BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi setiap penduduk. Selain sebagai hak asasi, kesehatan juga merupakan investasi, untuk itu harus diperjuangkan oleh semua pihak, tidak hanya bidang kesehatan saja, namun juga oleh berbagai jajaran (lintas sektor). Hal ini diperkuat oleh konstitusi organisasi kesehatan sedunia World Health Oganization (WHO) tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga menjelaskan dengan tegas tentang hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang berkenaan dengan pemenuhan akan kesehatan. Alasan mengapa pemerintah suatu negara harus berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu: (1) kesehatan merupakan suatu hak dasar rakyat (2) kesehatan mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi, yaitu pada tingkat mikro kesehatan merupakan dasar bagi peningkatan produktivitas dan pada tingkat makro kesehatan merupakan input untuk menurunkan kemiskinan. Di Indonesia, peran penting pemerintah tersebut ditambah dengan alasan lain, yaitu: (1) Pelayanan dasar bagi penduduk miskin adalah perintah konstitusi; dan (2) Terjadi disparitas status kesehatan (Trisnantoro, 2005).
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 telah ditetapkan Visi Kementerian Kesehatan yaitu: Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan salah satu strateginya adalah pemberdayaan masyarakat dan swasta melalui kerja sama nasional dan global (Bapelkes Cikarang, 2012). Pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, telah diakui oleh semua pihak. Hasil pengamatan, pengalaman lapangan sampai peningkatan cakupan program yang dikaji secara statistik, semuanya membuktikan bahwa peran serta masyarakat amat menentukan keberhasilan, kemandirian, dan kesinambungan pembangunan kesehatan. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 174 ayat 1 dan 2 tentang Peran Serta Masyarakat bahwa masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif (Undang-Undang Kesehatan, 2009). Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator akan keberhasilan suatu upaya kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan adalah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada termasuk yang ada di masyarakat. Peran serta masyarakat semakin terasa setelah munculnya posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), yang merupakan wujud nyata peran serta mereka dalam pembangunan kesehatan. Kondisi ini ternyata mampu memacu terbentuknya berbagai UKBM lainnya seperti Polindes (Pondok Bersalin Desa), POD
Universitas Sumatera Utara
(Pondok Obat Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja), TOGA (Tanaman Obat Keluarga), Dana Sehat, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), dan lain sebagainya (Depkes RI, 2006). Inti kegiatan poskestren adalah memberdayakan masyarakat pesantren baik santri maupun guru agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Konsep pemberdayaan masyarakat pesantren ini adalah memperkenalkan mereka akan permasalahan yang mereka hadapi yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sehingga masalah yang ditemukan benar-benar dirasakan dan disepakati oleh mereka (Bapelkes Cikarang, 2012). Sebagaimana menurut Mahyuliansyah (2010) bahwa santri-santri yang berada di pondok pesantren merupakan anak didik yang pada dasarnya sama saja dengan anak didik di sekolah-sekolah umum yang harus berkembang dan merupakan sumber daya yang menjadi generasi penerus pembangunan yang perlu mendapat perhatian khusus terutama kesehatan dan pertumbuhannya. Pondok Pesantren pada awal berdirinya mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu tempat pendidikan santri-santri untuk mempelajari pengetahuan Agama Islam di bawah bimbingan seorang guru/ustadz/kyai dengan tujuan untuk menyiapkan santri-santri menguasai ilmu Agama Islam dan siap mengajarkan Agama Islam dengan mendirikan pesantren baru untuk memperbanyak jumlah kader dakwah Islamaiyahnya (Mahyuliansyah, 2010). Pondok pesantren yang ada di Indonesia berjumlah 14.798, terdiri dari 3.184 (22,0%) pondok pesantren salafi/salafiah (tradisional), 4.582 (31,0%) pondok pesantren khalafi/khalafiah (modern), dan pondok pesantren terpadu/kombinasi sebanyak 7.032 (47,0%), dengan jumlah santri sebanyak 3.464.334 orang. Dari
Universitas Sumatera Utara
jumlah tersebut yang merupakan santri pesantren kombinasi dan modern sebanyak 2.057.814 orang atau 59,4% dan santri pesantren tradisional sebanyak 1.406.519 orang atau 40,6% (Depag, 2005). Keberadaan pondok pesantren ditengah-tengah masyarakat Indonesia sudah dirasakan manfaatnya sejak dulu. Sejarah perkembangan pondok pesantren tidak lepas dari sejarah bangsa ini dalam meraih kemerdekaan. Seiring perjalanan waktu, kebutuhan akan pondok pesantren yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di bidang agama dan pendidikan yang berkualitas sangatlah dibutuhkan. Dalam upaya mendukung hal tersebut, kebutuhan fasilitas penunjang sangatlah dibutuhkan. Salah satu kebutuhan tersebut adalah tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai (Muqowis, 2009). Kesehatan adalah salah satu pilar yang berpengaruh terhadap kualitas hidup sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka diharapkan lembaga pendidikan pondok pesantren memiliki sarana pendukung kesehatan bagi warga pesantren sebagai sarana penunjang bagi para santri untuk meningkatkan kepedulian serta partisipasi seluruh warga pesantren dalam berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat (Isnaini, 2011). Permasalahan kesehatan yang dihadapi santri-santri tidak berbeda dengan permasalahan yang dihadapi anak sekolah umum bahkan bagi santri yang mondok akan bertambah lagi dengan masalah kesehatan lingkungan yang ada di pondok yang mereka tempati. Berdasarkan hal tersebut, dituntut suatu peran aktif dari masyarakat dalam hal ini adalah pesantren bekerja sama dengan pihak kesehatan melakukan pembinaan kesehatan bagi santri-santri yang ada sehingga terwujud pola perilaku
Universitas Sumatera Utara
hidup bersih dan sehat bagi para santri dan masyarakat pondok pesantren serta masyarakat lingkungannya (Mahyuliansyah, 2010). Pada umumnya kondisi kesehatan di lingkungan pondok pesantren masih memerlukan perhatian dari pelbagai pihak, baik dalam aspek pelayanan kesehatan, perilaku sehat maupun aspek kesehatan lingkungannya. Berikut beberapa poin permasalahan kesehatan secara umum di pondok pesantren. (1) Berkaitan dengan kesehatan lingkungan: (a) sampah yang berserakan di lingkungan pesantren (b) lantai asrama jarang dipel (c) bak mandi jarang dikuras dan (e) kasur tidak dijemur. (2) Bekaitan dengan masalah tingkah laku: (a) piring tidak segera dicuci sebelum dan sesudah makan (b) sisa makanan yang berserakan di asrama (c) pakaian yang sudah digunakan bergantungan di dalam asrama (d) santri tidur di lantai, tanpa selimut dan alas tidur (e) ember sabun, sepatu dan sandal diletakkan sembarangan di dalam asrama (f) bantal sering dipakai bersama-sama dan (g) sesudah Buang Air Besar (BAB) tidak cuci tangan dengan sabun. (3) Berkaitan dengan masalah gizi: (a) mie instan dijadikan makanan pokok (b) menu makanan kurang bervariasi (c) santri tidak sarapan pagi (d) mengambil porsi makanan yang tidak sesuai, dan (4) Berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana: (a) ruang asrama tidak sesuai dengan jumlah penghuni dan (b) kurangnya tempat menjemur pakaian (Muslim, 2012). Berhubungan dengan berbagai penyakit yang paling sering diderita oleh warga pondok pesantren, melalui wawancara yang dilakukan diperoleh data, yaitu: scabies, diare, sesak nafas, batuk pilek dan penyakit lainya seperti gangguan pencernaan. Untuk itu, salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga pondok pesantren adalah menumbuhkembangkan poskestren.
Universitas Sumatera Utara
Mengingat bahwa pondok pesantren merupakan wadah yang potensial dalam meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dan berbagai program kesehatan, khususnya upaya pelayanan kesehatan melalui poskestren, yang diperkuat dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 1067/Menkes/SKB/VIII/2002, Nomor 385 Tahun 2002 dan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peningkatan Kesehatan Pondok Pesantren dan Instituti Keagamaan lainnya. Selanjutnya pada tahun 2006 Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 867/Menkes/SK/X/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Poskestren. Di sekolah-sekolah formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sudah berkembang dengan baik. Sedangkan di pondok pesantren dikembangkan poskestren yang merupakan salah satu wujud UKBM di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), yang diharapkan menjadi wadah warga pondok pesantren untuk mengatasi persoalan kesehatan yang masih banyak dijumpai di pondok pesantren, yang selanjutnya diikuti dengan binaan puskesmas setempat (Depkes RI, 2006). Pembinaan dilakukan secara terpadu oleh puskesmas dan stakeholder terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala, baik langsung maupun tidak langsung. Peran petugas puskesmas di poskestren antara lain: (1) membimbing dan membina kader dalam pengelolaan poskestren termasuk melakukan orientasi dan pembinaan, (2) menyelenggarakan pelayanan kesehatan, (3) menyelenggarakan penyuluhan
Universitas Sumatera Utara
kesehatan masyarakat dan gizi kepada pengunjung poskestren dan masyarakat sekitar, (4) menganalisis hasil kegiatan poskestren, menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan poskestren, (5) menerima konsultasi atau rujukan dalam menangani berbagai kasus kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh kader poskestren, dan (6) membantu pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan poskestren (Depkes RI, 2006). Pondok pesantren Ar-raudhatul Hasanah merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara yang telah menerapkan program poskestren untuk meningkatkan derajat kesehatan warga pesantren. Poskestren tersebut telah berdiri selama lebih kurang tiga tahun. Pada awalnya poskestren diberi nama Poliklinik atau Balai Pengobatan santri/wati dan hanya terfokus pada pelayanan kesehatan kuratif maupun rehabilitatif seperti pengobatan warga pondok pesantren dan rujukan kasus ke pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Sedangkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif seperti penjaringan kesehatan santri/wati yaitu pemeriksaan golongan darah, perhitungan tinggi dan berat badan, kegiatan gotongroyong atau jumat bersih, dan kegiatan pengkaderan santri/wati tentang kesehatan belum terlalu difokuskan, demikian juga dengan kegiatan penyuluhan tentang berbagai masalah kesehatan. Beberapa kegiatan penyuluhan kesehatan yang pernah dilakukan selama tiga tahun tersebut diantaranya tentang Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunedeficiency Syndrome (HIV/AIDS), Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), kesehatan reproduksi bagi santriwati, dan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan
Universitas Sumatera Utara
memanfaatkan sumber daya yang terdapat di pesantren tanpa adanya pembinaan dan koordinasi dengan pihak puskesmas setempat. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program pelayanan kesehatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Subchairanur (2004), menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana masih terdapat beberapa aspek kegiatan yang belum terlaksana. Sedangkan penelitian yang behubungan dengan program upaya kesehatan di lingkungan pendidikan atau sekolah adalah penelitian Samira (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh pembinaan lingkungan sekolah sehat dan ketenagaan dengan pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program poskestren yang ada di pondok pesantren Ar-raudhatul Hasanah Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Poskestren dalam upaya terwujudnya kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan program poskestren di Pondok Pesantren Ar-raudhatul Hasanah Medan Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program poskestren yang diberlakukan di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan Provinsi Sumatera Utara. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Dapat memberikan informasi kepada stakeholder dalam hal ini Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kota Medan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan program poskestren di Pondok Pesantren Ar-raudhatul Hasanah Medan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya terwujudnya kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 2. Sebagai masukan bagi pihak Puskesmas Simalingkar dan Pondok Pesantren Arraudhatul Hasanah Medan Provinsi Sumatera Utara tentang bagaimana pelaksanaan
kebijakan
program
poskestren
dalam
upaya
terwujudnya
kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata bagi penulis. 4. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian lain yang berhubungan dengan program poskestren.
Universitas Sumatera Utara
