BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara menuntut peningkatan penerimaan yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pada hakekatnya membayar pajak adalah merupakan bagian dari kewajiban hidup bernegara. Dana yang diperoleh dari sumber-sumber pajak dimanfaatkan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak agar anggaran penerimaan Negara mampu menopang pengeluaran Negara seperti yang sudah direncanakan. Berbeda dengan sudut pandang Pemerintah, pajak merupakan beban bagi perusahaan. Wajib pajak badan termasuk di Indonesia masih mengidentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban). 1
Bagi wajib pajak yang usahanya berorientasi pada keuntungan seperti Perseroan Terbatas, setiap peningkatan beban pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak hanya akan mengurangi keuntungan yang dibagikan kepada pemilik usaha namun beban-beban pajak tambahan yang tidak seharusnya juga akan membuat Perseroan Terbatas semakin tidak kompetitif dan tidak menarik. Oleh sebab itu, masuk akal jika wajib pajak akan selalu berusaha untuk mengatur usahanya sedemikian rupa agar jumlah pajak terutang menjadi seefisien mungkin. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong kedalam penggelapan pajak (tax evasion). Menurut I Gusti Ayu dan Ketut Alit Suardana (2014) persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Menurut informasi dari Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2013 telah terjadi penggelapan pajak pada PT. Asian Agri. Majelis kasasi menetapkan manager pajak PT. Asian Agri sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan/ atau keterangan dengan isi
2
tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Tersangka mengisi data palsu berupa pembebanan fiktif dengan backdated transaction sehingga kewajiban perusahaan berturut-turut selama empat tahun terhadap sejumlah 14 perusahaan, hingga tidak atau kurang membayar kewajiban pajak yang ditentukan sebenarnya. (www.pajak.go.id) Hal ini memunculkan anggapan lemahnya corporate governance dalam PT. Asian Agri dimana seorang manager menekan biaya perusahaan termasuk pajak untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Corporate governance sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tidak terjadi
pelanggaran
terhadap
undang-undang
dan
peraturan
dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Mekanisme dalam pengawasan corporate governance ada internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan dan pengendalian pasar. I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana telah melakukan penelitian terkait pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance yang menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance akan tetapi pada penelitian Febri Mashudi Pranata., dkk
3
menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh positif terhadap tax aoidance. Selain itu, penggelapan pajak juga terjadi pada PT. The Master Steel Manufactory pada tahun 2011. Perusahaan tersebut menutupi data pajak berupa transaksi senilai Rp. 1,003 triliun yang dicatat sebagai pinjaman dari Angel Sitoh (Warga Negara Singapura) padahal merupakan transaksi penjualan
yang
seharusnya
dicatat
sebagai
penerimaan.
(www.tribunnews.com) PT. The Master Steel dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar karena dilihat dari nilai transaksi yang dilakukan. Transaksi tersebut dicatat sebagai pinjaman guna menghindari hutang pajak yang besar. Karena jika penerimaan besar maka jumlah pajak terutang akan besar. Selain itu PT. The Master Steel mencatat transaksi tersebut sebagai pinjaman karena dengan adanya pinjaman tentu harus ada biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan adanya biaya bunga maka akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak karena biaya bunga merupakan pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense). Penelitian terkait ukuran perusahaan dan leverage juga telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian Theresa Adelina Victoria Surbakti juga menunjukkan hasil yang
4
sama pada ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance namun leverage tidak mempengaruhi tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk penelitian yang berjudul “Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance”.
B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance? 2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance? 3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 6. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance?
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji : a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance b. Pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance c. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance d. Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance e. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance
5
f. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance
2. Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, antara lain : a. Dapat menjadi tambahan refrensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait corporate governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance. b. Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance dalam kegiatan
operasional
perusahaan,
sehingga
dapat
membantu
perusahaan dalam membedakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, serta dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada Negara. c. Bagi investor di Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecendrungan tax avoidance dari suatu perusahaan.
6
