BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG MASALAH Salah satu Akta Otentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Akta
Pendirian Perusahaan Terbatas, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas pertama kali diatur di Indonesia dalam WvK atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD yang berlaku di Indonesia berasal dari kerajaan Belanda sejak tahun 1848 yang merupakan konsekuensi dari penerapan asas konkordansi. Setelah hampir satu setengah abad berlaku di Indonesia, pada tanggal 7 Maret 1995, Indonesia memiliki undang-undang nasional sendiri yang mengatur mengenai badan hukum Perseroan Terbatas yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini sebenarnya bukan produk hukum nasional yang pertama karena sesungguhnya KUHD sudah pernah diubah melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972, tetapi tetap saja Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah produk hukum yang sepenuhnya dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia.1 Setelah dua belas tahun berlaku, pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengundangkan Undang-
1
Freddy Haris dan Teddy Anggoro, 2010, Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.Pemberitahuan Oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.
1
2
undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dilihat dari struktur pemilikan modalnya, Indonesia mengenal modal yang berasal dari daerah atau Pemerintah Provinsi. Hal ini pertama kali diatur lebih dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (selanjutnya disebut UU Perusda). Badan hukum yang terbentuk berdasarkan undang-undang ini bebentuk Perusahaan Daerah (Perusda). Pada tahun 2014 UU Perusda dicabut dengan diundangkannya Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Dalam UU Pemda ini yang baru ini juga mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD). Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 331 ayat (3) bahwa BUMD yang dimaksud terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga pada akhirnya dirasa perlu untuk memperbaharui bentuk BUMD yang sudah ada yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Umum Daerah pada dasarnya memiliki perbedaan dengan Perusahaan Perseroan Daerah dalam hal struktur modal. Berdasarkan Pasal 334 ayat (1) bahwa Perusahaaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU Pemda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau
3
paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Di dalam Pasal 339 ayat (3) dalam hal pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah dapat dimiliki oleh beberapa daerah. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah pada dasarnya sama dengan cara Pendirian Perusahaan Terbatas yaitu dengan Akta Notaris. Namun yang perlu dicatat berdasarkan Pasal 332 ayat (1) UU Pemda bahwa sumber modal BUMD salah satunya berasal dari Penyertaan Modal Daerah, dan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 333 ayat (1) UU Pemda). Keberadaan BUMD bagi Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten sangatlah penting sebagai salah satu sumber pemasukan daerah. Bentuk perusahaan BUMD yang telah berdiri sebagian besar mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial. Banyak Perusahaan Daerah yang bergerak di berbagai bidang yang telah lama menunjukan kinerja keuangan yang rendah karena bagi hasil/laba yang diberikan ke Pemerintah Provinsi, Kota Maupun Kabupaten sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para
4
pendirinya.2 Pada akhirnya saat berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, banyak Perusahaan Daerah yang melakukan perubahan bentuk badan hukum ke bentuk Perusahaan Terbatas yang modal sahamnya dimiliki oleh sekumpulan Pemerintah Provinsi (Gubernur), Pemerintah Kota (Walikota), maupun Pemerintah Kabupaten (Bupati). Di dalam prakteknya perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas seperti halnya pendirian Perseroan Terbatas biasa, namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya modal yang dijadikan Modal Dasar berasal dari aset berjalan Perusahaan Daerah. Pembahasan dalam penulisan ini hanya dibatasi mengenai tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, perlunya persetujuan DPRD dalam hal penyertaan modal yang merupakan proses perubahan bentuk badan hukum Perusda menjadi Perseroan Terbatas, padahal yang perlu ditekankan dalam proses perubahan ini modal tersebut merupakan aset Perusda yang sebelumnya sudah berdiri dan berjalan dalam kegiatan usaha yang sama, kemudian aset tesebut diaudit agar mendapatkan proporsi untuk masing-masing daerah pemilik modal. Sehingga penulis tertarik mengapa dalam hal ini Kepala Daerah sebagai eksekutif dalam menghadap Notaris untuk mendirikan sebuah Perusahaan Terbatas memerlukan izin dari legislatif (DPRD) untuk melakukan pendirian Perusahaan Terbatas yang sebenarnya merupakan rangkaian proses perubahan badan hukum 2
Rian Nugroho Dwijowijoto, 2005, BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 95.
5
Perusda yang sudah ada menjadi Perseroan Terbatas, serta peranan Notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan bahan tesis dengan judul: “PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi terhadap Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta). B.
PERUMUSAN MASALAH Dalam proses penulisan Tesis ini, diperlukan adanya arah kemana penelitian
ini dilakukan agar pada akhirnya penulisan Tesis ini mempunyai tujuan yang jelas, sehingga diperlukan adanya rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan pada Tesis ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam proses penulisan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tahapan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas? 2. Mengapa dalam proses pendirian Perseroan Terbatas yang menggunakan modal berjalan Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari DPRD? 3. Bagaimana peranan Notaris dalam proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas? C.
KEASLIAN PENELITIAN Sebagai sebuah studi yang melihat perkembangan mengenai Hukum
Perusahaan khususnya mengenai Perseroan Terbatas, yang menitik beratkan pada
6
bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, dan juga berkaitan dengan peranan praktisi hukum Notaris, penelitian ini tentunya bukanlah penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya, misalnya: 1. Tesis, Universitas Gadjah Mada, tahun 2011 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang KemungkinanPerubahan Status Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sebagai Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas”, oleh Haslinda. 2. Skripsi, Universitas Mulawarman, tahun 2013 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas”, oleh Sherly Simanjuntak. Dari penelitian-penelitian yang sudah disebutkan di atas, sepengetahuan penulis, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan sebelumnya mengenai perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menekankan pada permasalahan-permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah perubahan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan peranan praktisi hukum Notaris dalam proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
7
D.
FAEDAH YANG DIHARAPKAN Hasil Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang baik dan bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang akan peneliti uraikan sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan literatur tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas, serta tentang peranan Notaris dalam proses perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk bahan referensi ilmu pengetahuan (ilmiah) yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang hukum perusahaan dan jabatan Notaris. 2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisipraktisi yang berhubungan dengan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, terutama bagi praktisi Notaris yang sedang menangani proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. E.
TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan kerangka permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:
8
1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas; 2. Untuk mengetahui mengapa dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas (yang merupakan rangkaian proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas) yang dilakukan oleh Gubernur beserta Bupati masih memerlukan izin dari DPRD sebagai legislatif; dan 3. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam proses Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
