BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak individualis maupun kolektif yang seharusnya dijamin oleh negara. Hal ini dapat kita lihat dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam kesejahteraan
rangka
peningkatan
masyarakat,
maka
kesehatan pemerintah
untuk pada
tercapainya tahun
2014
menyelenggrakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional ini secara umum yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS merupakan badan hukum nirlaba. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
1
2
pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada pasal 1 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud jaminan kesehatan adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaa kesehatan dan juga perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Prinsip dasar program jaminan kesehatan yaitu sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN pada pasal 19 ayat 1 bahwa jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Menurut UU No. 40 tahun 2004 pasal 19 ayat 1 maksud pengertian prinsip asuransi sosial adalah kegotongroyongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah; kepersertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; bersifat nirlaba. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan
adalah
kesamaan
jangkauan
finansial
ke
pelayanan
kesehatan. Undang-undang SJSN dan BPJS mengamanatkan kepada kita semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan
3
kesehatan masyarakat.
yang
bermutu,
Selain itu,
merata
dan
terjangkau
pemerintah juga harus
bagi
seluruh
dapat menjamin
tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin. Di sisi lain, saat ini jangkauan pelayanan kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil dan penduduk miskin. Maka sistem rujukan pasien dirasakan menjangkau pelayanan kesehatan. Namun hal ini menyebabkan terjadi penumpukan pasien yang luar biasa di rumah sakit besar tertentu. Oleh karena itu, dalam SJSN ini dikembangkan
sistem
mengembangkan
sistem
rujukan rujukan
yang
lebih
regional,
baik, yang
yaitu
dengan
terstruktur
dan
berjenjang. Dalam menghadapi SJSN ini diperlukan persiapan yang matang dan baik agar program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Segala unsur yang terlibat dalam program ini harus benar-benar dapat melakukan persiapan yang semaksimal mungkin, baik lembaga yang ditunjuk yaitu BPJS, pemerintah, maupun penyelenggara fasilitas kesehatan, baik pada tingkat pertama dan/ atau tingkat lanjutan. Dalam
rangka
mewujudkan
penguatan
pelayanan
primer
perseorangan dan keluarga yang terpadu, berkelanjutan dan intensif di kalangan keluarga PNS di Indonesia, maka pihak ASKES memutuskan bahwa pelayanan kesehatan perseorangan dan keluarga bagi peserta ASKES dilaksanakan oleh dokter keluarga. Menurut The American Academic of General Practice (1947) dalam
Azwar (2010) dokter
keluarga adalah dokter yang melayani masyarakat sebagai kontak pertama yang merupakan pintu masuk ke sistem pelayanan kesehatan,
4
menilai kebutuhan kesehatan total pasien dan menyelenggarakan pelayanan kedokteran serta merujuk psien ke tempat pelayanan lain yang tersedia
sementara
mengembangankan
tetap
menjaga
tanggung
jawab
kesinambungan untuk
pelayanan
pelayanan, kesehatan
menyeluruh dan berkesinambungan serta bertindak sebagai koordinator pelayanan kesehatan, menerima tanggung jawab untuk perawatan total pasien termasuk konsultasi sesuai dengan keadaan lingkungan pasien yakni keluarga atau unit sosial yang sebanding serta masyarakat. Dokter keluarga juga menerapkan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien yang mengutamakan pencegahan serta menjunjung tinggi tanggung jawab professional, hukum, etika dan moral. Dengan perkembangan praktik dokter keluarga yang secara hampir serentak diterapkan diseluruh kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Sleman, maka Universitas Gadjah Mada (UGM) perlu membangun model standar pelayanan praktek dokter keluarga pada populasi normal, sekaligus berperan sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) bagi UGM di kalangan masyarakat sekitar kampus dan warga civitas akademika UGM. Untuk itu UGM membangun pelayanan primer yang diberi nama Klinik Dokter Keluarga Korpagama (KDKK) UGM. Klinik ini beralamat di Jl. Agro mno. 38C, Bulaksumur, Yogyakarta, dengan wilayah kerja Desa Catur Tunggal dalam lingkup Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada awalnya Klinik Dokter Keluaga Korpagama UGM ini merupakan sebuah pustu yang ditetapkan oleh Prof. DR. Ichlasul Amal, M.A pada 21 April 2001. Kemudian seiring semakin dibutuhkannya
5
fasilitas kesehatan di sekitar wilayah UGM, maka pustu ini dialihkan menjadi Klinik Dokter Keluarga Korpagama UGM yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2011 oleh Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. Di tahun 2014 ini, dalam rangka perkembangan fasilitas kesehatan, Klinik Dokter Keluarga Korpagama melakukan perubahan dari klinik dokter keluarga menjadi klinik pratama. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 11 Januari 2014, yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap petugas pendaftaran diketahui bahwa Klinik Dokter Keluarga Korpagama UGM baru saja bertransformasi menjadi Klinik Pratama dan akan melakukan kerjasama dengan pihak BPJS sehingga diperlukan persiapan yang maksimal untuk mencapai hal tersebut. Untuk itu perlu diadakan evaluasi terhadap persiapan yang dilakukan untuk melakukan kerjasama dengan pihak BPJS ini agar mengetahui sejauh mana kesiapan Klinik Dokter Keluarga Korpagama UGM dalam menghadapi BPJS terutama ditinjau dari ketersediaan pelayanan dan pendokumentasian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi ketersediaan pelayanan dan pendokumentasian Klinik Pratama Korpagama UGM untuk melakukan kerjasama dengan BPJS tahun 2014.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana kesiapan Klinik Pratama Korpagama UGM
untuk
melakukan
kerjasama
dengan
ketersediaan pelayanan dan pendokumentasian?
BPJS
ditinjau
dari
6
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan Klinik Pratama Korpagama UGM ditinjau dari ketersediaan pelayanan dan pendokumentasian untuk melakukan kerjasama dengan BPJS tahun 2014 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui persiapan Klinik Pratama Korpagama UGM ditinjau dari ketersediaan pelayanan dan pendokumentasian pelayanan untuk melakukan kerja sama dengan BPJS tahun 2014. b. Mengetahui persiapan Klinik Pratama Korpagama UGM ditinjau dari kelengkapan pendokumentasian administratif untuk melakukan kerja sama dengan BPJS tahun 2014.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Praktis a. Aspek Pelayanan Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi bagi Klinik Dokter Keluarga Korpagama kerja sama yang dilkukan dengan BPJS dapat terlaksana dengan baik. b. Aspek Peneliti Penelitian
ini
merupakan
kesempatan
bagi
peniliti
untuk
menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya di lapangan. Sebagai wahana bagi peneliti untuk belajar menganalisa dan mengidentifikasi masalah
7
yang ada dan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ada. 2. Manfaat Teoritis a. Bagi Institusi Pendidikan Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. b. Bagi Peneliti Lain Sebagai dasar maupun acuan dalam pendalaman materi serta dalam sebuah kelanjutan penelitian.
E. Keaslian/Orisinilitas Sepengetahuan penulis penelitian dengan judul “Evaluasi Ketersediaan
Pelayanan
dan
Pendokumentasian
Klinik
Pratama
Korpagama UGM untuk Melakukan Kerjasama dengan BPJS tahun 2014” belum pernah ada, tetapi beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan, antara lain : 1.
Rachajuliasari (2009), “Pelaksanaan Indonesian Diagnostic Related Groups (INA-DRGs) Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Soeroyo Magelang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di RS Jiwa Prof. DR. Soeroyo Magelang belum terdapat prosedur tetap mengenai pelaksanaan Indonesian Diagnostic Related Groups (INA-DRGs). Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Indonesian Diagnostic Related Groups (INA-DRGs) yaitu Sumber Daya Manusia, seperti ketidakterbacaan tulisan dokter; ketidakterisian diagnosis,
8
tindakan; menambah beban kerja duplikasi pekerjaan, sumber daya manusia kurang terlatih dan sarana-prasarana, yaitu software belum tetap; kelengkapan pengisian form case-mix; kelengkapan ICD-10 dan ICD-9 CM; belum terdapat ketetapan tarif untuk pasien jiwa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rachajuliasari (2009) yaitu sama-sama membahas tentang jaminan kesehatan, selain itu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian cross-secional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rachajuliasari (2009) adalah tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kesiapan Klinik Pratama Korpagama ditinjau dari ketersediaan pelayanan dan pendokumentasiaan untuk melakukan kerjasama dengan BPJS tahun 2014, sedangkan tujuan pada penelitian Rachajuliasari (2009) yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Indonesian Diagnostic Related Groups (INA-DRGs) Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Soeroyo Magelang. 2.
Witiatsaro (2014) “Pelaksanaan Penerimaan Pasien dan Koding Terkait Pemberlakuan BPJS 2014 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. Hasil Penerimaan
penelitian Pasien
ini
dan
menunjukkan Koding
Rumah
bahwa Sakit
di
Tempat
Umum
PKU
Muhammadiyah Yogyakarta prosedur disampaikan secara lisan karena prosedur pelaksanaan TPP secara tertulis belum sempurna, meskipun belum ada prosedur secara tertulis untuk kegiatan koding BPJS namun pelaksanaannya sudah cukup baik. Hambatan yang
9
terjadi dalam pelaksanaan penerimaan pasien dilihat dari SDM, masih ada petugas berlatar belakang pendidikanya bukan diploma rekam medis. Dilihat dari machine (alat) komputer ditempat penerimaan pasien dan filing sering eror. Sedangkan dilihat dari method (cara) hambatannya adalah komunikasi antar petugas TPP maupun petugas filing, poliklinik dan bangsal masih kurang. Sedangkan pelaksanaan koding sudah cukup baik. Karena BPJS baru dilaksanakan tiga bulan sehingga banyak aturan yang dirubah sampai rumah sakit menemukan aturan yang sesuai. Untuk SDM tidak ada hambatan, latar pendidikan petugas koding BPJS adalah D3 Rekam Medis. Sedangkan methode (cara), hambatan yang terjadi adalah adanya resume medis yang tidak terisi atau terisi namun tidak lengkap dan jelas. Untuk machine tidak ada hambatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Witiatsaro (2014) yaitu sama-sama membahas tentang jaminan kesehatan terlebih lagi terkait pemberlakuan BPJS 2014, selain itu jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian cross-secional. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi, serta spesifikasi tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesiapan Klinik Pratama Korpagama UGM ditinjau dari ketersediaan pelayanan dan pendokumentasiaan untuk melakukan kerjasama dengan BPJS tahun 2014, sedangkan tujuan penelitian Witiatsaro (2014) yaitu mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan unit rekam
10
medis yang ada di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta setelah berlakunya BPJS 2014. 3.
Musrin, Nurhayati, Balqis (2013) “Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Makassar” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (tenaga dokter) siap, belum ada juknis dalam hal jaminan kesehatan, kemudian sosialisasi mengenai SJSN, BPJS, dan JKN sudah dilaksanakan oleh stakeholder yaitu informan dari Dinkes Provinsi Sulsel, Dinkes Kota Makassar, PT. ASKES (persero) Divre IX, PT. ASKES (Persero) Cab. Makassar dan RSUD Daya Kota Makassar. Namun, belum dilaksanakan oleh Puskesmas Kassi-kassi, Batua dan Antara, sehingga masyarakat belum terlalu paham dengan ketiga aspek tersebut. Disarankan adanya percepatan penyelesaian seluruh regulasi di pusat dan sosialisasi seharusnya dibuat dalam bentuk himbauan, penyuluhan dan pengumuman di berbagai tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Musrin, Nurhayati, Balqis
(2013)
yaitu
sama-sama
membahas
tentang
jaminan
kesehatan terlebih lagi terkait kesiapan dalam menghadapi BPJS 2014, selain itu jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesiapan Klinik Pratama Korpagama
ditinjau
dari
ketersediaan
pelayanan
dan
pendokumentasiaan untuk melakukan kerjasama dengan BPJS tahun
11
2014, sedangkan tujuan penelitian Musrin, Nurhayati, Balqis (2013) adalah mendapatkan informasi tentang kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan JKN di Kota Makassar.
