif tersebut status perum terkendala beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dilakukan perubahan bentuk hukum Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian melalui PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Perubahan status badan hukum ini merupakan babak baru dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah kebawah. Bentuk Perseroan Terbatas atau yang biasa disingkat PT menjadi pilihan utama karena dalam bentuk PT dijadikan sarana untuk menuju kea rah bisnis yang lebih liberal dan terbuka. 3 Lembaga pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menjalakan kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat didasarkan pada UU Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan kegiatan keuangannya lembaga pegadaian harus memperhatikan aspek kepatuhan yang dimuat dalam UU Perseroan Terbatas sebagai wujud terciptanya good corporate governance. Good corporate governance adalah the system by which companies are directed and menaged. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assesed, how performance is optimised. 4 Hal ini dimaksudkan agar melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan efisiensi dan efektifitas menejemen perusahaaan dan meningkatkan nilai

3

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas Cet. Ketiga, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm. 5. 4 Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat), (Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 3.


perusahaan itu sendiri serta menanggulangi resiko dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Prinsip good corporate goveernance inilah yang melatarbelakangi lembaga pegadaian dialihkan ke dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pengalihan bentuk ini dimaksudkan agar PT. Pegadaian dapat menjalankan kegiatan jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Serta pengawasan kegiatan usaha PT. Pegadaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan perkembangan perokonomian dewasa ini sistem pengawasan lembaga keuangan mengalami perubahan. Lembaga keuangan sebelumnya diawasi dan bertanggung jawab kepada Bank Indonesia. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya

disebut sebagai UU OJK) disingkat Seluruh

Lembaga Keuangan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di masyarakat juga berada dalam pengawasan OJK. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. 5 Setiap pihak dilarang melakukan intervensi/campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, yang

5

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 62.


dimaksudkan agar terciptanya indepedensi OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengawasan OJK terhadap lembaga pegadaian ini dimaksudkan agar PT Pegadaian melakukan kegiatan jasa keuangan lebih transparan dan akuntabilitas sehingga tidak merugikan stakeholder yang terkait di dalamnya. Dalam melakukan pengawasan OJK terhadap PT. Pegadaian mengacu kepada aspek kepatuhan yang termuat dalam UU Perseroan Terbatas yang menjadi tolak ukur terciptanya good corporate governance dalam penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat. Pengawasan OJK terhadap PT. Pegadaian dalam menjalankan kegiatan jasa keuangan dewasa ini belum mampu merangsang terwujudnya PT. Pegadaian yang mampu memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat. Hal ini disebabkan nilai jual PT. Pegadaian di masyarakat masih menjadi tanda tanya dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat. Permasalahan yang muncul ialah sejauh mana PT. Pegadaian mampu memenuhi

kebutuhan

likuiditas

masyarakat

ditengah

perkembangan

perekonomian yang pesat saat ini. Hal ini sejalan dengan tujuan beralihnya pegadaian menjadi perseroan terbatas. Dalam menjawab tantangan ini OJK sebagai lembaga pengawas berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Mendorong tujuan tersebut OJK harus mampu menegakkan prinsip good coporate governance. Perekonomian nasional dapat ditingkatkan sejalan dengan tantangan kehidupan perekonomian juga semakin berat. Dalam pelaksanaan pembangunan


perekonomian dibutuhkan modal yang besar. Oleh karena itu kehadiran PT. Pegadaian diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dalam melaksanakan tujuan pembangunan tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara pihak terkait. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang politik hukum dengan pedoman UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diangkat dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Pegadaian Dalam Memenuhi Kebutuhan Likuiditas Masyarakat Terkait Pemenuhan Aspek Kepatuhan”. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika hukum terkait pengawasan lembaga Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, adapun beberapa permasalahannya sebagai berikut: 1.

Bagaimana kedudukan Lembaga Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan?

2.

Bagaimana Pengelolaan Lembaga Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

3.

Bagaimana Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Pegadaian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Likuiditas Masyarakat terkait Pemenuhan Aspek Kepatuhan?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Untuk memenuhi kedudukan Lembaga Pegadaian sebagai lembaga keuangan.

b.

Untuk mengetahui pengelolaan Lembaga Pegadaian berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

c.

Untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap Lembaga Pegadaian dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas mayarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan.

2.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Secara Teoritis 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya yang terkait pengawasan OJK terhadap Lembaga Pegadaian dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan. 2) Bagi pihak yang berkepentingan, yakni: para Pembentuk Peraturan perundang-undangan dan akademisi dapat memberikan masukan dalam pengawasan OJK terhadap Lembaga Pegadaian dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan di Indonesia.


b.

Secara Praktis Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan lebih mengenai pengawasan OJK terhadap lembaga pegadaian dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan sekaligus memberi sumbangsih dalam perkembangan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga pegadaian. Dan kepada pembuat kebijakan (decision maker) dan pembuat peraturan (wetgever) dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi hukum terkait pengawasan OJK terhadap lembaga pegadaian dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara bahwa judul tentang Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Pegadaian Dalam Memenuhi Kebutuhan Likuiditas Masyarakat Terkait Pemenuhan Aspek Kepatuhan, maka diketahui bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup yang diangkat untuk dikaji dan diteliti dalam penelitian ilmiah ini. Oleh karena itu, Penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara moril, karena dalam melakukan penelitian ini penulis senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika


penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi dalam melakukan penelitian hukum.

E. Tinjauan Pustaka 1.

Lembaga Keuangan Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena

kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. 6 Lembaga keuangan, dilihat dari jenisnya, terdiri dari lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank serta lembaga keuangan lainnya yaitu: 7 a.

Lembaga Keuangan Bank Berdasarkan fungsinya terdiri atas bank sentral, bank umum, bank

tabungan, bank pembangunan, serta bank desa. Berdasarkan kepemilikannya, terdiri atas bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta asing, bank campuran dan bank koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1998 tentang Pokok Perbankan, jenis bank di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang

6

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2002, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2. 7 Frianto Pandia dkk, Lembaga Keuangan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 6.


menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 8 Usaha bank perkreditan rakyat selain yang di atas adalah sebagai berikut: 1) Memberikan kredit. 2) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 3) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Bank perkreditan rakyat dilarang melakukan usaha berikut. 9 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas pembayaran. 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3) Melakukan penyertaan modal. 4) Melakukan usaha perasuransian. 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang diperbolehkan. b.

Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga ini didirikan tahun 1973 berdasarkan keputusan menteri

keuangan No.kep.38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 1) Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga. 2) Memberi kredit jangka menengah. 8 9

Loc. Cit, hlm. 6. Ibid, hlm. 7.


3) Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara. 4) Bertindak sebagai perantara dari perusahaan indonesia dan badan hukum pemerintah. 5) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. 6) Melakukan usaha lain di bidang keuangan. Tujuan pendirian lembaga ini adalah membantu pengembangan pasar uang dan modal serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pasar uang dan modal. Lembaga ini merupakan sarana untuk menghimpun dana masyarakat serta menunjang pembangunan nasional. Jenis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut: 10 1) Lembaga pembiayaan pembangunan (development finance corporation). 2) Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (investment finance corporation). c.

Lembaga Keuangan Lainnya Lembaga ini terdiri dari lembaga-lembaga diluar lembaga-lembaga

keuangan yang sudah disebutkan sebelumnya yang kegiatannya termasuk dalam aktivitas lembaga pembiayaan,yang terdiri atas: 11 1) Perusahaan pembiayaan konsumen (Consumer Finance Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha-usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran.

10 11

Ibid, hlm. 7. Ibid, hlm. 8.


2) Perusahaan kartu kredit (Credit card Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. 3) Perusahaan anjak piutang (Factoring Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembeliaan dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka panjang. 4) Perusahaan sewa guna usaha (Leasing Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating leasae untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. 5) Perusahaan perdagangan surat berharga (Securities Company) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. 6) Perusahaan modal venture (Venture Capital) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. 7) PT Pengadaian yaitu lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman secara hukum gadai kepada orang perseorangan di mana peminjam diwajibkan untuk menyerahkan barang bergerak disertai hak untuk melelang bila waktu perjanjian habis.


8) Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang yang dapat berupa kematian, rusak, atau hilangnya harta milik, dan lain sebagainya. 2.

Lembaga Pegadaian Lembaga Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara

resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. 12 Gadai adalah satu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. 13 3.

Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi

pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 14 OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud 12

Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Op. Cit, hlm. 179. Frianto Pandia dkk, Op. Cit, hlm. 62. 14 Adrian Sitepu, Op. Cit, hlm. 62. 13


dalam

rancangan

undang-undang

Otoritas

Jasa

Keuangan

ini,

tidak

diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsipprinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, penanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK) menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.


Pelaksanaan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen seperti yang telah dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 UU OJK bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Pasal tersebut tersirat arti bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga non-pemerintahan atau independen. Artinya, Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah.

F. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis. Mengacu pada tipologi pembahasan penelitian menurut Soerjono Soekanto, studi pedekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. 15 Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan kedalam beberapa rumusan masalah serta dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian yang bersifat observatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini memaparkan serta mendeskripsikan (mengungkap) rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yang dihubungkan

15

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 51.


kedalam data yang dikumpulkan melalui library research (studi pustaka) dan document research yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dikatakan observatif karena hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran terkait pengawasan OJK terhadap Lembaga Pegadaian sebagai lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan.

2.

Sumber Data Penelitian ini bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data

sekunder yang dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah sebagai berikut : a.

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan yang mengikat secara yuridis meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan lain-lain.

b.

Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi jurnal ilmiah, buku referensi (litelatur), serta hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum.

c.

Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan yang member petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus Hukum, artikel, surat kabar, internet, ensiklopedi dan lain sebagainya.

3.

Alat Pengumpulan Data


Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Kepustakaan (Library Resource) dan studi dokumen. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data penelitian melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari litelatur-litelatur yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini.

4.

Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data

kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansi yang berasal dari berbagai litelatur terkait dalam peneitian ini serta yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai data primer dalam penelitian ini yang menunjang dalam penulisan penelitian yang dilakukan. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari berbagai sumber yang dianalisis secara kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka atas beberapa literatur terkait peranan OJK dalam mengawasi lembaga pegadaian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yakni cara berpikir yang mendasar kepada hal yang bersifat umum


yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah data dianalisis secara kualitatif, maka hasilnya disajikan dalam sebuah deskriptif yakni berupa pemaparan objek kajian yang diteliti dalam penelitian ini. Pemaparan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makba dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah: Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut: Bab I mengenai pendahuluan. Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latarbelakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini. Bab II tentang lembaga pegadaian sebagai lembaga keuangan, kedudukan lembaga pegadaian sebagai lembaga keuangan, serta peranan lembaga pegadaian sebagai lembaga keuangan.


Bab III tentang bentuk usaha lembaga pegadaian, pengelolaan lembaga pegadaian sebagai lembaga keuangan menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta aspek kepatuhan dalam pengelolaan lembaga pegadaian. Bab IV mengenai kedudukan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan lembaga keuangan non bank, pengawasan otoritas jasa keuangan keuangan terhadap lembaga pegadaian dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas masyarakat terkait pemenuhan aspek kepatuhan, serta akibat hukum terhadap lembaga pengadaian yang tidak memenuhi aspek kepatuhan dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas masyarakat. Bab V tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis membuat suatu kesimpulan dan saran dimana saran dibuat untuk menjadi bahan masukan mengenai masalah yang termuat dalam penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat

Recommend Documents