BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas daripada luas daratannya. Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah lima juta km2 terdiri dari luas daratan 1,9 juta km2 , laut teritorial 0,3 juta km2 , dan perairan kepulauan seluas 2,8 juta km2 , artinya seluruh laut
Indonesia berjumlah 3,1 juta km2 atau sekitar 62 persen dari seluruh wilayah
Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan jumlah panjang garis pantainya sekitar 81.000 km. Luas laut yang besar ini menjadikan Indonesia unggul dalam sektor perikanan dan kelautan (Nontji, 2005). Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, peranan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hala mendatangkan devisa. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha,padahal bila sektor perikanan dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat indonesia terutama masyarakat nelayan dan petani ikan (Mulyadi,2005). Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berjalan lambat, karena kebijakan pembangunan lebih berorientasi kepada pengembangan kegiatan di
Universitas Sumatera Utara
daratan dibandingkan di kawasan pesisir dan lautan. Sehingga eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pesisir dan kelautan terabaikan, dan sebagian besar masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan (Serdiati, 2002). Sebagai sebuah sistem dari keseluruhan pengelolaan potensi laut yang ada, bidang perikanan dapat dijadikan sebagai indikator yang baik bagi pengelolaan laut dikarenakan di sektor tersebut terdapat sumber daya ikan yang sangat besar. Sehingga perikanan sebagai salah satu SDA yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja,
pemerataan pendapatan dan
peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya (Danuri,2009). Melimpahnya potensi hayati yang dikandung oleh laut di sekitar tempat komunitas nelayan bermukim, seharusnya dapat menjadi suatu asset besar bagi nelayan setempat dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. Namun, kenyataannya sampai saat ini kehidupan nelayan tetap saja masih berada dalam ketidakmampuan secara finansial dan belum sejahtera. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumalah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam berupa kawasan pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil. Pulau pulau kecil itu berjumlah 663 pulau, tetapi masih 206 pulau pulau yang
Universitas Sumatera Utara
masih diverifikasi. Provinsi Sumatera Utara memiliki panjang pantai 545 Km di wilayah Pantai Timur dan 375 Km di wilayah Pantai Barat serta 380 Km di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Sumatera utara memiliki potensi laut dan perikanan yang cukup besar. Jumlah Daerah pesirir di Sumatera Utara adalah 375 desa dan 300 desa di daerah aliran sungai.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Banyaknya Desa Menurut Lokasi Geografi dan Topografi Wilayah di Sumatera Utara Kabupaten
Pesisir Lereng/Deaerah aliran sungai
Lereng
Dataran
Jumlah
Panggung bukit
Nias 1
20
6
207
110
443
Mandailing Natal
23
75
144
153
395
Tapanuli Selatan
1
34
275
187
497
Tapanuli Tengah
34
16
61
62
173
Tapanuli Utara
-
8
125
110
243
Toba Samosir
-
5
68
119
192
Labuhan Batu
18
16
14
194
242
Asahan
8
13
3
152
176
Simalungun
-
4
26
321
351
Dairi
-
3
94
72
169
Karo
-
4
86
172
262
Deli Serdang
12
14
50
318
394
Langkat
20
6
46
205
277
Nias Selatan
91
9
98
16
214
Humbahas
-
8
50
86
144
Pakpak Bharat
-
-
50
2
52
Samosir
-
14
68
35
117
Serdang Bedagai
16
21
4
211
243
Batubara
15
6
-
79
100
Paluta
-
23
152
211
386
Padang Lawas
-
34
29
241
304
Kota Sibolga
11
-
3
3
17
Kota Tanjung Balai
-
-
-
31
31
Kota P.Siantar
-
-
-
43
43
Kota T. Tinggi
-
-
-
35
35
Kota Medan
6
-
-
145
151
Kota Binjai
-
-
-
37
37
Kota P.Sidimpuan
-
-
23
56
79
375
300
Provinsi
1 686
3 406
5 767
Sumber : BPS Sumatera utara 2012
Universitas Sumatera Utara
Kabupaten Batu Bara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Secara administratif saat ini Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 Kecamatan dan 151 desa/kelurahan dengan luas wilayah 904,96 km2. Pada wilayah ini terdapat 21 desa pantai yang terletak di 5 Kecamatan dengan panjang pantai 58 km. Berikut pada Tabel 2 disajikan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Batu Bara menurut Kecamatan dan lokasi desa. Tabel 1.2. Jumlah dan Jenis Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Lokasi Desa di Kabupaten Batu Bara Bukan Kecamatan
Desa Pantai
(1)
Desa Pantai (3)
(2)
Jumlah Desa/ Kelurahan (4)
Sei Balai
-
14
14
Tanjung Tiram
8
14
22
Talawi
2
18
20
Lima Puluh
3
32
35
Air Putih
-
19
19
Sei Suka
2
18
20
Medang Deras
6
15
21
21
130
151
Batu Bara Sumber : BPS Batu Bara 2012
Produksi ikan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2012 adalah sebesar 29,44 ribu ton yang terdiri dari 28,66 ribu ton (97,34 persen) berasal dari laut dan sisanya sebesar 781,86 ton (2,66 persen) merupakan hasil budi daya perikanan darat. Jumlah produksi ikan ini diyakini masih jauh dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Batu Bara baik perikanan laut maupun perikanan darat.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.3. Jumlah Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Lokasi Tangkapan Tahun 2012 di Kabupaten Batu Bara Kecamatan
Perikanan laut
[1]
[2]
1. Sei Balai
Perikanan darat
Jumlah
[3]
[4]
-
99,92
99,92
2. Tanjung Tiram
14.960,00
75,80
15.035,80
3. Talawi
2.997,00
32,10
3.029,10
4. Limapuluh
1.805,00
29,10
1.834,10
5. Air Putih
-
81,82
81,82
6. Sei Suka
1.878,00
33,27
1.911,27
7. Medang Deras
7.020,00
429,85
7.449,85
781,86
29.441,86
Jumlah 28.660,00 Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara, 2014
Sub sektor perikanan pada Tahun 2009 menyumbang 3,96 persen terhadap PDRB total Kabupaten Batu Bara dengan nilai PDRB sebesar Rp 574,33 milliar, angka ini relatif tidak berubah sampai dengan Tahun 2012. Pada Tahun 2012, sub sektor perikanan menyumbang 3,75 persen terhadap total PDRB (Rp 788,30 milliar) (BPS Sumatera Utara 2014). Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Batu Bara yaitu 20.463 orang, 13.572 orang nelayan penuh, 4711 orang nelayan sambilan dan 2180 orang nelayan sambilan tambahan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak penduduknya berada di Kecamatan Tanjung Tiram yaitu 9.931 orang
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.4. Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan tiap Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2012 Kategori Pekerjaan / Classification Kecamatan
Sambilan Utama
Penuh
Sei Balai
Jumlah
Sambilan Tambahan
-
-
-
-
Tanjung Tiram
7 072
2 272
587
9 931
Talawi
1 036
848
654
2 538
Lima Puluh
1 443
707
394
2 544
Air Putih
-
-
-
-
Sei Suka
357
471
218
1 046
3 664
413
327
4 404
13 572
4 711
2 180
20 463
Medang Deras Batu Bara Sumber
: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara 2012
Para nelayan melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa perlengkapan dan dipengaruhi pula oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan. Menurut salim (1999) faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan meliputi faktor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya modal, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh melaut dan pengalaman. Dengan demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume tangkapan,masih
terdapat
beberapa
fakor-faktor
yang
lain
yang
ikut
menentukannya yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi selain diatas. Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap sederhana wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Disamping itu ketergantungan terhadap
Universitas Sumatera Utara
musim sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama pada musim ombak yang bisa berlangsung lebih dari satu bulan. Akibatnya, hasil tangkapan menadi terbatas, dengan kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi ini merugikan nelayan karena secara rill rata rata pendapatan perbulan menjadi kecil, dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik (Mulyadi,2005). Masalah
kemiskinan
nelayan
multidimensi sehingga untuk
merupakan
masalah
menyelesaikannya diperlukan
yang
bersifat
solusi
yang
menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005). Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang
tidak
memihak
masyarakat
miskin,
banyak
kebijakan
terkait
penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, menyebabkan beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Kurangnya modal usaha juga merupakan hal yang mempengaruhi rendahnya pendapatan nelayan. Dengan tidak tersedianya modal yang memadai maka nelayan tidak akan mampu meningkatkan produksi karena nelayan tidak
Universitas Sumatera Utara
bisa membeli perahu, alat tangkap dan peralatan lainnya, serta biaya operasional juga tidak akan terpenuhi dan akan menjadikan produktivitas nelayan menurun, sehingga pendapatan akan mengalami stagnasi bahkan akan mengalami penurunan secara ril jika terjadi inflasi, sehingga daya beli masyarakat nelayan menjadi rendah yang akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah (Jhingan, 1983). Pengetahuan tentang teknik penangkapan hasil laut umumnya diperoleh secara turun temurun dari orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman. Dengan pertambahan usia, selalu akan diikuti oleh meningkatnya pengalaman kerja yang ditekuni. Menurut Gitosudarmo (1999), akibat bertambahnya pengalaman di dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau memproduksikan suatu barang, dapat menurunkan rata-rata ongkos per satuan barang. Sehingga semakin tinggi pengalaman seorang nelayan diasumsikan bahwa semakin efisien dan efektif dalam proses penangkapan hasil laut sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Program pemberdayaan nelayan dengan cara memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat memiliki peluang yang besar untuk memberikan kontribusi yang efektif dan efisien terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta dinamika pembangunan kawasan. Keberhasilan pencapaian ini akan menjadi landasan membangun mayarakat madani dan tata pemerintahan lokal yang semakin baik di kawasan pesisir pada masa- masa mendatang (Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, 2007) Untuk merumuskan dan menentukan jenis program pembangunan yang bermanfaat dan saling sesuai dengan kebutuham masyarakat, dilakukan dengan
Universitas Sumatera Utara
cara
mendasarkan
pada
prioritas
peringkat
yang
pertama
atau
yang
tertinggi.Penentuan program yang dusulkan (dpilih) telah dilakukan melalui sosialisasi, wawancara, dan diskusi (pembahasan) di tingkat desa-desa (Kecamatan), setelah membendingkan dengan program lain dengan menggunakan kriteria yang terukur (Adisasmita,2006) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 23 Februari 2013 memberi bantuan kebutuhan nelayan Kabupaten Batu Bara senilai Rp 7,85 miliar. Bantuan dimaksud terdiri dari bantuan Pengembangan Mina Usaha Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap sebanyak 20 paket senilai Rp 2 miliar, PUMP Perikanan Budidaya 32 paket senilai Rp 2,8 miliar. Kemudian pengadaan sarana prasarana 1 paket Rp 50 juta, pengadaan mesin pembuat batu es sebanyak satu paket Rp 1,269 miliar, pembuatan bangsal pengelolaan satu paket Rp 450 juta, satu unit speed boat pengawasan Rp 1,65 miliar, dana penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Rp 359,4 juta ( Medan bisnis, 26 Februari 2013) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) berbasis industrialisasi perikanan terpadu di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Terdapat delapan kegiatan utama di dalam Program PKN, antara lain pembangunan rumah sangat murah bagi nelayan, tersedianya pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, serta bantuan langsung masyarakat berupa skema KUR (kredit usaha rakyat). Sedangkan program lainnya yakni pembangunan SPBU solar, pembangunan "cold storage" serta angkutan umum murah, termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas Bank Rakyat. Program PKN akan berlangsung
Universitas Sumatera Utara
bertahap hingga tahun 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan yang tersebar di 816 pelabuhan perikanan di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, program tersebut dilaksanakan di PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Desa Lalang, PPI Tanjung Tiram, PPI Perupuk dan PPI Pangkalan Dodek.Guna mendukung program PKN di Batubara, KKP sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Khususnya yang sudah terealisasi antara lain, penyaluran BLM PUMP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) Perikanan Tangkap sebanyak 26 KUB (Kelompok Usaha Bersama) dengan nilai Rp2,6 miliar. Selain itu, terdapat pula pembangunankKapal >30 GT sebanyak satu unit dengan nilai Rp1,5 miliar serta sarana pemasaran sebanyak satu paket dengan nilai Rp50 juta, serta sarana sistem rantai dingin sebanyak satu paket dengan nilai Rp50 juta. Bantuan juga berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Batubara, berupa pengadaan Kapal Motor 5 GT, pengadaan alat penangkapan ikan, pengadaan peralatan pengolahan sederhana, pembangunan pondok jaga, pembangunan tempat tambat labuh serta mesin kapal pengawas (KKP) Optimasi keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengorganisasian, sistem kerja yang djalankan dan unsur-unsur pendukungnya yaitu, mutu orang-orangnya serta sarana yang diperlukan. Dalam keadaan demkian maka akan dapat dicapai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil meskipun sumber sumber sangat terbatas. Sejalan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta melaksanakan administrasi pembangunan
Universitas Sumatera Utara
yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya (Suwignjo. 1986) 1.2 Identifikasi masalah Berdasakan uraian dari latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja, pengalaman, teknologi dan harga jual terhadap pendapatan nelayan di daerah penelitian?
2.
Program peningkatan pendapatan apa saja yang pernah dalaksanakan di daerah penelitian?
3.
Bagaimana persepsi nelayan terhadap program peningkatan pendapatan yang dilaksanakan pemerintah?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adalah: 1.
Menganalisis pengaruh modal kerja,tenaga kerja, pengalaman, teknologi, dan harga jual terhadap pendapatan nelayan di daerah penelitian
2.
Mengetahui program peningkatan pendapatan nelayan yang pernah dilaksanakan di daerah penelitian.
3.
Menganalisis persepsi nelayan terhadap program penigkatan pendapatan yang dilaksanakan pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
1.4 Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ni adalah: 1.
Sebagai sumber informasi bagi nelayan di desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
2.
Sebagai bahan atau masukan bagi pemerintah dan lembaga lembaga terkait dalam pengadaan kebijakan.
3.
Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungun dengan penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
