1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Beberapa konsep dasar atau prinsip biaya fiskal sudah dirumuskan sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu pengeluaran, biaya atau kerugian dapat dapat diperlakukan atau memenuhi kualifikasi sebagai pengurang penghasilan bruto untuk tujuan penentuan pajak penghasilan. Konsep dasar atau prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dengan merujuk atau mengacu pada berbagai sumber, termasuk Undangundang pajak Penghasilan, peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan dan atau Dirjen Pajak. Pada bagian ini, akan dikemukakan konsep dasar atau prinsipprinsip tersebut hanya dalam garis besarnya saja; yang meliputi : (1) otorisasi pengeluaran (2) biaya usaha vs pengeluaran pribadi; (3) pengeluaran modal vs pengeluaran pendapatan (4) pengeluaran rutin, diperlukan, dan wajar jumlahnya (5) biaya usaha dan biaya terkait dalam aktivitas investasi (6) kerugian yang sesungguhnya terjadi (7) kewajiban wajib pajak. Ketentuan
perundang-undangan
atau
dalam
peraturan
perpajakan
menetapkan tentang jenis atau tipe dan jumlah pengorbanan, pengeluaran, biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pada dasarnya, hanya pengeluaran, biaya atau kerugian yang diperkenankan oleh undang-undang atau peraturan perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, untuk menentukan jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak (PKP) dalam suatu tahun pajak. Sebagai konsekuensinya, setiap wajib pajak yang bermaksud untuk memperoleh
2
manfaat dari adanya suatu biaya fiskal atau pengurang penghasilan harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan atau peraturan tertentu, dan biasa menunjuk atau meyakinkan bahwa pengeluaran, biaya atau kerugian yang dimaksud termasuk dalm pengertian dan istilah yang digunakan didalam Undang-undang atau peraturan tersebut. Otorisasi oleh Undang-undang, peraturan atau ketentuan pajak memang diperlukan oleh setiap wajib pajak untuk bisa mengklaim adanya suatu pengeluaran, biaya, atau kerugian sebagai pengurang penghasilan. Apabila menurut Undangundang atau ketentuan perpajakan, item tertentu diotorisasi untuk diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurang penghasilan, wajib pajak masih harus juga mempertimbangkan dalam periode, masa atau tahun pajak yang dianggap paling tepat untuk mengklaim adanya biaya fiskal atau pengurang penghasilan tersebut. Pada dasarnya, pengeluaran pribadi tidak boleh diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hanya dalam hal dan dengan pertimbangan tertentu, Undang-undang, peraturan atau ketentuan perpajakan memperkenankan pengeluaran pribadi tertentu (termasuk yang bersifat hipotetis) dapat dikurangkan dari pengahasilan bruto, seperti: misalnya penghasilan tidak kena pajak: iuran yang terkait pada gaji kepada lembaga dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Menurut konsep dasar atau prinsip pengurang penghasilan dan biaya fiskal tersebut diatas, secara garis besar, pengeluaran sebagai biaya atau pengurang penghasilan
kaitannya
penentuan
jumlah
penghasilan
kena
pajak
dapat
dikelompokkan kedalam 2 tipe, yaitu (1) pengeluaran, biaya dan atau kerugian
3
sebagai pengurang penghasilan bruto, dan (2) pengeluaran, biaya, dan atau kerugian sebagai pengurang penghasilan neto. Untuk bisa mengklaim suatu pengeluaran, biaya dan atau atau kerugian sebagai pengurang penghasilan neto; keduanya harus diotorisasi oleh Undang-undang, peraturan, dan atau ketentuan perpajakan. Tidak semua pengeluaran, biaya dan atau kerugian sebagai pengurang penghasilan mempunyai kedudukan yang sama. Terdapat pengeluaran, biaya, dan atau kerugian yang senantiasa dapat dikurangkan dari penghasilan (bruto atau neto), namun ada pula pengeluaran, biaya, dan atau kerugian yang tidak seluruhnya atau hanya sebagian saja dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan.
1.2 Rumusan Masalah. Menurut Undang-undang Pajak, disebutkan bahwa ada biaya yang tidak bisa disebut sebagai pengurang penghasilan. Maka, penulis mencoba untuk mengivestigasi mengapa biaya-biaya itu merupakan biaya bukan pengurang penghasilan. Sehingga perumusan masalah berikut: Faktor apa sajakah yang menimbulkan hal adanya biaya bukan pengurang dalam peraturan perpajakan dan penerapannya dalam pelaporan laporan keuangan?
1.3 Tujuan Penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi latar belakang terjadinya perlakuan biaya yang bukan pengurang penghasilan agar hal ini dapat memudahkan wajib pajak memahami apa saja yang merupakan biaya bukan
4
pengurang penghasilan dan supaya tidak ditemui lagi kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pajak..
1.4 Kontribusi Penelitian. Kontribusi Penelitian ini adalah melalui analisis biaya yang bukan pengurang penghasilan agar tidak ditemui lagi kesalahan yang sama dalam penulisan laporan keuangan yang tidak menyalahi peraturan perpajakan. Dan melalui penelitian ini, penulis mencoba memberikan alasan yang logis, rasional, dan ilmiah mengenai biaya bukan pengurang penghasilan menurut peraturan perpajakan.
1.5 Batasan Penelitian. Penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas faktor biaya yang bukan pengurang penghasilan yang ada pada peraturan fiskal dan penerapannya dalam penulisan laporan keuangan. Penulis hanya membahas yang termasuk ke dalam biaya yang bukan pengurang penghasilan menurut Undang-undang Pajak yaitu: 1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Pengeluaran atau biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. 3. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan,
menagih,
memelihara
pengeluaran pribadi pemilik perusahaan.
penghasilan.
Seperti
misalnya
5
4. Pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk dalam bentuk natura. 5. Pengeluaran yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan perusahaan sebagai wajib pajak. Seperti: pajak penghasilan terutang, denda, bunga. 6. Segala macam bentuk sumbangan. 7. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. 8. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: (1) cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. (2) cadangan (kerugian) untuk usaha asuransi. (3) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 9. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi. 10. Jumlah yang melebihi karyawan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 11. Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
