BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dengan posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikan negara Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian global. Melihat potensinya seharusnya negara Indonesia dapat menuju sebagai negara yang maju namun kenyataannya Indonesia masih belum bisa melepaskan diri dari permasalahan bangsa

terutama

permasalahan

perekonomian

dan

pembangunan

yang

menyangkut kehidupan warga negaranya. Adapun permasalahan perekonomian yang selalu dihadapi bangsa Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dengan diikuti pembangunan yang belum merata. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi negara Indonesia yang besar tetapi masyarakatnya lebih banyak yang hidup digaris kemiskinan dan pembangunan belum maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia memang masih jauh dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam undang undang dasar 1945. Permasalahan kemiskinan dan pembangunan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial

1

Universitas Sumatera Utara

2

dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan. Melihat Permasalahan bangsa yang cukup kompleks ini, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah dikukuhkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. (http://id.shvoong.com/social/social-sciences/sociology/1867470pto-pnpm-mandiri-pedesaan/). Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri Perdesaan dinikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Sedangkan pada 2009, jumlahnya mencapai 50.201 desa dari 3.908 kecamatan di tanah air. Pada 2010, berdasarkan ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri. (http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) PNPM

Mandiri

Perdesaan

adalah

program

untuk

mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan


3

Kecamatan (PPK), yang selama ini telah berjalan. Manfaat dari adanya PPK antara lain berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Secara umum tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan meningkatkan kesehjateraan masyarakat melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya local dan berkelanjutan. Bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan seperti kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, peningkatan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat. Sejak adanya Undang-Undang tentang pemekaran daerah maka salah satu daerah yang ikut mengalami pemekaran adalah Serdang Bedagai. Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2003. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berdiri sejak 18 Desember 2003. Kabupaten Serdang bedagai merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari kabupaten Deli Serdang. Secara administratif di dalam kabupaten Serdang Bedagai terdapat 17 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Sei Bamban. Kecamatan Sei Bamban memiliki 10 desa salah satunya adalah desa suka damai dimana merupakan objek dari penelitian. Hal ini di karenakan keadaan kehidupan masyarakatnya masih banyak yang jauh dari


4

kesehjateraan. Ini terjadi karena berbagai masalah seperti kurangnya modal, kurang fasilitas, rendah taraf hidup, kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki menyebabkan masyarakat tidak dapat berkembang. Adapun tabel jumlah alokasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diterima oleh desa Suka Damai TABEL 1.1 NO

TAHUN

JUMLAH DANA

ALOKASI DANA

1

2008

RP 43.500.000

Perbaikan Jalan I, Saluran air

2

2009

RP 50.000.000

3

2010

RP 54.000.000

Perbaikan jalan II, Pemberian modal usaha pengelasan Pemberian modal usaha jahimenjahit, simpan pinjam

Sumber : Kecamatan Sei Bamban Tahun 2010 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa desa suka damai sejak tahun 2008-2010 telah mendapatkan alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Namun dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini apakah memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa di desa suka Damai? Maka

oleh

karena

itu,

penulis

terdorong

untuk

meneliti

dan

menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Pedesaan terhadap Pembangunan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.” 1.2. Perumusan masalah `

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :


5

“ Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Pedesaan terhadap Pembangunan Desa di Desa Suka Damai kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai? ” 1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam proses penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk

mengetahui

bagaimanakah

pengaruh

Program

Nasional

Pemberdayaan (PNPM) Pedesaan terhadap Pembangunan Desa di Desa Suka Damai 1.4. Manfaat Penelitian 1. Secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan

berpikir

ilmiah,

sistematis

dan

kemampuan

untuk

menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian- kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah serta masyarakat luas mengenai Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Pembangunan Desa. 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah


6

I.5 Kerangka Teori Kerangka teori ini diperlukan untuk memudahkan penelitian, sebab itu merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seseorang peneliti harus terlebih dahulu memiliki suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Kerangka teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Masri Singarimbun, 1997:37) Berdasarkan rumusan di atas, maka dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik landasan berpikir dalam penelitian ini. I.5.1

Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “empowerment” yang

mengandung kata “empower” yang juga dapat berarti pemberian kekuasaan, karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa. (Wrihatnolo dan Riant, 2007:1) Pengertian mengenai pemberdayaan menurut Haw.Widjaja (2003:169) pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta keamanan


7

mereka menjadi lebih baik. Menurut Payne dalam Rukminto (2003:54) suatu proses pemberdayaan, pada intinya ditujukan guna membantu klien dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Dengan demikian pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan terhadap masyarakat agar memiliki posisi baik terhadap negara, posisi ini selanjutnya menjadi kekuatan untuk mengontrol kekuasaan negara dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan sehingga hak-hak masyarakat tidak tereksploitasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dan bebas. I.5.2 Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan I.5.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupaya penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.


8

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi

masalah

kemiskinan.

(http://id.shvoong.com/social/social-

sciences/sociology/1867470-pto-pnpm-mandiri-pedesaan/). Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah: 1. peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 2. pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 3. pengektifan fungsi dan peran pemerintahan local 4. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat 5. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).


9

Tujuan

Umum

PNPM

Mandiri

Perdesaan

adalah

meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khusus meliputi : 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

dengan

menggunakan sumber daya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfalisitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. 4. Menyediakan

prasarana

sarana sosial

dasar

dan

ekonomi

yang

diprioritaskan oleh masyarakat. 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) 7. Mengembangkan kerja sama anatar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. I.5.2.2 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :


10

1. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. 2. Desentralisasi. Kewenangan pengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya. 3. Keberpihakan pada Orang/Masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 4. Otonomi.

Masyarakat

diberi

kewenangan

secara

mandiri

untuk

berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 5. Partisipasi/Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. 6. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan

bermanfaat

bagi

sebanyak-banyaknya

masyarakat,

dengan

mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. 7. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan tersebut.


11

8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 9. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. I.5.2.3 Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuanketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Untuk mencapai tujuan secara lebih terarah, ketentuan dasar tersebut meliputi: 1. Desa Berpartisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakatdan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.


12

2. Kriteria dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang akan dibiayai dana Bantuan Langsung Masyarakat diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: a. Lebih bermanfaat bagimasyarakat miskin atau rumah tangga miskin b. Berdampak langsungdalam peningkatan kesejahteraan. c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat. d. Didukung oleh sumber daya yang ada. e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal). c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. e. Mekanisme Usulan Kegiatan Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus


13

merupakan 1 (satu) jenis kegiatan yang secara langsung harus berkaitan. Tiga usulan tersebut adalah: a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup

masyarakat

(kesehatan

atau

pendidikan)

atau

peningkatan

kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khususnya perempuan. c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup

masyarakat

(kesehatan

atau

pendidikan)

dan

peningkatan

kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan 3. Jenis Kegiatan yang Dilarang Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah: a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik. b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah. c. Pembelian senjata, bahan peledak, asbes dana bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, obat-obatan terlarang dan lain-lain). d. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya. e. Pembiayaan gaji pegawai negeri sipil. f. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak dibawah usia kerja.


14

g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau. h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut. i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang. j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain. k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur kegiatan. l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha). m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik. 4. Sanksi Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanyapelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi tersebut dapat berupa: a. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatansanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.


15

b. Sanksi Hukum, yaitu sanksi yang diberikansesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Sanksi Program, yaitupemberhentian bantuan apabilakecamatan atau desa yang

bersangkutan

tidak

dapat

mengelola

PNPM

Mandiri

Perdesaandengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, penyalagunaan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. I.5.2.4 Komponen Program pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Komponen pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam mengatasi kemiskinan masyarakat, yaitu : 1. Pengembangan Masyarakat Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan,

dan

operasional

pendampingan

masyarakat

dan

fasilitator,

pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat

pemberdayaan,

sedangkan

relawan

masyarakat

adalah

yang

utam

sebagaimotor penggerak masyarakat di wilayahnya.


16

2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian

kegiatan

yang

direncanakan

oleh

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelanggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan secara selektif dan sebagainya. 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnyadalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. I.5.2.5 Ruang Lingkup PNPM Mandiri Perdesaan Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi: a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.


17

b. Penyediaan sumber daya keuanggan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini. c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MGDs. d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. I.5.2.6 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : a.

Kepala Desa Peran Kepala Desa adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung


18

terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan kerja sama anatar desa. b.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulaidari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian di desa. Selain itu, juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

c.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara mebantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.

d.

Tim Penulis Usulan (TPU) TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musywrah dea khusus perempuan menjadi usulan desa. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat yang


19

berdasarkan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. e.

Tim Pemantau Tim pemantau adalah warga desa yang secara sukarela menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa. Keangotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musywarah desa dan atar desa (jika diperlukan).

I.5.2.7 Kegiatan Pokok Program PNPM Mandiri Pedesaan Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesehjateraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat ( terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan ), meningkatnya kapsitas kelembagaaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi : 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. 2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.


20

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. 4.

Penambahan Modal Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan ( SPP ).

1.5.2.8 Indikator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Edi Suharno (2008:38) mengungkapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai gerakan dalam perwujudan capital building yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesehjateraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan didalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas dan kekuasaan dengan yakni sebagai berikut: 1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari ( beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu): kebutuhan dirinya ( minyak rambut,


21

sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya: terlebih jika dia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, Koran, majalah pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan mengunakan uangnya sendiri. 4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan ternak, memperoleh kredit usaha 5. Kebebasan Relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu terakhir ada seseorang ( suami, istri, anak-anak) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah 6. Kesadaran hokum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan desa/kelurahan; seorang anggota DPRD


22

setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris. 7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seorang dianggap berdaya jika ia terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. 8. Jaminan ekonomi dalam kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, asset, tanah, tabungan, seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memilki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya. 1.5.3 Pembangunan Desa 1.5.3.1 Pembangunan Gerakan pembangunan ialah usaha yang berwatak kemanusiaan dan lahir dari suatu kesaksian dan komitmen akan harkat dan martabat manusia. Secara normatif pembangunan itu mesti mewujudkan manusiawi dan tampil sebagai manisfestasi serta aktualisasi dari nilai-nilai insaniah yang penuh harkat dan martabat. (Richard M Steers, 1980:67) Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan yang berangkat dari nilai hidup dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh manusia. Dalam mendorong dan melaksanakan pembangunan diperlukannya peran aktif negara/pemerintah dengan diikuti oleh stakeholder lainnya dan masyarakat. Peran pemerintah lebih diutamakan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan pemerintah juga

mengupayakan

untuk

mengarahkan

masyarakat

ikut

serta

dalam


23

melaksanakan pembangunan tersebut. Administrasi negara juga memberikan peran dalam mendukung proses pembangunan yakni mendukung proses perubahan, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. ( Nurlela Kataren, 2011:5) Kehadiran administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas Kristiadi (1994:21) memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adalah Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Masalah yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemah kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi: 1. penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yang diperlukan kepegawaian dan pengurusan saranasarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi) yang kemudian lebih


24

dikenal dengan istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi). 2. perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut the administration of development (Administrasi untuk pembangunan).

Administrasi

untuk

pembangunan

(the

development of administration) 3. pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yg lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat. Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan dan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan. 1.5.3.2 Desa Desa dalam Undang Undang nomor 22/1999 desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Beberapa ahli juga mengutarakan defenisi desa antara lain, menurut Yayuk dan Mangku (2003) desa berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merajuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Ahli lain seperti Zakaria (2003:91) mengutarakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah


25

yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturanperaturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Dalam defenisi ini menegaskan bahwa desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan.

Wilayah

pedesaan

sendiri

diartikan

sebagai

wilayah

yang

penduduknyamempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. CorolieNdraha (1990:15), mengartikan pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Sebaliknya dia mengatakan implikasi dari depenisi tersebut yaitu : a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok ( Capacity ). b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan ( equity ) c. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan ( Empowerment). d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri ( sustainability )


26

e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubunga yang saling menghormati ( Intrdepedence ). Sedangkan menurut Bryan dan White( 1989 : 21-22 ) Pembangunan sebagai upaya suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi antara lain : a. Ia memberikan perhatian terhadap “ kapasitas “ terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan b. Ia mencakup keadilan ( Equity ) c. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima mamfaat pembangunan. d. Pembangunan

berarti

perhatian

sunggu-sungguh

terhadap

saling

ketergantungan di dunia serta perlu menjamin bahwa masa depan dapat di tunjang kelangsungannya. Pendekatan pembangunan desa melalui cara pandang Demokrasi desa sangat diperlukan sekali dalam era otonomi daerah pada saat ini dikarenakan proses pembangunan desa tidak bisa terlepas dari segi demokrasi yang mempunyai

nilai-nilai

kebersamaan

dalam

suatu

masyarakat,

Agenda

demokratisasi pada tingkat desa tidak dapat dipisahkan dengan beberapa variabel pengaruh, antara lain : Derajat dan kualitas demokrasi, kapasitas kelembagaan pemerintah desa,sumber daya masyarakat dalam proses pembangunan, desa merupkan entitas pemerintah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu


27

desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan proses pembangunan yang lebih mengutamakan ruang lingkup demokrasi bagi desa. 1.5.3.3 Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu desa, keterpaduan langkah dan tujuan akan menentukan hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya hakekat pembangunan desa adalah pencapaian serta terciptanya kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, dan sehat bagi seluruh warga desa atau terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. ( I Nyoman Beratha, 1991:123) Pembangunan masyarakat desa merupakan sesuatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Oleh karna itu pembangunan desa adalah kegiatan atau proses yang bertujuan untuk lebih mensehjaterakan atau meningkatkan derajat kehidupan dari yang kurang baik kepada yang lebih baik disamping juga pembangunan desa lebih mengutamakan keinginan warga desa dan ditujukan untuk kebaikan bersama. (A. Suryadi, 1984:1). Yan Indra mengemukakan ( 1997:43) tiga faktor yang dominant dalam pembangunan desa: 1. Kebijakan Pemerintah (Top Down), dalam arti sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam mengerakkan masyarakat desa untuk memberi respon yang positif melalui sikap mental (attitudes), rasa memiliki (sence of belonging) dan mempunyai rasa tanggung jawab. 2. Tanggapan masyarakat (bottom Up), terutama ditekankan peran serta (partisipasi aktif) masyarakat desa dalam pembuatan keputusan,


28

pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil dan keikutsertaan dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. 3. Suatu lembaga atau instansi baru yang bersifat otonom, berperan menghimpun dana dan biaya, guna mengoptimalkan kegiatan lembagalembaga pemerintah. 1.5.3.4 Indikator Pembangunan Desa Pembangunan desa hanya mungkin berhasil dengan adanya rencana yang baik, masuk akal dan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, tersedianya sumber tenaga manusia, modal dan sumber daya lainnya serta adanya organisasi yang mampu untuk mewujudkan rencana menjadi hasil. ( BN. Marbun, 1988:34) R. Agusthoha Kuswata (1985:34) Mendefenisikan pembangunan desa adalah usaha yang dilakukan dimana konsentrasinya lebih berfokus kepada peningkatan pembangunan ekonomi desa dan peningkatan pembangunan sosial desa. 1.5.3.5 Pembangunan Desa Melalui Kelembagaan Desa Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Pembedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah melembaga.Menurut Syahyuti (2006:37) setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu: 1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.


29

2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas 3.

Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinuum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga yang sempurna adalah organisasi yang melembaga.

4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi sebagai organ kelembagaan. Pemerintahan desa merupakan lembaga yang ada di dalam desa, dengan control dari Badan Perwakilan Desa. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan termasuk melaksanakan proses pembangunan di daerahnya. Agar pembangunan dapat tepat sasaran maka pemerintah desa bertugas untuk mengidentifikasi pembangunan yang sesuai dengan di daerahnya sehingga peran pemerintah desa sebagai sarana penyampaian kebijakan pemerintah kecamatan maupun kebijakan pemerintah kabupaten dapat sampai di desa. 1.5.3.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Proses pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kerja sama dalam semua pihak termasuk partisipasi masyarakat. Menurut Abdul A.S proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan nya ternyata lebih baik dari tatacara konvensional yang bersifat top down. Beberapa alasan partisipasi penting dalam proses pembangunan: 1. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama dibangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat 2. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan


30

jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung 3. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagai peran. 4. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu. 5. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersamaan. 6. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik termasuk tujuan, pengetahuan,

situasi,

struktur

sosial

dan

pengalaman

menggunakan teknologi untuk kepentingannya 7. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya


31

8. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai 9. Banyak

permasalahan

pembangunan

dibidang

pertanian,

kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan. I.6 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu penelitian yang mana kebenarannya perlu untuk diuji serta dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. (Sugiyono, 2005:70). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengetengahkan suatu hipotesis yang dilandaskan pada teori yang relevan, yaitu : Ho

: terdapat

pengaruh

program

nasioanal

pemberdayaan

masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terhadap pembangunan desa. Ha

: tidak terdapat pengaruh program nasioanal pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terhadap pembangunan desa.


32

I.7 Defenisi Konsep Konsep

merupakan

istilah

dan

defenisi

yang

digunakan

untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial (Singarimbun, 1995 : 33). Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis mengemukakan defenisi dari beberapa konsep yang digunakan : 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan sebagai gerakan perwujudan capital building yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan masyarakat 2. Pembangunan desa adalah usaha yang dilakukan dimana konsentrasinya lebih berfokus kepada peningkatan pembangunan ekonomi desa dan peningkatan pembangunan sosial desa 1.8 Defenisi Operasional Defenisi memberitahukan

Operasional bagaimana

adalah

mengukur

unsur-unsur suatu

variabel

penelitian sehingga

yang dengan

pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja untuk mendukung analisa dari variabel-variabel tersebut. ( Singarimbun, 1989: 46) Defenisi Operasional merupakan spesialisasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel bebas/ Independen Variabel (X) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan indikatornya adalah:


33

A. Pemberdayaan sumber daya manusia a. Pelatihan masyarakat b. Pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan B. Pengembangan kelembagaan a. Pembimbingan lembaga masyarakat b. Pemberian dukungan/bantuan kepada lembaga masyarakat c. Pengkoordinasian lembaga masyarakat dalam kemitraan C. Sarana dan Prasarana a. Perbaikan infrastruktur b. Menciptakan infrastruktur baru D. Pengembangan Masyarakat a. Penyuluhan yaitu proses perubahan prilaku masyarakat melalui sosialiasai agar mau melakukan perubahan tersebut demi tercapainya perbaikan kehidupan b. Memfasilitasi yaitu sesuatu yang dapat membantu dan memudahkan penggunanya dalam melaksanakan sesuatu c. Pelayanan yaitu merupakan usaha melayani kebutuhan masyarakat 2. Variabel Terikat/ Dependent Variabel (Y) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembangunan Desa dengan indikatornya adalah: A. Pembangunan desa dalam bidang ekonomi a) Peningkatan pendapatan masyarakat b) Kesempatan kerja


34

B. Pembangunan desa dalam bidang sosial a) Peningkatan pendidikan masyarakat b) Peningkatan kesehatan masyarakat 1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1

: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II

: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan data atau karakteristik objek yang relevan dengan topik penelitian.

Bab IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini menyajikan data yang diperoleh selama peneliti di lapangan dan atau berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis.

Bab V

: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang kajian dan analisa data yang diperoleh pada saat penelitian dan memberikan interprestasi terhadap masalah yang diajukan.

Bab VI

: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah

Recommend Documents