1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, sehingga pemerintah menggalakkan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dewasa ini perkembangannya merupakan tuntutan kebutuhan dari masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari pembangunan fisik seperti bangunan
sekolah,
jalan
tol,
rumah
sakit
dan
lain-lain.
Pembangunan1dilaksanakan secara merata diseluruh negara dan seluruh masyarakat, dimana diharapkan pembangunan nasional dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
1
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Djumialdji, 1987, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta hlm. 1
2
Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat,yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pembangunan berpedoman pada 3 unsur, yaitu : 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil; 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Salah
satu
upaya
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
adalah
pembangunan sarana infrastruktur jalan menuju daerah dengan tujuan memperlancar jalannya roda perekonomian, dan meningkatkan mobilitas angkutan orang dan barang baik didalam kota, antar kota maupun keseluruh pelosok tanah air. Penambahan infrastruktur ini diharapkan dapat memajukan daerah yang berada dipelosok untuk dapat mengakses wilayah diperkotaan. Sumber dana pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah berasal dari dana
Anggaran Pendapatan belanja negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan Belanja daerah (APBD). Ketentuan ini mengacu pada perundangundangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terakhir dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
3
Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan pemberlakuan peraturan yang dimaksud agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Tujuan untuk dapat terlaksananya proyek-proyek dalam pembangunan dibutuhkan para pihak yang dapat melaksanakannya seperti pemberi tugas (bouwheer), pemborong, arsitek, agraria, pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang mendukung. Perjanjian diperlukan untuk mengikat para pihak tersebut, dimana perjanjian ini mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak didalamnya. Pengaturan secara umum perjanjian pemborongan dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. Pada Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
suatu
pekerjaan
bagi
pihak
lain,
pihak
yang
memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.2 Pengaturan khusus tentang perjanjian pemborongan dalam hal ini perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat ditemui dalam peraturanperaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Perubahan ketujuh yaitu 2
Subekti R dan Tjitrosudibio, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Hlm.391
4
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta seperangkat peraturan lainnya. Pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta perlu dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini merupakan kontrak antara pemerintah dengan badan usaha swasta yang berisikan kesepakatan-kesepakatan yang memuat persetujuan-persetujuan untuk terwujudnya pembangunan. Aspek hukum yang ada dalam pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia barang/jasa adalah terletak pada kontrak3 atau perjanjian antara pihak institusi bersangkutan, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia barang/jasa. Sedangkan pihak swasta merupakan pihak pemenang lelang. Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak wajib dimuat dalam perjanjian tersebut termasuk ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan perjanjian serta berakhirnya
perjanjian
perundang-undangan
dengan
serta
memperhatikan
peraturan
ketentuan
pelaksanaannya
yang
peraturan mengatur
mengenai jasa pemborongan.4
3
Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan barang/jasa. Pasal 1 angka 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. 4 Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. Pasal 1 angka 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
5
Cara yang digunakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa ada 4 (empat) cara yaitu dilakukan dengan cara Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Dari keempat metode tersebut, ditentukan bahwa metode Pelelangan Umum merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Peneliti mengamati bahwa dari keempat metode tersebut pada umumnya yang banyak dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagian besar menggunakan cara Penunjukan Langsung dan sebagian kecil dengan cara Pelelangan Umum. Perjanjian pemborongan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik dengan syarat para pihak telah memenuhi kewajibannya masing-masing, Tidak sedikit pula perjanjian pemborongan terjadi wanprestasi didalamnya. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak telah lalai atau gagal dalam pemenuhan prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian pemborongan yang telah disepakati. Salah
satu
contoh
perjanjian
pemborongan
yaitu
perjanjian
pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina marga Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal dimana PT. Karisma Cipta Tunggal telah memenangkan lelang untuk melakukan peningkatan Jalan Kandangan-Tuko yang tertuang dalam sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut mengikat para pihak. Seperti halnya perjanjian lain, tujuan perjanjian pemborongan adalah pelaksanaan dari perjanjian tersebut, yakni pemenuhan
6
hak dan kewajiban. Hal tersebut berbeda dalam pelaksanaannya, peningkatan jalan Kandangan-Tuko tidak berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa terkait kegiatan peningkatan jalan Kandangan-Tuko Kabupaten grobogan adalah : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)5 kegiatan pembangunan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama 2. PT. Karisma Cipta Tunggal yang diwakili oleh Bambang Wuragil selaku Direktur PT. Karisma Cipta Tunggal yang kemudian bertindak sebagai penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak pada bulan Agustus 2008 telah sepakat untuk jalan Kandangan-Tuko Kabupaten Grobogan. Proses pengadaan dituangkan dalam wujud perjanjian pengadaan berupa kontrak yang mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Kontrak pengadaan pekerjaan ini dinyatakan berlaku secara efektif setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal, dalam kegiatan peningkatan jalan Kandangan-Tuko pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan PT. Karisma
5
PPK adalah pejabat pembuat komitmen yang merupakan pemilik pekerjaan/pengguna jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan.Pasal 1.1 angka 19 syaratsyarat umum kontrak dalam kontrak perbaikan jalan kandangan-Tuko Kabupaten Grobogan
7
Cipta Tunggal adalah adanya perbedaan bahan yang digunakan dalam pengerjaan proyek perbaikan jalan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut wajar sekiranya jika penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian terkait dengan perjanjian pemborongan tersebut. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk menulis tesis dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA KABUPATEN GROBOGAN DENGAN PT. KARISMA CIPTA TUNGGAL DALAM PELAKSANAAN PENINGKATAN JALAN KANDANGANTUKO KABUPATEN GROBOGAN” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apa bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terkait wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal?
8
C. Keaslian Penelitian Penulisan hukum ini mengambil tema perjanjian pemborongan sebagai tema umum penulisan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian pada perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ditemukan beberapa penelitian mengenai perjanjian pemborongan. Salah satu penelitian yang membahas tentang perjanjian pemborongan adalah : 1. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Perhubungan Perintah Kota Yogyakarta Dengan PT. Gama Tekno Trust dalam pembangunan Counting Timer Traffic Light Di Kota Yogyakarta oleh Sulistyo Rahmat Wibowo Pada tahun 2008.6 2. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru Dengan PT. Gema Riau Pratama Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Paus Kecamatan Rumbai Pekanbaru oleh Sukma Kumala Putri tahun 2012.7 Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulisan hukum sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, terletak pada :
6
Sulistyo Rahmat Wibowo, 2008, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Perhubungan Perintah Kota Yogyakarta Dengan PT. Gama Tekno Trust dalam pembangunan Counting Timer Traffic Light Di Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Sukma Kumala Putri, 2012, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru Dengan PT. Gema Riau Pratama Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Paus Kecamatan Rumbai Pekanbaru Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
9
1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini berada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian kedua berada di wilayah Pekanbaru Provinsi Riau. Perbedaan lokasi penelitian tersebut mengakibatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. 2. Isi penelitian Isi penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian pertama yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan PT. Gama Tekno Trust dalam pembangunan Counting Timer Traffic Light Di Kota Yogyakarta maupun yang kedua yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru Dengan PT. Gema Riau Pratama Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Paus Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Penelitian pertama memfokuskan pada objek yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang kerusakan alat counting down display sedangkan untuk penelitian yang kedua memfokuskan pada pelaksanaan pembangunan jembatan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penulisan hukum tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pekerjaan
10
Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal dalam pelaksanaan peningkatan jalan Kandangan-Tuko Kabupaten Grobogan ini belum pernah dilakukan. Penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan azas-azas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Namun jika masih terdapat penelitian serupa diluar pengetahuan penulis, maka diharapkan penelitian ini saling melengkapi. D. Tujuan Penelitian 1.
Tujuan objektif a.
Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal
b.
Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak terkait wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal.
2.
Tujuan subjektif Untuk memperoleh data kongkret yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna untuk penulisan hukum sebagai syarat dalam memperoleh
11
gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E. Manfaat Penelitian 1.
Bagi peneliti Manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan secara langsung bagi peneliti mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan khususnya pemborongan dalam bidang perbaikan jalan.
2.
Bagi ilmu pengetahuan/kegunaan akademis Penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan dibidang hukum perdata mengenai
pelaksanaan
perjanjian
khususnya
dalam
perjanjian
pemborongan. 3.
Manfaat bagi pemerintah Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, masukan ataupun pertimbangan bagi pemerintah agar dapat membuat suatu regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan
perjanjian
pemborongan,
khususnya
pemborongan
perbaikan jalan. 4.
Manfaat bagi pihak lain Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi mengenai perjanjian pemborongan khususnya pemborongan perbaikan jalan.
