ORGANISASI KESEHATAN DUNIA (WHO) PANDUAN PENGGUNA KODE GLOBAL WHO TENTANG PRAKTIK REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN INTERNASIONAL

ORGANISASI KESEHATAN DUNIA (WHO)

PANDUAN PENGGUNA KODE GLOBAL WHO TENTANG PRAKTIK REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN INTERNASIONAL

WHO/HSS/HRH/HMR/2010.2

PANDUAN PENGGUNA KODE GLOBAL WHO TENTANG PRAKTIK REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN INTERNASIONAL

ORGANISASI KESEHATAN DUNIA (WHO)

Daftar Isi Pratinjau Kode Global WHO Tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional ...................................................................................................................... 1

Pendahuluan ...................................................................................................................... 3

Prinsip-prinsip Panduan dan Rekomendasi Utama - Semangat Kode WHO............. 7 1. Etik Rekrutmen Internasional ......................................................................................... 8 2. Pengembangan Tenaga Kerja Kesehatan dan Sistem Kesehatan Berkelanjutan ............ 9 3. Perlakuan Adil Terhadap Tenaga Kesehatan Migran ..................................................... 10 4. Kerjasama Internasional.................................................................................................. 11 5. Dukungan Terhadap Negara-negara Berkembang .......................................................... 11 6. Pengumpulan Data .......................................................................................................... 12 7. Pertukaran Informasi ....................................................................................................... 12

Pertanyaan penting terkait kode WHO .......................................................................... 13 Apa arti kode praktik?........................................................................................................ 13 Mengapa kode WHO .......................................................................................................... 14 Apa makna politik dan hukum dari kode WHO ................................................................. 14 Apa manfaat dari kode WHO ............................................................................................. 14 Bagaimana kode WHO dilaksanakan dan oleh siapa?........................................................ 16 Bagaimana pemantauan pelaksanaan kode WHO?............................................................. 19 Apa tujuan dari pedoman kumpulan data minimum, pertukaran informasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kode WHO? ..................................................................................... 20 Dapatkah kode WHO direvisi? ........................................................................................... 20 Bacaan lebih lanjut ........................................................................................................... 21 Lampiran – Resolusi Majelis Kesehatan Dunia WHA63.16 dan adopsi Kode Global WHO Tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional ............................................ 22 Kontak untuk informasi lebih lanjut .............................................................................. 34

Kotak Kotak No 1:

Migrasi tenaga kesehatan dan krisis global tenaga kesehatan

Kotak No 2:

Sejarah kode WHO

Kotak No 3:

Rekomendasi kebijakan global WHO untuk meningkatkan akses tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil melalui peningkatan retensi

Kotak No 4:

Tinjauan beberapa kode praktik yang ada terkait migrasi tenaga kesehatan

Kotak No 5:

Jadwal pelaporan oleh Negara-negara Anggota dan Direktur Jenderal

PRATINJAU KODE GLOBAL WHO TENTANG PRAKTIK REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN INTERNASIONAL 1 1.

Tujuan Kode ini bertujuan untuk menciptakan dan mendorong prinsip-prinsip sukarela dan etik praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional dan sebagai referensi untuk semua Negara Anggota.

2.

Ruang Lingkup Kode ini memiliki ruang lingkup global dan ditetapkan untuk acuan bagi pemerintah dari semua Negara Anggota dan stakeholder yang tertarik dalam hal rekrutmen tenaga kesehatan internasional.

3.

Etik rekrutmen internasional Kode tidak menyarankan rekrutmen aktif tenaga kesehatan dari negara berkembang yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

4.

Perlakuan adil terhadap migran tenaga kesehatan Kode menekankan pentingnya perlakuan yang setara terhadap tenaga kesehatan migran dan tenaga kesehatan terlatih dalam negeri.

5.

Pengembangan tenaga kesehatan dan keberlanjutan sistem kesehatan Tiap negara harus mengimplementasikan perencanaan tenaga kesehatan, pendidikan, pelatihan dan strategi retensi yang efektif untuk mempertahankan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kondisi khusus dari tiap negara dan mengurangi kebutuhan untuk merekrut tenaga kesehatan migran.

6.

Kerjasama internasional Kode mendorong kolaborasi antara negara-negara tujuan dan pengirim sehingga keduanya dapat menerima manfaat dari migrasi tenaga kesehatan internasional.

1

Kode global WHO Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional selanjutnya disebut dengan “Kode WHO” atau “Kode”.

1

7.

Dukungan Terhadap negara berkembang Negara-negara anggota disarankan untuk meyediakan bantuan teknis dan dukungan finansial

terhadap

negara-negara

berkembang

atau

negara-negara

yang

perekonomiannya dalam masa transisi serta mengalami krisis tenaga kesehatan. 8.

Pengumpulan data Negara-negara anggota disarankan untuk memperkuat atau menciptakan sistem informasi tenaga kesehatan, meliputi informasi tentang migrasi tenaga kesehatan, dengan tujuan mengumpulkan, menganalisis dan menerjemahkan data ke dalam perencanaan dan kebijakan tenaga kesehatan yang efektif.

9.

Pertukaran informasi Negara-negara anggota seharusnya secara periodik mengumpulkan dan melaporkan data kepada Sekretariat WHO terkait regulasi dan undang-undang rekrutmen tenaga kesehatan dan migrasi, demikian juga dengan data dari sistem informasi tenaga kesehatan. Negara-negara anggota disarankan untuk meningkatkan pertukaran informasi terkait migrasi tenaga kesehatan internasional dan sistem kesehatan baik internasional dan nasional.

10.

Implementasi kode Untuk tujuan komunikasi internasional, tiap negara anggota seharusnya, sebagaimana mestinya, menunjuk otoritas nasional yang bertanggungjawab terhadap pertukaran informasi mengenai migrasi tenaga kesehatan dan implementasi kode.

11.

Monitoring dari implementasi kode Negara-negara Anggota disarankan bekerjasama dengan semua stakeholder dalam mengimplementasikan kode. Semua pihak harus berusaha bekerja secara individu dan kolektif untuk mencapai tujuan kode.

12.

Monitoring proses implementasi Dengan dasar untuk mengimplementasikan kode, Negara-negara Anggota dianjurkan secara periodik melaporkan tindakan yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi dan nilai yang dipelajari kepada Sekretariat WHO. Direktur Jenderal WHO akan melaporkan secara bertahap kepada Majelis Kesehatan Dunia terkait keefektifan kode dalam mencapai tujuan yang telah disepakati dan membuat saran untuk perbaikan.

2

Pendahuluan Pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang terkait kesehatan akan sangat sulit apabila tanpa staf yang cukup dan kompeten dalam sistem kesehatan nasional. Meskipun demikian, 57 negara masih mengalami krisis tenaga kesehatan yang terlatih. Satu alasan dibalik kekurangan ini adalah tenaga kesehatan meninggalkan daerahnya untuk mencari peluang karir dan kondisi hidup yang lebih baik di tempat lain. Terkadang hal ini berarti meninggalkan daerah terpencil dan tertinggal untuk pergi ke daerah perkotaan. Kadang hal ini dimaknai dengan migrasi ke luar negeri. Memang, jumlah tenaga kesehatan yang bermigrasi meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan pola migrasi menjadi sangat kompleks serta melibatkan banyak negara (lihat kotak 1 dibawah). Semua negara dapat dipengaruhi oleh migrasi nasional dan internasional dari tenaga kesehatannya, khususnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memiliki sistem kesehatan rapuh. KOTAK No 1 Migrasi Tenaga Kesehatan dan krisis global tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang bermigrasi telah meningkat signifikan dalam dekade terakhir. Pola migrasi juga menjadi semakin komplek dan melibatkan banyak negara. Migrasi di antara negara maju telah dikelola dengan baik dan migrasi di antara negara berkembang semakin meningkat. Migrasi dari negara berkembang ke negara maju inilah yang menjadi perhatian dunia. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan yang terlibat, dan dampak terhadap sistem kesehatan di negara dari mana asal mereka bermigrasi. Peningkatan kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan dapat disebabkan oleh mobilitas ini. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia 2006 menyoroti kekurangan global dari hampir 4.3 juta tenaga kesehatan dan mengidentifikasi 57 negara. Sebagian besar berada di Afrika dan Asia, menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang parah. Meningkatnya migrasi memperburuk kekurangan ini.

3

Tenaga kesehatan bermigrasi untuk alasan yang sama dengan pekerja lain yang bermigrasi: mereka pergi untuk mencari peluang pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik. Negaranegara berkembang kehilangan banyak tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi melalui migrasi karena “faktor pendorong” seperti kondisi kerja yang tidak memuaskan, gaji rendah, prospek karir tidak bagus, pertimbangan keamanan, dan lemahnya manajemen dan dukungan. Berdasarkan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), di beberapa negara berkembang, lebih dari 50% tenaga kesehatan yang terlatih memilih untuk bermigrasi karena kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri.

Pada saat yang sama, negara maju berjuang untuk memenuhi permintaan populasi lansia dan perubahan kebutuhan kesehatan, terutama peningkatan kebutuhan perawatan kronis. Dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tinggi dan tingkat produksi domestik yang lebih rendah dibandingkan permintaan di beberapa negara, negara maju ini memerlukan jumlah yang banyak dari tenaga kesehatan migran untuk memberikan pelayanan kepada populasi yang membutuhkan. Dalam negara-negara anggota OECD, sekitar 20% dokter dilahirkan di luar negeri.

Namun, migrasi tenaga kesehatan juga memiliki pengaruh positif. Sebagai contoh, migrasi dapat menawarkan kesempatan yang baru bagi tenaga kesehatan profesional. Tenaga kesehatan yang kembali ke negara asalnya membawa keterampilan dan keahlian yang mereka dapatkan selama di luar negeri. Migrasi juga mendorong pengiriman uang yang signifikan (uang yang dikirim kembali ke negara asal oleh pekerja migran) ke beberapa negara berkembang dan oleh sebab itu berhubungan dengan penurunan kemiskinan bagi keluarga tenaga kesehatan yang bermigrasi. Meskipun demikian, pengaruh negatif dari migrasi tenaga kesehatan telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rapuh.

Dalam rangka memberikan respon global untuk masalah migrasi tenaga kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan tahun 2004 meminta WHO untuk mengembangkan kode

4

praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional 2. Sebagai tanggapan, sekretariat WHO memulai program kerja dan proses konsultasi global untuk menghasilkan rancangan kode. Setelah diskusi di forum nasional dan internasional, serta komentar yang diterima melalui uji publik yang berbasis web, kode global WHO tentang praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional diadopsi oleh 193 negara anggota dari Majelis Tenaga Kesehatan ke-63 pada tanggal 21 Mei 2010 (Kotak 2 memberikan rincian lebih lanjut). Ini adalah kedua kalinya dalam sejarah Organisasi bahwa Negara Anggota WHO telah menggunakan kewenangan konstitusional Organisasi untuk mengembangkan kode, kode lainnya yang telah disepakati adalah Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI pada tahun 1981. Kode ini bertujuan untuk membangun dan mempromosikan prinsip-prinsip sukarela dan etik tentang praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional dan memfasilitasi penguatan sistem kesehatan. Kode ini dirancang oleh Negara-negara Anggota untuk memfasilitasi kerangka kerja dinamis dan dialog global berkelanjutan serta kerjasama. Panduan Pengguna ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dari Kode dan untuk membantu pembaca memahami isinya. Panduan menjelaskan konteks yang telah dikembangkan dan mendesiminasikan pesan utamanya. Panduan menargetkan seluruh stakeholder yang peduli atau tertarik dengan rekrutmen tenaga kesehatan internasional. Panduan ini memberikan pendahuluan yang mudah dipahami, pembaca disarankan untuk merujuk pada Kode itu sendiri yang terlampir pada dokumen ini untuk pemahaman yang lebih lengkap dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

"Anda telah mencapai kesepakatan pada beberapa poin yang sangat penting yang merupakan hadiah nyata untuk kesehatan masyarakat, di seluruh dunia. Terima kasih untuk upaya yang luar biasa ini, kita sekarang memiliki Kode Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional." Dr. Margaret Chan, Direktur Jenderal WHO, kata penutup kepada Negara Anggota di Majelis Kesehatan Dunia ke-63, 21 Mei 2010

2

Resolusi WHA 57.19 tentang migrasi internasional tenaga kesehatan, disahkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan ke 57 tahun 2004, menyatakan:<>.

5

KOTAK No 2 Sejarah Kode WHO Pada bulan Mei 2004, Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi resolusi WHA57.19, meminta WHO untuk mengembangkan, dalam konsultasi dengan negara-negara anggota dan semua mitra yang relevan, kode praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional. Sekretariat WHO menanggapi dengan mengembangkan program yang komprehensif mengenai isu migrasi tenaga kesehatan dan melaksanakan proses konsultasi global untuk menghasilkan rancangan kode praktik.

Rancangan pertama dari kode selesai pada Agustus 2008. Hal ini berdasarkan masukan yang diterima pada beberapa forum global, termasuk Forum Global Pertama tentang Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan yang diadakan di Kampala, Uganda pada Maret 2008 dan KTT G8 diselenggarakan di Toyako, Jepang pada bulan Juli 2008. Pada bulan September 2008, Sekretariat melaksanakan audiensi publik global yang berbasis web mengenai rancangan pertama dari kode selama lima minggu. Sekretariat kemudian menyiapkan rancangan revisi kode praktik, dengan mempertimbangkan komentar yang diterima selama audiensi.

Sekretariat WHO menyajikan rancangan kode praktik dan laporan kemajuan ke sesi Dewan Eksekutif ke-124 pada bulan Januari 2009. Dewan sepakat bahwa konsultasi lebih dalam dan partisipasi Negara Anggota sangat penting untuk menyelesaikan dan mengadopsi kode. Serangkaian pertemuan nasional, regional dan internasional telah diadakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kode dalam persiapan sesi Komite Regional WHO pada musim gugur tahun itu. Sementara itu, negara-negara G8 dalam pertemuan di L'Aquila, Italia dan Deklarasi Menteri pada pertemuan 2009 dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendesak WHO untuk menyelesaikan kode praktik.

Pada bulan Januari 2010 Dewan Eksekutif ke-126 setuju untuk menyerahkan rancangan terbaru dari kode untuk dikonsultasikan pada Majelis Kesehatan Dunia. Kode Global WHO Praktik Rektrutmen Tenaga Kesehatan Internasional akhirnya diadopsi oleh ke-semua 193 negara anggota dari Majelis Kesehatan Dunia ke-63 pada tanggal 21 Mei 2010.

6

"Persetujuan Majelis Kesehatan Dunia tentang Kode Praktik merupakan langkah bersejarah bagi masa depan baik dalam melindungi hak-hak tenaga kesehatan migran dan sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga kesehatan profesional yang terlatih di negara berkembang." Mary Robinson, Presiden Penyadaran Hak: Inisiatif Etik Globalisasi dan Ketua Migrasi Tenaga Kesehatan Dewan Penasehat Kebijakan Global

Prinsip-prinsip Panduan dan rekomendasi utama - semangat Kode WHO Bagian ini memberikan gambaran tentang rekomendasi utama Kode untuk negara-negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Bagian ini berfokus pada isi dan konsep rekomendasi. Informasi tentang pelaksanaan dan pemantauan dapat dibaca di halaman berikutnya. Pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang rekomendasi secara keseluruhan disarankan untuk merujuk pada bacaan lengkap dari Kode, yang memiliki informasi lebih rinci tentang apa yang diuraikan di sini. Rekomendasi yang tercantum dalam Kode didasarkan pada beberapa prinsip utama yang berguna untuk diingat ketika membaca dokumen ini. Pertama, Kode didasarkan pada hak semua orang untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi 3. Dalam hal ini, ketersediaan dan akses yang merata terhadap petugas kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi pemenuhan hak atas kesehatan, baik di negaranegara tujuan maupun pengirim. Kedua, hal ini menghormati hak setiap individu, termasuk tenaga kesehatan, untuk keluar dari suatu negara4, dan untuk bermigrasi ke negara lain yang mengakui dan mempekerjakan mereka. Ini berarti bahwa Kode ini tidak bertujuan untuk menghentikan migrasi, melainkan mencoba untuk mengatasi beberapa aspek migrasi tenaga kerja kesehatan yang mungkin memiliki

3

Pembukaan konstitusi WHO dan pasal 12 dari Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). 4 Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 Konvensi Internasional Hak-hak Masyarakat dan Politik.

7

dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara pengirim. Telah disarankan bahwa migrasi internasional tenaga kesehatan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penguatan sistem kesehatan global jika rekrutmennya dikelola dengan benar dan etis. Manajemen migrasi harus bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap sistem kesehatan, khususnya di negara-negara pengirim. Ketiga, Kode mengadopsi pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan beberapa sebab mendasar dari migrasi serta masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Akhirnya, Kode mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan khusus dari negara-negara, terutama negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi, yang sangat rentan terhadap fluktuasi jumlah tenaga kerja kesehatan. Kode membuat beberapa ketentuan yang berbeda untuk rekrutmen tenaga kesehatan di negara-negara yang rentan.

Beberapa rekomendasi utama dari Kode dijabarkan dalam tujuh poin berikut. 1. Etik rekrutmen internasional Rekrutmen tenaga kesehatan dari negara-negara berkembang yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan mengurangi akses ke pelayanan kesehatan di negara tersebut, dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin serta antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Oleh sebab itu Kode menetapkan rekomendasi mengenai etik rekrutmen tenaga kesehatan internasional. Secara khusus, Kode menjelaskan bahwa rekrutmen aktif dari tenaga kesehatan internasional di negara-negara berkembang yang menghadapi kekurangan atau krisis tenaga kesehatan tidak disarankan (Pasal 5.15) dan bahwa tanggung jawab hukum yang berlaku dari tenaga kesehatan terhadap sistem kesehatan negara mereka sendiri harus dipertimbangkan ketika merekrut (Pasal 4.2).

5

Semua rujukan dari pasal yang ada di dokumen ini merujuk pada pasal dalam Kode Global WHO Tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional. Kode juga disertakan dalam Panduan Pengguna sebagai lampiran.

8

Berbagai rekomendasi untuk etik rekrutmen internasional ditujukan bagi keduanya yaitu bagi para pembuat kebijakan yang dapat memonitor rekrutmen internasional dan untuk setiap stakeholder yang terlibat dalam setiap kegiatan rekrutmen, seperti pemberi kerja dan agen perekrutan.

2. Pengembangan tenaga kerja kesehatan dan sistem kesehatan berkelanjutan Kode ini juga bertujuan untuk mengatasi beberapa penyebab migrasi dengan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan tenaga kerja kesehatan dan sistem kesehatan berkelanjutan. Secara khusus, Kode menyatakan bahwa tenaga kerja kesehatan yang sesuai harus dididik, dipertahankan dan berkelanjutan untuk kondisi khusus masing-masing negara, termasuk area dengan kebutuhan tenaga terbesar, dan bahwa semua negara anggota harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan mereka sendiri terkait sumber daya manusia untuk kesehatan (Pasal 5.4). Memperluas pendidikan dan pelatihan, meningkatkan retensi dan mengurangi ketidakseimbangan geografis oleh sebab itu disarankan sebagai area intervensi kunci untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan (lihat Kotak 3). Secara keseluruhan, Kode menghargai tenaga kesehatan dan mengakui perannya sistem kesehatan yang berkelanjutan. Kotak No 3 Rekomendasi kebijakan global WHO untuk meningkatkan akses tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil melalui peningkatan retensi. Salah satu tantangan yang paling kompleks bagi para pembuat kebijakan adalah untuk memastikan bahwa orang yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil memiliki akses ke tenaga kesehatan terlatih. Meskipun sekitar setengah penduduk dunia saat ini tinggal di daerah pedesaan, daerah ini hanya dilayani oleh 38% dari keseluruhan jumlah tenaga keperawatan dan kurang dari seperempatnya dari keseluruhan jumlah dokter6. Pada tahun 2004 dan 2006, Resolusi WHO tentang migrasi (WHA57.19) dan peningkatan skala cepat dari tenaga kesehatan (WHA59.23) meminta negara-negara anggota untuk dimasukkan ke dalam mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan. Pada tahun 2008, Deklarasi Kampala dan Agenda Aksi Global 6

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2006: bekerja bersama untuk kesehatan. Geneva, Organisasi Kesehatan Dunia, 2006; prospek urbanisasi dunia: Revisi database penduduk. New York, NY, Departemen Hubungan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-bangsa, 2008 (http://esa.un.org/unup).

9

meminta pemerintah untuk "menjamin insentif yang memadai dan memfasilitasi lingkungan kerja yang aman bagi retensi dan pemerataan tenaga kesehatan yang efektif ".

Pada bulan Juli 2010, WHO mengeluarkan serangkaian Rekomendasi Kebijakan Global dengan sejumlah aksi yang berhubungan dengan pendidikan, regulasi, insentif keuangan, dan dukungan personal serta profesional. Berdasarkan bukti yang ada dan pengalaman negara lain, intervensi yang disarankan meliputi perbaikan cara seleksi calon siswa dan dididik untuk lebih difokuskan pada kondisi pedesaan, menghasilkan berbagai kategori tenaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja serta kondisi hidup yang lebih baik. Dokumen tersebut juga mencakup panduan untuk membantu para pembuat kebijakan memilih intervensi yang paling tepat berdasarkan konteks mereka dan memberikan petunjuk tentang bagaimana menerapkan, memantau dan mengevaluasi dampaknya dari waktu ke waktu.

Rekomendasi berbasis bukti berhubungan dengan mobilitas tenaga kesehatan dalam batasbatas negara dan fokus pada strategi untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil melalui peningkatan minat, rekrutmen dan retensi. Dengan demikian, strategi ini harus dipandang sebagai pelengkap dalam Kode Global WHO terkait Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional. Pustaka: Deklarasi Kampala dan Agenda Aksi Global. Forum Global Sumber Daya manusia untuk Kesehatan, Aliansi Sumber Daya Manusia Kesehatan Global, Kampala, Uganda, 7 Maret 2008. Rekomendasi kebijakan global untuk meningkatkan akses tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil melalui peningkatan retensi. Geneva, WHO, 2010.

3. Perlakuan adil terhadap tenaga kesehatan migran Kode mengambil pandangan holistik terhadap rekrutmen tenaga kerja kesehatan. Oleh sebab itu Kode tidak hanya mempertimbangkan konsekuensi dari migrasi tenaga kerja kesehatan di negara pengirim, tetapi juga hak dan perlakuan terhadap migran tenaga kesehatan itu sendiri.

10

Kode memberikan rekomendasi untuk proses rekrutmen yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kesempatan untuk menilai manfaat dan risiko yang terkait dengan posisi pekerjaan dan membuat keputusan sesuai dengan waktu yang ditentukan (Pasal 4.3). Hal ini juga mendorong prinsip perlakuan yang sama terhadap migran dan tenaga kesehatan domestik. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan kondisi rekrutmen, promosi, dan remunerasi (Pasal 4.4), menjamin pemenuhan hak dan tanggung jawab hukum (Pasal 4.5) serta memberikan kesempatan dan insentif untuk memperkuat pendidikan profesional, kualifikasi dan pengembangan karir (Pasal 4.6). 4. Kerjasama Internasional Kode ini bertujuan baik untuk mengurangi dampak negatif dari migrasi tenaga kesehatan dan untuk memaksimalkan pengaruh positif pada sistem kesehatan negara-negara pengirim (Pasal 3.2). Untuk itu, negara tujuan didorong untuk berkolaborasi dengan negara-negara pengirim sehingga keduanya dapat memperoleh manfaat dari migrasi tenaga kesehatan internasional (Pasal 5.1). Hal ini dapat dipandang sebagai prinsip manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya, Kode mengusulkan penyelenggaraan rekrutmen tenaga kesehatan internasional melalui jalur bilateral atau multilateral. Pengaturan tersebut dapat mencakup langkah-langkah yang memungkinkan negara-negara sumber juga mendapatkan manfaat dari rekrutmen internasional, misalnya melalui dukungan untuk pelatihan, akses ke pelatihan spesialisasi, transfer teknologi dan keterampilan serta dukungan terhadap migrasi balik, secara permanen atau temporer (Pasal 5.2). Sejalan dengan hal ini, Kode mendorong migrasi balik tenaga kesehatan, sehingga keterampilan dan pengetahuan dapat dicapai untuk kepentingan baik negara sumber dan tujuan (Pasal 3.8). 5. Dukungan terhadap negara-negara berkembang Sejalan dengan prinsip etik rekrutmen internasional, Kode membahas pentingnya memperhatikan kebutuhan dan keadaan khusus dari negara-negara, khususnya negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi, terutama dampak merugikan dari praktik rekrutmen aktif terhadap sistem kesehatan negara sumber.

11

Sementara itu, negara-negara anggota, organisasi internasional, lembaga donor internasional, lembaga keuangan dan pembangunan serta organisasi terkait lainnya didorong untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan keuangan untuk negara-negara berkembang yang mengalami krisis kekurangan tenaga kerja kesehatan, untuk membantu implementasi Kode (Pasal 10.2 dan 10.3). 6. Pengumpulan data Kebijakan yang efektif untuk mengatasi tekanan, tren dan dampak dari migrasi tenaga kerja kesehatan perlu didasarkan pada data yang berbasis bukti. Meski informasi mengenai migrasi tenaga kerja kesehatan lebih banyak tersedia, pengetahuan tentang arus migrasi internasional masih jauh dari yang diharapkan. Kode ini menekankan perlunya data nasional dan internasional serta penelitian yang efektif. Kode menyoroti kebutuhan untuk berbagi informasi tentang rekrutmen tenaga kesehatan internasional untuk mencapai tujuan Kode (Pasal 3.7). Oleh karena itu Negara Anggota didorong untuk membangun atau memperkuat sistem informasi tenaga kesehatan, termasuk migrasi tenaga kesehatan (Pasal 6.2), serta program-program penelitian di bidang migrasi tenaga kesehatan (Pasal 6.3), dan untuk menerjemahkan data ke dalam perencanaan dan kebijakan tenaga kerja kesehatan yang efektif. Kode ini juga mendorong WHO, bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan dan Negara-negara Anggota, agar dapat dibandingkan data dan reliabilitasnya (Pasal 6.4). "Jika kita bertanya kepada diri sendiri apa sebenarnya makna dari Kode ini, Kode menciptakan sistem informasi dan data berbasis bukti yang dapat memfasilitasi keputusan kebijakan di masa mendatang yang bisa melampaui jangkauan sifat sukarela dari Kode WHO." Dr Fransisco Campos, Sekretaris Tenaga Kerja dan Manajemen Pendidikan Kesehatan, Departemen Kesehatan, Brasil

7. Pertukaran informasi Mekanisme untuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan migrasi tenaga kesehatan merupakan komponen penting dari Kode.

12

Negara anggota didorong untuk mempromosikan pertukaran informasi nasional dan internasional dan berbagi informasi dengan WHO. Menurut Pasal 7.2 (c), Negara-negara Anggota didorong untuk mengumpulkan dan memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif terkait tenaga kesehatan. Setelah berkonsultasi dengan Negara Anggota, WHO akan mengembangkan pedoman kumpulan data minimum guna mendukung pemantauan migrasi tenaga kesehatan internasional. Negara anggota juga didorong untuk membangun dan mempertahankan database terkini dan dapat diakses terkait peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kesehatan internasional dan migrasi. Negara anggota juga harus, jika dinilai perlu, berbagi pengalaman dalam menerapkan Kode, termasuk langkah-langkah yang diambil, hasil yang dicapai, kesulitan yang dihadapi dan pelajaran yang bisa diambil. Untuk keperluan komunikasi internasional, setiap negara anggota harus menunjuk otoritas nasional yang bertanggung jawab untuk pertukaran informasi mengenai migrasi tenaga kesehatan dan pelaksanaan Kode. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi kepada Sekretariat WHO melalui laporan nasional berkala, yang diharapkan pertama kali dilaporkan pada tahun 2012. Laporan-laporan nasional merupakan dasar untuk laporan ke Direktur Jenderal WHO, yang akan memberikan sintesis dari status terkini pelaksanaan Kode oleh semua negara anggota dan gambaran global migrasi tenaga kerja kesehatan internasional.

Pertanyaan penting terkait Kode WHO Apa arti kode praktik? Kode praktik pada dasarnya merekomendasikan standar berperilaku kepada negara-negara dan aktor lainnya. Kode umumnya diadopsi sebagai resolusi formal organisasi antar pemerintah dan sebagian besar tidak mengikat. Kode praktik, termasuk kode yang tidak mengikat, semakin sering digunakan untuk mengatasi tantangan pemerintahan global (seperti isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan) karena praktis untuk negosiasi dan dilaksanakan. Kode menjabarkan norma-norma yang bermakna untuk dijadikan acuan berperilaku negaranegara dan memungkinkan fleksibilitas yang memadai sehingga kode menjadi praktis dan efektif.

13

Mengapa Kode WHO? Melalui adopsi Resolusi WHA57.19 pada tahun 2004, Negara-negara Anggota memberikan mandat pengembangan kode praktik di bawah naungan WHO. Inisiatif ini berasal dari pengamatan bahwa ketika migrasi tenaga kesehatan dapat saling menguntungkan bagi kedua pihak baik pengirim dan negara tujuan, migrasi dari negara-negara yang sudah mengalami krisis tenaga kerja kesehatan, khususnya di 57 negara yang diidentifikasi oleh Laporan Kesehatan Dunia 2006, melemahkan sistem kesehatan yang memang sudah rapuh dan merupakan hambatan serius untuk mencapai target kesehatan yang berhubungan dengan Millenium Development Goals (MDGs). Apa makna politik dan hukum dari Kode WHO? Kode ini mencerminkan kehendak masyarakat internasional untuk mengurangi konsekuensi negatif dari migrasi tenaga kesehatan. Hal ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam respon global terhadap masalah migrasi tenaga kesehatan. Meskipun Kode ini tidak mengikat, bukan berarti kode tidak memiliki implikasi hukum. Negara-negara Anggota WHO memiliki

kewajiban

dengan

itikad

baik

untuk

mempertimbangkan

rekomendasi-

rekomendasinya. "Ada komitmen dari semua negara anggota untuk melihat resolusi diadopsi. Hal ini membantu untuk menjaga proses tetap berjalan dan hasilnya bisa dilihat. Kode WHO mempromosikan pesan yang sangat jelas. " Bjarne Taman, Direktur, Departemen Kesehatan Global dan AIDS, Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia

Apa manfaat dari Kode WHO? Kode ini merupakan respon global terhadap masalah dunia. Kode ini unik dalam ruang lingkup, menyediakan kerangka global kerjasama internasional untuk mengatasi isu global migrasi tenaga kesehatan. Kode juga menyediakan platform global untuk dialog reguler dan terus menerus serta kerjasama internasional tentang isu-isu yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kesehatan, serta sebagai pedoman penting untuk Negara-negara Anggota sesuai prinsip-prinsip yang diterima secara internasional dan standard yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja kesehatan internasional. Secara khusus, rekomendasi dapat berkontribusi untuk mempromosikan etik

14

rekrutmen tenaga kesehatan internasional dan memperkuat sistem kesehatan negara pengirim dan tujuan. Tidak seperti kode lain di bidang ini (lihat Kotak 4 untuk beberapa contoh), Kode WHO mencakup mekanisme untuk mengembangkan pengumpulan data penting dan pertukaran informasi untuk memberikan informasi pengembangan kebijakan. Proses negosiasi Kode juga telah mendorong pemerintah berkumpul bersama dengan kementerian yang berbeda untuk mempertimbangkan masalah ini dan memberikan solusi nasional. "Sumber daya manusia untuk kesehatan sangat bervariasi di negara-negara anggota yang berbeda. Berkat Kode WHO, kita sekarang memiliki instrumen penting yang akan berkontribusi untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh semua. " Viroj Tangcharoensathien, Program Kebijakan Kesehatan Internasional, Kementerian Kesehatan Masyarakat, Thailand Kotak No 4 Tinjauan beberapa kode praktik yang ada terkait migrasi tenaga kesehatan Satu dekade terakhir telah terlihat perkembangan sejumlah kode praktik dan instrumen tidak mengikat untuk mengatasi migrasi tenaga kesehatan. Sebuah instrumen terkenal dan yang pertama kali dikembangkan oleh Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS) di Inggris pada tahun 2001. Termasuk semua profesional kesehatan memberikan daftar negara-negara berkembang yang mana NHS melarang melakukan rekrutmen aktif. Kode ini kemudian diperkuat pada tahun 2004 ketika itu diperluas untuk mencakup lembaga rekrutmen yang bekerjasama dengan NHS, staf kontrak yang bekerja di NHS dan organisasi perawatan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan kepada NHS. Pada tahun 2007, tiga negara dalam daftar (Cina, India dan Filipina) dibebaskan atas permintaan pemerintah mereka, atas dasar perjanjian bilateral dengan Pemerintah Inggris.

15

Contoh lain adalah Kode Negara Persemakmuran Terkait Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan

Internasional,

diadopsi

pada

pertemuan

Menteri

Kesehatan

Negara

Persemakmuran di Jenewa pada tahun 2003. Kode ini memberikan kerangka kerja bagi rekrutmen tenaga kesehatan internasional. Secara khusus, Kode tidak menyarankan target rekrutmen pekerja dari negara-negara yang mengalami kekurangan. Hal ini juga mencakup rekomendasi yang bertujuan untuk menjaga hak-hak karyawan dan kondisi yang berkaitan dengan profesi mereka di negara tujuan. Contoh terbaru adalah tahun 2008 Serikat Pekerja Layanan Publik dan Rumah Sakit di Negara Eropa serta Asosiasi Kode Perilaku Penyedia Layanan Kesehatan. Kode ini berbeda dalam hal Kode belum diadopsi oleh negara-negara anggota, namun dalam kerangka kerja dialog sektor sosial rumah sakit Eropa. Hal ini didasarkan pada 12 prinsip utama dan komitmen tentang, sebagai contoh, perencanaan tenaga kerja kesehatan, persamaan hak dan non-diskriminasi, serta promosi praktik rekrutmen yang beretika. Organisasi-organisasi mitra sosial Eropa telah sepakat untuk menerapkan kode melalui organisasi masing-masing anggota dalam waktu tiga tahun. Pada akhir tahun keempat, laporan tentang pelaksanaan secara keseluruhan harus dipublikasikan. Sumber: Pagett C, Padarath A. Sebuah tinjauan kode dan protokol untuk migrasi tenaga kesehatan. Jaringan Regional untuk Kesetaraan dalam Kesehatan di Afrika Selatan (EQUINET), 2007 (Makalah Diskusi No 50). Buchan J, McPake B, K dan Mensah Rae G. Apakah kode membuat perbedaan kajian kode Negara Inggris tentang praktik rekrutmen internasional. Jurnal Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan, 2009.

Bagaimana Kode WHO dilaksanakan dan oleh siapa? Banyak pihak perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan Kode. Kode tersebut telah mengadopsi pendekatan holistik untuk memastikan bahwa Kode berlaku untuk konteks kelembagaan yang berbeda. Meskipun Kode secara resmi diadopsi oleh negara-negara anggota, Kode juga ditujukan secara langsung kepada aktor non-pemerintah. Aktor-aktor ini termasuk tenaga kesehatan, perekrut, pemberi kerja, organisasi profesi kesehatan dan organisasi sub-regional, regional dan global yang relevan, institusi negeri atau swasta, pemerintah atau nonpemerintah. Kode menetapkan bahwa semua 16

pemangku kepentingan harus berusaha untuk bekerja baik secara individu maupun kolektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terlepas dari kemampuan lembaga lain untuk melaksanakannya (Pasal 8.4). Semua stakeholder didorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang disepakati dalam Kode, tentunya setelah diadaptasi sesuai dengan konteks masingmasing. Implementasi ini dapat difasilitasi melalui adopsi pendekatan yang luas dan multisektoral. "Kode ini adalah kemenangan besar. Akan tetapi, ini hanyalah awal dari perjalanan. Sekarang saatnya untuk menyebarkan Kode secara luas di kalangan pemerintah, perekrut, organisasi pemerintah, profesional kesehatan dan organisasi masyarakat sipil serta semua pemangku kepentingan dengan maksud untuk mendukung pelaksanaannya. " Sandra Kiapi, Direktur Eksekutif Kelompok Aksi Untuk Kesehatan, Hak Asasi Manusia dan HIV / AIDS (AGHA), LSM di Uganda Pelaksanaan oleh Negara Anggota Kode telah resmi diadopsi oleh negara-negara anggota. Sebagai instrumen sukarela, Kode akan lebih efektif bila diterapkan ke dalam kebijakan nasional atau hukum. Dalam Kode, Pasal 8 khususnya berfokus pada pelaksanaan Kode dan memberikan rekomendasi tertentu untuk diimplementasikan oleh Negara Anggota. Sebagai contoh, negara-negara anggota didorong untuk menggabungkan prinsip-prinsip Kode ke dalam undang-undang dan kebijakan (Pasal 8.2) serta sebagai bahan pertimbangan ketika mengembangkan kebijakan kesehatan nasional mereka dan bekerja sama satu sama lain (Pasal 3.1). Negara anggota juga didorong untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan Kode (Pasal 8.1) untuk memastikan semua pemangku kepentingan baik sektor swasta dan publik mengetahui tentang norma-norma dan prinsip-prinsip. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.1, pelaksanaannya dianjurkan sesuai dengan tanggung jawab nasional dan dibawahnya. Prinsip-prinsip Kode juga berlaku untuk negara-negara yang menjalankan desentralisasi dan tingkat di bawahnya. Kode ini memperjelas bahwa negara-negara anggota harus berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Pasal 8.3) serta bekerjasama dengan mereka dalam mempublikasikan dan melaksanakan Kode (Pasal 8.1). Hal ini menyangkut aktor non-pemerintah serta berbagai kementerian yang terkait dengan migrasi tenaga kesehatan. 17

Implementasi oleh pemangku kepentingan non-pemerintah Tenaga kesehatan, agen perekrut dan organisasi kesehatan profesional memiliki peran langsung untuk memainkan peran dalam menerapkan kode. Secara khusus, Pasal 4, yang membahas tanggung jawab, hak dan praktik rekrutmen, berisi sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan migran selama rekrutmen, perekrutan dan proses kerja. Rekomendasi juga diarahkan pada perekrut dan pemberi kerja, baik di sektor publik dan swasta. Untuk mendorong dan mempromosikan praktik-praktik yang baik antara lembaga rekrutmen, Kode merekomendasikan bahwa Negara-negara Anggota hanya mendukung lembaga yang mengikuti prinsip-prinsip Kode (Pasal 8.6). Kode juga dengan jelas menyatakan bahwa pelaku sektor swasta harus berusaha untuk bekerja sama sepenuhnya dengan regulator, otoritas nasional dan lokal (Pasal 4.1). Masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan aturan-aturan dan rekomendasi dari Kode. Kode mengakui hal ini. Misalnya, Pasal 9.4 menetapkan bahwa Sekretariat WHO dapat mempertimbangkan laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kode dari semua pihak yang bersangkutan dengan rekrutmen tenaga kesehatan internasional. Implementasi oleh WHO Ketika diminta, WHO akan memberikan semua dukungan yang memungkinkan untuk negara-negara anggota guna melaksanakan Kode dan diharapkan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan Kode (Pasal 9.3 (c)). WHO juga memiliki peran penting untuk melaksanakan pemantauan. Lebih rinci terkait strategi Sekretariat WHO untuk mendukung negara-negara anggota dalam melaksanakan Kode dapat ditemukan dalam "Kode Global WHO Tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional: laporan Pelaksanaan oleh Sekretariat", dapat diakses di www.who.int/hrh/resources code_implementation.

18

Bagaimana pemantauan pelaksanaan Kode WHO? Negara-negara Anggota melaporkan secara berkala kepada Sekretariat WHO terkait pelaksanaan Kode. Untuk tujuan ini, Negara-negara Anggota harus menyediakan laporan pertama pada Mei 2012 dan kemudian tiap tiga tahun (lihat Kotak 5). Direktur Jenderal WHO akan menggunakan hal ini sebagai dasar laporan kepada Majelis Kesehatan Dunia - pertama kali akan diadakan pada tahun 2013 dan kemudian tiap tiga tahun - terkait efektivitas Kode dalam mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk saran untuk perbaikan. Kotak No 5 Jadwal pelaporan oleh Negara-negara Anggota dan Direktur Jenderal 2012

Laporan Negara-negara Anggota kepada Sekretariat WHO

2013

Laporan Direktur Jenderal WHO kepada Majelis Kesehatan Dunia

2015


2016


2018


2019


Dst

Laporan dari Negara-negara Anggota terdiri dari dua jenis informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Informasi kualitatif mencakup langkah-langkah yang diambil, hasil yang dicapai dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode, serta informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kesehatan dan migrasi. Informasi kuantitatif meliputi data tentang tenaga kerja kesehatan yang migrasi ke luar negeri dan data dari sistem informasi tenaga kesehatan.

19

Untuk memfasilitasi proses pelaporan, sesuai dengan Resolusi WHA63.16, Sekretariat sedang dalam proses pengembangan pedoman kumpulan data minimum, pertukaran informasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Kode.7 Apa tujuan dari pedoman kumpulan data minimum, pertukaran informasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Kode WHO? Pedoman ini merupakan bagian dari Resolusi WHA63.16, dimana Negara Anggota mengadopsi Kode ini. Resolusi ini meminta Direktur Jenderal WHO "untuk secepatnya mengembangkan, dalam berkonsultasi dengan Negara-negara Anggota, pedoman kumpulan data minimum, pertukaran informasi dan pelaporan pelaksanaan Kode Global WHO tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional". Pedoman ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pelaporan oleh Negara Anggota kepada Sekretariat WHO dengan memberikan bimbingan kepada negara-negara anggota mengenai proses

pertukaran

informasi dan jenis informasi kuantitatif dan kualitatif yang akan dikumpulkan dan dimasukkan dalam laporan berkala dari Negara-negara Anggota. Dapatkah Kode WHO direvisi? Pasal 9.5 menetapkan bahwa Kode harus dianggap sebagai teks dinamis yang akan selalu diperbaharui jika diperlukan. Negara anggota dipersilakan untuk mengusulkan perubahan, laporan nasional akan memiliki bagian untuk memfasilitasi negara-negara anggota membuat saran terkait perubahan kode. Atas dasar laporan nasional periodik yang diterima dari otoritas nasional yang ditunjuk, Direktur Jenderal WHO kemungkinan juga menyarankan perubahan (Pasal 9.2).

7

Panduan ini diharapkan bisa dipublikasikan dan disebarluaskan akhir tahun 2011.

20

Bacaan Lebih Lanjut The World Health Report 2006: working together for health. Geneva, WHO, 2006. http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241563176_eng.pdf International migration outlook . Paris, OECD, 2007. http://www.oecd.org/dataoecd/22/32/41515701.pdf The looming crisis in the health workforce . Paris, OECD, 2008. http://www.oecd.org/dataoecd/25/14/41509461.pdf The Kampala Declaration and Agenda for Global Action . Global Forum on Human Resources for Health, Global Health Workforce Alliance, Kampala, Uganda, 7 March 2008. http://www.who.int/workforcealliance/forum/2_declaration_final.pdf Global policy recommendations on increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention. Geneva, WHO, 2010. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564014_eng.pdf WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-en.pdf Resolution WHA57.19 International migration of health personnel: a challenge for health systems in developing countries. Geneva, WHO, 2004. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R19-en.pdf Bacaan lebih lanjut dapat diakses di www.who.int/hrh/migration

21

Lampiran WHA63.16 - Kode Global WHO Tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional Sidang Kesehatan Dunia ke Enam puluh tiga, Setelah mempertimbangkan revisi draf kode global tentang praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional, yang terlampir pada laporan oleh Sekretariat terkait rekrutmen tenaga kesehatan internasional: rancangan kode global tentang praktik, 1. MENGADOPSI, sesuai dengan Pasal 23 dari Konstitusi, Kode Global WHO terkait Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional; 2. MEMUTUSKAN bahwa tinjauan pertama dari relevansi dan efektivitas Kode global WHO terkait

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional harus dilakukan oleh Majelis

Kesehatan Dunia ke - Enam puluh delapan; 3. PERMINTAAN Direktur Jenderal: (1) untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan untuk negara-negara anggota, dan pada saat diminta, untuk pelaksanaan Kode global WHO terkait Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional; (2) untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan dan pemantauan Kode global WHO terkait Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional; (3) untuk secara cepat mengembangkan, dalam konsultasi dengan Negara-negara Anggota, pedoman kumpulan data minimum, pertukaran informasi dan pelaporan pelaksanaan Kode global WHO terkait Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional; (4) berdasarkan laporan periodik, untuk membuat pengajuan, jika diperlukan, untuk revisi Kode global WHO terkait Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional sejalan dengan tinjauan pertama, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk implementasi yang efektif.

22

Kode Global WHO Tentang Praktik Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional Pembukaan Negara Anggota dari Organisasi Kesehatan Dunia, Mempertimbangkan resolusi WHA57.19 di mana Majelis Kesehatan Dunia meminta Direktur Jenderal untuk mengembangkan kode sukarela tentang praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional melalui konsultasi dengan semua mitra yang relevan; Menindaklanjuti terlaksananya Deklarasi Kampala yang diadopsi di Forum Global Pertama tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kampala, 02-07 Maret 2008) dan komunike G8 tahun 2008 dan 2009 yang mendorong WHO untuk mempercepat pengembangan dan penerapan kode praktik; Menyadari akan kekurangan global tenaga kesehatan dan mengakui bahwa tenaga kesehatan yang mencukupi dan mudah diakses merupakan dasar suatu sistem kesehatan yang terintegrasi dan penyediaan pelayanan kesehatan yang efektif, Memperhatikan secara mendalam bahwa kekurangan tenaga kesehatan yang banyak, termasuk tenaga kesehatan berpendidikan tinggi dan terlatih, di banyak negara anggota, merupakan ancaman besar bagi kinerja sistem kesehatan dan melemahkan kemampuan negara-negara untuk mencapai Milenium Development Goals (MDGs) dan tujuan pembangunan lainnya yang disepakati secara internasional, Menekankan bahwa Kode global WHO terkait Rekrutmen Tenaga Kesehatan Internasional menjadi komponen inti dari kerjasama bilateral, nasional, regional dan respon global menghadapi migrasi tenaga kesehatan dan penguatan sistem kesehatan, OLEH SEBAB ITU Negara-negara Anggota dengan ini setuju dengan pasal berikut yang direkomendasikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan.

23

Pasal 1 - Tujuan Tujuan Kode ini adalah: (1) untuk membangun dan mempromosikan prinsip-prinsip sukarela dan praktik rekrutmen tenaga kesehatan internasional yang ber-etika, dengan mempertimbangkan hak, kewajiban dan harapan dari negara-negara sumber, negara tujuan dan tenaga kesehatan migran; (2) untuk dijadikan referensi bagi Negara-negara Anggota dalam membangun atau memperbaiki kerangka hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk rekrutmen tenaga kesehatan internasional; (3) untuk memberikan pedoman yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan perjanjian bilateral dan instrumen hukum internasional lainnya; (4) untuk memfasilitasi dan mempromosikan diskusi internasional dan kerjasama lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika rekrutmen tenaga kesehatan internasional sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan, dengan berfokus pada situasi negaranegara berkembang. Pasal 2 - Sifat dan ruang lingkup 2.1 Kode bersifat sukarela. Negara-negara Anggota dan pemangku kepentingan lainnya sangat disarankan untuk menggunakan Kode. 2.2 Kode memiliki ruang lingkup global dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi negara anggota, bersama-sama dengan para pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan, perekrut, pemberi kerja, organisasi profesi kesehatan, organisasi subregional, regional dan global, baik sektor publik maupun swasta, termasuk non-pemerintah, dan semua pihak terkait dengan rekrutmen tenaga kesehatan internasional. 2.3 Kode memberikan prinsip-prinsip etika yang berlaku terkait rekrutmen tenaga kesehatan internasional dengan cara memperkuat sistem kesehatan negara berkembang, negara dengan ekonomi dalam masa transisi dan negara kecil.

24

Pasal 3 – Prinsip-prinsip Panduan 3.1 Kesehatan semua orang adalah dasar terhadap pencapaian perdamaian dan keamanan serta tergantung sepenuhnya pada kerjasama dari individu dan negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, yang dapat dipenuhi hanya dengan penyediaan layanan kesehatan yang memadai dan intervensi sosial. Negara anggota seharusnya memasukkan Kode ketika mengembangkan kebijakan kesehatan nasional dan bekerja sama satu sama lain, sesuai dengan keperluan. 3.2 Mengatasi kekurangan yang terjadi saat ini dan jumlah yang diharapkan dari tenaga kesehatan sangat penting untuk melindungi kesehatan global. Migrasi tenaga kesehatan internasional dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, jika rekrutmen dikelola dengan baik. Namun, pengaturan sukarela dari prinsip-prinsip internasional dan koordinasi kebijakan kesehatan nasional terkait rekrutmen tenaga kesehatan internasional, dalam rangka memajukan kerangka kerja guna pemerataan penguatan sistem kesehatan di seluruh dunia serta mengurangi efek negatif dari migrasi tenaga kesehatan pada sistem kesehatan negara berkembang dan melindungi hak-hak tenaga kesehatan. 3.3 Kebutuhan dan keadaan khusus dari negara-negara, terutama negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi yang sangat rentan terhadap kekurangan tenaga kesehatan dan / atau memiliki kapasitas terbatas untuk melaksanakan rekomendasi dari Kode ini harus dipertimbangkan. Negara-negara maju seharusnya, sedapat mungkin, menyediakan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi yang bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk pengembangan tenaga kesehatan. 3.4 Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan hak tertinggi atas standar kesehatan dari masyarakat di negara sumber, hak-hak individu tenaga kesehatan untuk meninggalkan negara manapun sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam rangka untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif migrasi pada sistem kesehatan negara-negara sumber. Namun, tidak ada dalam Kode ini yang ditafsirkan sebagai pembatasan kebebasan tenaga kesehatan, sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk bermigrasi ke negara-negara yang mengakui dan mempekerjakan mereka.

25

3.5 Rekrutmen tenaga kesehatan internasional harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan dan promosi sistem kesehatan berkelanjutan di negara berkembang. Negara-negara Anggota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan perangkat hukum internasional yang berlaku dan terikat didalamnya, harus mempromosikan dan menghormati praktik kerja terhadap semua tenaga kesehatan. Semua aspek ketenagakerjaan dan perlakuan terhadap tenaga kesehatan migran harus tanpa pembedaan apapun. 3.6 Negara-negara Anggota harus berusaha, sedapat mungkin, untuk menciptakan tenaga kerja kesehatan berkelanjutan dan bekerja untuk membangun tenaga kerja kesehatan yang efektif dimulai dari perencanaan, pendidikan dan pelatihan, strategi retensi yang akan mengurangi kebutuhan rekrutmen tenaga kesehatan migran. Kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat tenaga kesehatan harus sesuai dengan kondisi khusus dari masing-masing negara dan harus diintegrasikan dalam program pembangunan nasional. 3.7 Pengumpulan data yang efektif baik nasional dan internasional, penelitian dan pertukaran informasi tentang rekrutmen tenaga kesehatan internasional diperlukan untuk mencapai tujuan Kode ini. 3.8 Negara-negara Anggota harus memfasilitasi migrasi sirkuler tenaga kesehatan, sehingga keterampilan dan pengetahuan dapat dikuasai untuk kepentingan negara sumber maupun tujuan. Pasal 4 - Tanggung jawab, hak dan praktik rekrutmen 4.1 Tenaga kesehatan, organisasi kesehatan profesional, konsil profesional dan perekrut harus berusaha untuk bekerja sama sepenuhnya dengan regulator, pihak berwenang di tingkat nasional dan daerah demi kepentingan pasien, sistem kesehatan, dan masyarakat pada umumnya. 4.2

Perekrut

dan

pemberi

kerja

seharusnya,

sedapat

mungkin,

menyadari

dan

mempertimbangkan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terhadap sistem kesehatan negara mereka masing-masing seperti kontrak yang adil dan dalam batas kewajaran dan tidak meminta untuk merekrutnya. Tenaga kesehatan harus terbuka dan transparan mengenai kewajiban kontrak yang mungkin mereka miliki.

26

4.3 Negara Anggota dan pemangku kepentingan lainnya harus mengakui bahwa etik praktik rekrutmen internasional memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk menilai manfaat dan risiko yang terkait dengan posisi pekerjaan dan membuat keputusan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 4.4 Negara-negara Anggota harus, sedapat mungkin berdasarkan hukum yang berlaku, memastikan bahwa perekrut dan pemberi kerja mengamati perekrutan yang adil dan jujur sesuai dengan kontrak kerja tenaga kesehatan migran dan bahwa tenaga kesehatan migran tidak melakukan tindakan ilegal atau penipuan. Tenaga kesehatan migran seharusnya direkrut, dipromosikan dan digaji berdasarkan kriteria obyektif, seperti tingkat kualifikasi, pengalaman kerja dan tingkat tanggung jawab profesional atas dasar persamaan perlakuan dengan tenaga kesehatan terlatih dalam negeri. Perekrut dan pemberi kerja harus memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang semua posisi tenaga kesehatan yang ditawarkan kepada tenaga kesehatan migran. 4.5 Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa, sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk perangkat hukum internasional yang relevan, tenaga kesehatan migran mendapatkan hak-hak hukum yang sama dan tanggung jawab seperti tenaga kesehatan dalam negeri terlatih di semua aspek pekerjaan dan kondisi kerja. 4.6 Negara Anggota dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan migran menikmati kesempatan dan insentif untuk menunjang pendidikan profesional mereka, kualifikasi dan kemajuan karir, dengan dasar perlakuan yang sama dengan tenaga kesehatan terlatih dalam negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua tenaga kesehatan migran seharusnya ditawarkan program orientasi dan pengenalan yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan aman dan efektif dalam sistem kesehatan negara tujuan. 4.7 Perekrut dan pemberi kerja harus memahami bahwa Kode berlaku sama kepada mereka yang direkrut guna bekerja secara sementara atau permanen.

27

Pasal 5 – Pengembangan tenaga kerja kesehatan dan sistem kesehatan berkelanjutan 5.1 Sesuai dengan prinsip yang dimaksud dalam Pasal 3 Kode ini, sistem kesehatan dari negara sumber dan tujuan harus memperoleh manfaat dari migrasi tenaga kesehatan internasional. Negara tujuan didorong untuk berkolaborasi dengan negara-negara sumber untuk mempertahankan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan pelatihan yang sesuai. Negara Anggota harus mencegah rekrutmen aktif tenaga kesehatan dari negara-negara berkembang yang menghadapi krisis tenaga kesehatan. 5.2 Negara-negara Anggota harus menggunakan Pedoman ini sebagai panduan saat memasuki perjanjian bilateral, dan / atau regional dan / atau kerjasama multilateral, untuk mempromosikan kerjasama dan koordinasi internasional terkait rekrutmen tenaga kesehatan internasional. Ketentuan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan negaranegara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi melalui penerapan tindakan yang tepat. Upaya tersebut dapat mencakup penyediaan bantuan teknis yang efektif dan tepat, dukungan untuk retensi tenaga kesehatan, pengakuan sosial dan tenaga kesehatan profesional, dukungan untuk pelatihan di negara-negara sumber yang sesuai dengan profil penyakit negara tersebut, pengembangan fasilitas kesehatan, dukungan untuk peningkatan kapasitas dalam pengembangan kerangka regulasi yang tepat, akses ke pelatihan khusus, transfer teknologi dan keterampilan, dan dukungan dari migrasi balik, baik sementara atau permanen. 5.3 Negara-negara Anggota harus mengakui nilai dari sistem kesehatan mereka dan tenaga kesehatannya dari pertukaran profesional antar negara dan kesempatan untuk bekerja dan berlatih di luar negeri. Negara Anggota di kedua negara baik sumber dan tujuan harus mendorong dan mendukung tenaga kesehatan untuk memanfaatkan pengalaman kerja yang diperoleh di luar negeri untuk kepentingan negara asal mereka. 5.4 Karena tenaga kesehatan penting untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan, Negaranegara

Anggota

harus

mengambil

langkah-langkah

efektif

untuk

mendidik,

mempertahankan dan menopang tenaga kerja kesehatan yang sesuai dengan kondisi khusus di tiap negara, termasuk daerah yang paling membutuhkan, dan dibangun berdasar bukti-bukti berbasis perencanaan tenaga kerja kesehatan. Semua negara anggota harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan mereka dengan sumber daya mereka sendiri untuk peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 28

5.5 Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan penguatan lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan pelatihan tenaga kesehatan dan mengembangkan kurikulum inovatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan saat ini. Negara anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelatihan yang dibutuhkan digunakan di sektor publik dan swasta. 5.6 Negara-negara Anggota harus mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah efektif yang bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan, pemantauan terus menerus dari pasar tenaga kerja kesehatan, dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja kesehatan yang berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Negara-negara anggota harus mengadopsi pendekatan multisektoral untuk menangani isu-isu dalam kesehatan nasional dan kebijakan pembangunan. 5.7 Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi geografis tenaga kesehatan dan untuk mendukung retensi mereka di daerah tertinggal, seperti melalui penerapan langkahlangkah pendidikan, insentif keuangan, regulasi, dukungan sosial dan profesional. Pasal 6 - Pengumpulan data dan penelitian 6.1 Negara-negara Anggota harus mengakui bahwa perumusan kebijakan yang efektif dan perencanaan tenaga kesehatan memerlukan bukti dasar. 6.2 Dengan mempertimbangkan karakteristik dari sistem kesehatan nasional, Negara-negara Anggota didorong untuk membangun atau memperkuat dan memelihara, sesuai keperluan, sistem informasi tenaga kesehatan, termasuk migrasi tenaga kesehatan, dan dampaknya terhadap sistem kesehatan. Negara anggota didorong untuk mengumpulkan, menganalisis dan menerjemahkan data ke dalam kebijakan tenaga kerja kesehatan dan perencanaan yang efektif. 6.3 Negara-negara Anggota didorong untuk membangun atau memperkuat program-program penelitian di bidang migrasi tenaga kesehatan dan mengkoordinasikan program-program penelitian tersebut melalui kemitraan di tingkat nasional, subnasional, regional dan internasional.

29

6.4 WHO, bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan dan Negaranegara Anggota, didorong untuk memastikan, sebisa mungkin, bahwa data pembanding yang dihasilkan dan dikumpulkan akurat sesuai dengan pasal 6.2 dan 6.3 untuk monitoring berkelanjutan, dan perumusan kebijakan. Pasal 7 - Pertukaran Informasi 7.1 Negara-negara Anggota didorong untuk, sesuai keperluan dan tunduk pada hukum nasional, mempromosikan pembentukan atau penguatan pertukaran informasi tentang migrasi tenaga kesehatan internasional dan sistem kesehatan, nasional dan internasional, melalui lembaga-lembaga publik, lembaga penelitian dan akademik, organisasi kesehatan profesional, dan organisasi subregional, regional dan internasional, baik pemerintah maupun swasta. 7.2 Dalam rangka mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang relevan dengan Kode ini, setiap Negara Anggota harus, sedapat mungkin: (a) secara progresif membangun dan memelihara database hukum dan peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kesehatan dan migrasi, sesuai keperluan, beserta informasi tentang pelaksanaannya; (b) secara cepat membangun dan memelihara data yang diperbaharui dari sistem informasi tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 6.2; dan (c) menyediakan data yang dikumpulkan tersebut dalam sub ayat (a) dan (b) di atas kepada Sekretariat WHO setiap tiga tahun, dimulai dengan laporan data awal dalam waktu dua tahun setelah adopsi Kode oleh Majelis Kesehatan. 7.3 Untuk tujuan komunikasi internasional, setiap negara anggota seharusnya, sesuai keperluan, membentuk otoritas nasional yang bertanggung jawab untuk pertukaran informasi mengenai migrasi tenaga kesehatan dan pelaksanaan Kode. Negara anggota menunjuk otoritas yang dimaksud dan melaporkan kepada WHO. Otoritas nasional yang ditunjuk harus diberi wewenang untuk berkomunikasi langsung atau, sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional atau peraturan, dengan otoritas nasional yang ditunjuk oleh negara

30

anggota dan dengan Sekretariat WHO dan organisasi regional dan internasional lainnya yang terkait, dan menyampaikan laporan serta informasi lainnya kepada Sekretariat WHO menurut sub ayat 7.2 (c) dan Pasal 9.1. 7.4 Sebuah register otoritas nasional yang ditunjuk berdasarkan ayat 7.3 diatas harus ditetapkan, dikelola dan dikomunikasikan kepada WHO. Pasal 8 - Pelaksanaan Kode 8.1 Negara-negara Anggota didorong untuk mempublikasikan dan melaksanakan Pedoman yang bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2, sesuai dengan tanggung jawab nasional dan subnasional. 8.2 Negara-negara Anggota didorong untuk memasukkan Kode ke dalam undang-undang dan kebijakan. 8.3 Negara-negara Anggota didorong untuk berkonsultasi, sebagaimana layaknya, dengan semua pemangku kepentingan seperti diatur dalam Pasal 2.2 dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kesehatan internasional. 8.4 Semua stakeholder yang dimaksud dalam Pasal 2.2 harus berusaha untuk bekerja secara individual dan kolektif untuk mencapai tujuan Kode ini. Seluruh stakeholder harus memperhatikan Kode ini, terlepas dari kemampuan stakeholder lain untuk melaksanakan Kode. Perekrut dan pemberi kerja harus bekerja sama sepenuhnya dalam melaksanakan Kode dan mempromosikan prinsip-prinsip yan tertulis di Kode, terlepas dari kemampuan Negara Anggota untuk melaksanakan Kode. 8.5 Negara Anggota seharusnya, sedapat mungkin, dan sesuai dengan tanggung jawab hukum, bekerja sama dengan pihak terkait, mempertahankan dokumentasi, perbaharuan secara berkala, dari semua perekrut resmi oleh pihak yang berwenang untuk beroperasi dalam yurisdiksi mereka. 8.6 Negara Anggota seharusnya, sedapat mungkin, mendorong dan mempromosikan praktikpraktik yang baik di antara agen rekrutmen dan hanya menggunakan agen yang mematuhi prinsip-prinsip Kode.

31

8.7 Negara-negara Anggota didorong untuk mengamati dan mengkaji tingkat rekrutmen aktif tenaga kesehatan internasional dari negara-negara yang menghadapi krisis tenaga kesehatan, dan mengkaji ruang lingkup serta dampak migrasi balik. Pasal 9 - Pemantauan dan pengaturan kelembagaan 9.1 Negara-negara Anggota seharusnya secara berkala melaporkan langkah-langkah yang diambil, hasil yang dicapai, kesulitan yang dihadapi dan pelajaran yang diambil dalam satu laporan yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 7.2 (c). 9.2 Direktur Jenderal harus selalu meninjau pelaksanaan Kode ini, atas dasar laporan berkala yang diterima dari otoritas nasional yang ditunjuk menurut Pasal 7.3 dan 9.1 dan sumbersumber lain yang berkompeten, dan secara berkala melaporkan kepada Majelis Kesehatan Dunia terkait efektivitas kode dalam mencapai tujuannya dan saran untuk perbaikan. Laporan ini akan diserahkan bersamaan dengan Pasal 7.2 (c). 9.3 Direktur Jenderal wajib: (a) mendukung sistem pertukaran informasi dan jaringan otoritas nasional yang ditunjuk dan ditentukan dalam Pasal 7; (b) mengembangkan pedoman dan membuat rekomendasi tentang praktik dan prosedur serta program tersebut dan langkah-langkah seperti yang ditentukan oleh Kode, dan (c) memelihara hubungan dengan PBB, Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan organisasi regional dan internasional yang kompeten serta organisasi non-pemerintah yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan Kode. 9.4 Sekretariat WHO dapat mempertimbangkan laporan dari para pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 pada kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode.

32

9.5 Majelis Kesehatan Dunia secara berkala meninjau relevansi dan efektivitas Kode. Kode seharusnya dianggap sebagai teks dinamis yang harus diperbaharui jika diperlukan. Pasal 10 - Kemitraan, kerjasama teknis dan dukungan keuangan 10.1 Negara Anggota dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama secara langsung atau melalui badan-badan internasional yang kompeten untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melaksanakan tujuan Kode. 10.2 Organisasi internasional, lembaga donor internasional, lembaga keuangan dan pengembangan, dan organisasi terkait lainnya didorong untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu pelaksanaan Kode ini dan dukungan penguatan sistem kesehatan di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi yang mengalami krisis tenaga kerja kesehatan dan / atau memiliki kapasitas terbatas untuk melaksanakan Tujuan dari Kode ini. Organisasi dan entitas lainnya harus didorong untuk bekerja sama dengan negara-negara yang menghadapi krisis tenaga kesehatan dan berkomitmen untuk menjamin bahwa dana yang diberikan untuk intervensi penyakit khusus digunakan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan, termasuk pengembangan tenaga kesehatan. 10.3 Negara-negara Anggota baik sendiri atau melalui keterlibatan mereka dengan organisasi nasional dan regional, organisasi donor dan badan-badan terkait lainnya harus didorong untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan keuangan untuk negara-negara berkembang atau negara dengan ekonomi dalam masa transisi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan, termasuk pembangunan tenaga kesehatan di negara-negara tersebut.

33

Kontak untuk informasi lebih lanjut World Health Organization

WHO Regional Office for Europe

Avenue Appia 20

Scherfigsvej 8

1211 Geneva 27, Switzerland

DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

E-mail: [email protected]


WHO Regional Office for Africa

WHO Regional Office for

Cité du Djoué, P.O.Box 06

South-East Asia

Brazzaville, Republic of Congo

World Health House


Indraprastha Estate Mahatma Gandhi Marg

WHO Regional Office for the

New Delhi 110 002, India

Americas/Pan American


Health Organization 525, 23rd Street N.W.

WHO Regional Office for the

Washington, D.C. 20037, USA

Western Pacific


P.O. Box 2932 1000 Manila, Philippines E-mail: [email protected]

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean Abdul Razzak Al Sanhouri Street P.O. Box 7608, Nasr City Cairo 11371, Egypt E-mail: [email protected] or [email protected]

34

35

ORGANISASI KESEHATAN DUNIA (WHO) PANDUAN PENGGUNA KODE GLOBAL WHO TENTANG PRAKTIK REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN INTERNASIONAL

Recommend Documents