BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kegiatan investasi atau penanaman modal merupakan salah satu kegiatan pembangunan karena investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Era otonomi daerah pada saat ini mendorong masing-masing daerah harus
mampu
mengembangkan
berbagai
sektor
yang
potensial
untuk
meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya
untuk
dikelola
dan
dimanfaatkan
sebesar-besarnya
bagi
kemakmuran rakyat Indonesia. Secara geografis dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan, dan sepertiganya lagi adalah wilayah daratan. Hasil survei geografi dan toponimi menunjukan Indonesia mempunyai 13.466 pulau, jumlah tersebut didasarkan hasil survei dari tahun 2007 hingga 2010 oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Timnas PNR) dan hasilnya telah dilaporkan kepada United Nations Group of Expert on Geograpichal Names (UNGEGN), bukan 17.508 pulau yang selama ini diketahui dan didatakan oleh kebanyakan bukubuku yang ada.5 Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, maka laut memiliki fungsi yang beraneka ragam yang dapat di kembangkan untuk menopang peningkatan kesejahteraan manusia. 5
BIG, “Badan Informasi Geospasial : ada 13.466 Pulau Di Indonesia” diakses dari http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000 pada 21 november 2013, pukul 16.39.
1
2
Perairan Nusantara Indonesia termasuk lautan yang mengandung sumber hayati perikanan yang potensial dan sangat penting artinya bagi kehidupan rakyat. Luas laut negara Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 2,7 juta km2 yang dikelilingi ekosistem tropis seperti hutan bakau, terumbu karang, berikut sumber daya hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya. Sumber daya hayati perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi penting karena kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat, pada umumnya output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal, dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak, umumnya berlangsung di daerah dan industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui
(renewable
resources),
sehingga
mendukung
pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan.6 Pembangunan di sektor kelautan harus mampu mentransformasikan usahanya dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan di era globalisasi. Kondisi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan yang semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi penting dan merupakan prioritas perhatian bagi negara. Sebagai Negara yang memiliki laut yang sangat luas, sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai
6
Direktorat Kelautan Dan Perikanan, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kajian Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hlm 2
3
potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah pengaturan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya perikanan. Sumber daya hayati perikanan yang terkait harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan tersebut harus diusahakan sedemikian rupa supaya dapat berlangsung terus-menerus dan lestari. Peluang sektor perikanan menjadi sektor unggulan sangat besar, karena Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun. Potensi itu berasal dari perikanan tangkap di laut sebesar 6,4 juta ton/tahun, perikanan tangkap di perairan umum/tawar (0,9 juta ton/tahun), budidaya di laut (47 juta ton/tahun), budidaya di perairan payau/tambak (5,7 juta ton/tahun), dan budidaya di perairan tawar (5 juta ton/tahun).7 Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu diperhatikan daya dukung dan kemampuan asimilasi wilayah laut, pesisir dan daratan dalam hubungan ekologis, ekonomis, dan sosial. Kesinambungan ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Akan tetapi upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut banyak kendala oleh terbatasnya 7
Rokhim Dahuri, “Pembangunan Perikanan untuk Kesejahteraan Bangsa", PKSPLIPB, di akses dari http://pksplipb.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=49, pada tanggal 28 November 2010, Pukul 20:10
4
permodalan, teknologi penangkapan, teknologi budi daya, teknologi pengolahan dan terbatasnya sarana dan prasarana produksi. Begitu pentingnya peran investasi dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Menyadari begitu luasnya wilayah perairan, pemerintah Indonesia memberikan sebagian pengelolaan perairan ke pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini diatur dengan adanya ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.8 Kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya perikanan kelautan juga telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat
(3)
Undang-Undang
menyelenggarakan
sendiri
Nomor
32
sebagian
Tahun urusan
2004,
yaitu
pemerintahan
pemerintah termasuk
menyelanggarakan sendiri urusan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ( Pasal 10 ayat (5) huruf a Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan daya saing, di segala sisi harus mampu merubah pola pikir dan paradigma pembangunan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas tinggi dan monumental. Peran aktif daerah dan stakeholders dalam mengiringi kolaborasi membangun sektor kelautan dan perikanan sangat penting untuk memfasilitasi
8
Sudirman Saad, 2009, Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, LkiS. Hlm v
5
pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, mendukung kelancaran investasi di daerah, mempermudah perijinan, penyediaan prasarana pendukung yang layak dan terpelihara, serta kebijakan yang berorientasi mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang mempunyai potensi yang besar di sektor kelautan.
Provinsi
Sulawesi
Utara,
dalam
prospektif
regional
maupun
internasional sangat strategis karena terletak di bibir Pasifik yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia timur dan Pasifik sehingga menjadi lintasan antara dua benua yaitu, Samudera Pasifik dan Samudera India. Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki sektor unggulan perikanan, sebagai salah satu sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Utara, sektor kelautan perikanan merupakan
penghela
utama
(primer
mover)
terhadap
program-program
pembangunan lainnya. Rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap potensi sumber
daya
kelautan
dan
perikanan
tersebut
dapat
mengakibatkan
terdegradasinya sumber daya kelautan dan perikanan pada daerah tersebut. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia bagi kepentingan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Hal ini juga berlaku bagi sumber daya perikanan, seperti ikan, lobster dan udang, teripang, dan kerangkerangan seperti kima, dan kerang mutiara. Sumber daya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat pulih namun, kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat terbatas.
6
Kebijakan pemerintahan untuk mendorong investasi akan mempengaruhi jumlah penangkapan serta pola pemanfaatan sumber daya. Kegiatan penanaman modal baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional9. Investasi merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan atau menambah nilai kegunaan hidup. Manfaat kegunaan investasi yaitu penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa ataupun penambahan devisa dan selain itu investasi juga merupakan salah satu upaya mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pertumbuhan pendapatan asli daerah. Sedangkan strategi investasi terkait dengan strategi pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang menjadi basis bagi perhitungan nilai investasi yang diperlukan. Saat ini Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan khususnya di Indonesia Timur.10 Dari hal-hal tersebut diatas maka diangkatlah penelitian lebih lanjut tentang Aspek Legal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Pengembangan Investasi Kelautan di daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9
Selengkapnya Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi: Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi. 10 “Perangi Ilegal Fishing, Indonesia ajak Asia Pasifik", Kabar Bisnis, di akses dari http://www.kabarbisnis.com/aneka-bisnis/lainlain/2816154__Perangi_ilegal_fishing__Indonesia_ajak_Asia_Pasifik.html, pada tanggal 29 November 2010. Pukul 15:20
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang hendak diteliti adalah: 1. Bagaimanakah potensi
dan pengelolaan sektor perikanan kelautan di
Provinsi Sulawesi Utara? 2. Bagaimanakah instrument hukum aspek legal pengelolaan sumber daya perikanan kelautan dan bagaimana implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara? 3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat investasi sektor kelautan di Provinsi Sulawesi Utara?
C. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis, berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis dari penulisan Tesis maupun Karya ilmiah, penulis tidak menemukan fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis, yakni Aspek Legal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Pengembangan Investasi Kelautan didaerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun beberapa penulisan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: 1. Penulisan tesis yang di tulis oleh Basroni Syahrul dengan judul “PENGEMBANGAN KAPASITAS SEKTOR PERIKANAN LAUT (Studi Kasus di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu )”. Dengan pembahasan bagaimana pengembangan kapasitas sektor perikanan
8
laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Provinsi Bengkulu. Berangkat dari alasan diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah objek, lokasi penelitian serta permasalahan yang akan diteliti bahwa penulisan dan penelitian ini akan memberikan paparan, gambaran dan analisis yuridis empiris tentang bagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan dalam pengembangan investasi kelautan dalam hal ini lebih tertuju pada bidang perikanan tangkap yang berada di Provinsi Sulawesi Utara.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai bagaimana peraturan yang tentang mengatur sumber daya alam , potensi dari sumber daya kelautan yang ada serta bagaimana daerah dalam mengelola sumber daya kelautannya. 2. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, memperdalam wawasan, serta dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian sejenis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 1) Memberikan pengetahuan empiris deskritif yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan kelautan, dan perkembangan investasi kelautan
9
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para pelaku usaha perikanan yang bergelut dalam pengelolaan perikanan kelautan. E. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu: 1. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Obyektif Adapun tujuan obyektif dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui potensi kekayaan alam dan bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan kelautan di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Untuk mengetahui instrument hukum yang menjadi aspek legal pengelolaan
sumber
daya
perikanan
kelautan
dan
bagaimana
implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara. 3. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat investasi pada sektor kelautan di Provinsi Sulawesi Utara.
