BAB I PENDAHULUAN. dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. 1 Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undangundang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat

1

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke tujuh, Liberty Yogyakarta, 2002, hal.1

1 Universitas Sumatera Utara

2

dalam masyarakat. 2 Pengertian perikatan dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Dasar hukum perdata tersebut berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata adalah suatu perikatan, dimana suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan (perjanjian) atau undangundang (UU). Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum (Onrechmatig) 3 Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (Onrechmatigedaad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian itu, jika karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian. 4 Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari atau dikehendaki oleh perjanjian. Pada awalnya pengertian perbuatan melawan hukum hanya diartikan secara sempit, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam

2

Ibid, hal.2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta , 1977, Hal.110 4 Ibid, hal.110 3

Universitas Sumatera Utara

3

hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. 5 Penafsiran secara luas atas pengertian perbuatan melawan hukum juga sejalan dengan perkembangan teori dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik yang berarti harus memperhatikan asas kepatutan. Pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. 6 Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan kontraktual (characteristics of fraud has always started with a contractual relationship). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Penipuan eks-Pasal 378 KUHP ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara. 7 Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan : “Barang Siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 5

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 119 6 Ibid. hal.131 7 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.93


4

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban). Kerugian di sini merupakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Permasalahannya yaitu dalam hukum pidana “materil” tidak dikenal dengan istilah untuk menuntut ganti kerugian, yang ada adalah menuntut secara pidana dengan tujuan efek jera karena terkait dengan sanksi pidana. Sehingga hak-hak dari si korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana tidak terlindungi. Istilah “ganti kerugian” merupakan domain hukum perdata yang timbul sebagai

akibat

“wanprestasi”

dalam

pembuatan

perikatan

baik

karena

kontrak/perjanjian maupun undang-undang. 8 Ganti kerugian karena undangundang dimaksudkan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut : Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam suatu perikatan, maka dikatakan bahwa debitur itu “wanprestasi” atau “ingkar janji”. Di dalam Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa :

8

Ibid, hal.128


5

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya, rugi dan bunga yang dideritanya. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 41/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 08 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan atas permohonan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Gremeny Siahaan terhadap Tiromanta Sinambela yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang dilakukan ialah tindakan pidana penipuan penawaran jasa pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana perkara tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor : 2222/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian dalam bentuk materil yang dialami oleh korban. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kerugian Berupa Penipuan Penawaran Jasa Pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kerugian Berupa Penipuan Penawaran Jasa Pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antara Gremeny Siahaan Dengan Tiromanta Sinambela (Studi Putusan No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn).


6

B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimanakah kasus posisi dan duduk perkara dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian? (studi kasus Putusan No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn. antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela,S.Pd) 2. Bagaimanakah bentuk ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum

yang

mengakibatkan

kerugian?

(studi

kasus

Putusan

No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn. antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela,S.Pd) 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum

yang

mengakibatkan

kerugian?

(studi

kasus

Putusan

No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn. antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela,S.Pd)

C. Tujuan Penulisan Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, antara lain, yaitu : 1. Untuk mengetahui mengenai kasus posisi dan duduk perkara dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian (studi kasus Putusan No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn. antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela,S.Pd)


7

2. Untuk mengetahui bentuk ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian (studi kasus Putusan No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn. antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela,S.Pd) 3. Untuk menganalisis Bagaimanakah hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian (studi kasus Putusan No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn. antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela,S.Pd)

D. Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Secara Teoretis Secara teoretis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian berupa penipuan penawaran jasa pengurusan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hasil tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bahan perbandingan dan juga bahan tambahan bagi peneliti yang mengkaji masalah sejenis. 2. Secara Praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan juga sebagai bahan kajian para akademis dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dibidang perlindungan hukum terhadap konsumen.


8

E. Metode Penelitian Penulis dalam melengkapi penulisan skripsi ini, untuk lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain: 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 9 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 10 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan (Library Research), penelitian hukum

normatif

adalah

penelitian

dengan

hanya

mengolah

dan

menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Sumber data Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada penelitian

9

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publissing, 2011), hal. 57. 10 Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.


9

kepustakaan (Library Research), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Menghimpun data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu: a. Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang meliputi: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/PDT.G/2013/PN.Mdn. b. Bahan

hukum sekunder

yaitu bahan-bahan

yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, karya ilmiah, jurnal hukum, koran-koran atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. 11 c. Hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti: 1) Kamus umum, 2) Kamus hukum, 3) Jurnal ilmiah, 4) Surat kabar, dan 5) Internet juga menjadi bahan tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

11

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), hal. 53.


10

3. Analisis data Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisis maksudnya adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya terhadap suatu masalah. 12 Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Data tersebut diklasifikasikan lalu disistemasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses analisis dan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Analisis data yang digunakan dalam bahasa penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan

dan

memaparkan

dengan

sejelas-jelasnya

mengenai

permasalahan yang diteliti.

F. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kerugian Berupa Penipuan Penawaran Jasa Pengurusan Menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS) Antara Gremeny Siahaan Dengan Tiromanta Sinambela (Studi Putusan No.41/Pdt.G/2013/PN.Mdn) Penulisan Skripsi ini adalah asli, sebab ide, gagasan pemikiran dan usaha sendiri bukan merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan atas keaslian penulisannya, dan belum pernah ada judul yang sama, demikian juga dengan pembahasan yang 12

Nur Azman, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hal.

18.


11

diuraikan. Dalam hal mendukung penulisan ini, dipakai pendapat-pendapat para sarjana.

G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi, pembahasan ssecara sistematis sangat diperlukan untuk memudahkan dalam membaca, memahami maupun memperoleh manfaat dari skripsi tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut, maka penulisan skripsi ini disusun secara menyeluruh mengikat kerangka dasar yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Bab I ini akan menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

:

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bab II ini menguraikan tentang pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, doktrin kewajiban (Duty Rules) dalam perbuatan melawan hukum, tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum.

BABIII

:

TINJAUAN TENTANG KERUGIAN DALAM KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)


12

Bab III ini menguraikan tentang pengertian kerugian pada umumnya, kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang penggantian kerugian, biaya dan bunga, uang paksa (dwangsom), pengertian dan sifat dari tuntutan uang paksa, jenis – jenis uang paksa (dwangsom), uang paksa(dwangsom) hukuman pokok, dan ganti kerugian. BAB IV :

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN (STUDI PUTUSAN NO.41/PDT.G/2013/PN.MDN) Bab IV ini menguraikan tentang kasus posisi,

tentang duduk

perkara, fakta dan dasar hukum yang dipakai oleh para pihak, tentang ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian (studi kasus putusan nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Mdn.), tanggapan atas putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian (studi kasus putusan nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Mdn), pertimbangan hukum hakim, putusan hakim pengadilan, analisis putusan. BAB V

:

KESIMPULAN DAN SARAN Bab V ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Dimana bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.


BAB I PENDAHULUAN. dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini

Recommend Documents