BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Timor-Leste merupakan sebuah negara yang secara dejure diakui kemerdekaannya oleh dunia Internasional pada tanggal 20 Mei 2002. Sebagai sebuah negara yang usianya masih muda, Timor-Leste harus berjuang keras untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dimaksudkan disini meliputi pembangunan sarana dan prasaran fisik serta pembangunan sumberdaya manusianya. Salah satu upaya
pembangunan
sumberdaya
manusia
dilakukan
melalui
proses
penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya masyarakat Timor-Leste telah mengalami tiga periode proses pendidikan, yakni periode pertama, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Portugis selama 450 tahun, periode kedua, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama 24 tahun, dan periode ketiga, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Timor-Leste. Pada masa 450 tahun pemerintahan Portugis, pembangunan di sektor pendidikan di Timor-Leste sangat terbatas, karena hanya ada beberapa Sekolah Dasar (Escola Primária) dan Sekolah Menengah Pertama (Escola Pré-Secundária) di beberapa wilayah Timor-Leste seperti di Soibada, Dare, Dili, Ossu dan satu Sekolah Menengah Atas (Escola Secundária) di Kota Dili. Pada masa itu yang bisa bersekolah hanya terbatas pada anak-anak para Liu Rai/Raja, dan
1
2
sebagian kecil orang timor yang bekerja sebagai Polisi, Tentara dan Pegawai Negeri pada pemerintahan Portugis. Sementara anak-anak masyarakat biasa tidak
mendapatkan
kesempatan
pendidikan
karena
tingginya
biaya
pendidikan. Melihat kondisi pendidikan masyarakat Timor-Leste yang masih terbelakang, kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia ketika TimorTimur dinyatakan sebagai propinsi yang ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pembangunan Timor-Leste dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. Dengan demikian, telah terjadi perubahan sistem pendidikan pada jaman pemerintahan Indonesia. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun sumber daya manusia di Timor-Leste agar bisa berkembang sejajar dengan propinsi lainnya di Indonesia. Prioritas utama dalam pembangunan di sektor pendidikan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia, adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Beberapa kebijakan dibidang pendidikan yang diterapkan di Timor-Leste diantaranya adalah: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar di seluruh pelosok Timor-Leste. Tahun 1985, pembangunan sekolah-sekolah dasar sudah menjangkau 442 desa di Timor-Leste, sehingga proporsi anak yang ingin sekolah juga meningkat tinggi. 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kecamatan. Tahun 1985, pembangunan SMP menjangkau 65 kecamatan.
3
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Kabupaten dan beberapa sekolah kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK), Sekolah Teknik Mesin (STM), Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan Sekolah Pendidikan Pertanian (SPP); 4. Pemerintah Indonesia mendirikan satu Politeknik; 5. Pemerintah Indonesia juga mendukung berdirinya Universitas Timor-Timur (UNTIM) pada tahun 1986 dengan status terdaftar guna menampung lulusan dari SLTA di Timor-Leste yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Timor-Leste. Selain pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di atas, pemerintah Indonesia pada masa itu juga mengambil kebijakan merekrut tenaga pengajar dari beberapa daerah seperti dari Kupang, Bali, Jawa, Sumatra dan Sulawesi, untuk membantu menyelenggarakan proses pendidikan di Timor-Leste. Kebijakan ini diambil dengan maksud untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi di Timor-Leste. Pada periode pemerintahan Timor-Leste, sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas dalam proses pembangunan. Kebijakan ini diambil, terinspirasi oleh kebijakan yang telah diterapkan Pemerintahan Indonesia ketika Timor-Leste masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kebijakan disektor pendidikan. Selain itu, kebijakan
untuk
memprioritaskan
sektor
pendidikan
pada
periode
Pemerintahan Timor-Leste disebabkan oleh keterpurukan sarana dan
4
prasarana fisik akibat dari krisis politik tahun 1999,
dimana sarana dan
prasarana fisik yang telah dibangun pada periode Pemerintahan Indonesia sebagian besar dirusak dan sudah tidak layak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sasaran awal pembangunan Timor-Leste pada masa itu adalah merehabilitasi sarana dan prasarana fisik pendidikan yang rusak serta membangun beberapa gedung sekolah baru yang didanai oleh Bank Dunia. Sampai dengan tahun 2010, terdapat kurang lebih 700 Escola Primária, 200 Escola Pré-Secundária, dan 60 Escola Secundária yang ada di Timor-Leste (Oliveira, 2009). Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan prioritas pemerintah Timor-Leste sebagai kelanjutan dari kebijakan di era Timor-Leste masih menjadi bagian dari NKRI. Adanya program wajib belajar sampai 6 (enam) tahun bagi seluruh warga negara Indonesia juga berlaku bagi masyarakat Timor-Leste yang waktu itu disebut Timor-Timur. Setelah TimorLeste berdiri sendiri sebagai Negara yang berdaulat, kebijakan pemerintah dibidang pendidikan khususnya pendidikan dasar hampir tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap melakukan pembangunan gedung-gedung sekolah dasar di seluruh wilayah Timor-Leste. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Timor-Leste benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan sektor pendidikan. Dan sampai tahun 2011, pemerintah Timor-Leste telah membangun sarana dan prasarana Sekolah Dasar sehingga jumlahnya mencapai 1.091 unit yang tersebar diseluruh Timor-Leste. Pengembangan sektor pendidikan ini membuahkan hasil sehingga sebagian besar penduduk
5
usia sekolah mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar di TimorLeste, sebagai berikut: Tabel 1.1 : Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar di Timor-Leste. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13
Total sarana dan prasarana sekolah dasar Gedung SD Gedung SD Guru SD Murid SD Thn 2009 Thn 2012 Thn 2012 Thn 2012 Aileu 45 72 418 15687 Ainaro 54 81 441 16421 Baucau 57 99 691 19764 Bobonaro 107 130 726 19677 Covalima 60 89 565 17441 Dili 43 65 1381 41607 Ermera 87 124 725 19876 Lautem 53 80 575 16881 Liquiça 31 58 401 15942 Manatuto 34 65 359 14827 Manufahi 38 75 474 16448 Oecusse 22 54 363 14716 Viqueque 70 99 725 18641 Total 700 1091 7880 247.928 Sumber: Ministério da Educação, 2012. Distrito
Tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar yang ada di Timor-Leste mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini bisa dilihat dari Sekolah Dasar yang semula berjumlah 700 unit (Oliveira, 2009) meningkat menjadi 1.091 unit. Artinya, dalam waktu 3 (tiga) tahun terjadi peningkatan jumlah sekolah dasar sebanyak 391 unit. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Timor-Leste telah diatur dengan kebijakan pendidikan dasar yaitu Decreto-Lei n° 7/2010 tertanggal 19 Mei, tentang Sistem Hukum dan Pengelolaan Pendidikan
6
Dasar. Pasal 17 dalam kebijakan tersebut diatur tentang pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sebagai berikut: “bahwa sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan bagian dari tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan, untuk: (a) menjamin pemenuhan kebutuhan sekolah secara fungsional dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah, (b) menjamin pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, (c) melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan terkait pembangunan atau rehabilitasi sekolah, (d) memastikan pengelolaan dan distribusi peralatan sekolah ke setiap satuan pendidikan”. Kendatipun demikian, sering kita menyimak pendapat masyarakat (opini publik) baik melalui media elektronik maupun surat kabar terkait masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Bahkan terdapat beberapa gedung sekolah yang kondisinya rusak namun tidak pernah direnovasi. Fenomena ini sangat menarik karena disatu sisi pemerintah mampu membangun banyak sekolah namun disisi lain pemerintah juga gagal memelihara kondisi sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada. Sehingga meskipun jumlah bangunan pendidikan dasar terus bertambah namun sarana pendidikan dasar di Timor-Leste dapat dikatakan masih kurang. Kurangnya sarana pendidikan ini menjadi salah satu sebab masih banyak anak yang putus sekolah di Timor-Leste. Sebagian anak yang putus sekolah ini kemudian bekerja sebagai buruh tani atau merantau ke kota untuk bekerja. Salah satu penyebab buruknya sarana dan prasarana fisik pendidikan dasar di Timor-Leste adalah minimnya anggaran pendidikan. Pada tahun 2012 misalnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar $ 25.286 milhões untuk pembangunan gedung baru dan rehabilitasi gedung sekolah yang lama. Secara persentase, jumlah ini hanya 12% dari anggaran belanja negara yang
7
dialokasikan untuk pendidikan. Tabel berikut memperlihatkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Timor-Leste pada tahun 2012, sebagai berkut: Tabel 1.2 Anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Timor-Leste pada tahun 2011/2012 No 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12. 13.
Nama Distrito Aileu Ainaro Baucau Bobonaro Covalima Dili Ermera Lautem Liquica Manatuto Manufahi Oecusse Viqueque total
Kegiatan proyek Gedung baru Rehabilitasi 2 12 1 8 3 17 4 20 3 8 18 4 1 14 3 8 2 8 1 9 3 11 2 12 3 16 46 147
Total anggaran $.1580 milhões $.1350 milhões $.2710 milhões $.1830 milhões $.1430 milhões $.3116 milhões $.2450 milhões $.1470 milhões $.1540 milhões $.1490 milhões $.2190 milhões $.1420 milhões $.2710 milhões $.25.286 milhões
Sumber Data: Ministério da Educação, 2012. Memperhatikan besarnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Timor-Leste, terlihat bahwa dengan anggaran sebesar $ 25.286 milhões ini ternyata masih tidak mencukupi. Hal itu merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk mewujudkan program pendidikan dasar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Timor-Leste dalam era globalisasi. Dengan adanya kebijakan pendidikan dasar yang telah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2010, seharusnya juga diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif.
8
Decretto-Lei No.13/2009, tertanggal 21 Oktober, tentang Anggaran dan Pengelolaan Keuangan di Timor-Leste. Pada bagaian 2 tentang Prinsip dan Aturan Fiskal, pasal 3: mengatakan bahwa: “ (1) APBN adalah anggaran tahunan; (2) penyusunan anggaran harus dibingkai dalam perspektif multianual yang ditentukan oleh tuntutan estabilitas keuangan; (3) anggaran dapat mengintegrasikan program, langkah-langkah dan proyek-proyek atau kegiatan yang melibatkan multibiaya, yang menunjukan total pengeluaran untuk masing-masing; (4) program pencapaian aktivitas penting pada penyediaan layanan kepada target, hasil atau kelompok tertentu, termasuk semua kegiatan dimana ini merupakan satu set; (5) sebuah proyek bersama operasi terbatas dalam waktu daripada realisasinya mungkin berhubungan dengan satu atau lebih pengeluaran; (6) tahun anggaran bertepatan dengan tahun kalender; (7) semua alokasi anggaran untuk tahun fiskal harus selang setelah tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan”. Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggara untuk membiayai kegiatan pembangunan setiap tahun harus mengintegrasikan program kegiatan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan. Dengan demikian, perencanaan anggaran pembangunan yang disiapkan oleh komisi pembangunan daerah harus tetap mengikuti siklus anggaran yang berlaku di Timor-Leste, yakni melalui beberapa tahap sebagai berikut: 1) Persiapan anggaran, yaitu setiap kementrian mempersiapkan rencana tahunannya (Plano Annual Ação), dengan merekap tujuan dan menentukan kegiatan-kegiatan prioritas kementrian untuk tahun mendatang. Kegiatan ini dimulai pada bulan Maret dan diserahkan kepada komisi revisi anggaran pada bulan April untuk dianalisis. Dengan memahami proses persiapan anggaran yang berlaku di Timor-Leste maka seharusnya rencana prioritas kegiatan dan estimasi anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan investasi daerah khususnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang
9
disiapkan oleh komisi pembangunan daerah harus dianalisis dan didiskusikan dengan matang agar dokumen rancangan rencana anggaran yang diusulkan benar-benar merefleksikan priotitas kegiatan pembangunan investasi daerah sehingga dapat didukung dengan dana yang memadai demi efektifnya anggaran pembangunan yang dialokasikan. 2) Rancangan anggaran, yaitu proposal dari setiap kementrian dihargai sebagai rancangan anggaran untuk dianalisis oleh komisi revisi anggaran pada bulan Juli, selanjutnya disampaikan kepada dewan menteri untuk dibahas. 3) Pengesahan rancangan anggaran, yaitu proses mempertanggungjawabkan rancangan anggaran kepada parlemen melalui suatu plenari untuk mendapat persetujuan dan diserahkan kepada Presiden Repúblik untuk disahkan dan dipublikasikan melalui jurnal pemerintah (jornal da republica). Dokumen RAPBN diserahkan oleh komisi revisi kepada parlamen untuk dipelajari, sebulan sebelum dipertanggungjawabkan oleh eksekutif. 4) Penggunaan anggaran, yaitu dimulai sejak awal bulan tahun berjalan, dan dilaporkan penggunaannya pada setiap tiga bulan (trimestral). Dengan memahami landasan dasar Decreto-Lei 13/2009 tentang Anggaran dan Pengelolaan Keuangan di Timor-Leste, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Komisi Pembangunan Daerah (KDD) Distrito Dili, beserta jajaranya dapat merencanakan anggaran pembangunan pendidikan secara optimal sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dapat mencapai standar pendidikan nasional. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili masih memprihatinkan.
10
Secara umum, kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili sebagai berikut:
Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Distrito Dili. No.
Sub-Distrito
Total Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Publik Gedung SD Guru SD Murid SD
1.
Cristo-Rei
12
227
7.022
2.
Nain-Feto
12
236
7.720
3.
Vera-Cruz
11
326
11.328
4.
Dom Aleixo
13
347
11.332
5.
Atauro
11
152
2.564
6.
Metinaro
6
93
1.641
65
1.381
Total
Sumber: Dinas Pendidikan Distrito Dili 2012
41.607
11
Tabel 1.4. Rekapitulasi Rencana Anggaran Pembangunan Gedung Baru dan Rehabilitasi Gedung Lama Sekolah Dasar Negeri Distrito Dili, Tahun 2011/2012. Kegiatan proyek No.
Total
Sub-Distrito Gedung Baru
Rehabilitasi
Anggaran
1.
Cristo-Rei
3
1
$. 610.000,-
2.
Nain-Feto
1
-
$. 140.000,-
3.
Vera Cruz
2
1
$. 570.000,-
4.
Dom Aleixo
8
-
$. 1.161.000,-
5.
Atauro
3
1
$. 445.000,-
6.
Metinaro
1
1
$. 190.000,-
total
18
4
$. 3. 116.000,-
Sumber: Ministério das Finanças 2012 Memperhatikan tabel 1.4 di atas ternyata rencana anggaran proyek pembangunan pada Dinas Pendidikan Distrito Dili pada tahun 2011/2012, dialokasikan untuk membangun gedung sekolah baru (18 proyek) dan hanya 4 proyek untuk rehabilitasi gedung yang lama.
Padahal di Distrito Dili masih
banyak gedung sekolah yang kondisinya rusak dan sangat kekurangan sarana penunjang pendidikan. Hasil pengamatan terhadap beberapa sekolah dasar menunjukkan setidaknya ada enam (6) SD yang kondisi bangunannya rusak dan harus direnovasi, yaitu: 1. SD Fatumeta. Kondisi bangunannya memprihantinkan (rusak parah) dan statusnya harus segera direnovasi. Kurangnya fasilitas penunjang seperti;
12
ruang kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, dan kursi, juga perpustakaan sekolah. 2. SD Fatuhada. Kondisi fisik bangunannya rusak parah dan statusnya harus segera direnovasi. Sekolah ini membutuhkan fasilitas pendukung lainnya seperti tambahan gedung, ruang kelas, buku, meja, kursi, perpustakaan sekolah, dan sebagainya demi kelancaran proses belajar mengajar. 3. SD Acanuno. Memiliki 6 ruang kelas, namun 3 ruang kelas kondisinya sangat memprihatinkan (rusak parah) dan statusnya harus segera diperbaiki/direnovasi. 4. SD Hera. Kondisi bangunan sekolahnya kurang baik perlu diperbaiki dan hanya memiliki 6 ruang kelas, tidak memiliki alat-alat pendidikan dan ruang perpustakaan. 5. SD Manleuana. Kondisi bangunan sekolahnya masih rusak dan statusnya harus diperbaiki/ direnovasi 6. SD Aimutin. Hanya memiliki 6 ruang kelas, dan kondisi bangunan sekolahnya kurang baik, harus segera di perbaiki/direnovasi. Melihat kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili, seharusnya Pemerintah Daerah memprioritaskan renovasi gedung yang lama dan menambah fasilitas pendidikan daripada menambah gedung baru. Dengan penduduk 234.026 jiwa (hasil sensus 2010), jumlah sekolah dasar sebanyak 65 SDN untuk Distrito Dili seharusnya sudah mencukupi. Dengan memperhatikan rekapitulasi rencana anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang terterah pada tabel 1.4, dengan total anggaran sebesar $. 3. 116. 000-,
13
dan setelah dikonversikan ke hasil pelaksanaan kegiatan yang telah diprioritaskan pada tahun 2012, ternyata, sebagian rencana kegiatan yang diprioritaskan tersebut tidak dapat dilakasanakan. Berikut tabel yang menunjukan beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2012. Tabel 1.5. Data Kegiatan Pembangunan yang di re-program di tahun 2013. Sektor Pendidikan Kegiatan/Proyek Distrito Sub-Distrito Dasar. SD Perola Gedung Baru Dili Atauro SD Manleuana Gedung Baru Dili Dom Aleixo SD Fatumeta Gedung Baru Dili Dom Aleixo SD Kulu-Hun Rehab Dili Cristo-Rei SD Kamp. Baru Gedung Baru Dili Dom Aleixo SD Maquili Rehab Dili Atauro SD Metiaut Rehab Dili Cristo-Rei SD Bidau Massau Gedung Baru Dili Cristo-Rei Total Anggaran yang di re-programkan di tahun 2013 Sumber Data: Komisi Pembangunan Daerah Distrito Dili, 2013.
Total Anggaran $. 140.000-. $. 140.000-. $. 140.000-. $. 120.000-. $. 140.000-. $. 120.000-. $. 120.000-. $. 120.000-. $.1.040.000-
Dengan melihat kenyataan pada tabel di atas, maka hal ini cukup mengundang pertanyaan tentang perencanaan anggaran pembangunan yang dilakukan oleh Komisi Pembangunan Daerah Distrito Dili, terutama terkait pembangunan
sarana
dan
prasarana
pendidikan
dasar,
dimana
setelah
direncanakan dan telah disetujui anggaran pembiayaan prioritas kegiatannya ternyata sebagian program tidak dapat dikerjakan. Salah satu aspek yang menyebabkan kegagalan suatu kebijakan pemerintah dilihat dari aspek anggaran, yaitu lemahnya perencanaan anggaran. Meskipun anggaran bagi pelaksanaan suatu kebijakan dapat direvisi, tetapi apa yang terjadi pada anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito
14
Dili tetap saja menyisakan tanda tanya besar. Karena dalam perencanaan anggaran semua pihak yang terlibat telah mendiskusikan estimasi anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, agar perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili mampu menghasilkan sebuah dokumen rencana yang berkualitas untuk memperoleh dukungan dana yang memadai, diharapkan semua lini yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran dapat diakomodir dengan baik terutama usulan kegiatan dari pihak kepala sekolah agar dapat dianalisis dan dialokasikan anggaran yang memadai yang akhirnya mampu menjawab masalah yang dihadapi oleh sektor pendidikan secara efektif. Berdasarkan latar belakang ini, judul yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah “Perencanaan Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Distrito Dili, Timor-Leste.”
1.2. Rumusan Masalah Suatu kebijakan seharusnya didukung dengan penyediaan anggaran yang memadai agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan menunjukkan bahwa ada masalah dalam perencanaan anggaran. Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili yang masih memprihatinkan, peneliti menduga bahwa hal ini disebabkan oleh belum efektifnya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan asumsi ini, maka masalah penelitian ini
15
dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili, Timor-Leste?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : Untuk memberikan penjelasan, pada tahapan mana yang menyebabkan perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili tidak efektif.
1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Manfaat teoritis Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khasana ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang perencanaan anggaran publik.
1.4.2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para perencana anggaran pembangunan pendidikan di Distrito Dili Timor-Leste dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Distrito Dili, Republik Demokratik Timor-Leste.
16
