ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

188

Jurnal Manajemen & Bisnis ISSN : 1892-8486, Volume 12 Nomor 1 Pebruari 2015

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR Ni Made Ayu Agustini ABSTRACT In order to be able to carry out regional autonomy, a regional government should be financially independent. By being financially dependent, it is hoped that the regional government will be able to give public services optimally and to sustain development. This research aims at examining the effect of tax revenues, retribution revenues, and revenues which are generated by the separately managed government’s property and other legal revenues on the regional financial autonomy. Based on the available data, the contribution of Local Government Revenue (PAD) to Total Local Government Revenue (TPAD) during five year’s period (2009-2013) indicated that Denpasar Regency was ranked number 2, which than raised a number of question such as to what extend the region is capable of financing its expenditure, how the fiscal has been decentralized and what are the prospects of the Denpasar Regional Genuine Income in the year of 2014-2016. The standard ratio measurement for the contribution PAD sources to Total PAD, further on, the trend analysis is applied to indicate the prediction the prospect by period of 2014-2016; the level Degree of the Fiscal Decentralization (DDF) is analyzed based on the ratio of PAD to TPD. The analysis has shown that although PAD during period of research from 2009-2013 maked a steady increase, the ability of the lokal to finance its expenditure was very low. This well reflected from DDF at an average of 34,33 persen, where as the PAD trend income during 2014-2016 calculated from the sources of PAD income has always shown an increasing trend in region tax, regional retribution, revenue of state owned enterprises, regional wealth management as from other legitimate sources of PAD. I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Lahirnya kebijakan Otonomi Daerah paska arus besar reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah selalu berpedoman dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diupayakan oleh Pemerintah Pusat untuk menempuh berbagai langkah kongkrit terkait dengan usaha menyeimbangkan tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sehingga dengan demikian sangat diharapkan akan terjadi Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, hal ini bertujuan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut sejatinya menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan selalu akan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

189


proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dengan di tertibkannya beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang menyangkut pengelolan keuangan daerah diantaranya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pengelolaan Keuangan Daerah diharuskan untuk menyajikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika disimak lebih lanjut maka dalam konteks pengelolaan keuangan daerah ini, pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Atas dasar-dasar inilah kemudian menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk melakukan analisis mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya ketika kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Mengingat dengan segala keterbatasan yang ada, saat ini daerah mendapatkan begitu besar kewenangan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana disatu sisi kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap daerah, jika daerah mampu menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan baik, tetapi kebijakan ini akan berdampak buruk bagi keseluruhan model pemerintahan daerah, ketika pengelolaan keuangan ini tidak dikelola secara professional. Aparat Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah, namun pelaksanaan operasional pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar penerimaan pajak mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih mantap lagi. Faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan adalah beberapa faktor Internal maupun Eksternal antara lain faktor perencanaan, SDM aparatur, maupun tingkat kesadaran wajib Pajak yang secara langsung mempengaruhi belum optimalnya sektor pajak. Dimana masyaraakat masih kurang memahami dan mematuhi peraturan untuk memnuhi kewajiban membayar pajak. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. Sedangkan dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dimana, dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel Dana Alokasi Umum. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar (pemerataan kapasitas fiskal). 1.2 Tujuan Penelitian Melihat rumusan masalah tersebut di atas yang mempunyai karakteristik deskriptif, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini dapat disebutkan antara lain yaitu sebagai berikut: @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

190


1) Mengetahui kemampuan Pemerintah Kota Denpasar membiayai pengeluaran daerah di dalam era otonomi. 2) Untuk mengetahui prospek PAD Kota Denpasar selama Tahun Anggaran 2009- 2013. 3) Untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Denpasar. II. TELAAH PUSTAKA Kata otonomi tersebut berasal dari Yunani yaitu autos berarti diri sendiri dan nomos berarti hukum atau aturan. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah mengandung makna tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan daerah otonomi adalah daerah yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Ratio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan pajak, Sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman, (Abdul Halim, 2007 : 232). Rumus yang digunakan adalah : Rasio kemandirian =

Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern

Ratio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi ratio kemandirian berarti ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Kemandirian Keuangan Daerah dapat dicari denga rumus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yaitu : PAD t DDF t = TPD t Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Pengertian pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Abdul Halim (2002:188) mengartikan perusahaan daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh pemerintah daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan, dan prestasi perusahaan daerah tersebut diukur berdasarkan perbandingan laba yang dihasilkan dengan nilai ivestasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan investor. Menurut Halim (2002;192) potensi PAD masing-masing daerah adalah berbeda sehingga mempengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolak ukur kemandirian adalah sebagai berikut : @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

191


1) 2) 3) 4) 5) 6)

Keadaan ekonomi dan sosial suatu daerah Perkembangan PDRB perkapita riil Pertumbuhan penduduk Tingkat inflasi Perubahan peraturan Peningkatan penerimaan PAD. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan PAD : a) Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi. b) Meningkatkan besarnya pendapaatn c) Mengurangi tunggakan. 7) Penyesuaian tariff Untuk mengetahui kemampuan keuangan dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektif target-target perencanaan terhadap realisasinya serta pola data masa lampau dipakai untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk dimanfaatkan sebagai perencanaan masa yang akan datang melalui : 1) Analisis Kontribusi Abdul Halim (2007 : 234) KSP KKSP = x 100% TSP Dimana : KKSP adalah Kontrubusi Komponen Sumber penerimaan KSP adalah Besaran komponen sumber penerimaan TSP adalah Besaran Total Sumber Penerimaan 2) Rasio Efektifitas Mardiasno (2000:188) : Efektifitas = Realiasi Penerimaan x 100% Target Penerimaan

Efektifitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif bila persentase yang diperoleh dari rumus diatas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bila persentase yang diperoleh semakin kecil. 3) Ratio Pertumbuhan Rumus yang digunakan adalah : Pn - Po r = x 100% Po Dimana : Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n Po = Data yang dihitung pada tahun ke- 0 r = Pertumbuhan Semakin tinggi ratio pertumbuhan, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah nilai tambah yang timbul dari berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah. Mardiasno (2000, 190) menyebutkan bahwa unit-unit produksi tersebut di kelompokkan menjadi 10 sektor lapangan usaha yaitu a) Pertanian, b) Industri pengolohan, c) Pertambangan dan Penggalian, d) Listrik Gas dan Air, e) Bangunan f) Perdagangan Hotel dan Restoran, g) Pengangkatan dan Komunikasi, h) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan i) jasa-jasa. @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

192


III.

METODE Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Denpasar untuk periode waktu tahun 2009-2013. Tahun 2009 dipilih sebagai awal penelitian dengan kurun waktu 5 tahun diharapkan sudah bisa memberikan gambaran kondisi penelitian. Jenis dan metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menyusun tesis adalah dokumentasi dan cara observasi melakukan penelahaan pada dokumen – dokumen yang berhubungan dengan variable penelitian. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah 1. Analisis Kontribusi 2. Analisis Efektifitas 3. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

IV. HASIL PEMBAHASAN 1. Hasil Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Membiayai Pengeluaran Daerah 1) Pendapatan Asli Daerah Penerimaan dari sumber PAD selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) seperti terlihat pada Tabel 5.1 menunjukkan laporan realisasi anggaran dari sisi penerimaan PAD Pemerintah Kota Denpasar. Tabel 5.1 juga menggambarkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun (20092013) selalu mengalami peningkatan penerimaan. Tertinggi terjadi tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 658.974.707.435,78 disebabkan melonjaknya penerimaan Pajak Daerah, adanya peningkatan penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh dari jasa giro penyertaan saham pada Bank Pembangunan Daerah. Disatu sisi penurunan penerimaan dari retribusi daerah tahun 2011 terjadi seiring dengan diberlakukannya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah, implementasi dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2004. Tabel 1 : Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun Anggar-an

2009

(Rp) 146.077.325.516,83

Sumber-sumber PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan (Rp) (Rp) 20.933.982.820,00 5.616.363.142,99

2010

169.581.414.716,77

26.191.507.819,00

7.831.445.236,66

56.878.248.430,02

260.482.616.202,45

2011

326.282.111.699,02

24.424.894.520,00

10.417.778.653,70

63.834.628.021,51

424.959.412.894,23

2012

377.247.592.363,38

43.772.749.610,00

18.489.906.755,58

71.816.372.307,42

511.326.621.036,38

2013

504.981.564.103,82

47.874.288.091,00

20.774.562.997,87

85.344.292.243,09

658.974.707.435,78

Total

1.524.170.008.399,82

163.197.422.860,00

63.130.056.786,80

320.402.785.915,25

2.070.900.273.961,87

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Lain-Lain PAD Yang Sah

Jumlah PAD

(Rp) 42.529.244.913,21

(Rp) 215.156.916.393,03

Sumber : Bagian Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013); menunjukkan trend yang tidak menentu, artinya mengalami peningkatan dan penurunan pertumbuhan. Tahun 2009 pertumbuhan sebesar 0,00 persen diikuti dengan pertumbuhan yang hanya 21,07 persen di tahun 2010; tahun 2011 meningkat lagi menjadi 63,14 persen; tahun 2012 turun hanya sebesar 20,32 persen; dan terakhir data tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 28,88 persen, sehingga rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu 5 tahun sebesar 26,68 persen, seperti terlihat pada Tabel 2 @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

193

Jurnal Manajemen & Bisnis ISSN : 1892-8486, Volume 12 Nomor 1 Pebruari 2015 Tabel 2 : Total Penerimaan Daerah dan Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran

2009 2010 2011 2012 2013 Total Rata-rata

Total Penerimaan Daerah (Rp) 821.150.416.084,03 903.747.423.797,61 1.150.071.694.912,18 1,379,049,165,949.38 1.547.605.213.107,47 4.422.574.747.901,29 884.514.949.580,26

Jumlah PAD

Pertumbuhan (%)

(Rp)

(%)

215.156.916.393,03 260.482.616.201,85 424.959.412.894,23 511.326.621.036,38 658.974.707.435,78 2.070.900.273.961,27 414.180.054.792,25

0 21,07 63,14 20,32 28,88 133,41 26,68

Sumber : Bagian Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 20092013 (data diolah)

2) Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Denpasar Dari Tabel 3 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar secara keseluruhan selama 5 tahun (2009-2013) terlihat pada tahun 2009 kontribusinya 67,89 persen; tahun 2010 sebesar 65,10 persen; tahun 2011 sebesar 78,78 persen; tahun 2012 menurun menjadi 73,78 persen dan tahun 2013 kembali meningkat sebesar 76,73 persen. Pertumbuhan pajak daerah berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan ketidak stabilan, tahun 2009 sebagai awal tahun pertumbuhannya sebesar 0,00 persen, tahun 2011 sebesar 92,40 persen merupakan pertumbuhan tertinggi, sedangkan tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar 15,62 persen. Hal ini menunjukan terjadinya pergeseran dalam struktur keuangan daerah yang akan memberikan pengaruh pula terhadap penerimaan sektor lain selain pajak daerah, seperti retribusi daerah, bagian laba BUMB dan pendapatan lain-lain yang sah. 3) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Denpasar Hasil analisis kontribusi retribusi daerah seperti yang disajikan pada Tabel 3 terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kota Denpasar terus meningkat setelah pernah mengalami penurunan penerimaan di tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 24.424.894.500 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2010. Namun di tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan, terlihat tahun 2012 sebesar Rp43.772.749.640 menjadi sebesar Rp47.874.208.091 di tahun 2013. Sedangkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) terlihat pada Tabel 5.3 adalah sebagai berikut: tahun 2009 sebesar 9,73 persen; tahun 2010 turun menjadi sebesar 10,05 persen; tahun 2011 turun menjadi hanya 5,75 persen; kemudian di tahun 2012 naik sedikit menjadi 8,56 persen dan kembali menurun tahun 2013 sebesar 7,26 persen. Kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti terlihat pada Tabel 5.3 secara umum memiliki pola yang merata artinya fluktuatifnya tidak terlalu menonjol, hanya terlihat dua tahun saja terjadi penurunan yaitu tahun 2011 menjadi sebesar 5,75 persen; tahun 2013 kontribusinya hanya sebesar 7,26 persen tetapi kemudian terus mengalami peningkatan, sehingga rata-rata kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) adalah sebesar 8,27 persen. @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

194


4) Kontribusi dan Pertumbuhan Hasil Perusahan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa Hasil Perusahan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp.5.616.363.142,09 meningkat menjadi Rp.20.774.562.997,87 pada tahun 2013. Kalau dilihat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami pasang surut, tahun 2009 sebagi tahun awal penelitian ini pertumbuhannya sebesar 0,00 persen; di tahun 2010 melonjak menjadi 39,43 persen; tahun 2011 mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 33,02 persen, tahun 2012 mengalami peningkatan cukup tajam sebesar 73,21 persen; tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 9,37 persen. Jadi kalau di rata-ratakan selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) pertumbuhannya sebesar 32,46 persen dan dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya menunjukkan pertumbuhan yang positif Sedangkan kontribusi Hasil Perusahan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti terlihat pada Tabel 5.3 sepanjang kurun waktu 5 tahun (2009-2013) cukup variatif, yaitu terkecil mencapai 2,41 persen di tahun 2009 kemudian yang tertinggi sebesar 3,62 di tahun 2012. Tahun 2010 kontribusinya sebesar 3,01 persen; tahun 2010 sebesar 2,45 persen; tahun 2012 sebesar 3,62 persen dan tahun 2013 sebesar 3,15 persen. Jadi rata-rata kontribusi hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 2,97 persen. 5) Kontribusi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti terlihat pada Tabel 3 menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahunnya, tahun 2009 tercapai sebesar Rp42.529.244.913,21 meningkat menjadi sebesar Rp56.878.248.430,02 di tahun 2010 kemudian di tahun 2011 meningkat menjadi Rp63.834.628.021,51 di tahun 2012 menjadi sebesar Rp71.816.372.307,43 sebelum kemudian terus meningkat menjadi Rp.85.344.292.243,096. Dari data tersebut ternyata terjadi pertumbuhan yang tidak stabil terlihat dari tahun awal dilakukannya penelitian ini (tahun 2009) pertumbuhannya sebesar 0,00 persen, kemudian meningkat menjadi 33,74 persen di tahun 2010, tahun 2011 turun menjadi 12,23 persen; tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 12,50 persen, meningkat menjadi 18,83 persen di tahun 2013. Sedangkan kontribusi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Tabel 5.3 terlihat cukup stabil. Tahun 2009 tercatat sebesar 19,77 persen; tahun 2010 sebesar 21,84 persen; tahun 2011 sebesar 15,02 persen; tahun 2012 turun menjadi 14,05 persen; tahun 2013 turun lagi sebesar 12,95 persen. Jadi rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sahselama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) adalah sebesar 15,46 persen, sedangkan kontribusinya terhadap PAD sebesar 16,72 persen.

@JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

195

Jurnal Manajemen & Bisnis ISSN : 1892-8486, Volume 12 Nomor 1 Pebruari 2015 Tabel 3 : Pertumbuhan dan Kontribusi Sumber-sumber PAD Terhadap PAD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2009-2013 Tah un Ang gara n

PAD

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

PAD Per tu m buh an 0,0 0 25, 11 6,7 4

Ko ntr i bus i 9,7 3 10, 05

215.156.91 6.393,03 260.482.61 6.201,85

146.077.32 5.516,83 169.581.41 4.716,77

16,0 9

Ko ntr i bus i 67, 89 65, 10

2011

424.959.41 2.894,23

326.282.11 1.699,02

92,4 0

76, 78

24.424.89 4.520,00

2012

511.326.62 1.036,38

377.247.59 2.363,38

15,6 2

73, 78

43.772.74 9.610,00

79, 21

8,5 6

2013

658.974.70 7.435,78

504.981.56 4.103,82

33,8 5

76, 63

47.874.28 8.091,00

9,3 7

7,2 6

Total

2.070.900. 273.961,27

1.524.170. 008.399,82

157, 96

360 ,19

163.197.4 22.860,00

106 ,95

41, 36

RataRata

414.180.05 4.792,25

304.834.00 1.679,96

31,5 9

72, 04

32.639.48 4.572,00

21, 39

8,2 7

Jumlah

2009 2010

Pert umbuh an 0

Jumlah

20.933.98 2.820,00 26.191.50 7.819,00

5,7 5

Hasil Penglolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Per Ko tu ntr m i Jumlah buh bus an i 5.616.36 0,0 2,6 3.142,99 0 1 7.831.44 39, 3,0 5.236,66 43 1 10.417.7 33, 2,4 78.653,7 02 5 0 18.489.9 77, 3,6 06.755,5 48 2 8 20.774.5 12, 3,1 62.997,8 35 5 7 63.130.0 162 14, 56.786,8 ,28 84 0 12.626.0 32, 2,9 11.357,3 46 7 6

Lain-Lain PAD Yang Sah Per tu m buh an

42.529.24 4.913,21 56.878.24 8.430,02

33, 74

Ko ntr i bus i 19, 77 21, 84

63.834.62 8.021,51

12, 23

15, 02

71.816.37 2.307,42

12, 50

14, 05

85.344.29 2.243,09

18, 83

12, 95

320.402.7 85.915,25

77, 30

83, 62

64.080.55 7.183,05

15, 46

16, 72

Jumlah

0

6) Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 4 : Efektivitas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun

Target

Realisasi Penerimaan

Efektifitas

Anggaran

Pendapatan

Daerah

(%)

Kriteria

2009

739.159.356.202,24

821.150.416.084,03

111,09

Sangat Efektif

2010

831.162.352.480,33

903.747.423.797,61

108,73

Sangat Efektif

2011

1.031.164.304.154,43

1.150.071.694.912,18

111,53

Sangat Efektif

2012

1.249.898.530.752,33

1.379.049.165.949,38

110,33

Sangat Efektif

2013

1.493.567.565.178,33

1.547.605.213.107,47

103,62

Sangat Efektif

Sumber :

Rata-rata 109,06 Sangat Efektif Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Pemerintah Kota Denpasar 2009- 2013, data diolah

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa capaian/realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun selalu berada diatas angka 100 persen atau rata-rata sebesar 109,06 persen, dengan kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu drastis. Sesuai dengan kreteria penilaian maka tingkat efektivitas pendapatan Pemerintah Kota Denpasar termasuk datam katagori sangat efektif. Hal ini berarti Pemerintah Kota Denpasar sudah tepat dan realistis dalam merencanakan pendapatannya terlihat dari rata-rata capaiannya yang berkreteria sangat efektif.


196


7) Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tabel 5 : Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun

Total Penerimaan

Anggaran

Daerah

Jumlah PAD

DDF %

2009

821.150.416.084,03

215.156.916.393,03

26,20

2010

903.747.423.797,61

260.482.616.201,85

28,82

2011

1.150.071.694.912,18

424.959.412.894,23

36,95

2012

1.379.049.165.949,38

511.326.621.036,38

37,08

2013

1.547.605.213.107,47

658.974.707.435,78

42,58

Total

171,63

Rata-rata 34,33 Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Pemerintah Kota Denpasar 2009-2013, data diolah Tabel 6 : Ratio PAD terhadap TPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2009-2013 Tahun Anggaran 2009

Total Penerimaan

Jumlah PAD

PAD/TPD

Klasifikasi

Daerah 821.150.416.084,03

215.156.916.393,03

% 26,20

Sedang

2010

903.747.423.797,61

260.482.616.201,85

28,82

Sedang

2011

1.150.071.694.912,18

424.959.412.894,23

36,95

Cukup

2012

1.379.049.165.949,38

511.326.621.036,38

37,08

Cukup

2013

1.547.605.213.107,47

658.974.707.435,78

42,58

Baik

Rata-rata 34,33 Cukup Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Pemerintah Kota Denpasar 2009- 2013, data diolah

8) Pendapatan Per Kapita Pemerintah Kota Denpasar Tabel 7 : PDRB Pemerintah Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun

Jumlah PAD

Anggaran

PDRB

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

(Rp)

PDRB

PAD

2009

215.156.916.393,03

10.755.112,26

0

0

2010

260.482.616.201,85

12.497.412,51

16,20

21,07

2011

424.959.412.894,23

13.856.496,38

10,87

63,14

2012

511.326.621.036,38

15.557.924,87

12,28

20,32

2013

658.974.707.435,78

17.558.956,34

12,86

28,88

Total

2.070.900.273.961,27

52,21

133,41

Rata-rata 414.180.054.792,25 10,44 Sumber: PDRB Pemerintah Kota Denpasar 2009-2013, BPS Provinsi Bali

26,68


197


9) Trend PAD menurut Sumber-sumber Penerimaan PAD Perhitungan Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Y = a + bX a = 2.070.900.273.961,27 / 5 = 414.180.054.792,25 b = 2.733.740.328.286,42 / 19,00 = 143.881.069.909,81 Jadi Trend Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar adalah : 404.180.054.792,25 + 143.881.069.909,81 x6 Y 2014 = = 404.180.054.792,25 + 863.286.419.458,86 = 1.267.466.474.251,11 Y2015 = 404.180.054.792,25 + 143.881.069.909,81 x7 = 404.180.054.792,25 + 1.007.167.489.368,67 = 1.411.347.544.160,92 Y2016 = 404.180.054.792,25 + 143.881.069.909,81 x8 = 404.180.054.792,25 + 1.151.048.559.278,48 = 1.555.228.614.070,73 Tabel 8 : Realisasi Sumber PAD Pemerintah Kota Denpasar Untuk Analisis Trend Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun Anggaran

Sumber-sumber PAD Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Penglolaan

Lain-Lain PAD

Kekayaan Daerah

Yang Sah

Jumlah PAD

Yang dipisahkan 2009

(Rp) 146.077.325.516,83

(Rp) 20.933.982.820,00

(Rp) 5.616.363.142,99

(Rp) 42.529.244.913,21

(Rp) 215.156.916.393,03

2010

169.581.414.716,77

26.191.507.819,00

7.831.445.236,66

56.878.248.430,02

260.482.616.202,45

2011

326.282.111.699,02

24.424.894.520,00

10.417.778.653,70

63.834.628.021,51

424.959.412.894,23

2012

377.247.592.363,38

43.772.749.610,00

18.489.906.755,58

71.816.372.307,42

511.326.621.036,38

2013

504.981.564.103,82

47.874.288.091,00

20.774.562.997,87

85.344.292.243,09

658.974.707.435,78

Total 1.524.170.008.399,82 163.197.422.860,00 63.130.056.786,80 320.402.785.915,25 2.070.900.273.961,87 Sumber : Bagian Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013

Penerimaan Pajak Daerah seperti terlihat pada Tabel 5.8 selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) sejumlah Rp1.524.170.008.399,82 dan sesuai analisis trend proyeksinya berjumlah Rp.2.133.985.922.986,81 (lampiran 4), hal ini menunjukan bahwa ratio trend (perkiraan) Pajak Daerah Pemerintah Kota Denpasar menunjukkan trend meningkat.


198


Perhitungan Analisis Trend Pajak Daerah Y = a + bX a = 1.524.170.008.399,82 / 5 = 304.834.001.679,96 b = 2.133.985.922.986,81 / 19,00 = 112.315.048.578,25 Jadi Trend Pajak Daerah Pemerintah Kota Denpasar adalah : Y2014 = 304.834.001.679,96 + 112.315.048.578,25 x 6 = 304.834.001.679,96 + 673.890.291.469,50 = 978.724.293.149,46 Y2015 = 304.834.001.679,96 + 112.315.048.578,25 x 7 = 304.834.001.679,96 + 786.205.340.047,75 = 1.091.039.341.727,71 Y2016 = 304.834.001.679,96 + 112.315.048.578,25 x 8 = 304.834.001.679,96 + 898.520.388.626,00 = 1.203.354.390.305,96 Perhitungan analisis trend Retribusi Y = a + bX a = 163.197.422.860,00 / 5 = 32.639.484.572,00 b = 187.533.784.554,00 / 19,00 = 9.870.199.187,05 Jadi Trend Retribusi Pemerintah Kota Denpasar adalah : Y2014 = 32.639.484.572,00 + 9.870.199.187,05 x6 = 32.639.484.572,00 + 59.221.195.122,30 = 91.860.679.694,30 Y2015 = 32.639.484.572,00 + 9.870.199.187,05 x7 = 32.639.484.572,00 + 69.091.394.309,35 = 101.730.878.881,35 Y2016 = 32.639.484.572,00 + 9.870.199.187,05 x8 = 32.639.484.572,00 + 78.961.593.496,40 = 111.601.078.068,40 Perhitungan Analisis Hasil Pengelolaan BUMD dan kekayaan daerah lainnya Y = a + bX a = 63.130.056.786,80 / 5 = 12.626.011.357,36 b = 90.657.109.635,83 / 19,00 = 4.771.426.822,94 Jadi Trend Hasil Pengelolaan BUMD dan kekayaan daerah lainnya Pemerintah Kota Denpasar adalah : Y2014 = 12.626.011.357,36 + 4.771.426.822,94 x6 = 12.626.011.357,36 + 28.628.560.937,64 = 41.254.572.295,00 @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

199


Y2015

= 12.626.011.357,36 + 4.771.426.822,94 x7 = 12.626.011.357,36 + 33.399.987.760,58 = 46.025.999.117,94 Y2016 = 12.626.011.357,36 + 4.771.426.822,94 x8 = 12.626.011.357,36 + 38.171.414.583,52 = 50.797.425.940,88 Perhitungan Analisis Trend Lain-lain Pendapatan Yang Sah Y = a + bX a = 320.402.785.915,25 / 5 = 64.080.557.183,05 b = 321.563.511.109,18 / 19,00 = 16.924.395.321,54 Jadi Trend Hasil Lain-lain Pendapatan yang sah Pemerintah Kota Denpasar adalah: Y2014 = 64.080.557.183,05 + 924.395.321,54 x6 = 12.626.011.357,36 + 5.546.371.929,24 = 18.172.383.286,60 Y2015 = 12.626.011.357,36 + 4.771.426.822,94 x7 = 12.626.011.357,36 + 33.399.987.760,58 = 46.025.999.117,94 Y2016 = 12.626.011.357,36 + 4.771.426.822,94 x8 = 12.626.011.357,36 + 38.171.414.583,52 = 50.797.425.940,88 V. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pengelolaan keuangan daerah bila dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan, sangat efektif karena rata-rata capaian hasilnya adalah 109,06 persen (Tabel 5.4), akan tetapi berdasarkan atas hasil penelitian yang merujuk pada tujuan penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1) Kemampuan keuangan daerah membiayai pengeluaran daerah Pemerintah Kota Denpasar walaupun sudah cukup mandiri tetapi masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. 2) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebagai ukuran kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2009-2013, diketahui bahwa ratio PAD terhadap TPA adalah hanya sebesar rata-rata 34,33 persen sehingga masuk dalam klasifikasi cukup 3) Perkiraan penerimaan PAD Pemerintah Kota Denpasar dari 2014-2016, cenderung mengalami peningkatan. Terlihat perkiraan penerimaan PAD tahun 2014 sebesar Rp.1.267.466.474.251.111 meningkat menjadi sebesar Rp.1.411.347.544.160,92 di tahun 2015 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 1.555.228.614.070,73 di tahun 2016, peningkatannya disumbangkan dari sumber-sumber PAD seperti yang terlihat pada Lampiran 4 yaitu sebagai berikut : Pajak Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 978.724.293.149,46 tahun 2015 sebesar Rp.1.091.039.341.727,71 dan tahun 2016 sebesar Rp.1.203.354.390.305,96. Retribusi tahun 2014 sebesar Rp.91.860.679.694,30 tahun 2015 sebesar Rp. 101.730.878.881,35 dan tahun 2016 sebesar Rp.111.601.078.068,40. Hasil Pengelolaan BUMD dan kekayaan daerah tahun 2014 sebesar Rp. 41.254.572.295 tahun 2015 sebesar Rp.46.025.999.117,94 dan tahun 2016 sebesar Rp.50.797.425.940,88. Lainlain PAD yang sah sebesar tahun 2014 sebesar Rp.18.172.383.286,60 tahun 2015 sebesar Rp.46.025.999.117,94 dan tahun 2016 sebesar Rp.50.797.425.940,88. @JMB 2015 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/issue/archive

200


Saran Berdasarkan atas hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut : 1) Sumbangan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebagai tolok ukur menilai kemampuan keuangan daerah sudah cukup dari ideal, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang selama ini diterapkan masih perlu ditingkatkan lagi dan terus diperbaharui agar di masa mendatang potensi yang ada dapat tergarap secara optimal. 2) Mengatasi kendala dalam pemungutan PAD maka diperlukan langkah-langkah seperti mengefektifkan penerimaan daerah dengan pengawasan melekat (koordinasi antara unit kerja terkait yang berhubungan langsung dengan wajib pajak), penyegaran aparat melalui mutasi keluar maupun kedalam unit pengelolaan pendapatan daerah, dengan tujuan agar aparat yang bertugas sebagai pengelola tidak terlalu lama melaksanakan tugas pada unit tersebut. Terbatasnya kemampuan pengelola keuangan dapat diatasi dengan mengadakan pendidikan dan latihan kepada aparat agar lebih menguasai sistem dan prosedur pengelola manajemen keuangan baik pengeluaran anggaran daerah maupun pembangunan. 3) Untuk memotivasi pegawai dalam meningkatkan realisasi penerimaan PAD dapat disarankan agar pegawai khususnya Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar yang bertugas sebagai pemungut pajak/retribusi daerah diberikan penghargaan bila mampu memenuhi dan melampaui target dan memberikan sanksi berupa teguran dan sejenisnya bagi yang belum mencapai target. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Penerbit Salemba Empat. ___________, 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3.Jakarta: Penerbit Salemba Empat. BAPPENAS, 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2004 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Jakarta. ___________, tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jakarta. ___________, 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. ___________, 2006 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan, Jakarta. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhintungan Anggaran Pendapaatn dan Belanja Daerah. Mardiasmo,2000. “Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah”.Kompak No.23,573-587. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NEGara Nomor 4139).


ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Recommend Documents