1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kesejahteraan umum merupakan cita-cita luhur yang ingin dicapai setelah lahirnya bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana serta kerja sama semua pihak melalui pranata pembangunan nasional. Pembangunan sendiri memerlukan modal yang tidak sedikit karena itu diperlukan suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah kegiatan investasi (penanaman modal). Investasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan jalan membangun, membeli saham, atau mengakusisi perusahaan sementara investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga, seperti saham dan obligasi melalui pasar modal. Melihat dari segi manfaatnya yang bisa diambil oleh negara khususnya masyarakat, investasi langsung lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi tidak langsung sebab kehadiran investasi langsung yang dilakukan dengan cara membangun perusahaan dapat dengan pasti menyerap pengganguran. Investasi langsung lebih baik dibandingkan dengan investasi tidak langsung (portofolio) karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya:1 1
Hendrik Budi Untung, 2013, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42
2
1. 2. 3. 4.
Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi. Apabila produksi di ekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara. 5. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing. 6. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan. Mengingat pentingnya investasi dalam membangun perekonomian serta
manfaatnya
bagi
negara
penerima
modal,
maka
tidaklah
mengherankan jika berbagi negara di dunia baik negara maju dan berkembang berupaya secara optimal agar negaranya menjadi tujuan investasi. 2 Hal demikian juga terjadi di Indonesia, demi meningkatkan investasi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pembaharuan hukum investasi. Payung
hukum
pelaksanaan
investasi
langsung
di
Indonesia
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan menjadi daya tarik investasi di Indonesia dikarenakan selama ini undang-undang yang ada dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi.
2
Sentosa Sembiring, 2010, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 80.
3
Namun demikian, upaya mendorong masuknya investasi ke Indonesia tidak berhenti pada dilakukannya pembaharuan hukum di bidang investasi melainkan membutuhkan dukungan semua pihak khususnya pemerintah daerah. Tujuan penyelenggaran penanaman modal dalam Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi dengan baik.3 Gambaran faktor penghambat investasi di Indonesia dapat dilihat dari survey World Economic Forum (WEF) yang merilis Global Competitiveness Report edisi 2012-2013, dimana posisi daya saing Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 144 negara. Fakor penghambat tersebut antara lain:4 1. Birokrasi 2. Korupsi 3. Infrastruktur Pasca berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada investor yaitu menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan dalam rangka kegiatan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).5 Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Namun demikian, penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan melalui pelayanan terpadu satu 3
Ibid, hlm. 26 Budi Herman, Global Competitiveness Report 2012-2013: Daya Saing indonesia Menurun, http://pena.gunadarma.ac.id/global-competitiveness-report-2012-2013 diakses pada tanggal 05 Mei 2016 5 Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 4
4
pintu masih belum dilaksanakan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah. Hal demikian juga terjadi di Kota Makassar, pengurusan perizinan terkait dengan penanaman modal belum diselenggarakan sepenuhnya dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sementara itu, kondisi infrastruktur di Kota Makassar seperti sarana jalan, ketersediaan lahan, dan pasokan energi tidak mengalami peningkatan yang sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya, panjang jalan di Kota Makassar pada tahun 2011 sepanjang 1.593,46 km tidak mengalami perubahan pada tahun 2012. 6 Sementara aktivitas ekonomi dan mobilitas terus meningkat. Akibatnya, kemacetan terjadi hampir di setiap ruas jalan mengakibatkan distribusi barang terhambat. Faktor di atas berpotensi menjadi kendala yang dihadapi investor untuk menanamkan modalnya atau meluaskan usahanya di Kota Makassar, walaupun pada kenyataannya daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola. Mengingat posisi Kota Makassar yang sangat strategis di Kawasan Indonesia Timur yaitu sebagai pintu gerbang Indonesia Timur
menyebabkan daerah ini menjadi lintas perdagangan
regional dan internasional. Selain itu, Kota Makassar juga memiliki berbagai jenis potensi unggulan, mulai dari sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata, Perhubungan, Pertambangan, Industri dan Perdagangan yang didukung oleh keanekaragaman seni budaya dan panorama yang indah,
6
Provil investasi Kota Makassar Tahun 2008-2012. tanpa penerbit. tanpa hlm
5
yang apabila dikaji lebih mendalam akan melahirkan suatu potensi untuk meningkatkan investasi di Kota Makassar. Keadaan investasi di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing jumlah penanaman modal yang masuk di Kota Makassar, antara lain: terdapat 45 perusahaan penanaman modal untuk tahun 2013 dan mengalami penurunan menjadi 34 perusahaan penanaman modal pada tahun 2014.7 Demikian juga dengan angka realisasi investasi di Kota Makassar pada tahun 2013 yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka realisasi investasi pada tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi dari segi realisasi investasi baik investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri, diantaranya melakukan promosi potensi daerah, melakukan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, dan disentralisasi beberapa kewenangan dalam hal perizinan. Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu “ Tinjauan Yuridis
Kebijakan
Pemerintah Kota Makassar dalam Pengembangan Investasi Langsung Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”.
7
Data Realisasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Makassar Tahun 2013-2014
6
B. Rumusan Masalah Jika dirumuskan secara singkat maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah
upaya-upaya
pemerintah
Kota
Makassar
dalam
mengembangkan investasi langsung ditinjau dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ? 2. Bagaimanakah dampak kebijakan pemerintah Kota Makassar terhadap pengembangan investasi langsung ? 3. Kendala apa sajakah yang dihadapi terkait denga upaya peningkatan investasi di Kota Makassar ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan investasi langsung ditinjau dari UndangUndang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah Kota Makassar terhadap pengembangan investasi langsung. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi terkait dengan upaya peningkatan investasi di Kota Makassar
7
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan ini ada dua, yaitu: 1. Secara Teoritis Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada khususnya terutama mengenai pengembangan investasi langsung di Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya. Selain itu, penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur oleh mahasiswa lainnya khususnya mereka yang meneliti di bidang hukum investasi. 2. Secara Praktis Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rekomendasi atau saran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan bidang investasi. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan pada berbagai perpustakaan hukum baik di Fakultas Hukum maupun Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tidak ditemukan adanya satu penelitian yang berkenaan dengan “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengembangan Investasi Langsung Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Adapun beberapa penelitian tesis yang pernah dilakukan yang terkait dengan Kebijakan Investasi antara lain: 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam Mendukung Iklim
8
Investasi (Fery Dona, 2008). Dalam penelitian ini penulis mengangkat isu permasalahan hukum empiris mengenai Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul di Bidang Investasi dan Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam Mendukung Iklim Investasi. 2. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif pada Sektor Kehutanan (Slamet, 2009). Dalam penelitian ini penulis mengangkat isu permasalahan hukum normatif mengenai kebijakan pembangunan hutan tanaman agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif pada sektor kehutanan. Berdasarkan judul dan perumusan masalah dari kedua penelitian hukum diatas, diketahui terdapat perbedaan pada rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda akan mempunyai spesifikasi tersendiri, sehingga meski mempunyai keterkaitan dengan penelitian di atas, tetapi secara prinsipil mempunyai perbedaan yang mendasar. Sehingga penulis berpendapat bahwa penelitian dengan judul dan masalah dalam penelitian ini, belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.
