1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Kemunculan korupsi di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk ringan atau berat, terorganisasi atau tidak. Walaupun korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Semangkin meluas dalam kenyataannya korupsi itu bagai kejahatan terorganisasi dan tersusun rapih. Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau
suatu
korporasi, menyalahgunakan
kewenangan
maupun
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.1 Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu
1
Undang-Undang No.31 Tahun 1999
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Permasalahan korupsi yang melanda negeri ini bagaikan sebuah penyakit yang tidak akan pernah sembuh. Berbagai fakta dan kenyataan yang diungkap oleh media seolah-olah merepresentasikan jati diri bangsa yang dapat dilihat dari budaya korupsi yang telah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan, mulai dari bawah hingga kaum elite. Banyak pelaku yang sudah melakukan
tindak
pidana
korupsi
diputus
bebas.
Adapun penilaian dari masyarakat bahwa kemungkinan besar ada permainan di Pengadilan. Dan di sisi lain ada indikasi yang kuat bahwa koruptor itu bisa dibuktikan, dan bisa ditetapkan menjadi tersangka apabila pengadilan atau aparat penegak hukum dengan tegas dan jelas sesuai dengan undang-undang. Perkembangan
Pemberantasan
korupsi
saat
ini
semakin
menunjukkan titik terang sebagai upaya pemerintah dalam menanggapi tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu wujud
nyata
pemerintah
untuk
memberantas
korupsi.
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
manapun.
KPK
dibentuk
bukan
untuk
mengambil
alih
tugas
pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.2 Media massa saat ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam hal ini media massa tampil sebagai jembatan informasi terhadap masyarkat, media massa merupakan salah satu sumber informasi yang dapat membentuk pandangan publik, dimana media massa selalu menyampaikan beragam informasi aktual yang dikonsumsi masyarkat secara luas. Berkembangan informasi yang terus berkembang melahirkan sebuah media informasi yang cepat dan luas adalah media online atau internet. Kehadirannya memang menjadi paradigma baru bagi masyarakat, mengingat karakteristik media online berbeda dengan media massa lainnya, baik media cetak maupun media elektronik. Namun, bukan berarti kehadiran media online menggeser karakteristik media-media sebelumnya. Dalam menghadirkan pemberitaan secara update media saling berlomba untuk mendapatkan informasi berita yang cepat, aktual, dan terpercaya. Salah satu nya adalah media bernama Kompas yang sudah ternama dan terpercaya pada tahun 1965 oleh masyarakat Indonesia.
2
http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Diterbitkan majalah bulanan Intisari pada 17 Agustus 1963 oleh Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama (JO), bersama J Adisubrata dan Irawati SH. Majalah bulanan ini utamanya ditujukan untuk memberi bacaan bermutu dan membuka cakrawala masyarakat Indonesia. Intisari terbit dengan tampilan hitam putih, tanpa sampul, berukuran 14 x 17,5 cm, dan tebal 128 halaman. Meskipun demikian, Intisari mendapat sambutan baik dari pembacanya dan beroplah 11.000 eksemplar. Setelah sukses dengan dengan media massa cetak, secara bertahap kompas merambah ke media lain yaitu media online dengan berbagai kemajuan teknologi dan kemampuan mendapat dan menyari informasi yang lebih cepat kompas mendirikan kompas online. Perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada perkembangan tren di masyarakat yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan Internet untuk mendapatkan informasi. Maka, Harian Kompas membuat versi online dari edisi
cetaknya
yang
disebut
Kompas
Online
dengan
alamat
http://www.kompas.com. Pada tahun 1998, Kompas Online berkembang menjadi unit bisnis tersendiri di bawah naungan PT Kompas Cyber Media (KCM). Saat ini, Kompas Online bertransformasi menjadi Kompas.com. Portal kompas online ini dibuat dengan dana senilai $ 5.818.994.25, dan pengujung setiap harinya mencapai 1.145.291. Memang dari segi pengunjung, Portal kompas menjadi kedua terpopuler dari semua portal online di Indonesia.3
3
http://panduanmenarik.blogspot.co.id/2013/11/5-portal-berita-online-terbaik.html
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Media kompas online atau kompas.com pada bulan september 2014 membuat headline pemberitaan kasus korupsi, hingga akhir september pemberitaan masih terus berkembang, headline yang dihadirkan adalah sebuah kasus korupsi Jero Wacik. Jero Wacik adalah menteri ESDM periode 2011-2014 dan juga anggota partai politik demokrat dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa jabatannya yang akan berakhir ditahun 2014 menteri ESDM Jero Wacik tersangkut kasus korupsi ia ditetapkan menjadi tersangka pada bulan september oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).4 Hari selasa 2 September 2014, KPK telah mengadakan gelar perkara atas indikasi tindak pidana korupsi yang ada di Kementrian ESDM bersama 5 ketua KPK. Gelar perkara ini adalah lanjutan dari penyelidikan beberapa waktu yang dilakukan oleh KPK dengan memanggil Jero Wacik sebagai saksi. Jero Wacik sendiri pada waktu itu menjawab bahwa penyelidikan ini terkait Dana Operasi Menteri atau DOM. Perkara korupsi ini juga merupakan rentetan dari kasus korupsi di Sekretariatan Jenderal ESDM yang sudah menjerat Sekretariatan Jenderal ESDM Waryono Karno. Telah dilaksanakannya gelar perkara tersebut pada selasa 2 september 2014, Jero Wacik ditetapkan menjadi tersangka. Jero Wacik terlibat setelah adanya laporan bahwa Jero Wacik memerintahkan Waryono untuk memainkan anggaran. Salah satu caranya adalah mengadakan rapat-rapat fiktif di kementrian dengan memakai Dana
4
http://www.artikel.web.id/berita/jero-wacik-ditetapkan-kpk-sebagai-tersangka-korupsi.html
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
Operasi Menteri (DOM) dan mendapatkan sesuatu dari pengadaan kementrian. Melalui pengembangan kasus Rudi, KPK juga menetapkan Sutan sebagai tersangka. Sutan diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan APBN-P di Kementerian ESDM. Sejumlah tokoh politik dan pejabat ESDM diminta keterangan oleh KPK sampai sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus ini yang banyak menyeret nama tokoh politik dan sangat merugikan Negara. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar. Uang yang diterima Jero Wacik diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jero Wacik oleh KPK dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 421 KUHP pidana.5 Berdasarkan dengan latar belakang masalah ini maka peneliti ingin mencoba mencermati pemberitaan yang menjadi berita utama atau headline yang ditampilkan kompas.com mengenai kasus korupsi yang dilakukan pajabat negara yang bernama Jero Wacik yang tengah menjadi persoalan. Dengan menggunakan metode analisis wacana, analisis wacana
5
http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Analisis wacana merupakan analisis yang bertujuan memberi “tiang” wacana, menemukan apa yang benar – benar dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan ini atau itu, atau menemukan realitas dibalik wacana.6 Alasan penelitian menggunakan analisis wacana dalam penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Kompas.com membuat atau mengeksplorasi wacana pemberitaan tentang kasus korupsi Jero Wacik hingga menjadi teks berita yang dimuat sebagai berita utama. Lalu mengkontruksikan teks yang ada dari setiap judul berita. Tentu hal ini menarik karena berita yang ada dan dibaca masyarakat perlu di analisis agar dapat diketahui berdasarkan relatis atau pun rekayasa.
1.2.
Fokus Penelitian Fokus penelitian ini difokuskan pada pemberitan Kasus Korupsi Jero Wacik yang dimuat Media Online Kompas.com periode September 2014.
6
Marianne W Jorgensen dan Louise J. Philips. AnalisisWacana; Teori & Metode. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2001 Hal 39
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
1.3.
Identifikasi Masalah Agar identifikasi masalah ini lebih terarah dan fokus maka masalah yang dikaji dibatasi pada analisis wacana teks yang terdapat dalam pemberitaan Kasus Korupsi Jero Wacik. Identifikasi masalah dari penilitian ini adalah bagaimana wacana teks dalam berita Kasus Korupsi Jero Wacik pada media online Kompas.com periode September 2014 dibuat dan dikonstruksikan ?
1.4.
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan adalah untuk mengetahui wacana teks yang dibuat dan dikonstruksi oleh penulis atau kompas.com terdapat dalam pemberitaan Kasus Korupsi Jero Wacik pada media online Kompas.com periode September 2014.
1.5.
Manfaat Penelitian
1.5.1. Manfaat akedemis Secara akademis, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya informasi atau wawasan pengetahuan bagi pembaca media khususnya media online tentang Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Korupsi Jero Wacik Pada Media Online Kompas.com. 1.5.2. Manfaat praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi khalayak
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
akademis dan masyarakat pada umunya mengetahui nilai analisis wacana isi pemberitaan kasus korupsi disetiap pesan yang disampaikan media. 1.5.3. Manfaat sosial Penelitian
ini
diharapkan
memberikan
kontribusi
kepada
masyarakat berupa analisis wacana bagaimana nilai wacana pemberitaan kasus korupsi dapat bermanfaat dari berbagai segi mulai dari ilmu pengetahuan, suri teladan, kebenaran akan fakta yang diberitakan. Hasil analisis wacana dalam penelitian ini diharapakan mampu memberikan wacana baru bahwa nilai isi pemberitan kasus korupsi menjadi pembelajaran oleh setiap orang terutama generasi muda sebagai penurus bangsa. Sehingga perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak akan sia-sia, dan bangsa ini bias hidup makmur tanpa ada korupsi atau memperkaya diri
http://digilib.mercubuana.ac.id/
