BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tesebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Amanat Pembukaan

Undang-Undang Dasar

1945

tersebut

menjadi

dasar

Konsep

Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pada era otonomi daerah saat ini, pendidikan merupakan urusan wajib urutan pertama dari sebanyak dua puluh enam urusan wajib pemerintahan daerah, sebagaimana secara eksplisit dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang menangani pendidikan, harus memberikan perhatian yang serius dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Demak yang tidak hanya ditujukan untuk pengembangan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan watak, moral, sosial, dan fisik peserta didik. Agar pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan strategis pendidikan jangka menengah yang matang dan terstruktur.

1

Perencanaan strategis pendidikan yang disusun berdasarkan data terkini yang akurat, menjabarkan visi dan misi Bupati Demak sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak, sesuai situasi dan kondisi Kabupaten Demak. Perencanaan strategis pendidikan yang memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di Kabupaten Demak. Dalam upaya menjalankan pembangunan pendidikan dengan baik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak telah memiliki Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Tahun 20122016. Menyadari realita layanan pendidikan yang dinamis serta peluang pada lingkungan strategis Dinas Pendidikan yang terus berubah sepanjang waktu, maka dianggap perlu melakukan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Demak. sesuai isu strategis terkini berdasarkan analisis kondisi layanan pendidikan atau profil pendidikan tahun 2011. Masa akhir perencanaan tahun 2011 karena mengacu pada masa jabatan Bupati Demak yang akan berakhir pada tahun 2011, dan juga sesuai dengan masa perencanaan RPJMD Kabupaten Demak yang berakhir pada tahun 2011. Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2012-2016, diharapkan terjadi reaktualisasi isu serta kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Demak. Hasilnya bisa menjadi rujukan bagi seluruh pelaku pembangunan pendidikan, khususnya SKPD terkait serta unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak. Menyadari bahwa aktualisasi isu tersebut tidaklah, maka Revisi Renstra ini juga memberikan referensi untuk penuntasannya pada periode Renstra Pendidikan berikutnya (20122016). I.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 20122016 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek llegal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan

2

hukum penyusunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 2012-2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen terakhir); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor

25

Tahun

2004

tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depdiknas; 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

3

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana strategis Provinsi Jawa tengah tahun 2003 – 2008. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6). 27.KEPMENDAGRI NO 54 2010 I.3 Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Tahun 2012-2016, yang disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Demak merupakan

atas Renstra Dinas Pendidikan yang

tengah berlaku yang terdokumentasi sebagai “RENSTRA Dinas Pendidikan ”.

4

Sejalan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 2012-2016 adalah sebagai berikut: 1. Maksud Penyusunan Revisi Rencana Strategis a) Menggambarkan kondisi saat ini dan kebutuhan penjabaran penuntasan isu kedalam kegiatan pendidikan masa mendatang di Kabupaten Demak; b) Mempertajam pelaksanaan arah, visi, dan misi, serta strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dalam mencapai visi dan misi pada kegiatan tahun 2012-2016; c) Mensinkronkan,

mengintegrasikan,

dan

menyelaraskan

pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan. 2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis. Secara umum

Rencana Strategis ini ditujukan untuk memberikan penajaman

pedoman, petunjuk, dan referensi dalam: a) menyusun program dan kegiatan pembangunan pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun satuan pendidikan, b) melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan baik di tingkat Kabupaten maupun satuan pendidikan, dan c) menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya secara proporsional. d) memberikan arahan prioritas kebutuhan program dan kegiatan bagi Renstra periode berikutnya. I.4 Sistematika Penulisan A. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 2012-2016 adalah perencanaan pembangunan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dengan rencana pembangunan pendidikan lainnya, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rencana strategis ini mempunyai keterkatian

5

yang sangat erat dengan perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M) atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M).

RPJPD Kabupaten Demak

Renstra Depdiknas

Visi dan Misi Bupati Demak Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Kab. Demak

RENCANA STRATEGIS

Dinas Dikpora Kabupaten Demak

Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah

B. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten DemakTahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, hubungan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

6

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Demak memuat pelayanan pendidikan di Kabupaten Demak masa kini dengan menggunakan data profil pendidikan Tahun Pelajaran 2010/2011. Pada bab ini juga dipaparkan semua isu strategis berdasarkan kondisi layanan pendidikan di Kabupaten Demak masa kini. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab IV Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berisi uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2016 serta indikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam RENSTRA periode berikutnya. Pembiayaan

memuat

tentang

Kebutuhan

dan

ketersediaan

biaya

untuk

mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 2012-2016. Bab VI Indikator Kinerja Bab VII Penutup

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak terdiri dari 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, dibantu 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), UPT SMP, SMPLB, SMA, SMK dan SMALB dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari tiga subbag, yaitu Subbag Program, Subbag Keuangan dan Subbag Umum dan Kepegawaian, sedangkan masing-masing bidang terdiri dari tiga atau dua seksi sebagaimana terinci pada struktur organisasi Dinas .

8

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA BIDANG TK DAN SEKOLAH DASAR

KA SEKSI KURIKU LUM TK DAN SD

KA SEKSI PENGE NDALI MUTU TK DAN SD

KA SEKSI SARANA DAN PRASARA NA TK & SD

KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH

KA SEKSI KURI KULUM SMP& SMA/ SMK

KA SEKSI PENGEN DALI MUTU SMP & SMA/ SMK

KA SEKSI SAR & PRAS SMP & SMA/ SMK

KEPALA BIDANG KETENAGAAN

KA SEKSI TENA GA FUNG SIO NAL TK& SD

KA SEKSI TENA GA FUNGS SMP & SMA/ SMK

KA SEKSI TENA GA ADMI NIS TRASI

KASUB BAGIAN KEUANGAN

KASUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

KA SEKSI PAUD Non Formal

KA SEKSI PAUD Non Formal

KA SEKSI PAUD Penge n dali Mutu PNF & Infor mal

KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

KA SEKSI Olah raga Pelajar

KA SEKSI Olah Raga Masya rakat

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DIKPORA

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas DIKPORA Kabupaten Demak

8

KA SEKSI Pemu da dan Kesis waan

2.2 SUMBER DAYA SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Susunan Kepegawaian No

Jabatan

A

Kabupaten

Golongan I

II

III

Jumlah IV

1.

Kepala Dinas

I

1

Orang

2.

Sekretaris

I

1

Orang

3.

Kepala Bidang TK dan SD

I

1

Orang

4.

Kepala Bidang Sekolah Menengah

I

1

Orang

5.

Kepala Bidang Pendidikan Non

I

1

Orang

Formal 6.

Kepala Bidang Ketenagaan

1

1

Orang

7.

Ka Sub Bag Perencanaan

I

1

Orang

8.

Ka Sub Bag Keuangan

1

1

Orang

9.

Ka Subag Umum dan Kepegawaian

1

1

Orang

10.

Kasi Kurikulum TK dan SD

1

Orang

11.

Kasi Pengendali mutu TK dan SD

1

1

Orang

12.

Kasi sarana dan prasarana TK dan

1

1

Orang

1

Orang

1

Orang

1

1

Orang

1

1

Orang

1

Orang

1

SD 13.

Kasi Kurikulum SMP/SMA/SMK

14.

Kasi Pengendali mutu

1 1

SMP/SMA/SMK 15.

Kasi sarana dan prasarana SMP/SMA/SMK

16.

Kasi PAUD

17.

Kasi PNFI

18.

Kasi Pengendali mutu PNFI

1

1

Orang

19.

Kasi Tenaga Fungsional TK dan SD

1

1

Orang

20.

Kasi Tenaga Fungsional SMP dan

1

Orang

1

Orang

1

1

SMA/SMK 21.

Kasi Tenaga Administrasi

I

22.

Kasi Pembinaan Pemuda

1

Orang

23.

Kasi Olahraga masyarakat

1

Orang

24.

Kasi Olahraga Pelajar

25.

Staf PNS

26.

Staf Non PNS

1

Jumlah B

Orang

Kecamatan

9

No

Jabatan

Golongan

Jumlah

1.

Kepala cabang dinas

14

2.

Tenaga fungsional/pengawas

72

3.

Pengawas SMP

3

4.

Pengawas SMA

2

5.

Penilik

20

6.

Ka urusan TU

7.

Staf PNS

Orang

8.

Penjaga TK/SD PNS

Orang

Orang

Orang

Orang

Sanggar Kegiatan Belajar 1.

Kepala

1

2.

Guru/pamong

9

Orang

3.

Kaur TU

1

Orang

4.

Tenaga administrasi

1 Jumlah

D

Orang

14

Jumlah C

14

5

1

Orang

Orang Orang

SMP, SMA, SMK 1.

Kaur TU

2.

Staf TU

Orang

3.

Laboran

Orang

4.

Pustakawan

Orang

5.

Penjaga

Orang

Jumlah

Orang

2.3 KINERJA PELAYANAN DINDIKPORA Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK.

10

No.

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada tahun

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Siswa Usia 712Penduduk Usia 7-12

98,51

98,6

98,75

98,85

99

99

106,5

106,2

103,3

103

100

1,08

1,08

1,05

1,04

1,01

1,01

1,00

0,97

0,89

0,92

4,40

3,80

3,41

2,97

2,60

0,63

0,61

0,62

0,48

0,54

0,75

0,91

0,50

0,67

1,25

0,93

1,06

0,91

0,93

0,92

1,00

1,15

0,70

0,59

0,55

-

-

-

0,04

0,04

0,98

0,96

0,95

0,97

0,98

1,03

1,02

1,02

1,01

1,01

1,11

1,10

1,13

1,11

0,93

1,02

1,00

1,00

1,04

0,96

0,97

1,53

1,51

0,89

1,30

0,97

0,99

0,96

0,99

1,00

1 A

Pendidikan Formal

I 1

SD/ MI (Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah ) APK Tk. SD/ MI

95%

2

APM Tk. SD/ MI

95%

88,78

88,9

90

99,5

91

91

89,68

88,96

87,15

88,22

84,12

3

Angka Lulusan SD/ MI

95%

22,73

25,49

29,31

33,7

38,32

38,32

99,94

96,97

99,96

99,93

99,51

4

Angka Mengulang SD/ MI

6,62

6,48

6,35

6,22

6,09

6,09

4,15

3,96

3,94

3,00

3,30

5

Angka Putus Sekolah SD/ MI

0,12

0,11

0,1

0,09

0,08

0,08

0,09

0,1

0,05

0,06

0,1

6

Persentase anak usia 7-12 bersekolah SD/ MI

90,28

90,73

91,18

91,63

92,08

92,08

84,34

96,44

83,4

85,32

84,66

7

Ratio kelas berbanding murid SD/ MI

31,00

35,65

40,95

47,09

54,15

54,15

31,04

40,83

28,7

27,85

29,57

8

Persentase SD/ MI memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis nasional

46,72

53,72

61,77

51,09

61,68

61,68

-

-

1.60

2,19

2,46

9

Persentase SD/ MI menerapkan manajemen berbasis sekolah

71,25

74,81

78,55

82,47

86,59

86,59

70,00

72,00

75,00

80,00

85,00

10

Persentase keterlaksanaan kurikulum nasional SD/ MI

97,14

97,62

98,1

98,59

99,08

99,08

100

100

100

100

100

II

SMP/ MTs

11

APK Tk. SMP/MTs

80,76

81,97

83,19

84,43

85,59

85,59

89,84

90,05

93,76

94

79,38

12

APM Tk. SMP/MTs

64,78

66,67

67,39

68,73

70,1

70,1

66,13

66,82

67,07

71,37

67,21

13

Angka Melanjutkan

88,34

65,75

66,73

67,73

68,74

68,74

85,87

100,6

100,6

60,37

89,26

14

Angka Lulusan SMP/ MTs

97,88

98,36

98,85

99,34

99,83

99,83

94,88

97,34

95,28

98,26

99,98

< 1%

30-40

90%

11

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

3

4

5

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

6 0,21

7 0,17

8 0,1

9 0,09

10 0,06

11 0,06

12 0,22

13 0,17

14 0,75

15 0,11

16 0,07

17

18

19

20

21

1,05

1,00

7,50

1,22

1,17

0,97

0,45

0,93

0,91

0,89

0,89

0,72

0,75

0,75

0,3

0,62

0,74

1,67

0,81

0,33

0,70

0,95

1,06

1,19

0,90

0,86

0,97

0,65

0,65

0,62

0,51

-

-

0,04

0,03

0,06

0,95

0,94

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,96

0,96

0,97

0,97

0,98

0,97

1,57

0,58

0,52

1,73

4,05

3,69

3,68

3,39

3,03

0,49

0,42

0,36

0,86

0,77

0,41

0,37

0,33

0,97

0,92

0,99

0,93

0,96

0,96

0,92

0,89

1,12

1,28

0,90

0,83

0,59

0,67

0,75

0,80

1 15

2 Angka Mengulang SMP/MTs

16

Angka Putus sekolah SMP/MTs

17

Persentase anak usia 13-15 tahun bersekolah SMP/ MTS

81,06

82,68

84,33

86,01

87,73

87,73

77,4

87,71

100

77,39

75,14

18

Ratio kelas terhadap murid tingkat SMP/ MTs

43,00

49,45

56,86

65,39

75,15

75,15

41,9

32,16

37,04

40,3

38,63

19

Persentase sekolah memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis nasional

44,66

51,35

59,06

67,98

78,16

78,16

-

-

2,22

2,22

5

20

Persentase SMP/MTs menerapkan manajemen berbasis sekolah

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

80,00

38,00

47,00

58,00

68,00

78,00

21

Persentase keterlaksanaan kurikulum nasional SMP/ MTs

98,2

98,69

99,18

99,67

99,8

99,8

96,2

96,69

97,18

97,67

97,8

22

Persentase SMP/ MTs mengikuti standar nasional pendidikan

90%

47,15

54,22

62,35

71,7

82,45

82,45

45,15

52,22

60,35

69,7

80,45

< 1%

90%

Sarana dan Prasarana 23

persentase ruang kelas kondisi rusak berat

90%

16,28

14,63

13,18

11,86

10,67

10,67

15,81

22,94

7,61

6,15

18,42

24

Persentase laboratorium/ sekolah

90%

24,67

27,13

26,84

29,52

32,97

32,97

100

100

98,89

100

100

25

Persentase UKS/ Sekolah

90%

31,33

36,02

41,42

47,63

50,77

50,77

15,38

15,24

15,06

40,96

38,88

26

Persentase Perpustakaan/ sekolah

90%

60,67

66,73

73,4

80,74

78,77

78,77

25

24,39

24,1

78,31

72,22

III

SMA/ SMK /MA 60%

32,48

35,77

39,27

43,19

47,5

47,5

32,18

33,43

37,54

41,36

43,65

24,2

26,62

29,28

33,64

38,68

38,68

21,61

29,9

37,54

30,26

32,24

64,01

70,41

77,45

85,19

93.70

93.70

38,00

47,00

58,00

68,00

78,00

1

APK Tk. SMA/ MA

2

APM Tk. SMA/ MA

3

Persentase keterlaksanaan kurikulum nasional SMA/ MA

12

No.

1 4

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2

3

4

5

Angka Lulusan SMA/ MA

5

Angka Mengulang SMA/ MA

6

Angka Putus Sekolah SMA/ MA

7

Persentase anak usia 16-18 tahun bersekolah SMA/ MA

8

Ratio kelas banding murid tingkat SMA/ MA

9

persentase ruang kelas kondisi rusak berat

< 1%

90%

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

6 96,93

7 97,41

8 97,89

9 98,37

10 98,86

11 98,86

12 95,29

13 97,34

14 99,1

15 99,02

16 97,77

17

18

19

20

21

0,98

1,00

1,01

1,01

0,99

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,23

0,1

0,44

0,46

0,03

0,13

0,37

1,69

1,84

0,13

0,57

0,86

0,85

0,84

0,83

0,84

0,84

0,86

0,85

0,84

0,3

0,71

1,00

1,00

1,00

0,36

0,85

74,48

78,2

82,11

86,21

90,52

90,52

55,92

43,2

40,92

30,25

32,34

0,75

0,55

0,50

0,35

0,36

39,00

39,78

40,57

41,38

42,2

42,2

22,99

36,19

27,22

38,26

38,82

0,59

0,91

0,67

0,92

0,92

2,42

2,77

2,32

2,27

2,22

2,22

32.69

12,22

18,81

3,72

5,84

-

4,41

8,11

1,64

2,63

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,34

0,38

0,28

0,70

0,67

0,60

0,41

0,27

0,56

1,01

0,93

0,95

0,96

0,97

0,96

0,92

0,95

0,96

0,96

0,95

-

1,10

1,75

2,33

6,25

0,77

0,75

0,72

0,70

0,65

0,93

0,91

0,86

0,81

0,80

10

Persentase Laborat/ sekolah

95,45

96,4

91,36

92,33

93,25

93,25

93,45

94,4

89,36

90,33

91,25

11

Persentase Perpustakaan/ sekolah

71,21

78,33

86,16

94,77

96,00

96,00

24,32

29,85

23,81

66,67

64,37

12

Persentase UKS/ Sekolah

46,97

54,01

67,11

97,17

99,00

99,00

28,38

22,39

17,86

54,76

100

13

Persentase SMA/ MA menerapkan manajemen berbasis sekolah

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

70,00

28,00

38,00

48,00

58,00

67,00

14

Persentase SMK menerapkan manajemen berbasis sekolah

86,5

89,25

91,03

92,85

94,7

94,7

80,00

85,00

87,00

89,00

90,00

15

Angka Putus Sekolah

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,04

0.89

0,11

0,14

0,14

0,25

16

Persentase SMK memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis nasional

38,88

42,76

47,03

51,57

56,9

56,9

30,00

32,00

34,00

36,00

37,00

17

Persentase guru SMK sesuai kompetensi naional

69,77

76,74

84,41

92,85

97,49

97,49

65,00

70,00

73,00

75,00

78,00

IV

SMK

19

Persentase lulusan SMK melanjutkan ke PT terakreditasi

20%

15,01

17,26

19,84

22,81

26,23

26,23

-

-

-

-

20

Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai keahlian

20%

12,11

13,92

16

18,4

21,16

21,16

-

-

-

-

< 1%

13

No.

1 B 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) Angka Buta Huruf usia 7-44 tahun

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada tahun

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

29,31

27,80

26,45

25,12

23,87

23,87

27,31

25,80

24,45

23,12

21,87

0,93

0,93

0,92

0,92

0,92

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

0,97

0,97

0,97

0,97

0,98

0,97

0,97

0,97

0,97

0,98

PENINGKATAN MUTU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1

Angka Kelayakan mengajar SD/ MI

74,24

77,95

81,84

85,93

90,22

90,22

72,24

75,95

79,84

83,93

88,22

2

Angka Kelayakan mengajar SMP/ MTs

68,83

72,27

75,88

79,67

83,65

83,65

66,83

70,27

73,88

77,67

81,65

3

Angka Kelayakan mengajar SMA/ MA

63,26

69,58

73,05

76,70

80,53

80,53

61,26

67,58

71,05

74,70

78,53

14

1. Sekretariat Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang lebih baik, perlu adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan, baik di tingkat sekolah/madrasah maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Manajemen pelayanan pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan layanan pendidikan yang lebih baik kepada pengguna layanan (client) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata layanan yang baik (good governance). Dengan dasar itu, maka penyelenggaraan layanan pendidikan perlu dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel, accountable). Penyelenggaraan layanan pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan ini harus terjadi baik di tingkat lembaga/institusi/satuan penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan, maupun di tingkat pengelola layanan pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda da olahraga. Di samping penyelenggaraan layanan pendidikan secara transparan dan akuntabel, pelayanan yang berorientasi pada pengguna layanan (client) adalah pelayanan yang responsif (tanggap) terhadap kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan dengan tidak membedakan perlakuan antar kelompok, berarti menerapkan prinsip kebersamaan. Dan juga memfasilitasi adanya kesempatan yang cukup bagi terciptanya partisipasi semua pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan tingkatan layanannya. Secara khusus, manajemen pelayanan pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengacu pada hasil kajian Rencana Pengembangan Kapasitas (Capacity Development Plan) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak. Berdasarkan kajian Rencana Pengembangan Kapasitas tersebut, berikut ini adalah kondisi eksisting yang perlu dibenahi untuk setiap fungsi manajemen dan Perencanaan: a) Manajemen dan Perencanaan  Partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

perencanaan.

Pemangku

Kepentingan terlibat dalam perencanaan melalui mekanisme penyusunan RKS, RKT dan RKAS, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan serta Musrenbang tingkat Kabupaten.  Tata Organisasi. Perlunya penataan organisasi agar lebih efektif untuk mengoptimalkan fungsi manajemen perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan.  Belum terjalinnya koordinasi pemangku kebijakan yang lebih efektif dan efisien melalui terbangunnya jaringan komunikasi (Jardiknas).

15

 Belum terbangunnya transparansi kebijakan melalui situs atau web sebagai media informasi yang dapat diakses publik secara mudah, serta pemanfaatan IT di SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK.  Inventarisasi kekayaan maupun sumber data melalui pengisian instrumen pendataan sekolah yang belum valid serta penyusunan Profil Pendidikan yang representatif untuk kegiatan penyusunan perencanaan dan kegiatan pendidikan  b) Tatanan Layanan Pendidikan  Perencanaan pendidikan yang selama ini dilakukan belum menerapkan prinsip partisipatif secara optimal.  Penerapan prinsip transparansi/keterbukaan informasi belum optimal. Hal ini terlihat pada informasi yang disampaikan belum lengkap dan utuh. 2. Bidang TK dan SD Bidang TK/RA Jumlah lembaga PAUD Formal atau lembaga TK/RA di Kabupaten Demak pada tahun pelajaran 2010/ 2011 : TK Negeri 2 sekolah, TK Swasta 389 sekolah, sementara RA swasta sebanyak 101 sekolah. Bidang Sekolah Dasar (SD) a) Perluasan Akses Pendidikan Pada tahun ajaran 2010/2011, tidak ada pertambahan jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Demak. Namun tingkat layanan pemerintah dan peran masyarakat dalam penyediaan satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Demak cukup memadai. Secara keseluruhan sebaran lembaga pendidikan dan jumlah siswa satuan pendiikan tingkat SD/MI di Kabupaten Demak dapat dilihat dalam tabel 2.10. dibawah ini. Tabel 2. Jumlah Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang SD/MI

Kabupaten Demak T.P. 2010/2011

Jenis Sekolah MI

Data

Jumlah jumlah siswa SD Jumlah jumlah siswa Total Jumlah sekolah Total jumlah siswa

Negeri

Swasta

Grand Total

7 1967 559 106485

101 19681 17 1927

108 21648 576 108412

566 108452

118 21608

684 130060

Sumber: Kuesioner Pendidikan Kabupaten Demak T.P. 2010/2011

16

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten Demak adalah jumlah seluruh siswa (130.060) dibagi dengan jumlah lembaga (684) sama dengan 190 siswa per sekolah. Perluasan akses pendidikan dapat dianalisis dari tiga aspek yaitu, kesiapan anak-anak untuk bersekolah, partisipasi sekolah, dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaan kuncinya adalah a) Bagaimana tingkat kesiapan murid SD/MI di Kabupaten Demak untuk bersekolah, b) Bagaimana tingkat partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun, c) Angka Putus Sekolah (APtS) dan d) Apakah anak-anak SD/MI di Kabupaten Demak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs. b) Partisipasi tingkat SD/MI “Apakah anak-anak usia SD/MI di Kabupaten Demak sedang bersekolah?” adalah pertanyaan penting terkait dengan partisipasi tingkat SD/MI. Ada tiga indikator untuk melihat partisipasi tingkat SD/MI, yaitu: (1) Angkat Partisipasi Kasar (APK);

(2) Angka Partisipasi Murni (APM); dan (3) Angka Partisipasi Sekolah

(APS). Tabel 2.11. berikut ini memperlihatkan tingkat partisipasi SD/MI Kabupaten Demak untuk Tahun Pelajaran 2010/2011. Tabel 3. Tingkat Partisipasi Jenjang SD/MI Kabupaten Demak

Tahun Pelajaran 2010/2011.

APS Kecamatan

APK

APM

7 - 12

Mijen Bonang Karanganyar Guntur Wonosalam Sayung Wedung Mranggen Karangtengah Dempet Gajah Kebonagung Karangawen Demak Kabupaten Demak

95% 80% 96% 81% 98% 84% 101% 84% 101% 85% 102% 87% 103% 88% 102% 88% 106% 90% 106% 90% 106% 91% 106% 93% 113% 97% 118% 101%

87% 85% 90% 89% 91% 93% 92% 100% 101% 101% 103% 105% 108% 115%

103%

88%

96%

Sumber: Kuesioner Pendidikan Kabupaten Demak T.P 2010/2011

Berdasarkan Tabel 11, terlihat APK, APM, dan APS 7 – 12 tahun Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2008/2009 cukup realistis. Namun demikian capaian APM

17

tersebut masih di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu APM SD/MI sebesar 96,1%. Selain itu, juga belum melampaui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang “Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara” yang menetapkan APM SD/MI sekurangkurangnya 95% pada akhir tahun 2008.Rendahnya APM disebabkan antara lain 73% masukan siswa baru klas 1 SD/Mi kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP/MTS. APM SD/Mi Kabupaten Demak . c) Tingkat Melanjutkan SD/MI Ke Jenjang SMP/MTs “Apakah murid SD/MI di Kabupaten Demak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs?” adalah pertanyaan penting terkait dengan tingkat melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu: (1) Angka Transisi atau Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; dan (2) ketersediaan layanan pendidikan jenjang SMP/MTs. Berdasarkan tabel di bawah, pada tahun 2008/2009 terlihat bahwa AM SD/MI ke SMP/MTs untuk Kabupaten Demak 95%,= 20148 siswa SD/MI Kabupaten Demak yang melanjutkan ke SMP/MTS Kabupaten Demak. Nilai AM SD/MI Kabupaten Demak yang kurang dari 100% menunjukkan adanya lulusan SD/MI di Kabupaten Demak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs atau melanjutkan ke PP Salafiyah sebanyak 5%=1155 siswa. Hal ini dapat ditinjau geografis Kabupaten Demak berada di daerah cross-boundary yang diapit Kabupaten Kudus dan Kota Semarang, yang dianggap pendidikannya lebih maju daripada Kabupaten Demak. d) Pemerataan Pendidikan Pemerataan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual, serta kondisi fisik. Pemerataan pendidikan memberikan penekanan pada upaya mengurangi kondisi kenyataan yang menunjukkan dimana sejumlah anak bersekolah di sekolah yang bagus dengan guru yang cukup dan persediaan buku-buku yang memadai; sementara anak-anak lainnya belajar di sekolah yang bangunannya tidak memenuhi syarat dengan jumlah guru terbatas serta menghadapi masalah kekurangan buku yang serius. Isu pemerataan ditekankan pada sejauh mana anak-anak mempunyai peluang yang sama untuk belajar di sekolah yang memenuhi standar.

18

Gambaran mengenai pemerataan pendidikan jenjang SD/MI di Kabupaten Demak dapat dilihat dari: (a) Seberapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas yang memadai; (b) Seberapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas yang diperlukan; (c) Seberapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah guru yang diperlukan. e) Sekolah Dan Ruang Kelas Yang Memadai Kondisi Ruang Kelas yang memadai diperlukan untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif.

3. Bidang Sekmen Sekolah Dan Ruang Kelas Yang Memadai Kondisi Ruang Kelas yang memadai diperlukan untuk mendukung terselenggaranya

proses

pembelajaran

yang

efektif.

Tabel

di

bawah

ini

menggambarkan kondisi Ruang Kelas pada Tahun 2008/2009 untuk jenjang SMP/MTs. Tabel 4. Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Kabupaten Demak Pada T.P. 2010/2011 Kondisi Ruang Kelas Dari Keseluruhan Ruang Kelas Bentuk Baik Rusak Ringan Rusak Berat Total Sekolah Jumlah

Prosen

Jumlah

Prosen

Jumlah

Prosen

Jumlah

Prosen

SMP

629

60%

60

28%

20

12%

709

100%

MTs

601

68%

204

23%

78

9%

883

100%

Total SMP/MTs

1230

264

98

1592

Sumber: Kuesioner Pendidikan Kabupaten Demak Tahun. 2010/2011 Pada tabel 37 terlihat bahwa, berdasarkan kuesioner pendidikan Tahun. 2010/2011, mayoritas Ruang Kelas SMP/MTs secara keseluruhan di Kabupaten Demak, yaitu 592 terdiri dari 1027 dalam keadaan baik, 404 dalam keadaan rusak ringan, dan 161 dalam keadaan rusak berat. Mulai tahun 2010 rehabilitasi berat diprioritaskan kepada Sekolah yang mempunyai jumlah siswa minimal 120 siswa per lembaga. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan akan dituntaskan pada tahun 2016, baik menggunakan dana APBN Kabupaten, APBD Provinsi, dan atau APBN Kebutuhan Buku terhadap siswa Buku merupakan sarana pendukung yang sangat penting bagi tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Berdasarkan standar sarana dan prasarana yang

19

ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa setiap siswa harus memiliki satu buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran. Berdasarkan wawancara dengan siswa di beberapa sekolah dapat disimpulkan bahwa kebutuhan buku terhadap siswa masih sangat dibutuhkan, walaupun sudah ada BOS Buku tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan buku setiap siswa, setiap mata pelajaran. Dan juga masih ditemukan penggunaan buku secara bergantian atau berkelompok 4. Bidang Pendidikan Non Formal Pendidikan non Formal bertujuan memberikan alternatif layanan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan kemampuan, ketrampilan, pengembangan sikap profesional. Untuk mencapai tujuan itu PNF mengembangkan beberapa pogram yaitu: 1. Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan untuk mengembangkan dan membina anakanak usia 0 – 6 tahun. 2. Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan sebagai katub pengaman penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan suksesnya wajar 12 tahun. 3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang ditunjukkan untuk menurunkan angka buta aksara pada usia 15 – 44 tahun. Keseluruhan program PNF harus mengacu pada 3 Pilar Pendidikan yang meliputi; 1. Pemerataan dan Perluasan Akses 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan daya saing. 3. Penguatan Tata kelola dan Pencitraan Publik Hasil pelaksanaan program PNF selama ini dapat di sajikan dibawah ini. 1) Pemerataan dan Perluasan Akses Tabel 5. Jumlah Pendidik dan Lembaga PAUD Non Formal T.P. 2010/2011 Menurut Kecamatan No

Kecamatan

Jumlah Pendidik L

P

Jumlah Lembaga

1

Mranggen

10

98

30

2

Karangawen

0

15

5

3

Guntur

1

10

3

4

Sayung

0

17

4

5

Karangtengah

1

14

4

6

Demak

1

35

8

7

Wonosalam

1

14

4

8

Dempet

0

4

2

20

No 9

Kecamatan

Jumlah Pendidik

Jumlah Lembaga

Gajah

0

10

3

10

Karanganyar

1

12

2

11

Mijen

0

19

4

12

Bonang

1

16

5

13

Wedung

0

15

4

14

Kebonagung

0

0

0

16

279

79

Total

Jumlah lembaga Pengelola Paud yang tersedia belum mampu melayani seluruh anak usia emas 4 -6 tahun di Kabupaten Demak. Hal ini terlihat dari Angka Partsipasi Kasar (APK) Paud tujuh tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2.60. berikut: Tabel 6. APK Paud Kabupaten Demak Tahun APK TK/RA (Kabupaten)

2006

2007

2008

2009

2010

33,17%

33,21%

33,29%

33,34%

33,87 %

2011

2012

33,87% 33,96%

APK Paud Kabupaten lebih Rendah dari capaian APK Paud Nasional, Sehingga program Paud masih perlu ditingkatkan terutama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Paud dalam rangka meningkatkan kesiapan anak didik bersekolah di pendidikan dasar. Disamping itu, peningkatan akses Paud perlu ditingkatkan terutama di wilayah/kecamatan dengan APK rendah. Perluasan akses di Pendidikan Non Formal bukan hanya terjadi Paud. Tapi juga terjadi di kegiatan yang seperti Keaksaraan dan kesetaraan. Kesenjangan ini dapat dilihat dari angka melek aksara .Penduduk melek aksara Usia 15 tahun keatas sekitar 90,1 % dengan Perbandingan laki laki sebesar 92,4% dan Wanita 88,6 %. Masih adanya penduduk buta aksara disebabkan oleh beberapa faktor :1).Masih adanya putus sekolah terutama dikelas 3 dan 4 SD.2).Sebagian aksarawan baru menjadi buta akasara lagi (Relap Illiteracy). hal ini terjadi karena kemampuan literasi yang telah dimiliki tidak pernah digunakan lagi .dan 3).menurunnya perhatian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap upaya pembinaan pasca deklarasi bebas buta aksara. Di Kabupaten Demak disamping masih adanya putus sekolah juga ada anak yang berasal dari keluarga kurang beruntung yang dapat menikmati layanan persekolahan.gejala ini apabila tidak segera di tangani dengan baik akan segera menambah jumlah penyandang buta aksara secara signifikan.

21

2) Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi dan Daya Saing Peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing dapat ditinjau dari beberapa indikator antara lain: a) Mutu Tenaga Fungsional PNF b) Jumlah warga belajar, dan c) Prosentase lulusan a) Mutu Tenaga Fungsinal PNF

Tenaga pendidikan di Bidang PNF masih sangat membutuhkan uluran tangan dan perhatian lebih dari pemerintah Daerah. Pamong Belajar yang belajar yang ber ada di UPTD SKB berjumlah 10 orang yang mana jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan sasaran dan luasnya jangkauan progran PNF. Jumlah Tutor sudah mencukupi namun sebarannya yang belum begitu merata karena ada kecenderungan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Tenaga lapangan Dikmas baru ada 3 orang sehingga penyebarannya belum merata di 14 Kecamatan se Kabupaten Demak, satu permasalahan lagi bilamana 3 orang TLD tersebut diangkat menjadi PNS. Penilik masih kurang karena belum semua Kecamatan mempunyai Penilik. Tabel 7. Jumlah Tenaga Pendidik dan Non Pendidik Kabupaten Demak Prosentase jumlah lulusan UNPK Kabupaten Demak PENDIDIK L P

Usia TUTOR PAMONG NST TLD PENILIK

301 2 5

NON PENDIDIK L P

L

216 3 10 2 11

TOTAL P

301 2 5 2 11

1 1

216 3 10 1 1

b) Jumlah warga Belajar. Warga Belajar di Kabupaten sudah cukup banyak namun masih disayangkan karena terkonsentrasi di Kecamatan tertentu dimana ada PKBM sehingga masih belum optimal dalam penuntasan buta aksara. Paket C belum menjadi alternatif bagi siswa yang tidak diterima di persekolahan sehingga hanya diminati oleh masyarakat yang beruntung saja. Tabel 8. Jumlah Peserta Didik Kesetaraan Kabupaten Demak

Usia Usia 7-12 Th Usia >12 Tahun

jumlah Usia Sekolah (13-15) Usia dewasa(>15) Jumlah Usia Sekolah(16-18) Usia Dewasa(>18) Jumlah

L

Paket A P

120 120

1 80 81

L

12 538 550

Paket B

P

36 304 340

L

675 8 683

Paket C P

831 12 843

22

c) Hasil Ujian UNPK Tabel 9. Hasil Ujian UNPK Kabupaten Demak T.P. 2008/2009 Peserta

Lulus

Gagal

PAKET A

58

22

PAKET B

194

144

PAKET C

486

8

738

174

Total

Hasil UNPK di Kabupaten Demak belum begitu memuaskan hasilnya karena banyaknya peserta ujian yang gagal dan mengulang ujian periode berikutnya.

d) Rata-Rata UNPK Rata-rata nilai UNPK per mata pelajaran berkisar antara 5,99 – 6,78. Rata-rata nilai ujian tertinggi terjadi pada mata pelajaran PPKn, dan terendah pada mata pelajaran IPS sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.64. Rata-rata nilai ujian sekolah ini relatif masih rendah dan perlu ditingkatkan terutama untuk Paket A pada mata pelajaran Matematika, IPA dan IPS yang memiliki rata-rata nilai US dibawah 6,0. Analisis lebih detail terhadap Pokjar yang memiliki rata-rata nilai US kurang dari 6,0. menunjukkan bahwa masih ada yang memiliki rata-rata nilai US dibawah 6,0 dan hanya 2 sekolah yang memiliki rata-rata nilai US antara 8-9 sebagaimana terlihat pada tabel .

Tabel 10. Rata-rata Nilai UNPK Per Mata pelajaran tahun 2010/2011 Rata-rata nilai UNPK Per Mata pelajaran Bahasa PPKn Matematika IPA IPS Indonesia

Rata-rta

6,83

6,65

6,44

6,58

6,02

6,41

6,23

5,60

5,93

5,75

6,78

6,60

6,35

6,51

5,99

Tabel 11. Distribusi Rata-Rata Nilai Ujian UNPK Tahun 2010 Rata-rata Nila Jumlah Pokjar Prosen Nilai UNPK < 6

3,1%

Nilai UNPK 6-7

50,5%

Nilai UNPK 7-8 Nilai UNPK 8-9

46,0% 0,4%

2

23

Rata-rata Nila

Jumlah Pokjar

Prosen

> 9.0

0

0%

Total

554

100%

.

3) Penguatan tatakelola, akuntabilitas dan citra publik Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Kelompok Belajar. Pertanyaan kuncinya adalah a) apakah ada Kejar dengan jumlah warga Belajarnya yang sedikit? dan b) Apakah ada Kejar dengan kelebihan jumlah Pamong?. Kejar dengan jumlah warga belajar yang terlalu sedikit dan Pamong terlalu banyak menjadi tidak efisien Lembaga

Tabel 12. Jumlah Lembaga Jumlah Keterangan

PKBM

12

YAYASAN

0

SKB LSM

1 1

LPK

10

ORMAS

3

PONPES

9

JUMLAH

36

Penyelenggara Program PNF

Lembaga mitra PNF di Demak sangat beragam dan menunjukkan adanya dukungan yang positif terhadap program PNF namun belum semua secara serius menggarapnya. Justru ormas islam yang sangat konsisten dan mempunyai komitmen tinggi yaitu dari Fatayat,Muslimat dan aisyiah. Sedangkan Fasilitasi dan dukungan yang sangat besar justru Tim Penggerak PKK Kabupaten Demak yang di pimpin langsung oleh Ibu Bupati. Banyaknya dukungan lembaga mitra PNF sangat mendukung pilar ketiga yaitu Pencitraan Publik. Tabel 13. Lembaga terbaik Tahun 2010 Pendanaan NAMA LEMBAGA Jenis Lembaga Swadaya Bantuan SUBULUS SALAM HANDAYANI AL HUDA RADEN PATAH SEJAHTERA

KPB

45%

55%

KPB/KPC KPB/KPC

50% 75%

50% 25%

KPB

25%

75%

KPB/KPC

50%

50%

24

Lembaga Mitra PNF diatas adalah lembaga terbaik yang sudah berkecimpung lama di program dan mempunyai komitmen yang tinggi dengan bersedia sharing anggaran melalui swadaya masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan alternatif dari persekolahan. Tabel 14. Jumlah Kelompok Belajar (Pokjar) Kesetaraan menurut Sumber Pembiayaan tahun 2010 PROGRAM APBN APBD I APBD II Swadaya (∑Pokjar)

(∑Pokjar)

(∑Pokjar)

(∑Pokjar)

Paket A

11

5

-

-

Paket B

36

7

-

10

Paket C

3

8

14

Jumlah

50

20

24

5. Bidang Ketenagaan Untuk

menghasilkan pendidikan yang

berkualitas dibutuhkan tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari data tahun 2010/2011, dapat diketahui jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Demak 9.541 orang dengan perincian guru TK 940 orang, guru SD 5.371 orang, guru SMP 1.710 orang, guru SMA 938 orang, dan guru SMK 582 orang. Dilihat dari status kepegawaian, tenaga pendidik di Kabupaten Demak terdiri dari 4.516 guru PNS dan 5.025 guru Non PNS. Tabel 15. Jumlah Tenaga Pendidik Perjenjang Kabupaten Demak T.P. 2010/2011 NO.

GURU PNS L P

JENJANG

1

TK

2

SD

3

SMP

4

SMA

5

SMK Jumlah

GURU NON PNS L P

JUMLAH

8

200

27

1042

1277

1600

2060

1180

2200

7040

555

437

439

495

189

212

324

301

65

71

412

400

2.107

2.409

1.869

3.156

1926 1026 948 12205

Sertifikasi Guru Salah satu aspek yang mendukung peningkatan mutu pendidikan adalah mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 2 berbunyi bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

25

kemampunan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra 2009-2013, menargetkan guru yang sudah tersertifikasi adalah sebagai berikut : guru PAUD 16%, guru SD/SDLB 45%, guru SMP/ SMPLB 94%, dan guru SMA/SMALB dan SMK 95%. Berikut adalah rekapitulasi peserta sertifikasi guru di jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dari 2006 sampai dengan 2010. Tabel 16. Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru Kabupaten Demak JENJANG SEKOLAH

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

TK SD SLB SMP SMA SMK PENGAWAS TOTAL

0 78 0 20 0 0 0 98

41 340 1 92 124 29 0 627

16 395 0 256 164 19 0 850

8 380 1 155 70 16 50 680

29 465 2 115 68 58 0 737

94 1658 4 638 426 122 50 2992

Penetapan Angka Kredit (PAK) Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa untuk menjamin pembinaan profesi dan karier kepangkatan guru, perlu dilakukan penetapan angka kredit. Berdasarkan pengalaman empiris, tiap tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan penetapan Angka Kredit (PAK) terhadap ± 1.000 guru yang dilaksanakan 2 semester periode April dan Oktober. g) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, diatur tentang periodesasi Kepala Sekolah. Hal ini membawa konsekwensi untuk mengadakan penilaian kinerja sekolah, rekruitmen calon kepala sekolah dan seleksi calon KS serta redistribusi kepala sekolah.

h) Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sejalan

dengan

pembagian

kewenangan

antar

tingkat

pemerintahan

berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam

26

manajemen sarana/ prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/ satuan pendidikan dan dewan pendidikan. Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan pendidikan dan program pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan pendidikan atau program pendidikan diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi, yaitu dapat memenuhi atau di atas SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga mampu melampaui SNP. Bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi SNP, akan didorong untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. Berdasarkan hal di atas, seorang kepala sekolah dan tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam peningkatan kapasitas satuan pendidikan, sehingga pengetahuan tentang manajerial kepemimpinan bagi seorang kepala sekolah dan pengelolaan administrasi yang baik bagi tenaga kependidikan sangat dibutuhkan apalagi dengan adanya struktur organisasi dan tata kerja yang baru serta Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 yang mengatur tentang masa periode Kepala Sekolah, perlu kiranya diselenggarakan bimbingan teknis manajerial bagi kepala sekolah dan bintek pengelolaan administrasi bagi tenaga kependidikan baik di tingkat satuan pendidikan maupun UPTD Kecamatan.

27

6. Bidang Pemuda dan Olahraga Tabel 17. Tabel Jumlah Pelatih dan Wasit Setiap Cabang Olahraga Kabupaten Demak Cabang Olahraga

Pelatih

Wasit

Anggar

2

0

Atletik

0

0

Bola Basket

6

4

Bola Volly

17

17

Bulu Tangkis

14

16

Catur

2

2

Dayung

4

0

Gulat

3

1

Yudo

3

0

Karate

7

1

Kempo

2

0

Bina Raga

0

0

Panahan

2

0

Pencak Silat

0

0

Senam

4

2

Sepak Bola

6

1

Sepak Takrow

3

2

Taek Kwon do

0

0

Tarung Drajat

3

2

Tennis Lapangan

0

6

Tennis Meja

5

8

Tinju

3

1

60% Pengurus OSIS SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Demak belum mempunyai kemampuan Manajerial pengelolaan Osis. Penerapan konsep wawasan wiyata mandala di sekolah belum sepenuhnya diterapkan. Peserta seleksi Paskibra di Kabupaten Demak belum bias lolos menjadi petugas paskibra di tingkat nasional. Peserta seleksi siswa berprestasi belum bisa meraih peringkat lima di tingkat Provinsi. Pesantren kilat di sekolah belum dilaksanakan di semua sekolah.

28

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK. Kondisi Capaian Bidang Pendidikan No.

Indikator

kondisi (%) 2008/2009

Pemerataan dan Layanan Pendidikan 1. APK PAUD

72,77

2. APK SD/MI

103

3. APK SMP/MTs

94

4. APK SMA/MA/SMK

41,36

Peningkatan Mutu,Relevansi dan Daya Saing Pendidikan 1. Nilai Rata-rata UAN SD/MI

73,26

2. Nilai Rata-rata UAN SMP/MTs

70,57

3. Angka Putus Sekolah SD/MI

0,06

4. Amgka Putus Sekolah SMP/MTs

0,3

5. Angka Kelulusan SD/MI

99

6. Angka Kelulusan SMP/MTs

94

7. Ratio Murid dan Sekolalah (SD/MI)

34,44

8. Ratio Murid dan Guru (SD/MI)

1:40

9. Ratio Murid dan Sekolah (SMP/MTs)

11:30:00

10. Ratio Murid dan Guru SMP/MTs

1:42

11. Prosentase SD/MI memiliki pepustakaan

2.4

27

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam Kondisi lingkungan Eksternal: a. Tantangan 1.

Menurunnya kemampuan Pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan.

2.

Rendahnya partisipasi

masyarakat

dalam

mendukung pembangunan

pendidikan. 3.

Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujutkan akuntabilitas kinerja.

b. Peluang 1.

Telah diterbitkan regulasi pendidikan sebagai turunan dari Undang- Undang sistem

2.

pendidikan nasional.

Ditetapkannya

standar

nasional

pendidikan

sebagai

acuan

mutu

penyelenggaraan pendidikan.

29

3.

Komitmen

pemerintah

terhadap

pembangunan

pendidikan

dengan

mengakolasikan 20 % angaran dari total angaran belanja Negara. 4.

Pemanfaatan pembangunan ilmu pengetahuan dan tehnologi ( ICT ) bagi pembangunan pendidikan.

30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Sekretariat 1) Sekolah yang menjadi klien ICT yang masih terbatas 2) Profil Pendidikan yang belum representatif 3) Sebagian besar sekolah belum menyusun dan memiliki RKS,RKT maupun RKAS 4) Belum terbangunya Web Dindikpora dan jaringan UPTD 5) Sertifikat tanah Dindikpora masih engimduk di SMK N 1 Demak 6) Kendaraan Pengawas yang sudah tidak layak jalan 7) Ruang Bidang yang tidak layak. 2. Bidang TK dan SD 1) Jenjang TK a. Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD Formal (TK) bagi pengembangan potensi anak. b. Sebagian besar (92%) Tenaga Pendidik (Guru) di TK belum memiliki kualifikasi jenjang pendidikan S1 serta belum memiliki kompetensi yang memadai, yaitu kurang memadainya pemahaman dan kemampuan Guru TK untuk mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran. c. Keterbatasan lembaga dan sarana prasarana PAUD Formal. d. Belum tersedianya standart pengelolaan PAUD Formal. 2) Jenjang SD a) Belum terbangunnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di SD/MI. b) Belum terpenuhinya standart sarana prasarana Pendidikan di SD. c) Kesiapan anak untuk bersekolah di SD/MI perlu mendapat perhatian . d) Distribusi mutu pendidikan antar SD/MI yang tidak merata. e) Angka melanjutkan lulusan SD/MI 95% dan ada 5% (1155 siswa) yang belum terrekam apakah melanjutkan di Kabupaten Demak atau melanjutkan di pondok Pesantren Salafiyah. f) Belum optimalnya pelaksanaan Manejemen Berbasis Sekolah ( MBS). g) Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

31

3) Bidang Sekolah Menengah 1) Jenjang SMP/MTs a) Masih ada 6% anak usia 13 – 15 tahun belum bersekolah di SMP/MTS Kabupaten Demak b) Pada Tahun 2010, SSN masih sangat sedikit (12%) dan RSBI (3%) di karenakan masih banyak sekolah yang belum memenuhi 8 standart nasional tentang mutu sekolah. c) Lebih selektif dalam memberikan ijin operasional bagi SMP Negeri/Swasta baru . d) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan. e) Ruang kelas yang Rusak Ringan dan Berat menjadikan kualitas layanan pendidikan menjadi rendah f)

Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan .

g) Meningkatkan rata – rata nilai ujian Nasional per mata pelajaran. h) Dalam Olimpiade SAINS, FLS2N dan OOSN belum berprestasi 2) Jenjang SMA/MA/SMK a) Masih rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah. b) Kecenderungan siswa untuk melanjutkan ke SMK masih rendah, pembangunan 1 unit SMK, alih fungsi SMA menjadi SMK, dan mendorong swasta untuk mendirikan SMK. c) Belum terpenuhinya rasio ideal pendidikan Dikmen: peserta didik. d) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan. e) Rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah menengah kejuruan. f) Rata – rata APtS masih di atas 1% 4) Bidang Pendidikan Non Formal a) Masih rendahnya apersiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Foramal. b) Kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal. c) Masih rendahnya peran pemerintah penyelenggaraan

Kabupaten Demak di dalam

PAUD Non Formal terbukti belum adanya Paud

Unggulan , jauh di bawah jumlah Paud sebanyak

lembaga.

d) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minimal Pendidika Non Formal. e) Rendahnya mutu pada Pendidikan Non Formal.

32

f)

Belum tersedianya standar pengelolaan/manajemen Pendidikan N

on

Formal. g) Belum adanya PKBM yang memenuhi kriteria sebagai PKBM Unggulan 5) Bidang Ketenagaan a) Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan. b) Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualisasi pendidik SI/D4. c) Sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik. d) Keterbatasan aktifitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan e) Upah gaji , tunjangan dan penghasilan lain pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum sebanding dengan kebutuhan hidup minimal.

6) Bidang Pemuda dan Olahraga Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia dibidang pemuda dan

olahraga

di

Kabupaten

Demak,

baik

dari

segi

kemampuan

manajerial/kepemimpinan siswa, meningkatnya kenakalan siswa maupun rendahnya tingkat prestasi kesiswaan dan prestasi olahraga disebabkan karena daya dukung untuk peningkatan prestasi dan pembinaan yang meliputi sarana prasarana, dana pendukung maupun sumber daya manusia yang terdiri dari pelatih dan wasit serta macam kompetisi sebagai uji coba dan tolok ukur hasil latihan masih sangat kurang.

33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM A. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

a.

Visi Kabupaten Demak Terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera, maju, mandiri dan kompetitif dalam suasana kehidupan yang kondusif, agamis dan demokratis

b.

Misi Kabupaten Demak 1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Akuntabel 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat yang Berbasis Pertanian, Kelautan & Perikanan, UMKM dan Pariwisata 4. Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja 5. Meningkatkan Kerukunan dan Kualitas Kehidupan 6. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 7. Mengembangkan Potensi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya 8. Mengembangkan dan Meningkatkan Kwalitas Infratruktur Ekonomi dan Sosial 9. Mempercepat Pembangunan Pedesaan dan Kawasan-kawasan Strategis 10. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi

B. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK Berdasarkan visi di dalam RPJMD tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak merumuskan visinya sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan, pemuda, dan olahraga yang berkualitas, agamis, dan demokratis.” Visi ini menekankan bagaimana tiga unsur (elemen) yang menjadi tugas dari organisasi yaitu Pendidikan, Pemuda dan Olahrga dapat berjalan secara sinergi tanpa membedakan satu unsur dengan unsur yang lain dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Pendidikan yang berkualitas, agamis dan demokratis  Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu melakukan proses dan menghasilkan keluaran yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, terampil, dan berkepribadian.

34

 Pendidikan yang agamis adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan norma agama sehingga mampu menghasilkan keluaran yang cerdas secara spiritual.  Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang mampu memberikan akses yang setara bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial, ras, agama, ekonomi, dan geografis. 2) Pemuda yang berkualitas, agamis dan demokratis  Pemuda yang berkualitas adalah pemuda yang cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.  Pemuda yang agamis adalah pemuda yang mampu menjadikan agama sebagai pedoman nilai dan norma dalam kehidupan.  Pemuda yang demokratis adalah pemuda yang mau menerima kritik dan masukan dari orang lain demi kebaikan. 3) Olahraga yang berkualitas, agamis dan demokratis  Olahraga yang berkualitas adalah olahraga yang dikelola secara profesional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas secara kinestetis (sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas).  Olahraga yang agamis adalah olahraga yang pelaksanaannya memperhatikan nilai dan norma agama.  Olahraga yang demokratis adalah olahraga yang mampu memberikan akses yang setara bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial, ras, agama, ekonomi, dan geografis. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2. Mewujudkan pengelolaan dan hasil pendidikan yang berkualitas, agamis, dan demokratis; 3. Mewujudkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia; 5. Mewujudkan generasi muda yang cerdas, mandiri dan kompetitif; 6. Mengembangkan budaya olahraga di lingkungan pendidikan dan masyarakat; 7. Mewujudkan prestasi olahraga pelajar dan masyarakat berskala nasional dan internasional. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

35

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak. Tujuan yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai akan berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai pencapaian visi dan misi tersebut. Tujuan dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 2012 – 2016 harus lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, termasuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah), untuk mencapainya. Dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, dan mempertimbangkan harapan segenap pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Demak, maka tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan

angka

partisipasi

tingkat

TK/

RA,

SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/MA/SMK. 2. Meningkatkan angka transisi dari TK/ RA ke SD/MI, dari SD/MI ke SMP/MTs, dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK. 3. Menurunkan angka mengulang kelas pada tingkat SD, SMP,SMA dan SMK. 4. Meningkatkan kondisi ruang kelas pada tingkat SD dan SMP. 5. Meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. 6. Meningkatkan prosentase kelulusan ujian siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. 7. Meningkatkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat TK. SD, SMP,SMA dan SMK. 8. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat TK. SD, SMP,SMA dan SMK. 9. Meningkatkan prestasi siswa pada berbagai lomba kejuaraan dan olimpiade di berbagai tingkat. 10. Meningkatkan jumlah sekolah dengan standar nasional, RSBI dan sekolah bersertifikasi ISO. 11. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar dalam berbagai kejuaraan. 12. Meningkatkan peran serta pelajar dalam berbagai kegiatan dan organisasi pelajar dan kepemudaan. 13. Mencegah pengaruh narkoba di kalangan pelajar. 14. Memasyarakatkan olahraga di kalangan pelajar. 15. Menuntaskan angka buta aksara untuk penduduk usia 15-44 tahun. 16. Meningkatkan jumlah peserta program pembinaan dan pelestarian keaksaraan. 36

17. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan non formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Mayarakat (TBM). 18. Meningkatkan perluasan akses dan mutu program kesetaraan pada Pendidikan Non Formal (PNF). 19. Meningkatkan perluasan akses dan mutu program kecakapan hidup bagi masyarakat. 4.2 Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Tujuan, yang bersifat umum dan kualitatif, merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Rumusan tujuan memberikan arahan pada perumusan sasaran yang bersifat kuantitatif. Satu rumusan tujuan dapat dicapai oleh beberapa sasaran. Perumusan strategi dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun sedemikian rupa agar dapat terfokus pada elemen-elemen kunci. Setiap strategi saling berkaitan dan saling mendukung. Perumusan strategi difokuskan untuk menyelesaikan masalahmasalah

utama

di

bidang

pendidikan

dan

sekaligus

memanfaatkan

kelebihan/kekuatan yang telah dimiliki. Untuk menjaga sinergisitas pembangunan, maka perumusan strategi juga harus mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional (Standar Pelayanan Minimal/SPM, RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan), RENSTRA Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Selain adanya berbagai kebijakan yang sudah berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan sejumlah kebijakan spesifiik untuk mencapai setiap sasaran pada masing-masing program. Agar program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar terarah untuk mencapai tujuan, maka di bawah ini diuraikan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran, dan kebijakan spesifik yang diperlukan. 1. Sekretariat Sasaran a. Menambah jumlah sekolah klien ICT dari 25 sekolah pada tahun 2010 menjadi

35 sekolah pada tahun 2011 menjadi 60 sekolah. b. Sosialisasi dan Diseminasi Data Pendidikan ke petugas pendataan sekolah tiap

tahun .

37

c. Pada tahun 2011 semua sekolah mampu menyusun RKS, RKT, RAPBS sesuai

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. d. Tersedianya profil pendidikan yang representatif tiap tahun. e. Terbangunnya web dindikpora pada tahun 2011. f. Terbangunnya jaringan Multimedia dari 4 UPTD kecamatan pada tahun 2011

menjadi 14 UPTD kecamatan. g. Sertifikat tanah Dindikpora terpisah dengan SMK. h. Status tanah di 28 % sekolah jelas kepemilikannya pada tahun 2011,Status

tanah di 100% sekolah jelas kepemilikannya pada tahun 2016. i.

Semua barang terinventarisir dengan baik.

j. Menambah 4 ruang ubtuk 2 bidang, ruang Pengawas dan ruang Dewan

Pendidikan. k. Pengadaan kendararaan pengawas sejumlah.......

Strategi e. Bantuan fokus pada sekolah yang akan menjadi klien ICT. f. Fokus pada sekolah yang belum menyusun RKS, RKT dan RKAS g. Membangun Web, jaringan multimedia h. Pemisahan sertifikat tanah Dindikpora dan SMAK N 1 Demak, serta pensertifikatan semua sekolah i. Pemberian kendaraan pengawas Kebijakan a. Kebijakan akses dengan bantuan ICT, membangun Weg dan jaringan multimedia b. Kebijakan semua sekolah harus memiliki RKS,RKT maupun RKAS. 2. Bidang TK DAN SD Jenjang TK Sasaran a. APK TK akan meningkat dari 49% pada tahun 2009 menjadi 63% pada tahun 2011. APK TK akan meningkat dari 65% pada tahun 2011 menjadi 68% pada tahun 2016 b. Peningkatan Kompetensi 50 Guru TK di tahun 2001 dan 250 guru tahun 2016. c. 14 Kecamatan mengadakan lomba seni dan kebersihan setiap Tahun.

38

Strategi 1. fokus pada 11 kecamatan (diluar Demak, Wedung dan mranggen) yang memiliki APK rendah 2. Diprioritaskan pada guru-guru yang mempunyai kulifikasi rendah. 3. UPTD, IGTKI, GOP TKI berkoordinasi untuk mengadakan lomba di tingkat kecamatan. Juara Kecamatan dilombakan tingkat Kabupaten Kebijakan Sosialisasi tentang perlunya pendidikan anak usia dini, peningkatan pelayanan TK/RA Jenjang SD Sasaran a. APS 7 - 12 tahun akan meningkat dari 96% pada tahun 2009 menjadi 97% pada tahun 2011 dan 100% pada tahun 2016 b. tahun 2011 tidak ada ruang kelas dalam kondisi rusak berat dan tahun 2016 tidak ada ruang kelas rusak berat dan kondisi ruang kelas rusak ringan < 10% c. mulai tahun 2011 dan seterusnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 100% dan siswa yang melanjutkan ke luar Kabupaten tercatat d. Menurunkan AMK dari 3,7% tahun 2009 menjadi 1,5 % pada tahun 2011 dan 0,5% pada tahun 2016 e. Meniadakan angka putus sekolah mulai tahun 2011 dan seterusnya f. mengurangi jumlah sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 dari 12 sekolah menjadi 10 sekolah tahun 2011 dan 0 pada tahun 2016. g. tahun 2011 Rata-rata UAS permata pelajaran minimal 8 dan pada tahun 2016 Rata-rata UAS permata pelajaran minimal 8,5 dan Tahun 2011 Rata-rata UASBN Kab. Demak : 75,00, dengan rata-rata per mapel adalah sebagai berikut: Bhs. Indonesia : 76,00; Matematika 72, IPA : 80,00 dan tahun 2016 Rata-rata UASBN Kab. Demak : 80,00, dengan rata-rata per mapel adalah sebagai berikut: Bhs. Indonesia : 82,00; Matematika 75, IPA : 83,00

39

h. Tahun 2011 Rasio Guru dan siswa menjadi : Rasio Guru dan siswa < 10 (0%); Rasio Guru dan siswa 10 s.d <28 (47%); Rasio Guru dan siswa 28 s.d <40 (43%); Rasio Guru dan siswa >=40 (10%). Tahun 2016 Rasio Guru dan siswa menjadi : Rasio Guru dan siswa < 10 (0%), Rasio Guru dan siswa 10 s.d <28 (40%), Rasio Guru dan siswa 28 s.d <40 (60%), Rasio Guru dan siswa >=40 (0%). i. mengurangi 78 Sekolah yang memiliki rasio rombel siswa >=40 menjadi 50 tahun 2011 dan 0 sekolah pada tahun 2016. Strategi 1. fokus pada kecamatan guntur, bonang dan mijen yang memiliki APS rendah dan ruang sekolah rusak berat banyak. 2. Pendataan, survei lapangan, program swakelola untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 3. Kekurangan biaya operasional SD/MI dan SMP/MTs ditanggung Pemda, Pendataan siswa yang lulus dan melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, Persyaratan rekomendasi bagi yang melanjutkan ke luar Kabupaten demak. 4. Meningkatkan dan menambah media pembelajaran, menambah kegiatan KKG bagi guru-guru, memperkaya metode pembelajaran di kelas awal pada SD yang angka menggulangya tinggi. 5. pemberian beasiswa dan fasilitasi kebutuhan personal siswa, koordinasi dengan Pemerintahan desa/kelurahan 6. Regrouping dengan mempertimbangkan kondisi geografis. 7. Meningkatkan kegiatan supervisi KBM oleh pengawas,

peningkatan

Komnpetensi guru kelas melalui KKG. 8. Fokus pada kecamatan yang memiliki rata-rata UASBN dibawah nilai UASBN Kab. 9. Pembukaan kelas Pararel di sekolah yang rasio guru dan siswa >=40 10. sosialisasi kriteria sekolah Dasar Standart Nasional dan menambah jumlah SD SN di setiap kecamatan. Kebijakan a) Alokasi Beasiswa dan DAK lebih banyak di kecamatan bonang, guntur, dan mijen. b) Bantuan rehab berat (DAK) dan ringan.

40

c) Fokus pada kecamatan yang angka melanjutkan rendah dan pengetatan aturan siswa melanjutkan ke luar Kabupaten. d) Mensyaratkan siswa baru SD lulus TK/RA, melengkapi sarana pembelajaran dan pelatihan-pelatihan metode pembelajaran. e) Pemberian Beasiswa serta bantuan kebutuhan biaya pribadi peserta didik siswa yang diindikasikan akan putus sekolah. f) Regrouping bagi sekolah yang memenuhi persyaratan. g) Pengembangan kompetensi Guru. 3. Jenjang SMP/MTs Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Sasaran Meningkatkan APS SMP/MTs menjadi 90 % di tahun 2011 dan menjadi 95% ditahun 2016. a.

Daya tampung SMP meningkat seiring dengan jumlah siswa. Dengan perbandingan rombel 32:1

b.

Meningkatkatkan jumlah RSBI menjadi 3 Sekolah, SSN 11 sekolah, Akreditasi A 14 sekolah, Akreditasi B 27 Sekolah, Akreditasi C 10 sekolah dan yang belum terakrediasi 5 seolah ditahun 2011 serta RSBI enjadi 5 sekolah, SS 16 sekolah, Akreditasi A 30 sekolah, Akreditasi B 32 sekolah, Akreditasi C 5 sekolah di tahu 2016.

c.

Di tahun 2011 sekolah degan jumlah siswa < 96 tinggal 7 sekolah, jumlah siswa 96 – 192 = 8 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta, jumlah siswa 192 288 = 2 Sekolah negeri dan 5 sekolah swasta, jumlah siswa 288 - 389 = 5 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta , jumlah siswa > 389 = 24 sekolah ngeri dan 2 sekolah swasta serta tidak ada sekolah ang mempunyai siwa < 96 ditahun 2016 kecuali sekolah baru.

d.

APTS 0% di taub 2011

e.

RSBI

= 5 Sekolah

f.

SSN

= 16 Sekolah

g.

Akreditasi A = 30 Sekolah

h.

Akreditasi B

i.

Akreditasi C = 5 sekolah

j.

Belum akreditasi = 0 sekolah

k.

APS SMP/MTs Provinsi 97,57%

= 31 Sekolah

41

l.

Meningkatkan APK SMA dari 36% menjadi 45% di taun 2011 dan menjadi 55% di tahun 2016

4. Pendidikan Non Formal Untuk memudahkan implemenatsi dan pengukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka perlu ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai 2016 mendatang. Sasaran tersebut dirumuskan sebagai berikut; Sasaran a. Penuntasan penduduk penduduk buta aksara yang tersebar di 14 kecamatan dan126 desa serta belum semua warga belajar lulus Sukma 1, 2, 3. b. Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C sampai tuntas paripuna. Jumlah warga belajar program kesetaraan : Tabel 3.1. Warga Belajar Program Kesetaraan No

Program

Sumber

Sumber

APBN

APBD

Swadana

1

Paket A

220

100

0

2

Paket B

720

10

200

3

Paket C

60

140

240

c. Peningkatan Jumlah PKBM setiap kecamatan menjadi 2 buah sehingga jumlah seluruhnya menjadi 28 PKBM.. d. Peningkatan Jumlah taman bacan masyarakat se Kabupaten = 28 buah. e. Peningkatan jumlah lembaga kursus pada 15 lembaga kursus yang terdiri dari 100 penyelenggara. f. Tingkat kelulusan warga belajar program kesetaraan yang ikut UAN Program Paket A : 21 warga belajar Program Paket B : 249 warga belajar Program Paket C

: 390 warga belajar

Tingkat kelulusan 75% g. Peningkatan peserta didik yang memiliki pendidikan kecakapan hidup : 900 orang h. Tersedianya penyelenggara program pendidikan nonformal di 14 Kecamatan i. Tersedianya laporan kegiatan pendidikdn nonformal berdasarkan hasilonev j. Peingkatan kompetensi tenaga pendidik dan kpendidikan pada pendidikan nonformal

42

Strategi Perumusan strategi berkaitan dengan pemakaian sumber daya untuk mencapai tujuan atau dengan sumber daya kegiatan akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan. SE Mendagri No 50 mendefinisikan strategi sebagai berikut : Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual , analistis,

realistic,

rasional,

dan

komprehensif.

Strategi

dikembangkan

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata layanan pendidikan karena kegiatan yang diusulkan harus mengatasi kelemahan dalam pelayanan pendidikan atau dibangun di atas kekuatannya. Berikut ini adalah strategi – strategi yang dikembangkan di dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak : 1. Peningkatan akses dan pemerataan PNF melalui peningkatan jumlah PKBM dan peningkatan jumlah tutor keaksaraan serta kesetaraan. 2. Pemberantasan buta aksara diikuti dengan pendidikan kecakapan hidup. 3. Peningkatan jumlah Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat yang sudah ada. 4. Pemberian dukungan berupa buku – buku bacaan, bimbingan teknis pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat. a. Melakukan updating data sasaran yang akurat untuk pengambilan

kebijakan. b. Meningkatkan jumlah lembaga kursus dengan menyederhanakan sistem

perijinan dan melakukan akreditasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan. c. Pemberian bantuan studi lanjut kepada tenaga kependidikan dan pendidik

PNF. Kebijakan a. Pemberian bantuan studi lanjut kepada Tutor yang mengikuti studi lanjut program S1. Memfasilitasi Tutor yang studi lanjut secara swadana. b. Penuntasan buta aksara dengan memperluas akses melalui penambahan jumlah PKBM dan tutor keaksaraan, serta peningkatan mutu melalui pendidikan kecakapan hidup. c. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan sampai selesai. d. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya taman bacaan masyarakat sebagai wahana peningkatan budaya baca. e. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Lembaga dan kursus kursus. 43

f. Memfasilitasi pembinaan Warga Belajar yg sudah lulus Sukma g. Melaksanakan pembinaan Lembaga dan Kursus yg sudah ada. 5. Bidang Ketenagaan 1) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Sasaran 1. Rasio Guru/ Siswa Di Sejumlah 235 Tk (60%) Menjadi 1/20 Pada Tahun 2011 2. Rasio guru/ siswa di sejumlah 313 TK (80%) menjadi 1/20 pada tahun 2016 3. Rasio guru/ rombel di sejumlah 196 TK (50%) menjadi 1/1 pada tahun 2011 4. Rasio guru/ rombel di sejumlah 294 TK (75%) menjadi 1/1 pada tahun 2016 5. Rasio guru/ rombel di sejumlah 438 SD (76%) menjadi 1/1 pada tahun 2011 6. Rasio guru/ rombel di sejumlah 576 SD (100%) menjadi 1/1 pada tahun 2016 7. Rasio guru/ siswa di sejumlah 288 SD (50%) menjadi 1/40 pada tahun 2011 8. Rasio guru/ siswa di sejumlah 576 SD (100%) menjadi 1/40 pada tahun 2016 9. Kekurangan guru PAI SMP dari 13 orang pada tahun 2009 menjadi 10 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru PAI SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 10. Memaksimalkan jam mengajar guru beragama kristen SMP pada tahun 2011 11. Memaksimalkan jam mengajar guru beragama katholik SMP pada tahun 2011 12. Tercukupinya guru PPKn SMP pada tahun 2011 13. Kekurangan guru Bahasa Indonesia SMP dari 11 orang pada tahun 2009 menjadi 5 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Matematika SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 14. Kekurangan guru Matematika SMP dari 16 orang pada tahun 2009 menjadi 6 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Matematika SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 15. Tercukupinya guru Sejarah Nasional dan Umum SMP pada tahun 2011 16. Tercukupinya guru Geografi SMP pada tahun 2011 17. Tercukupinya guru Ekonomi SMP pada tahun 2011 18. Kekurangan guru Fisika SMP dari 4 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Fisika SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 19. Tercukupinya guru Biologi SMP pada tahun 2011 20. Kekurangan guru Sejarah Nasional SMP dari 4 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Sejarah Nasional SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 44

21. Kekurangan guru Bahasa Inggris SMP dari 12 orang pada tahun 2009 menjadi 4 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Sejarah Nasional SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 22. Kekurangan guru Bahasa Inggris SMP dari 12 orang pada tahun 2009 menjadi 4 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Bahasa Inggris SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 23. Kekurangan guru Seni rupa SMP dari 6 orang pada tahun 2009 menjadi 5 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru seni rupa SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 24. Kekurangan guru Seni Tari SMP dari 7 orang pada tahun 2009 menjadi 6 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru seni Tari SMP disetiap sekolah pada tahun 2016 25. Kekurangan guru Seni Musik SMP dari 9 orang pada tahun 2009 menjadi 7 orang pada tahun 2011 dan Kekurangan guru Seni Musik SMP dari 7 orang pada tahun 2011 menjadi 2 orang pada tahun 2016 26. Kekurangan guru Bahasa Daerah SMP dari 20 orang pada tahun 2009 menjadi 18 orang pada tahun 2011 dan Kekurangan guru Bahasa Daerah SMP dari 18 orang pada tahun 2011 menjadi 8 orang pada tahun 2016 27. Kekurangan guru PKK SMP dari 12 orang pada tahun 2009 menjadi 10 orang pada tahun 2011 dan Kekurangan guru PKK SMP dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 5 orang pada tahun 2016 28. Kekurangan guru Ketrampilan Tehnik SMP dari 8 orang pada tahun 2009 menjadi 6 orang pada tahun 2011 29. Kekurangan guru Komputer SMP dari 23 orang pada tahun 2009 menjadi 19 orang pada tahun 2011 dan Kekurangan guru Komputer SMP dari 19 orang pada tahun 2011 menjadi 4 orang pada tahun 2016 30. Kekurangan guru Penjaskes SMP dari 6 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 31. Kekurangan guru BK SMP dari 48 orang pada tahun 2009 menjadi 44 orang pada tahun 2011 dan Kekurangan guru BK SMP dari 44 orang pada tahun 2011 menjadi 34 orang pada tahun 2016 32. Kekurangan guru PAI SMA dari 5 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru PAI SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 33. Memaksimalkan jam mengajar guru beragama kristen SMA pada tahun 2011

45

34. Kekurangan guru PPKn SMA dari 4 orang pada tahun 2009 menjadi 2 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru PPKn SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 35. Kekurangan guru Bhs. Indonesia SMA dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 2 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Bhs. Indonesia SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 36. Kekurangan guru Matematika SMA dari 9 orang pada tahun 2009 menjadi 7 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Matematika SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 37. Kekurangan guru Sejarah Nasional dan Umum SMA dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Sejarah Nasional dan Umum SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 38. Kekurangan guru Geografi SMA dari 4 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Sejarah Nasional dan Umum SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 39. Kekurangan guru Ekonomi/ Akutansi SMA dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 40. Kekurangan guru Sosiologi SMA dari 9 orang pada tahun 2009 menjadi 7 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Sejarah Nasional dan Umum SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 41. Kekurangan guru Pendidikan Jasmani SMA dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Pendidikan Jasmani SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 42. Kekurangan guru Fisika SMA dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Fisika SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 43. Kekurangan guru Biologi SMA dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 44. Kekurangan guru Fisika SMA dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 45. Kekurangan guru Pendidikan Seni SMA dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 46. Kekurangan guru Seni Rupa SMA dari 6 orang pada tahun 2009 menjadi 4 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Seni rupa SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 47. Kekurangan guru Seni Musik SMA dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 46

48. Kekurangan guru Bahasa Prancis SMA dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 49. Kekurangan guru Bahasa Inggris SMA dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 50. Kekurangan guru Keterampilan PKK SMA dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 51. Kekurangan guru Bahasa Jawa SMA dari 10 orang pada tahun 2009 menjadi 8 orang pada tahun 2011 dan kekurangan guru Bahasa Jawa SMA dari 8 orang pada tahun 2011 menjadi 3 orang pada tahun 2016 52. Tercukupinya guru Bahasa Arab SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 53. Kekurangan guru Teknik Elektro SMA dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 dan tercukupinya guru Ketrampilan Teknik Elektro SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 54. Kekurangan guru Komputer SMA dari 14 orang pada tahun 2009 menjadi 10 orang pada tahun 2011 55. Tercukupinya guru Komputer SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 56. Kekurangan guru BP/BK SMA dari 17 orang pada tahun 2009 menjadi 15 orang pada tahun 2011 57. Tercukupinya guru BP/BK SMA disetiap sekolah pada tahun 2016 58. Kekurangan guru Agama Islam SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 59. Kekurangan guru Bahasa Indonesia SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 60. Kekurangan guru Matematika SMK dari 5 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 61. Tercukupinya guru Pendidikan Jasmani SMK disetiap sekolah pada tahun 2016 62. Kekurangan guru Sejarah Nasional dan Umum SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 63. Kekurangan guru Fisika SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 64. Kekurangan guru Biologi SMK dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 65. Kekurangan guru Kimia SMK dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 66. Tercukupinya kebutuhan guru kimia SMK pada tiap jenjang pada tahun 2016

47

67. Kekurangan guru Seni Tari SMK dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 68. Kekurangan guru Seni Musik SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 69. Kekurangan guru Bahasa Asing(Inggris) SMK dari 5 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 70. Tercukupinya guru Bahasa Asing (Inggris) SMK disetiap sekolah pada tahun 2016 71. Kekurangan guru Sosial Budaya SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 72. Kekurangan guru Penjaskes SMK dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 73. Kekurangan guru BP/BK SMK dari 5 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 74. Tercukupinya kebutuhan guru BP/BK SMK pada tiap jenjang di tahun 2016 75. Kekurangan guru Akuntansi SMK dari 1 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 76. Kekurangan guru Tata Busana SMK dari 6 orang pada tahun 2009 menjadi 4 orang pada tahun 2011 77. Tercukupinya kebutuhan guru tata busana SMK pada tiap jenjang di tahun 2016 78. Kekurangan guru Multimedia SMK dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 79. Tercukupinya kebutuhan guru multimedia/ komputer SMK pada tiap jenjang di tahun 2016 80. Kekurangan guru Kewirausahaan SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 81. Kekurangan guru KKPI SMK dari 2 orang pada tahun 2009 menjadi 0 orang pada tahun 2011 82. Kekurangan guru Teknik Elektro SMK dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 83. Tercukupinya kebutuhan guru Tehnik Elektro SMK pada tiap jenjang pada tahun 2016 84. Kekurangan guru Bahasa Jawa SMK dari 3 orang pada tahun 2009 menjadi 1 orang pada tahun 2011 85. Tercukupinya kebutuhan guru Bahasa Jawa SMK pada tiap jenjang pada tahun 2016 48

86. Kekurangan guru Mekanik Otomotif SMK dari 4 orang pada tahun 2009 menjadi 2 orang pada tahun 2011 87. Tercukupinya kebutuhan guru Tehnik Mekanik Otomotif SMK pada tiap jenjang pada tahun 2016 88. Kekurangan guru Teknik Komputer dan Jaringan SMK dari 5 orang pada tahun 2009 menjadi 3 orang pada tahun 2011 89. Kekurangan guru Tehnik Komputer dan Jaringan SMK dari 3 orang pada tahun 2011 menjadi 0 orang pada tahun 2016 90. Kekurangan guru Tehnik Mesin SMK dari 4 orang pada tahun 2009 menjadi 2 orang pada tahun 2011 91. Kekurangan guru Tehnik Mesin SMK dari 2 orang pada tahun 2011 menjadi 0 orang pada tahun 2016 92. Tercukupinya kebutuhan pengawas TK/ SD, SMP, SMA dan SMK pada tahun 2011 93. Kekurangan Penilik dari 21 orang pada tahun 2009 menjadi 7 orang dan Tercukupinya kebutuhan Penilik di tiap kecamatan 94. Guru PNS TK yang belum bersertifikasi sejumlah 29 pada tahun 2009, pada tahun 2011 bersertifikasi semua 95. Guru PNS SD yang belum bersertifikasi sejumlah 2033 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 1633 orang dan Guru PNS SD sudah bersertifikasi semua pada tahun 2016. 96. Guru PNS SMP yang belum bersertifikasi sejumlah 313 pada tahun 2009, pada tahun 2011 bersertifikasi semua 97. Guru PNS SMK yang belum bersertifikasi sejumlah 286 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 200 orang dan Guru PNS SMK sudah bersertifikasi semua pada tahun 2016. 98. Pengawas sudah bersertifikasi semua pada tahun 2011 99. Guru yang belum berkualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 866 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 666 orang pada tahun 2011 dan Semua Guru TK tahun 2016 sudah berkualifikasi D4/S1. 100. Guru SD yang belum berkualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 4.021 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 3.021 orang pada tahun 2011 dan semua Guru SD tahun 2016 sudah berkualifikasi D4/S1. 101. Guru SMP yang belum berkualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 330 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 100 orang pada tahun 2011 dan Semua Guru SD tahun 2016 sudah berkualifikasi D4/S1.

49

102. Guru SMA yang belum berkualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 84 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 0 orang pada tahun 2011 103. Guru SMK yang belum berkualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 73 orang pada tahun 2009, berkurang menjadi 0 orang pada tahun 2011. 104. Penilaian Angka Kredit(PAK) terhadap 1.000 guru tiap tahun 105. Mengikuti seleksi Tk. Provinsi dan meraih Juara I tiap jenjang untuk kemudian mengikuti seleksi tk. Nasional dan meraih kejuaraan. 106. Penilaian Kinerja terhadap 156 KS tiap tahun 107. Pemberian subsidi Kesra bagi 160 PTT tiap tahun 108. Pemberian subsidi Kesra bagi 4733 GTT tiap tahun 109. Pembekalan kepada 150 KS hasil dari seleksi tiap tahun Strategi : 1. Fokus pada sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru. 2. Redistribusi guru dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru. 3. Optimalisasi jam mengajar guru agama non Islam 4. Perlu koordinasi yang intensif dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten untuk rekrutmen Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan. 5. Melaksanakan seleksi pengawas sekolah secara terprogram dan sistematis sesuai kebutuhan 6. Melaksanakan seleksi Penilik Sekolah secara terprogram dan sistematis sesuai kebutuhan 7. Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru ke Pemerintah Pusat 8. Memberi subsidi bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan D4/S1 9. Mendorong guru yang belum berkualifikasi pendidikan D4/S1 untuk melanjutkan studi D4/S1 dengan biaya mandiri. 10. Melakukan penilaian kinerja terhadap Kepala Sekolah yang sudah mencapai masa kerja 4 tahun, 8 tahun dan 12 tahun serta di atasnya. 11. Melakukan seleksi secara berjenjang secara selektif untuk setiap kejuaraan yang berkaitan dengan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kebijakan Program 1. Fasilitasi program penataan kembali tenaga pendidik (Redistribusi Guru) 2. Mengusulkan tambahan guru ke Pemerintah Kabupaten 3. Fasilitasi dana untuk kegiatan sosialisasi sertifikasi 4. Fasilitasi dana untuk kegiatan Seleksi Pengawas dan Penilik 50

5. Fasilitasi dana untuk kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 6. Fasilitasi dana untuk kegiatan Pembekalan Tim PAK dan kegiatan Sidang PAK 7. Kerja Sama dengan pihak ketiga yang berkualifikasi dan berkompeten mengadakan seleksi Kepala Sekolah. 8. Pemberian subsidi bagi Guru yang melakukan studi lanjut peningkatan kualifikasi. 9. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru. 10. Fasilitasi dana untuk kegiatan Bintek Manajemen Kepala Sekolah 11. Fasilitasi dana untuk kegiatan Bintek Pengelolaan Administrasi Ka Sub Bag TU UPTD, SMP, SMA dan SMK. 6. Pemuda dan Olahraga Sasaran - Pemuda a. Meningkatkan kemampuan manajerial Pengurus OSIS dari 40% menjadi 50% ditahun 2011 dan 75% ditahun 2016. b. Wawasan Wiyata Mandala terlaksana 10 % untuk SD, 20 % untuk SMP/MTsSMA/MA/SMK di tahun 2011 dan 35 % untuk SD/MI dan 80 % untuk SMP/MTs-SMA/MA/SMK ditaun 2016. c. Perwakilan PASKIBRA masuk 10 besar Jawa Tenga di tahun 2011 dan masuk 3 besar di tahun 2016 . d. Perwakilan siswa berprestasi masuk 15 besar Jawa Tengah ditahun 2011 dan 5 besar Jawa Tengah di tahun 2016. e. Pesantren sekolah terlaksana sebesar 25 % di semua jenjang sekolah di tahun 2011 dan Semua sekolah dtahun 2016 f. Meminimalisir pelajar yang nakal sampai 25% di tahun 2011 dan 10 % di tahun 2016 - Olahraga a. Meningatkan prestasi POPDA tingkat Provinsi dari peringkat 28 menjadi 15 untuk SD,dari peringkat 32 menjadi 20 untuk SMP dan peringkat 33 menjadi 20 untuk SMA di tahun 2011 dan peringkat 10 untuk SD, 15 untuk SMPSMA di tahun 20116 b. Meningkatkan prestasi POSPEDA tingkat Jawa Tengah dari peringkat 15 menjadi 10 ditahun 2011 dan peringkat 5 ditahun 2016

51

c. Meningkatkan prestasi Tri Lomba Juang tingkat Jawa Tengah dari peringkat 28 menjadi 15 itahun 2011 dan 10 ditahun 2016 d. Melaksanakan minamal 1 kali kejurda olahraga bagi pelajar dan masyarakat pada 10 cabang di tahun 2011 dan 22 cabang di tahun 2016 e. Club olah aga yang terfasilitas 1 club untuk setiap Kecamatan di tahun 2011 dan 3 club di ahun 2016 f. Meningkatkan jumlah wasit dan pelatih yang memenuhi kualifikasi tiap cabang olahraga masing-masing 5 orang ditahun 2011 dan 10 orang ditahun 2016 g. Mengusulkan pengadaan GOR yang memenuhi standart di tahun 2011 dan Stadion di tahun 2016 Strategi - Pemuda Pembinaan pelajar melalui peningkatan kapasitas pengurus OSIS, Wawasan Wiyata Mandala, Pesantren Sekolah dan Extra kurikuler Pembinaan siswa berprestasi melalui perlombaan/seleksi. -Olahraga Meningkatkan prestasi olahraga pelajar dan masyarakat melalui; pembinaan secara terprogram dan berkesinambungan, meningkatkan frekuensi pertandingan, menambah jumlah club, peningkatan kualitas wasit dan pelatih serta peningkatan sarana dan prasarana

Kebijkan Program Kebijakan peningkatan mutu generasi muda dan prestasi olahraga melalui fasilitasi dana, sarana prasaran dan tenaga ahli/tutor/pelatih/wasit. Kebijakan peningkatan akses olahraga melalui pengadaan sarana dan prasaran yang memadai dan memenuhi standar.

52

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Hasil analisis dan pembahasan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang disusun berdasarkan layanan pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada akhirnya bermuara pada perumusan program dan kegiatan. Masing-masing program terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Berbagai program yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: A. Sekretariat B. Bidang TK/SD C. Bidang Sekolah Menengah (SMP dan SMA/SMK) D. Bidang Pendidikan Non Formal E. Bidang Ketenagaan F. Bidang Pemuda dan Olahraga Rincian berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat pada tabel-tabel di halaman berikut ini. Namun demikian penjabaran kegiatan dari masing-masing program tersebut di atas, tidak terlepas dari indikasi sasaran sebagaimana tercantum dalam Bab III Bagian C. Walaupun jenis kegiatan dari program tersebut telah diatur sesuai nomenklatur program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun perumusan kegiatan di dalam dokumen Renstra ini ditampilkan dalam kegiatan yang sebenarnya. Dengan demikian maka penyesuaian masing-masing kegiatan ke dalam kode rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan dilakukan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RENSTRA Ringkasan dari Program dan kegiatan dalam Revisi RENSTRA melalui penajaman pencapaian sasaran pada tahun 2009 dan 2010, serta indikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan Renstra 2012-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

53

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

54

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematik dan teratur untuk mendapatkan dan menggunakan data dan informasi sebagai dasar perbaikan implementasi program, dan merupakan bagian penting sistem penjaminan mutu dalam upaya mencapai keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan Pemantauan dan Evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, Pemantauan dan Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana rencana program/kegiatan dalam Renstra telah dilaksanakan dan sejauh mana dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan kelompok sasaran. Manfaat Pemantauan dan Evaluasi adalah untuk mengenali masalah pelaksanaan program, melakukan koreksi/perbaikan pelaksanaan program, mengukur pencapaian sasaran program, dan menilai kecenderungan (trend) perubahan yang diharapkan. Pemantauan lebih menekankan pada pelaksanaan program, sedangkan Evaluasi lebih menekankan pada perubahan yang terkait dengan hasil dan dampak program. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi diharapkan dapat menjamin apakah program tetap berorientasi terhadap manfaat bagi kelompok sasaran, dan dapat menilai apakah program yang dijalankan tersebut efisien, produktif, dan efektif. Pemantauan implementasi Renstra dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, setiap 6 (enam) bulan sekali. Pemantauan I dilaksanakan pada pertengahan tahun, sedangkan Pemantauan II dilaksanakan pada akhir tahun. Pemantauan dilakukan oleh Tim Pemantau (Tim Monitoring) secara fungsional ataupun oleh masing-masing stakeholder, sedangkan Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi fungsional yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kantor Departemen Agama, BAPPEDA, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau unit/institusi lain yang terkait. Data dan informasi hasil pemantauan selanjutnya dapat dianalisis untuk bahan evaluasi pada akhir tahun, yaitu untuk melihat apakah program/kegiatan yang dijalankan tersebut efisien dan efektif, atau dengan kata lain untuk melihat bagaimana

57

perubahan yang terkait dengan hasil dan dampak program. Pada evaluasi akhir tahun, apabila ada rencana program dan kegiatan yang belum memenuhi hasil dan dampak program, maka akan dilakukan pemutakhiran Renstra untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Laporan evaluasi, selain melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaikan sasaran secara kuantitatif, juga mendokumentasikan keberhasilankeberhasilan program yang melampaui sasaran. Dokumentasi keberhasilan ini dijadikan sebagai good practices agar dapat dipelajari dan dilanjutkan pada periode perencanaan berikutnya. B. Indikator Kinerja Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu ”situasi yang tidak diharapkan” menuju ke ”situasi yang diharapkan”. Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat ”input” dan ”proses” (kegiatan program), perubahan pada tingkat ”output” (cakupan program), tingkatan ”outcome” (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan sampai perubahan lanjut di tingkat ”dampak”. Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat. Mengacu pada 3 (tiga) pilar kebijakan pembangunan pendidikan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), maka indikator kinerja yang digunakan dalam Pemantauan dan Evaluasi mencakup 3 (tiga) aspek berikut ini:  Pemerataan dan perluasan akses pendidikan  Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing  Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik Untuk setiap pilar kebijakan tersebut selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah indikator kinerja kunci, disebut dengan “indikator kunci”, sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Renstra. Rincian indikator kunci Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak untuk setiap pilar kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tiga tabel berikut ini.

58

TABEL PERMENDAGRI 54 INDIKATOR KUNCI TABEL 6.1 INDIKATOR KUNCI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Bidang Urusan/ Indikator

SKPD

Kondisi Awal

Tahun Ke

2010

May-11

2012

2013

2014

2015

2016

Angka Melek Huruf

100

100

100

100

100

100

100

Angka Rata- rata lama sekolah

7,26

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A

84,12

84,15

84,15

84,16

84,16

84,17

84,17

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B

60,56

67,21

67,22

67,23

67,23

67,24

67,24

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA Paket C

32,24

35,32

35,32

35,33

35,33

35,34

35,34

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1

Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka Partisipasi Murni

2

Fokus Seni Budaya dan Olaharaga

180

No

Bidang Urusan/ Indikator

SKPD

Kondisi Awal

Tahun Ke

2010

May-11

2012

2013

2014

2015

2016

a. Jumlah Klub Olahraga

45

45

45

45

45

45

45

b. Jumlah Gedung Olahraga

1

1

1

1

1

1

1

Angka Partisipasi Sekolah Dasar

78,83

78,83

78,83

78,83

78,83

78,83

78,83

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

Rasio guru/ murid

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Angka Partisipasi Sekolah

35,12

35,12

35,12

35,12

35,12

35,12

35,12

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Rasio guru terhadap murid

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

734.616

734.616

734.616

734.616

734.616

734.616

734.616

Pemuda dan Olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM 3

Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Dasar

Rasio guru/ murid per kelas rata- rata Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid perkelas rata- rata Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

181

No

Bidang Urusan/ Indikator

SKPD

Kondisi Awal

Tahun Ke

2010

May-11

2012

2013

2014

2015

2016

57.12

57.12

60.25

60.25

60.25

60.25

75.25

Fasilitas Pendidikan Ruang kelas kondisi baik Sekolah Pendidikan SD/ MI Kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

33,87

Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI

0.10

0.10

0.09

0.09

0.08

0.07

0.07

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs

0.62

0.62

0.61

0.61

0.60

0.60

0.60

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/MA

0,71

0,71

0,71

0,71

0,69

0,69

0,68

Angka Kelulusan (AL) SD/ MI

99.51

93,5

99.52

99.52

99.54

99.55

99.55

Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs

83,91

99.82

99.85

99.85

99.86

99.86

99.86

Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA

95,21

98.61

98.61

98.62

98.62

98.63

98.63

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI Ke SMP/ MTs

91,29

99%

99%

99%

99%

99%

100%

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs Ke SMA/ SMK/ MA

52,94

74.86

74.86

74.86

74.86

74.86

75%

Guru Yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

77.91

85%

85%

85%

85%

85%

95%

15

15

15

15

15

16

16

Angka Kelulusan

Kepemudaan Olahraga Jumlah Organisasi Pemuda

182

No

Bidang Urusan/ Indikator

SKPD

Kondisi Awal

Tahun Ke

2010

May-11

2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah Organisasi Olahraga

70

70

70

70

70

70

70

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

7

7

7

7

7

7

7

Jumlah Kegiatan Olahraga

9

9

9

9

9

9

9

Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta

1

1

1

1

1

1

1

274

274

274

274

274

274

274

Lapangan Olahraga

183

BAB VII PENUTUP Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak, telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Demak 2006-2011. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, penyusunan RENSTRA SKPD Pendidikan juga menggunakan RENSTRA DEPDIKNAS 2005-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2005 sebagai acuan. SKPD Pendidikan memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, aset dan anggaran yang sangat besar, sehingga berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas paling tinggi diantara SKPD yang lain. Tantangan tersebut memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam, melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi. Renstra yang disusun ini merupakan revisi dari Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak 2006 – 2011 dan Indikasi Renstra Periode 2012 - 2016 yang menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Demak untuk kurun waktu 2010 – 2011 serta Indikasi tahun 20012 2016, sehingga dokumen Revisi Renstra ini merupakan suatu kesatuan dari dokumen induknya. Disadari bahwa penuntasan atas isu yang dirangkum berdasarkan evaluasi RENSTRA 2006 - 2011 pada tahun 2009, tidak mungkin untuk

61

dituntaskan sepenuhnya pada tahun 2011 melalui penajaman kegiatan program tahun 2010 dan 2011. Oleh karena itu, beberapa isu hanya akan dapat dituntaskan pada periode Renstra Pendidikan 2012-2016. Kiranya Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Tahun 2012-2016 ini bermanfaat bagi semua pihak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak, khususnya bagi segenap jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dan semua Satuan Pendidikan serta SKPD lain yang mengelola bagian kegiatan Bidang Pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung kepada kesadaran yang kuat dari segenap personil aparatur Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, serta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Demak maupun para perantau, baik dukungan spontanitas maupun dukungan yang melembaga.

Demak, 20 Juni 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Sekretaris

Drs. SUGIARTO NIP. 19561221 198603 1 006

62