1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pesatnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingkat kebutuhan yang ada di masyarakat sangat beraneka ragam. selain kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan perumahan dan alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor juga cukup tinggi dan tidak terpengaruh oleh keadaan krisis ekonomi sekalipun. Hal itu dibuktikan dengan pameran di bidang automotif dan perumahan yang setiap tahun selalu diadakan dan dipenuhi oleh banyak pengunjung yakni masyarakat umum, seperti pada ajang “Indonesia Motor Show” (kendaraan bermotor) dan pameran property “REI Expo” (perumahan) yang keduanya diselenggarakan di Jakarta dan beberapa kota-kota besar lainnya. Kebanyakan masyarakat di Indonesia bisa dibilang sangat konsumtif untuk membeli barang-barang yang sifatnya bukan barang kebutuhan pokok seperti mobil , rumah dan alat-alat elektronik. karena tergoda oleh tawaran baik dari iklan yang ada di media massa , juga dengan banyaknya pilihan atau jenis dari kendaraan pribadi (mobil dan motor) serta rumah tersebut. walaupun harga yang ditawarkan relatif tinggi baik dari pihak dealer mobil dan sepeda motor maupun pihak pengembang perumahan (developer). pada
2
dasarnya banyak masyarakat di kota –kota besar seperti Jakarta membeli mobil, sepeda motor serta rumah selain digunakan untuk fasilitas transportasi juga investasi (untuk rumah) . Dalam mewujudkan keinginan mereka dalam mendapatkan kendaraan pribadi atau rumah idaman tersebut, kebanyakan dari mereka memilih cara pembayaran dengan mencicil berupa angsuran tetap tiap bulan dalam bentuk kredit kepada Bank atau lembaga keuangan seperti leasing (perusahaan pembiayaan) karena sifatnya yang flexible dan dapat dirancang sesuai tingkat penghasilan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain memberikan jasajasa keuangan juga berfungsi untuk menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Seperti yang ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dan jika dilihat dari jenisnya, maka bank dapat dikategorikan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi
3
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.1 Salah satu fungsi dari Bank Umum adalah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali ke dalam bentuk kredit kepada debitur atau nasabah bank yang bersangkutan. istilah kredit yang berasal dari bahasa latin “credere” berarti kepercayaan. Definisi kredit diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana perubahan dari Undang- Undang nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi “ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”2 Definisi kredit tersebut memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal- hal berikut: 1
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 , Citra Umbara , Bandung : 2007, halaman 134. Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi ke 2, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 1999, halaman 107. 2
4
a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu; b. Kewajiban pengembalian kredit; c. Jangka waktu pengembalian ; d. Pembayaran bunga, imbalan atau bagi hasil; e. Perjanjian kredit.3 Pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko disini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena suatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.4 Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan
nasabah
debitur untuk melunasi utangnya
atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
3
Dahlan Siamat, ibid, halaman 107. Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta: 2005, halaman 60. 4
5
Kemudian pada penjelasan ayat tersebut berbunyi “ kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya. agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 5 Sebagian besar dana operasional bank diputarkan dalam kredit. Memberikan kredit adalah pekerjaan mudah, kebanyakan orang dapat melakukannya. Tetapi untuk menarik kembali kredit yang macet atau bermasalah dari debitur, dibutuhkan suatu keahlian, pengalaman, serta waktu dan biaya yang cukup besar. Kredit macet dalam jumlah besar dapat mengganggu sendi kehidupan ekonomi serta menurunkan kepercayaan
5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.cit, halaman 138 dan 230.
6
masyarakat dalam dan luar negeri terhadap profesionalisme pengelolaan bisnis perbankan nasional. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan rumah masuk kedalam kategori kredit konsumsi (consumer loan) . kredit konsumsi adalah “ kredit jangka pendek atau jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan kata lain, kredit konsumsi (consumer loan) merupakan kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit kepemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi (barang tahan lama) lainnya.6 Menurut Siswanto Sutojo di dalam bukunya Analisis Kredit Bank Umum, kredit untuk pembelian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kredit perorangan berjaminan, yang cara pengembaliannya dilakukan dengan secara mencicil. Kendaraan bermotor yang dibeli dengan kredit dipergunakan sebagai jaminan utama. Kredit yang diberikan akan menutup sebagian besar harga pembelian kendaraan, misalnya sampai 85%-90%. Bank dapat memberikan kredit kendaraan bermotor baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk cara yang langsung, prosesnya bank memberikan kredit kepada para calon pembeli kendaraan bermotor. Dan 6
Hermansyah , Op.cit, halaman 61.
7
untuk cara yang tidak langsung, bank memberikan kredit kepada para distributor kendaraan bermotor dengan plafon tertentu. Kemudian, distributor akan memberikan kredit kepada pembeli kendaraan. Karena proses pemberian kredit dilakukan dalam dua tahap, maka bank akan memberikan potongan bunga kredit kepada distributor. Dengan demikian, distributor akan mendapat kesempatan untuk menawarkan kredit kepada pembeli kendaraan bermotor dengan bunga yang kompetitif. 7 Lain halnya dengan kredit perumahan atau kredit kepemilikan rumah merupakan jenis kredit perorangan kedua yang paling populer di kalangan bank. Seperti halnya dengan kredit kendaraan bermotor, bank dapat memberikan kredit perumahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemberian kredit secara tidak langsung, bank memberikan kredit kepada pemborong perumahan ata perusahaan real estate yang selanjutnya akan menyalurkan kredit tersebut kepada pembeli. Di Indonesia, kredit perumahan yang diberikan langsung kepada pembeli disebut Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dalam perjanjian kredit perumahan, rumah yang dibiayai dengan kredit dipergunakan sebagai jaminan utama. Bagi kreditur, jaminan rumah mempunyai satu manfaat khusus, yaitu nilai jaminan kredit tersebut dari
7
Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum, Edisi terbaru, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta: 2007, halaman 17.
8
tahun ke tahun meningkat. Debitur juga sering meminta kredit perumahan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah, dengan jaminan rumah yang akan diperbaiki tersebut. Sudah barang tentu, pada saat perbaikan rumah selesai, nilai rumah yang dipakai sebagai jaminan kredit naik .8 Untuk itu dibutuhkan peranan seorang analis kredit sebagai saringan atau filter bagi bank untuk terhindar dari masalah atau resiko terjebak dalam kredit macet. Fungsi analis kredit tidak hanya sekedar menganalisa kelayakan dari debitur sesuai S.O.P (Standard Operating Procedure) dari bank yang bersangkutan dalam proses pengajuan kredit, dan juga dibutuhkan ketajaman analisa baik dari segi ekonomi dan aspek hukum (legal). serta harus mempunyai feeling atau instituisi yang baik tentang karakter dari debitur yang
bersangkutan
terkait
5c
(capital/modal,
collateral/jaminan,
character/karakter, capacity/kemampuan, dan condition of economic/keadaan ekonomi) . Kredibilitas dari seorang analis kredit dilihat bukan hanya sekedar penerapan teori-teori yang berkaitan dengan lingkup kredit dan pelaksanaan prosedur semata, tapi juga dituntut harus mempunyai jam terbang yang tinggi serta berpengalaman di lingkup pekerjaannya. Sehingga mampu memutuskan apakah debitur layak untuk menerima kredit atau tidak.
8
Siswanto Sutojo, Ibid, halaman 18.
9
Bank ABC merupakan salah satu bank umum swasta nasional yang berdiri sejak tahun 1971 dan merupakan bank umum yang paling gencar menyalurkan kredit konsumsi terutama di Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) serta Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) disertai suku bunga yang cukup kompetitif. Bank tersebut aktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dealer mobil dan developer (pengembang) untuk menawarkan fasilitas pembiayaan melalui Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM ) atau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada calon pembeli yang mau membeli mobil atau rumah dengan cara kredit bukan cash / tunai. Di dalam Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM) serta Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), setiap pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah atau debitur harus merujuk pada standar prosedur dari Bank ABC sendiri yang dituangkan dalam Buku Pedoman Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM ) dan Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR). Dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam proses kredit yang berlangsung antara pihak Bank ABC selaku pihak kreditur, pihak dealer mobil dan developer perumahan selaku pihak yang bekerjasama dengan pihak Bank ABC untuk menawarkan produk Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) dengan Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR), dengan pihak nasabah atau debitur. Kasus banyak terjadi pada Kredit Kepemilikan Mobil dimana banyak nasabah atau calon debitur yang diindikasikan melakukan kecurangan dan
10
kemungkinan berkerjasama dengan pihak dari dealer mobil. Baik itu berupa pemalsuan data nasabah atau calon debitur, rekening bank dari nasabah atau calon debitur yang jumlah atau outstanding dana tidak sesuai dengan data yang diterima oleh pihak Bank ABC, ketika hal tersebut diverifikasi kembali kebenarannya oleh analis kredit. Fungsi analis kredit menganalisa aplikasi kredit yang diserahkan oleh pihak Sales Supervisor. Sales Supervisor ini membawahi Sales Officer yang menerima langsung aplikasi kredit nasabah atau calon debitur dari pihak dealer mobil rekanan Bank ABC. Setelah menerima aplikasi kredit tersebut, analis kredit biasanya melakukan pengecekan ulang via telepon atau mengunjungi calon debitur secara langsung untuk memeriksa kebenaran seluruh data-data aplikasi Kredit Kepemilikan Mobil. Untuk cara terakhir ini tidak berlaku di Kredit Kepemilikan Mobil Bank ABC, karena analis kredit tidak bertemu secara langsung dengan calon debitur. Ini juga biasa terjadi pada analis kredit untuk Kartu Kredit, yang di dalam praktek perbankan selalu menghubungi calon debiturnya hanya via telepon untuk verifikasi data. Hal tersebut akhirnya menimbulkan risiko bagi pihak Bank ABC, di dalam kasus nanti hanya akan mengangkat kasus-kasus di Kredit Kepemilikan Mobil. Untuk Kredit Kepemilikan Rumah, tidak dijumpai kasus
11
seperti Kredit Kepemilikan Mobil. kasus terbesar yang pernah dialami oleh pihak Bank ABC adalah data calon debitur fiktif yang mengakibatkan obyek berpindah tangan atau pengalihan hak kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan
pihak
Bank
ABC.
Kasus
terjadi
tahun
2004-2005.
diindikasikan calon debitur menggunakan modus data yang berubah-ubah dengan mengajukan data orang lain untuk mengelabui atau mengecoh Pihak Bank ABC dalam hal ini analis kredit. Deposisi kasus: calon debitur (sebut saja X ) mengajukan aplikasi kredit melalui cabang dari Bank ABC dengan namanya sendiri tapi seluruh data adalah milik pihak ketiga yang ternyata adalah nasabah dari tempat usaha jual beli atau rental mobil milik X. X diindikasikan mempunyai beberapa tempat usaha disekitar wilayah Jakarta. Dan sampai kasus itu terjadi, menurut informasi ketika X menyerah kepada pihak yang berwenang, X juga melakukan modus operandi yang sama untuk menjadi calon debitur dari beberapa leasing kenamaan di sekitar wilayah Jakarta. Untuk Bank ABC sendiri diperkirakan kurang lebih 100 armada mobil telah berpindah tangan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Bank ABC. Diindikasikan pula ada pihak Bank ABC, pihak dealer yang terlibat. Sampai kasus itu terungkap, hanya calon debitur itu yang tertangkap oleh pihak berwajib karena melakukan kejahatan penggelapan dan pemalsuan data yang mengakibatkan pihak Bank ABC mengalami kerugian.
12
Dari uraian kasus diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan guna mengetahui, memahami dan meneliti lebih lanjut. Dengan judul penelitian “ Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Analis Kredit Di Dalam Proses Pemberian Kredit Kepemilikan Mobil Kepada Nasabah Bank ( studi kasus PT Bank ABC)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah peranan analis kredit di dalam proses pemberian kredit kepemilikan mobil di PT Bank ABC sudah memenuhi prinsip kehatihatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( dalam hal ini berdasarkan Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998)? 2. Bagaimana proses analisa kredit dibuat oleh seorang analis kredit sampai dengan keputusan kredit kepada nasabah dikeluarkan oleh PT Bank ABC? 3. Jika terjadi kredit macet akibat debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya di dalam membayar angsuran dari kredit tersebut, apakah analis kredit dapat disalahkan dalam hal tersebut? C. Tujuan Penelitian
13
Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan analis kredit di dalam proses pemberian kredit kepemilikan mobil di PT Bank ABC sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998). 2. Untuk mengetahui bagaimana proses analisa kredit dibuat oleh seorang analis kredit sampai dengan keputusan kredit kepada nasabah dikeluarkan oleh PT Bank ABC ? 3. Untuk mengetahui bagaimana jika terjadi kredit macet akibat debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya di dalam membayar angsuran dari kredit tersebut, apakah analis kredit dapat disalahkan dalam hal tersebut? D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Secara
teori
dapat
memberikan
sumbangan
pemikiran
terhadap
perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum tentang Perbankan . b. Secara praktis, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peranan seorang analis kredit di dalam proses pemberian kredit
14
kepemilikan mobil sampai dengan keputusan kredit itu disetujui ( studi kasus PT Bank ABC) apakah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan
prinsip kehati-hatian, yang nantinya
diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan dasar kebijakan bagi para praktisi perbankan khususnya bagi profesi analis kredit dalam proses pemberian kredit kepada nasabah . E. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Analis Kredit Di Dalam Proses Pemberian Kredit Kepemilikan Mobil Kepada Nasabah ( Studi Kasus PT Bank ABC) sejauh yang penulis ketahui belum pernah diteliti oleh pihak lain. Penelitian yang berhubungan masalah analisa kredit hanya bersifat teoritis, tidak membahas tinjauan yuridis peranan dari analis kredit di dalam proses pemberian kredit kepada nasabah dikaitkan dengan studi kasus, khususnya kasus yang terjadi di PT Bank ABC. oleh karena itu penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti sendiri.
BAB II
