BAB I PENDAHULUAN. Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948) Undang-Undang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, menetapkan kesehatan adalah hak fundamental setiap warga, oleh karena itu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS beserta anggota keluarganya. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesehatan Pegawai Negeri Sipil serta anggota keluarganya. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan”. Sehingga pada akhirnya pegawai negeri sipil dapat memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual berupa jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian dan lain 1

Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan.

Universitas Sumatera Utara

sebagainya”. Ini merupakan hal yang wajar karena Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari masyarakat yang berperan cukup penting dalam proses pembangunan, sehingga

dalam

melaksanakan tugasnya

mutlak

dijaga

dan

dipelihara

kesehatannya. Mengingat hal di atas Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Penerima Pensiunan. Penyelenggaraan

pemeliharaan

kesehatan

di

dalam

asuransi

kesehatan

berdasarkan pada asas usaha bersama dan kekeluargaan (gotong-royong), dimana pembiayaan pemeliharaan kesehatan ini ditanggung bersama oleh para pegawai negeri, penerima pensiun dan pemerintah. Sakit adalah risiko yang dihadapi setiap orang yang tidak diketahui kapan dan seberapa besar terjadinya risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu mengubah ketidakpastian tersebut menjadi suatu kepastian dengan memperoleh jaminan adanya pelayanan kesehatan pada saat risiko itu terjadi. 2 Asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan adalah upaya untuk menciptakan suatu risk pooling, yaitu mengalihkan risiko pribadi menjadi risiko kelompok sehingga terjadi risk sharing. Dalam asuransi kesehatan biayanya dipikul bersama oleh masyarakat melalui sistem kontribusi yang dilakukan secara pra upaya. Tujuan asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya. Asuransi

2

Departemen Kesehatan – GTZ, Makalah Seminar Eksekutif tentang "Pengembangan sistem asuransi kesehatan sosial di Indonesia" Departemen Kesehatan - GTZ (Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit) Germany, tanggal 22 – 23 Oktober 2002


kesehatan juga bertujuan memberikan bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya. 3 Bentuk pokok asuransi kesehatan terdiri dari tiga pihak (third party) yang saling berhubungan, yaitu: 4 1. Tertanggung/peserta Yang dimaksud tertanggung/peserta yang terdaftar sebagai anggota, membayar iuran (premi) sejumlah dengan mekanisme tertentu. Dalam asuransi sosial ini yang menjadi peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan, TNI/Polri, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991. 2. Penanggung/badan asuransi Yang dimaksud penanggung atau badan asuransi (health insurance institutional) adalah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta. 3. Pemberi Pelayanan Kesehatan Yang dimaksud dengan pemberi pelayanan kesehatan (health provider) adalah yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu mendapatkan imbalan jasa dari badan asuransi. Upaya menjaga kesehatan atau pemeliharaan kesehatan sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, diperlukan 2 (dua) jenis produk yang merupakan hasil dari 3

Kertonegoro, S. Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999),

Hal 12. 4

Sendra Ketut, Konsep dan Penerapan Asuransi Unit Link, (Yogyakarta : PPM, 2004),

Hal 34-35.


kegiatan tenaga profesional bidang medik dan/atau kesehatan, yaitu baik produk manufaktur yang berupa obat, alat kesehatan, juga diperlukan produk jasa berupa upaya Pelayanan Kesehatan (YANKES) di Rumah Sakit, Puskesmas, serta sarana kesehatan lainnya. Sebagaimana yang di atur dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pada prinsipnya pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di daerah kota atau kabupaten telah di atur dalam Kepmen (Keputusan Menteri) Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1457/MENKES/SK/X/2003

tentang

Standart

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan di Kabupaten atau Kota yakni di sebutkan dalam BAB II Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Kabupaten atau kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal”. Dan Pasal 2 ayat 2 huruf z yang berbunyi “Standart pelayanan minimal sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta kinerja dan penyelenggara pembiyaan untuk keluaraga miskin dan masyarakat rentan, cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan. 5 Pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang kesehatan mempunyai program yaitu Asuransi Kesehatan (ASKES) yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yaitu

5

Introduksi Asuransi Kesehatan, www.google.co.id, diakseskan tanggal 10 Desember 2010


Golongan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beserta keluarganya. PT. ASKES (Persero) Indonesia sebagai badan pengelola Asuransi Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, beserta anggota keluarganya, dalam rangka upaya menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat dan dinamis serta memiliki jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa. 6 PT. ASKES (Persero) Indonesia menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi. PT. ASKES (Persero) sebagai pengelola program dan pengelola dana yang bertanggung jawab atas terjaminnya pemeliharaan kesehatan peserta. Adanya prinsip jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan PT. ASKES (Persero) adalah prinsip managed care yaitu melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang menyeimbangkan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan yang terkendali. Prinsip ini berdasarkan kenyataan biaya pelayanan kesehatan semakin meningkat secara tajam sementara tuntutan akan mutu pelayanan juga meningkat, sehingga tanpa adanya pengendalian terhadap biaya pelayanan kesehatan, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu tidak tercapai. Progam

jaminan

pemeliharaan kesehatan

PT.

ASKES

(Persero)

dilaksanakan secara komprehensif menyangkut empat aspek pelayanan kesehatan, yaitu promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif 6

Wilson Hutagaol, 20 Tahun Implementasi DPHO PT. Askes (Persero), www.askes.com, diakseskan tanggal 12 Desember 2010.


(pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan kesehatan juga mengacu pelayanan yang dilaksanakan berjenjang dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada setiap jenjang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bentuk pelayanan ini dikenal sebagai sistem rujukan yang menetapkan prosedur rujukan sebagai ketentuan yang harus diikuti semua peserta. 7 Namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan yang dialami PNS sebagai peserta askes. Banyak peserta askes yang merasa kalau biaya kesehatan yang diberikan Askes, khususnya ketika harus dirawat di rumah sakit, jauh dari mencukupi. Selain masalah pembiayaan, masih terdapat masalah lain, di antaranya peresepan obat yang diberikan oleh dokter kadang tidak tersedia di apotek, pemberian obat terkadang tidak termasuk dalam DPHO Askes sehingga peserta harus menyediakan sejumlah dana untuk membeli, adanya kesenjangan pelayanan pasien askes dengan pasien umum, serta proses administrasi yang sangat rumit dan lama. 8 Kinerja PT. ASKES (Persero) Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik. Bahkan sering kali dipersulit dalam pelayanan terhadap konsumen misalnya konsumen dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyararat industri asuransi kurang diminati, di samping minimnya pengetahuan

7

Laporan Tahunan PT. Askes tahun 2010. Jakarta, 2010. Freddy Harris, Nasabah dalam Asuransi, Edisi Revisi, Cetakan ke enam, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), Hal. 21. 8


masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income perkapita masyarakat. 9 Asuransi kesehatan memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul dari hilangnya atau menurunnya kesehatan seseorang. Hilang atau berkurangnya kesehatan seseorang, sebenarnya memiliki dampak risiko yang lebih besar. Sakitnya seseorang, tidak hanya dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan secara tajam karena kemampuannya berkurang, namun juga dapat menimbulkan kerugian lain berupa diperlukannya dana tambahan guna pengobatan dan perawatan selama yang bersangkutan sakit. Apabila berkurangnya kemampuan untuk memperoleh pendapatan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka kerugian yang dialami seseorang akan semakin bertambah besar. 10 Dalam asuransi kesehatan, selain usia dan jenis kelamin, maka profesi, riwayat sakit yang pernah diderita, suku bangsa, adat kebiasaan seseorang dan pandangan hidupnya merupakan faktor-faktor yang menentukan tingkat premi yang harus dibayar. Mengingat biaya pemeliharaan kesehatan itu semakin lama semakin besar, ada baiknya bila setiap anggota masyarakat memiliki asuransi kesehatan yang minimal (standar). PT. ASKES (Persero) Indonesia sebagai badan pengelola Asuransi Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, beserta anggota

9

Laporan Tahunan PT. Askes tahun 2010. Jakarta, 2010 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, (Yogyakarta : BPFE, 1995), Hal. 79. 10


keluarganya, dalam rangka upaya menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat dan dinamis serta memiliki jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa. 11 Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Jaminan Kesehatan di PT. Askes Indonesia Terhadap Perlindungan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.”

B. Perumusan Masalah Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan tentang asuransi kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan sistem asuransi kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan jaminan kesehatan di PT. ASKES (Persero) Indonesia terhadap perlindungan kesehatan Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Tujuan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

11

Laporan Tahunan PT. Askes tahun 2010. Jakarta, 2010.


a. Untuk mengetahui pengaturan tentang asuransi kesehatan terhadap PNS di Indonesia. b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem asuransi kesehatan terhadap PNS di Indonesia. c. Untuk mengetahui penerapan jaminan kesehatan di PT. ASKES (Persero) Indonesia terhadap perlindungan kesehatan PNS. 2. Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah: a. Sebagai

bahan masukan teoritis

bagi

penulis untuk

menambah

pengetahuan dan pemahaman hukum jaminan kesehatan di Indonesia. b. Untuk menerapkan pengetahuan penulis secara praktis agar masyarakat mengetahui hak-hak nasabah pada asuransi kesehatan.

D. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah Penerapan Jaminan Kesehatan di PT. Askes Indonesia Terhadap Perlindungan Kesehatan PNS. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa Fakultas Hukum USU. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan Tinjauan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah tinjauan yuridis yaitu suatu kegiatan untuk mempelajari dan mengkaji sesuatu hal


berdasarkan pandangan hukum atau sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Keberhasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam melaksanakan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor jaminan sosial untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa aktif saja belum menjamin sepenuhnya ketenagakerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat mempunyai kaitan yang erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja, dedikasi terhadap tugas yang diembannya. 12 Pemberian pensiun oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memberikan motivasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk lebih giat bekerja dan memberikan kepastian penghasilan di masa datang. Dengan adanya program jasa pensiun maka para Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. 13

12

Ruddy Ady Putra, Abstrak Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, (Medan : Perpustakaan Sumatra Utara, 2008), Hal 36. 13 Mukti AG, Thabrany H, Trisnantoro L. T., Restrukturisasi Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Jakarta : Rajawali Press, 2003), Hal. 12.


Bagi seseorang yang bekerja di instansi pemerintah atau memiliki ikatan dinas atau ikatan hukum dengan pemerintah dalam bekerja yang sering kita kenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada umumnya faktor usia sangat menentukan dalam hal jangka waktu/masa aktif kerja yaitu sampai pada usia 56 tahun mereka harus pensiun atau sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil mereka harus pensiun. Dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat agar tercapai peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan dan ketepatan sasaran secara optimal sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi “Bahwa jaminan kesehatan di selenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”. Hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses ke fasilitas kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yakni dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3, 4, 5 yakni agar jaminan kesehatan dapat dirasakan masarakat sebagai wujud perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang disertai peningkatan mutu profesi tenaga medis sehingga kemudahan pelayanan kesehatan akan tercapai, berarti


dimulailah sistem baru pemerintahan di Indonesia bergerak kearah desentralisasi, termasuk di sektor pelayanan kesehatan. 14 Program yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan

kepada

PT.

ASKES

(Persero)

berdasarkan

SK

Nomor

1241/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telah berjalan memasuki tahun ke empat dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Namun di samping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi antara lain: kepesertaan yang belum tuntas, peran fungsi ganda sebagai pengelola, verifikator dan sekaligus sebagai pembayar atas pelayanan kesehatan, verifikasi belum berjalan dengan optimal, kendala dalam kecepatan pembayaran, kurangnya pengendalian biaya, penyelenggara tidak menanggung resiko. 15 Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi sebagai berikut “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada

14

http://blog.keuanganpribadi.com/pentingnya-memiliki-asuransi-kesehatan/ diakseskan tanggal 1 Desember 2010. 15 Thabrany H, Purwanto E, Mochtar O, Hasyim. Review Jaminan Sosial di Indonesia. (Jakarta: Lembaga Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, 2000), Hal 24.


pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti. 16 Asuransi

Sosial

adalah alat

untuk

menghimpun

risiko

dengan

memindahkan kepada organisasi yang biasanya adalah organisasi pemerintah yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk memberikan manfaat atau pelayanan kesehatan kepada atau atas nama orang-orang yang diasuransikan itu pada waktu terjadinya kerugian-kerugian tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 17 Asuransi Sosial adalah asuransi yang memberikan perlindungan yang dari segi objeknya diutamakan pada benda immaterial dan umumnya tidak dapat dinilai dengan uang. 18 Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi, berbeda dengan asuransi komersial dimana asuransi sosial hanya mencakup perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundangan. Asuransi sosial pada umumnya dikelompokkan bagi masyarakat

16

Abdul Salim, Asuransi dan Manajemen resiko (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000), hal 1. 17 A. Hasymi Ali, Bidang Usaha Asuransi, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999), hal 18. 18 R. Ali Ridho,, Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas, (Jakarta : CV. Remadja Karya, 1994), hal 279.


tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 19 1. Semua pegawai negeri menjadi anggota asuransi kesehatan pegawai negeri dan untuk itu setiap bulan gaji pegawai negeri dipotong 2%. 2. Semua pegawai negeri wajib menjadi anggota tabungan dan asuransi pegawai negeri (TASPEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963, untuk itu setiap pegawai negeri harus membayar iuran yang langsung dipotong sebesar 3,25% dari gaji setiap bulan. 3. Semua karyawan perusahaan swasta dan BUMN wajib menjadi anggota asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, asuransi ini mencakup asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian. Asuransi kesehatan yang berada di tingkat pusat, penyelenggaraannya diserahkan pada badan penyelenggara dan pemeliharaan kesehatan pusat, sedangkan pada tingkat propinsi diselenggarakan oleh kepala dinas kesehatan dan kotamadya. Dana yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pemeliharaan kesehatan dibentuk dengan cara memotong presentase tertentu dari gaji pegawai negeri setiap bulan dan potongan ini bersifat wajib. Dari dana yang terkumpul inilah pemerintah membiayai atau membayar tuntutan atau klaim dari setiap pegawai negeri bilamana mereka harus mengeluarkan biaya untuk kesehatannya.

19

Lembaga Penelitian UI dan Menko Perekonomian - Kajian tentang Kebijakan Jaminan Sosial (Jakarta, Desember ,2000), Hal 47.


Jadi sebenarnya dana tersebut dibentuk dengan cara gotong royong membantu mereka jika dalam keadaan sakit dan memerlukan biaya. 20 Walaupun seorang pegawai negeri dipotong gajinya setiap bulan, kalau dia tidak sakit maka ia tidak mendapatkan apa-apa tetapi dari uangnya yang terkumpul bersama-sama dengan peserta lain akan dipakai untuk membiayai perawatan atau obat kepada peserta lain yang sedang sakit. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991. Asuransi kesehatan memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial, karena pelayanan kesehatan tidak boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial masyarakat sehingga semua lapisan berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

F. Metode Penelitian Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi : 1. Tipe Penelitian Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. 21 Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada 20

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986),

Hal. 17.


bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asuransi kesehatan, sistem jaminan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum Asuransi Kesehatan di PT. ASKES (Persero) Indonesia. 2. Data dan Sumber Data Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini antara lain, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah, dan internet. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara :

21

Soejano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1986) Hal 9-10.


Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analistis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

G. Sistematika penulisan Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subsub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.


BAB II

PENGATURAN

TENTANG

ASURANSI

KESEHATAN

TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA Bab ini berisikan tentang Sejarah Asuransi Kesehatan Indonesia, Pengaturan Asuransi Kesehatan di Indonesia dan Perkembangan Asuransi Kesehatan di Indonesia, Proses Berasuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil. BAB III

PELAKSANAAN SISTEM ASURANSI KESEHATAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA Bab ini berisikan tentang Asuransi Kesehatan sebagai Sistem, Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil, dan Permasalahan yang timbul dalam Pelaksanaan Program Asuransi Kesehatan di Indonesia.

BAB IV

PENERAPAN (PERSERO)

JAMINAN INDONESIA

KESEHATAN TERHADAP

DI

PT.

ASKES

PERLINDUNGAN

KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bab ini berisikan tentang Sejarah Panjang Perjalanan ASKES, Sistem Jaminan kesehatan di PT. ASKES (PERSERO) INDONESIA dan Penerapan Jaminan

Kesehatan PT. ASKES (PERSERO) terhadap

Perlindungan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.


BAB I PENDAHULUAN. Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948) Undang-Undang

Recommend Documents