1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu kemiskinan. Dan yang seperti kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalahmasalah baru, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan social, masalah kesehatan dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.
Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara, tidak memandang negara maju atau negara berkembang, seperti Indonesia. Problematika kemiskinan merupakan problematika yang sangat komplek, kemiskinan terkait erat dengan problem-problem lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Problem kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi juga sebab-sebab lain seperti, tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengangguran yang terus bertambah, masalah gizi dan kesehatan masyarakat, dan budaya malas atau bahkan disebabkan oleh pemerintahan yang korup yang memiskinkan masyarakatnya. Oleh karennya, kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global, merupakan problem yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemeritah sebagai pemegang
2
kebijakan atau pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketika dihadapkan pada kondisi nyata masyarakat Indonesia, alangkah lebih bijak apabila pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan membidik pada mentalitas masyarakat Indonesia. Disini diharapkan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya memberikan bantuan pada masyarakat tetapi lebih kepada mengubah pola pikir masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia cenderung pasrah dalam mengahadapi kenyataan hidup dan cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah, hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi pasif, malas dan lebih suka menerima daripada memberi, sama artinya dengan lebih suka mencari kerja daripada membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Indonesia selalau ada dalam bayang kemiskinan.
PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Mulai tahun
2007
pemerintah
Indonesia
merencanakan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk
3
mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri.
Dalam pelaksanaannya PNPM mempunyai program simpan pinjam perempuan dana bergulir UEP/SPP (usaha ekonomi produktif/ Simpan pinjam perempuan) melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di seluruh indonesia bertujuan untuk
membangkitkan
ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana
yang
tertuang
dalam
PTO
PNPM-
MANDIRI
PERDESAAN disebutkan bahwa grand design yang menjadi visi utama program pemberdayaan tersebut adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan- dengan asumsi bahwa kesejahteraan diartikan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kemandirian diasumsikan sebagai kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya dan salah satu misi yang terkait langsung dengan sektor kesejahteraan masyarakat desa adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya serta peningkatan kualitas sarana prasarana sosial dasar utamanya ekonomi masyarakat melalui jaringan kemitraan yang mengedepankan kesetaraan. Apa yang dimaksud dengan dana bergulir yang ada pada usaha ekonomi produktip- simpan pinjam yang dikelolah kelompok perempuan- selanjutnya lebih populis disebut UEP-SPP tersebut ? berdasarkan petunjuk tekhnis operasional kegiatan PNPM-MP disebutkan- bahwa, dana bergulir adalah
4
seluruh dana program yang bersifat pinjaman dari UPK yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu kegiatan ekonomi produktif merekadisalurkan melalui kelompok- kelompok komunitas masyarakat, dengan tujuan utama- antara lain : (1) Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha lainnya (2) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program (3) Peningkatan kapasitas pengelolah kegiatan dana bergulir di tingkat pedesaan (4) Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelolah dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan (5) Peningkatan pelayanan utamanya kepada rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan observasi lapangan ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Dalam pemberantasan kemiskinan dilakukan program SPP PNPM-MP apakah perencanaan program tersebut sesuai dengan panduan program dan kebutuhan masyarakat? 2. SPP PNPM-MP telah dilaksanakan di desa dan kecamatan sagalaherang kabupaten Subang pada tahun 2010, akan tetapi apakah program tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah disusun sebelumnya?
5
3. Dalam proses pelaksanaan program SPP PNPM-MP di desa dan kecamatan Sagalaherang, namun untuk kelancaran tersebut apakah pelaksanaan dilakukan sesuai dengan panduan yang yang telah disusun sebelumnya? 4. Bagaimana monitoring, supervise, evaluasi, tindak lanjut yang dilakukan oleh UPK kecamatan Sagalaherang? 5. Apa hasil yang diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan program dana bergulir SPP PNPM-MP?
C. Rumusan masalah
Agar penelitian ini dapat terarah serta melalui pertimbangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka permasalahan difokuskan kepada pendapat masayarakat mengenai pengelolaan dan hasil program dana simpan pinjam perempuan(SPP) di PNPM mandiri kecamatan sagalaherang kabupaten subang tahun 2010.
D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengungkap data tentang pendapat masyarakat mengenai perencanaan preogram dana bergulir UEP/SPP PNPM mandiri di desa Sagalaherang kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang 2. Untuk mengungkap data tentang pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan program dana bergulir UEP/SPP PNPM mandiri di desa Sagalaherang kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang
6
3. Untuk mendeskripsikan data tentang pendapat masyarakat mengenai pengawasan dana bergulir UEP/SPP PNPM mandiri di desa Sagalaherang kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang 4. Untuk mengungkap data hasil yang diperoleh masyarakat setelah mendapatkan dana bergulir SPP program PNPM mandiri di desa Sagalaherang kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang.
E. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna: 1. Kegunaan teoritis Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan keilmuan bagi pihak jurusan penddikan luar sekolah dan universitas pendidikan Indonesia (UPI) sebagai rujukan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat. 2. Kegunaan praktis a. Bagi Lembaga yang menyelenggarakan sebagai bahan masukan dalam setiap proses simpan pinjam yang akan dilakukan sehingga kita lebih mengetahui kondisi daripada sasaran dan juga mengetahui secara lengkap dan terinci mengenai permaslahan yang ada guna mendukung pencapaian visi dan misi daripada PNPM mandiri. b. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang metodologi penelitian dan sebagai aplikasi penulis dalam perkuliahan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang
7
lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada. F. Anggapan Dasar Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 1. Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung
dua
kecenderungan,
yakni
primer
dan
sekunder.
Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Prijono dan Pranarka, 1996).
Sedangkan dalam kajian ini pengertian “pemberdayaan” dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatankesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut.
2.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan
8
salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. 3. PNPM pada hakekatnya adalah gerakan nasional yang dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam pengertian ini, pemberdayaan masyarakat bertujuan menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok,
untuk
memutuskan
berbagai
persoalan
pembangunan yang dihadapinya dengan baik dan benar. Agar pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para konsultan pendampingmaupun LSM, pemahaman aparat pemerintah dan berbagai pihak lainnya terhadap pemberdayaan masyarakat
memerlukan
rekonstruksi yang benar untuk dapat memfasilitasi dan merespon masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, dalam PNPM dilakukan harmonisasikebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi dilakukan melalui koordinasi pemilihan sasaran (baik sasaran wilayah maupun sasaran masyarakat penerima manfaat), prinsip dasar, strategi, pendekatan,
9
indikator, serta berbagai mekanisme dan prosedur yang diperlukan untuk mengefektifkan
penanggulangan
kemiskinan
dan
mempercepat
tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. G. Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang perencanaan yang dilakukan oleh pengelola PNPM-MD mengenai program dana bergulir UEP/SPP PNPM PNPM mandiri? 2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh pengelola PNPM-MD mengenai program dana bergulir UEP/SPP PNPM PNPM mandiri? 3. Bagaimana pendapat masyarakat tentang monitoring, supervise, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola PNPM-MD mengenai program dana bergulir UEP/SPP PNPM PNPM mandiri? 4. Apa hasil yang diperoleh oleh masyarakat setelah mendapatkan dana bergulir SPP program PNPM mandiri? H. Definisi Operasional 1. Opini dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pendapat, fikiran atau pendirian. “Opini adalah respon yang diberikan seseorang yaitu komunikan kepada komunikator yang sebelumnya telah memberikan stimulus berupa pertanyaan” (effendi, 1990, p.87). sedangkan menurut wiliam albig dalam buku Public relations, opini merupakan “exspressed statement” yang bisa diucapkan dengan kata-kata, juga bisa dinyatakan dengan isyarat atau
10
dengan cara-cara lain yang mengandung arti dan segera dapat sipahami maksudnya. Pendapat lain mengatakan bahwa “Opini merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau issue ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan” (soenarjo, 1997, p .85). “secara garis besar opni dapat didefinisikan sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang dalam menjawab suatu pertanyaan” (Ruslan, 2005.p.68). Pada awalnya opini yang terbentuk berasal dari “personal opnion” atau opini personal yaitu penafsiran individual mengenai berbagai masalah dimana terhadapnya tidak terdapat suatu pandangan yang sama. Opini dimiliki oleh seseorang adalah merupajan suatu bagian dari group pinion (opini kelompok) yang terdiri atas mayoritas opini dan minoritas opini. Dari situlah public yang membentuk opini memiliki kepentingankepentingan
umum
yang
mempersatukan
anggota-anggotanya,
menciptakan suatu kesamaan pandangan dan mengarah kepada kebulatan pendapat tentang persoalan, sehingga terbentuklah opini public (public opinion) (soenarjo, 1997). 2. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi, Hersey dan Blanchard (1982) memberi arti pengelolaan sebagai berikut : “ management as working wwith and through indivicuals and group to accomplish organizational goals” (pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan
11
bersama dan melalui seseorang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi) a. Perencanaan : Waterson (1965) mengemukakan bahwa pada hakekatnya perencanaan merupakan usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternative yang terbaik dari sejumlah alternative tindakan guna mencapai tujuan. Perencanaan bukan kegiatan tersendiri melainkan merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam penelitian ini pengertian perencanaan adalah merupakan usaha yang terorganisir yang dilakukan oleh pengelola PNPM dan anggota yang mendapatkan dana SPP yang bertolak ukur kepada hasil yang akan diperoleh oleh pengguna dana. b. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Dalam penelitian ini pelaksanaan adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh pengelola PNPM mandiri dalam melaksanakan program SPP PNPM mandiri sesuai dengan perencanaan dan panduan yang telah disusun sebelumnya. c. Pengawasan : Franklin G moore (1964) dalam bukunya yang berjudul “management” memberi arti bahwa pengawasan adalah tindakantindakan yang saling berkaitan untuk mengikuti dan memperbaiki kegiatan. Ia mengemukakan bahwa pengawasan tidak hanya terkait pada pelaporan, penyajian informasi, dan penilaian terhadap jalannya
12
suatu
program,
melainkan
mencakup
juga
tindakan
untuk
mengendalikan kegiatan ke arah tujuan yang ingin di capai. 3. Penggunaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara, proses menggunakan sesuatu atau cara memanfaatkan sesuatu. Dalam penelitian ini pengertian penggunaan adalah bagaimana masyarakat menggunakan ataupun memanfaatkan dana pinjaman tersebut. 4. Hasil adalah sesuatu yang dibuat, di adakan, dijadikan oleh usaha. Pengertian hasil dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh oleh masyarakat setelah mendapatkan dana SPP, baik itu menyangkut perkembangan usaha masyarakat ataupun perubahan terhadat status ekonomi ataupun status social masyarakat. 5. Moore (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan
13
yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial. 6. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Smith, Stanley dan Shores mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir tentatang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. (Smith, Stanley, Shores, 1950, p. 5). 7. Kata “empower” atau “berdaya” dalam kamus bahasa ditafsirkan sebagai “berkontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan berkenaan dengan perlindungan hukum”, “memberikan seseorang atau sesuatu kekuatan atau persetujuan melakukan sesuatu”, “menyediakan seseorang dengan sumberdaya, otoritas dan peluang untuk melakukan sesuatu” atau “membuat sesuatu menjadi mungkin dan layak”. Pada kamus yang lain pengertian menjadi “memberikan seseorang rasa percaya diri atau kebanggaan diri”. 8. PNPM pada hakekatnya adalah gerakan nasional yang dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 9. Berdasarkan petunjuk tekhnis operasional kegiatan PNPM-MP disebutkanbahwa, dana bergulir UEP/SPP (usaha ekonmi produktif/simpan pinjam permpuan) adalah seluruh dana program yang bersifat pinjaman dari UPK yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu kegiatan ekonomi
14
produktif mereka disalurkan melalui kelompok- kelompok komunitas masyarakat, yang mempunyai tujuan antara lain: (1) Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha lainnya (2) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program (3) Peningkatan kapasitas pengelolah kegiatan dana bergulir di tingkat pedesaan (4) Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelolah dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan (5) Peningkatan pelayanan utamanya kepada rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat. I.
Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan. Merupakan uraian tentang latar belakang
masalah, fokus masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, anggapan dasar, penjelasan istilah, serta sistematika penulisan. BAB II Kajian Pustaka, Menguraikan tentang teori-teori dan konsep tentang , konsep pembangunan masyarakat, konsep pemberdayaan masyarakat, konsep opini, konsep pengelolaan BAB III Metode Penelitian. Berisi tentang uraian metode penelitian dan teknik pengumpulan data, uji coba instrumen penelitian, prosedur pengolahan data, teknik pengolahan data dan analisa data.
15
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian BAB V Kesimpulan dan Saran.
