BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah Keberadaan desa secara hukum diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50.21 % penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan (http://www.bps.go.id). Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup urusan pemerintahan yang sudah
Universitas Sumatera Utara
ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan
dari
pemerintah,
pemerintah
provinsi,
dan
pemerintah
kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa. Sebagai konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono ( 2006;107 ) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung
penyelenggaraan
otonomi
desa
sebagaimana
juga
pada
penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy“ identik dengan “automoney“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 212 Ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Desa, meliputi : - Hasil usaha desa; - Hasil kekayaan desa; - Hasil swadaya dan partisipasi; - Hasil gotong royong; - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
Universitas Sumatera Utara
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Lebih lanjut Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa; 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa; 4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dan lebih diperjelas lagi pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa yang menyebutkan bahwa pendapatan desa terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Desa; 2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota; 3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; 4. Alokasi Dana Desa;
Universitas Sumatera Utara
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya; 6. Hibah; 7. Sumbangan Pihak Ketiga. ketentuan pasal - pasal diatas mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desadesa yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan, termasuk Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2012, Kabupaten Tapanuli Utara secara wilayah administrasi terdiri dari 15 kecamatan. Kelima belas kecamatan ini terbagi dalam 241 desa dan 11 kelurahan. Kecamatan yang paling banyak jumlah desa/kelurahan-nya yaitu Kecamatan Tarutung (24 desa dan 7 kelurahan) dan yang paling sedikit jumlah desa/kelurahan-nya yaitu Kecamatan Simangumban (8 desa).
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1: Jumlah Desa dan Kelurahan menurut kecamatan No. Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 1.
Parmonangan
14
-
14
2.
Adian Koting
16
-
16
3.
Sipoholon
13
1
14
4.
Tarutung
24
7
31
5.
Siatas Barita
12
-
12
6.
Pahae Julu
18
1
19
7.
Pahae Jae
12
1
13
8.
Purbatua
11
-
11
9.
Simangumban
8
-
8
10.
Pangaribuan
26
-
26
11.
Garoga
13
-
13
12.
Sipahutar
25
-
25
13.
Siborong-Borong
20
1
21
14.
Pagaran
14
-
14
15.
Muara
15
-
15
Jumlah Sumber: Tapanuli Utara Dalam Angka 2013
252
Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013. Dalam Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2013 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang disebut ADD merupakan bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa/kelurahan dari Kabupaten Tapanuli Utara dengan maksud untuk membiayai program pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
Universitas Sumatera Utara
Maksud pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahan desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur desa, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Desa (BUMDesa), meningatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Untuk mendukung penyelengaraan, pembangunan dan kemasyarakatan desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara, maka Bupati Tapanuli Utara memutuskan Penetapan Bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Kabupaten Tapanuli Utara yang termuat dalam Keputusan Bupati No. 59 Tahun 2013. Keputusan Bupati tersebut menetapkan jumlah bantuan Alokasi Dana Desa/kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.954.480.600,(sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian alokasi;
Universitas Sumatera Utara
a. Honor/ penghasilan tetap pemerintahan desa
Rp. 6.005.605.200,-
b. Biaya operasional pemerintahan desa
Rp. 1.666.592.400,-
c. Biaya pemberdayaan masyarakat
Rp. 3.282.283.000,-
Total
………………………………………
Rp. 10.954.480.600,-
Berdasarkan Keputusan Bupati No. 59 Tahun 2013 tentang Penetapan Bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah nilai bantuan yang diperoleh masing-masing desa/kelurahan bervariasi. Untuk biaya honor/penghasilan tetap pemerintahan desa jumlah nominal yang terima desa/kelurahan berada pada angka Rp. 23.824.800,-, Rp. 24.735.600,-, Rp. 25.646.400,-, Rp. 26.860.800,-, dan Rp. 27.771.600,-. Untuk biaya operasional pemerintahan desa jumlah nominal yang diterima tiap desa adalah sama yakni sebesar Rp. 6.915.0000,-. Dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat jumlah nominal yang diterima desa/kelurahan bervariasi, namun berada pada kisaran Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.19.000.000,-, terkecuali pada Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga. Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga mendapat jumlah bantuan sebesar Rp. 52.012.000,-. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, Meter dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui (Wibawa, 1994:15-16).
Universitas Sumatera Utara
Melalui implementasi kebijakan, selanjutnya tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan dapat dilihat dan diukur. Tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu seluruh komponen-komponen yang berhubungan dengan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan dari sebuah kebijakan. Untuk tahapan implementasi aspek yang dilihat adalah proses implementasi yaitu tahapan setelah proses pembuatan sebuah kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul Implementasi Proses Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013. I.2 Fokus masalah Penelitian ini memiliki fokus masalah yang menjadi batasan peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan fokus masalah yang akan diteliti karena begitu banyak teori dalam ilmu sosial dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan fokus masalah agar menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan atau implementasi proses kebijakan bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 dengan melihat studi pada Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan dan Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga, melihat bantuan biaya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh kedua desa diatas cukup signifikan perbedaannya dalam jumlah biaya pemberdayaan masyarakat. Untuk Desa Godung Borotan menerima bantuan sebesar Rp. 11.178.000,-, sedangkan Desa Lontung Jae II menerima bantuan sebesar Rp.52.012.000,-.
Universitas Sumatera Utara
I.3 Perumusan Masalah Pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat dingunakan untuk memecahkan masalah. Kedudukan masalah yang akan diteliti sangat sentral dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pemilihan masalah penelitian, haruslah dipertimbangkan secara sungguh-sungguh (Sanapiah, 2007: 37). Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Proses Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2013. I.4 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2013, melihat adanya keberagaman jumlah nominal yang diterima oleh tiap-tiap desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sehubungan dengan fakta diatas, penulis berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi dengan proses pelaksanaan kebijakan tersebut. I.5 Manfaat penelitian Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain: 1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
Universitas Sumatera Utara
2. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya Ilmu Administrasi Publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya. 3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Universitas Sumatera Utara
I.6 Sistematika Penulisan Bab I : PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian dan definisi konsep yang diperlukan peneliti Bab III : METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Bab IV : TEMUAN PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian yang ditemukan di lapangan. Bab V PENYAJIAN DATA Bab
ini
menyaikan
data-datayang
diperoleh
dari
lapangan
dan
dokumentasi lainnya. Bab VI : ANALISIS TEMUAN PENELITIAN Bab ini memuat hasil analisa penelitian Bab VII: PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan.
Universitas Sumatera Utara
