BAB I PENDAHULUAN. mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kebijakan merupakan suatu upaya yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), perwujudannya berupa pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan (dalam arti luas) merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. 1 Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. 2 Peningkatan mutu sumber daya manusia yang strategis terhadap peningkatan keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen sumber daya manusia merupakan syarat utama dalam era globalisasi agar mampu bersaing dan mandiri. Dalam mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki 1

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tahun 1945 Tjutsu Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Alfabeta, 2011, hal 1 2

Universitas Sumatera Utara

kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara 3 Sejalan dengan itu, visi dalam konteks pembangunan sumber daya manusia pemerintah dimasa yang akan datang adalah mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) yang profesional, mampu bersaing, dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang tinggi. 4 Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan

kewajiban

kepegawaian

yang

meliputi

perencanaan,

pengadaan,

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. 5 Jabatan karir merupakan jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Selanjutnya Jabatan Struktural merupakan kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karir PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

3

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, huruf c Badan Kepegawaian Negara, Persepsi PNS Daerah Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Jakarta: Puslitbang BKN, 2003, hal. 10 5 Sri Hartini, Sertiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 86. 4


yang berlaku. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seseorang harus berstatur sebagai PNS, Calon PNS tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Penetapan jabatan struktural, jabatan struktural Eselon I pada instansi pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul pimpinan instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sedangkan jabatan struktural eselon II kebawah pada instansi pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi setelah mendapat pertimbangan

tertulis

dari

menteri

yang

bertanggung

jawab

dibidang

pendayagunaan aparatur negara. Untuk jabatan struktural eselon I kebawah di Provinsi dan jabatan struktural eselon II kebawah di Kabupaten / Kota ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tata cara ketentuan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan oleh pemerintah mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yakni Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, yang selanjutnya juga telah diterbitkannya Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Berbicara pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, selama ini tidak sedikit dijumpai seleksi pengangkatan PNS dalam jabatan struktural baik pada instansi pemerintah pusat maupun di daerah masih menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan. Dalam aturannya pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dilakukan dengan


mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun, akan tetapi dalam kenyataannya pengangkatan pejabat dalam jabatan struktural tidak hanya murni berdasarkan syarat-syarat atau ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terkadang justru malah lebih ditentukan faktor-faktor di luar hal tersebut. Seperti dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural ataupun penempatannya masih saja didominasi kepentingan politik, kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural sering tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan. 6 Kebijakan pengembangan dan pembinaan karir PNS perlu diatur sistem pembinaan karir yang jelas dan terpola berdasarkan peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian, sebagaimana sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga memberikan kontribusi yang baik dalam kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. 7 Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada

6

Stialand.ac.id, Akhyar Efendi dkk, Manajemen PNS yang Baik, tersedia diakses tanggal 10 Oktober 2014. 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara


masyarakat. Agar pegawai negeri bisa mempertahankan prinsip netralitas ini, maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik. 8 Masalah-masalah ini menjadi kendala struktural untuk mencapai atau menerapkan prinsip dasar secara profesional. Hal ini justrunya akan menghambat efektifitas dan produktivitas dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu berdasarkan ini juga tentu akan sulit munculnya efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kelancaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Berdasarkan latar belakang di atas dan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran mengenai perbaikan atau penyempurnaan terhadap sumber daya aparatur pemerintah khususnya PNS, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul Mekanisme Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara).

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam Mekanisme Jabatan Struktural dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai di Lingkungan Sekretariatan Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain: 1. Bagaimana pembinaan karir pegawai negeri sipil di Indonesia?

8

Ibid


2. Bagaimana mekanisme jabatan struktural dan manajemen pengembangan karir pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara? 3. Apa kendala-kendala pengembangan karir pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: a.

Untuk mengetahui pembinaan karir pegawai negeri sipil di Indonesia.

b. Untuk mengetahui mekanisme jabatan struktural dan manajemen pengembangan karir pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. c.

Untuk mengetahui kendala-kendala pengembangan karir pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Secara teoritis Sebagai bahan masukan dan kajian ilmiah dibidang hukum, khususnya hukum

kepegawaian

yang

menyangkut

pengangkatan

jabatan

struktural berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.


b. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menegakkan pengangkatan jabatan struktural

dan manajemen pengembangan karir pegawai

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretriatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penulis di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa judul mengenai Mekanisme Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara). Adapun judul-judul yang telah ada di perpustakaan universitas cabang Fakultas Hukum yang mirip yang penulis temukan adalah : 1. Rita Herawaty,

NIM 940200197

dengan

judul Pembinaan dan

Pengembangan karir pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerja pada PT. Pos Indonesia (persero) Binjai. 2. Sahat Pasaribu, NIM 9002000241 dengan judul Pelaksanaan karir pegawai negeri sipil dilingkungan Setwilda Tk. II Deli Serdang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1994. 3. Kasimin Tinjauan hukum administrasi negara terhadap mekanisme pengangkatan pegawai dalam

jabatan struktural dan

manajemen


pengembangan karir pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008. Adapun permasalahan dalam penelitian Skripsi ini dilaksanakan pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Skripsi ini dilakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga penulisan Skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah dan terbuka atas segala kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan hasil penelitian.

E. Tinjauan Pustaka 1. Pegawai Negeri Sipil Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dari pengertian di atas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri. 9

9

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Angka

(3)


2. Jenis, Status dan Kedudukan a. Jenis Aparatur Sipil Negara Menurut Pasal 6, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdiri dari : 1) Pegawai Negeri Sipil ; dan 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). b. Status Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. c. Kedudukan

Aparatur

Negara

Sipil

Pasal

8

Pegawai

ASN

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. 3. Jabatan Struktural Jabatan Struktural merupakan kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Pengangkatan PNS dalam jabatan structural antara lain dimaksudkan untuk membina karir PNS dalam jabatan structural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan


perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat Diangkat dalam jabatan struktural seseorang harus Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural.

4. Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Perencanaan karir dalam rangka manajemen sumber daya manusia bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa seseorang yang mulai bekerja setelah penempatan dalam suatu organisasi akan terus bekerja untuk organisasi tersebut selama masa aktifnya hingga ia memasuki usia pensiaun. Berarti ia ingin meniti karir dalam organisasi itu. 10 Jika seseorang berbicara mengenai karir dalam kehidupan organisasional, biasanya yang dimaksud ialah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dan jabatan yang dipangku oleh seseorang selama dia berkarya. Memang sukar menemukan pola universal mengenai karir semua orang karena yang terjadi sangat beraneka ragam. Ada orang yang mencapai kemajuan dalam karirnya berdasarkan suatu rencana karir tertentu. Tetapi tanpa direncanakan pun ada orang yang meraih kemajuan dalam karirnya sehingga kemajuan itu dihubung-hubungkan dengan “nasib baik”. Terlepas dari tepat tidaknya soal nasib dikaitkan dengan karir seseorang, yang jelas ialah bahwa prestasi kerja, pengalaman, pelatihan dan pengembangan ternyata berperan penting dalam menempuh berbagai jalur karir yang dapat ditempuh oleh seseorang.

10

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2011,

hal 205


Dengan kata lain, agar mengetahui pola karir yang terbuka baginya, seorang pekerja perlu memahami tiga hal, pertama ialah sasaran karir yang ingin dicapai dalam arti tingkat kedudukan atau jabatan tertinggi apa yang mungkin dicapai apabila ia mampu bekerja produktif, loyal kepada organsisasi, menunjukkan perilaku yang fungsional serta mampu bertumbuh dan berkembang. Kedua ialah perencanaan karir dalam arti keterlibatan seseorang dalam pemilihan jalur dan sasaran karirnya. Ketiga, kesediaan mngambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pengembangan karir sambil berkarya.

5. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai hubungan Pegawai Negeri Sipil dengan Negara dan Pemerintah serta mengenai loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Disadari bahwa kedudukan Pegawai Negeri khususnya Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu penentu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk keperluan tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 11

11

Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1987, hal. 3-4


Munculnya konsep mengenai otonomi daerah, merupakan bentuk kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. 12

Pemberian otonomi ini dirasakan sebagai suatu yang sangat urgen berkaitan

dengan pemberdayaan, terlebih lagi pada pemerintahan yang mengedepankan demokrasi. Hal ini berarti terjadinya pendelegasian kewenangan kepada segala aspek potensi yang ada. Demikian halnya pada otonomi daerah, maka berarti daerah tersebut memiliki legal self sufficiency yang bersifat self goverment yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat, sehingga terkandung azas-azas dan prinsip kemandirian/kemampuan daerah dalam pelaksanaannya. 13

6. Hukum Administrasi Negara R.J.H.M Huisman bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. 14 Hukum Administrasi Negara diartikan juga seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga

12

Nugroho, R, Otonomi Daerah Desentralisai Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hal. 35 13 Syaukani, Menatap Masa Depan Otonomi Daerah, Tenggarong Kaltim : Gerbang Dayaku 2000, hal 147 14 R.J.H.M Huisman, Inleiding Algemeen Bestuurscrecht, Samson H.D Tjeenk Willink, (Alphen aan den Rijn, 1984), hal 4.


melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. 15 Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu : a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; b. Aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan administrasi negara atau Pemerintah dengan warga negaranya. 16 Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk daripada Administrasi Negara dan terdiri atas dua tingkatan, yaitu : 17 Hukum Administrasi Heteronom, yang bersumber pada UUD 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang, adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum Administrasi Negara Otonom adalah hukum operasional yang dicipta oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. 18 Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. 19

15

Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006), hal 34. Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal 2. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993, 16

hal 61.


F. Metode Penelitian Dalam suatu penelitian tentunya diperlukan data yang cukup akurat, untuk mendapatkan data tersebut harus menggunakan suatu cara. Adapun cara untuk mendapatkan data itulah yang biasa disebut metode. Jadi dalam penggalian data, penggunaan suatu metode memegang peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah, karena suatu penelitian tergantung pada tepat tidaknya dalam penerapan suatu metode yang digunakan tersebut. 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 20 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 21 Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah,

menjelaskan,

dan

menganalisis

peraturan

hukum. 22

Dengan

menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

20

Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal 1. 21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hal 87. 22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Op. cit., hal 13


(Statute Approach) yaitu Mekanisme Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara). 23 2. Sumber data Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, penulis menggunakan data primer dan sekunder serta tersier, yakni bahan-bahan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya. Data yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian ini terdiri atas: 24 a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan 23 24

Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hal 96. Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Op. cit., hal 13.


Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pelaksana Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya. Selain itu, hasil wawancara yang didapatkan melalui studi lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi bahan hukum primer yang membantu dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini. 25 b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian, dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer. 26 c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. 27 3. Pengumpulan data Untuk memperoleh data-data yang terkait dengan obyek penelitian maka peneliti mendapat sumber data melalui: a. Penelitian Kepustakaan/Studi Pustaka (Library Reasearch)

25

Ibid Ibid 27 Ibid 26


Penelitian Kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer misalnya dengan cara mengkaji pustaka, mempelajari bukubuku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam rangka memperoleh data primer maka penulis melakukan penelitian langsung kepada masyarakat, narasumber yaitu Hasanuddin Kasubbag Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. 4. Analisis data Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data dan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden secara lisan atau tertulis diolah dengan susunan kata-kata dalam kalimat untuk menjelaskan lebih rinci pengambilan kesimpulan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode berfikir dedukatif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :


BAB I

PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan pengantar. Didalamnya termuat mengenai gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

PEMBINAAN

KARIR

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL

DI

INDONESIA Bab ini berisi mengenai Pengertian Pembinaan dan Konsep Pembinaan, Prinsip Dasar dan Jenis Pembinaan

Pegawai dan

Hubungan Pembinaan dengan Perilaku Pegawai BAB III

MEKANISME JABATAN STRUKTURAL DAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan,

Mutasi/Rotasi

Pegawai

Negeri

Sipil

dan

Proses

Pengangkatan Jabatan Struktural Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BAB IV

KENDALA-KENDALA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Bab ini berisikan mengenai Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Pengembangan Karir Pegawai Di Lingkungan Sekretariatan


Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam Pengembangan Karir Pegawai Di Lingkungan Sekretariatan Daerah Provinsi Sumatera Utara BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.


BAB I PENDAHULUAN. mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat

Recommend Documents