BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Globalisasi yang diawali dengan era keterbukaan pasar dimulai dengan
disepakatinya hasil dari konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Juli 1944. Konferensi tersebut menghasilkan IMF (International Monetary Fund) sebagai lembaga moneter dan keuangan internasional dan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) – yang kemudian menjadi bagian dari Bank Dunia, sebagai lembaga yang bertujuan untuk membangun kembali Eropa akibat kemungkinan hancur leburnya wilayah tersebut pasca Perang Dunia II. Kedua lembaga ini juga beperan sebagai bagian integral penyelamatan dunia dari kehancuran ekonomi di masa mendatang (future economic depressions). Konferensi tersebut diikuti oleh 730 delegasi yang mewakili 44 negara. Henry Morgenthau, yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Departemen Keuangan Amerika Serikat, dalam pidato penutupan konferensi Bretton Woods menyatakan bahwa penetapan IMF dan IBRD sebagai lembaga permanen merupakan penanda berakhirnya economic nationalism.1
1
Economic nationalism adalah bagian dari kebijakan yang menekankan kontrol domestik terhadap ekonomi, pekerja, dan pembentukan kapital. Meskipun hal ini berarti akan digunakannya tarif tambahan maupun batasan lain yang dapat menghambat aliran pekerja, barang, dan kapital dari negara lain.
1
Pembukaan pasar yang menjadi salah satu tujuan konferensi tersebut kemudian terbukti terjadi. Sebagai hasilnya, dalam dua dekade terakhir globalisasi tampil sebagai metode dominan dalam hal cara manusia memandang dunia disekelilingnya.2 Globalisasi menyebar ke semua aspek kehidupan dan menyebabkan terjadinya penambahan aktor. Salah satu bentuk globalisasi yang paling terlihat adalah makin gencarnya kapitalisasi3 didukung dengan terus menerusnya terjadi diversifikasi komoditas dalam kerangka perdagangan bebas. Salah satu bentuk diversifikasi komoditas adalah uang, yang aktifitasnya terjadi dalam lingkupan pasar keuangan atau financial market. Keberadaan pasar keuangan ini kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat kedinamisan bisnis negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pasar keuangan mampu menarik
dana
dari
konsumen,
yang
selanjutnya
dapat
digunakan
negara/perusahaan untuk menjalan berbagai proyek/usaha, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran pasar keuangan tentunya tidak dapat terlepas dari kegiatan investasi. Sebagai penggerak perputaran modal yang berbentuk uang, investasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni investasi portofolio dan penanaman modal asing (PMA). Perbedaan keduanya hanya terletak pada masalah pengendalian. Investasi portofolio tidak mencari manajemen aktif, berbeda 2
R. Munck, “Globalization and Contestation,” New York, 2007, hal 1-3, dikutip oleh Eric Hiariej, Globalisasi, Kapitalisme, dan Perlawanan, Yogyakarta, Institute of International Studies, Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UGM, 2012, hal. 3. 3 Kapitalisasi adalah proses menjadikan semua benda menjadi barang yang bernilai modal sehingga dapat diperjualbelikan, penulis tidak memaksudkan kapitalisasi dalam artian ilmu ekonomi yang bermakna istilah bisnis yang menunjuk ke harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan yaitu sebuah harga yang harus dibayar seseorang untuk membeli seluruh perusahaan.
2
dengan PMA. William F. Sharpe, et all., kemudian menegaskan bahwa pada perekonomian primitif hampir semua investasi lebih ke investasi nyata/PMA, sedangkan pada perekonomian modern, lebih banyak dilakukan investasi keuangan/portofolio.4 Perubahan ini disebabkan adanya diversifikasi dengan tujuan untuk mengurangi kesulitan saat berinvestasi dan juga untuk membagi kemungkinan resiko. Tren investasi portofolio sebagai bagian dari pasar keuangan pun kini berubah, yang awalnya ekslusif hanya pada industri maju di negara maju kemudian terus menerus menyebar ke negara berkembang. Hal ini dikarenakan dua hal, yakni meningkatnya biaya produksi di negara maju dan terjadinya proses integrasi pasar yang tidak hanya berfokus pada satu region saja. Dana asing terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam
negeri
berkembang
kemudian
digunakan
sebagai
modal
untuk
pembangunan sektor industri.5 Untuk kasus Indonesia, masuknya investor asing ke pasar modal Indonesia juga merupakan akibat dari diversifikasi internasional portofolio. Kemudian dengan makin meluasnya cakupan perdagangan bebas dimana komoditas dalam pasar keuangan makin diminati, institusi keuangan pun makin merebak luas. Hampir keseluruhannya diatur dan diolah langsung oleh negara. Di Indonesia, pasar modal dibawahi oleh BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan 4
William F Sharpe, Gordon J. Alexander, & Jeffery V. Bailey, “Investasi,” Edisi keenam, 2005, hal. 410, dikutip oleh Irham Fahmi & Yovi Lavianti Hadi, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Bandung, Alfabeta, 2011,hal.7. 5 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam Aplikasinya, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 270.
3
Lembaga Keuangan) yang kemudian sejak 1 Januari 2013 melalui Undangundang No. 21 tahun 2011, diserahkan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan pasar uang dikelola oleh BI (Bank Indonesia). Pasar modal Indonesia kemudian terus berjalan dan secara efektif memberikan keuntungan bagi proses akselerasi pembangunan perekonomian. Tercatat jumlah perusahaan yang memperoleh pernyataan efektif untuk menawarkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum dari tahun 1977 sampai dengan 7 Februari 2014 adalah 502 emiten termasuk sembilan perusahaan publik yang tidak tercatat bursa dengan total nilai emisi Rp 1.030,90 triliun yang tersebar diberbagai sektor industri.6 Keaktifan pasar modal Indonesia kemudian berjalan lurus juga dengan makin meningkatnya kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Kondisi ini tentu akan terus mendorong terciptanya kondisi ideal bagi seluruh aktor perdagangan domestik. Disatu sisi, keikutsertaan Indonesia dalam Group of 20 (G-20) merupakan contoh langkah aktif pemerintah Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam penciptaan pasar keuangan global yang lebih stabil serta untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang efektif dan bentuk partisipasi langsung pemerintah dalam organisasi antar-negara. Sebagai bagian dari organisasi, Indonesia diharuskan mengikuti hasil dari berbagai pertemuan yang dilakukan setiap tahunnya termasuk dalam penciptaan dan pengaplikasian rezim internasional yang didukung oleh G-
6
Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Pasar Modal, 2014, hal.4.
4
20 termasuk rezim liberalisasi finansial.7 G-20 memberikan fokus yang sangat besar terhadap isu investasi dan finansial jangka panjang.8 Fokus ini dibuktikan dengan terciptanya kesepahaman oleh para pemimpin G-20 yang hadir di Los Cabos pada tahun 2012, yang setuju “to intensify our efforts to create a more conducive environment for development, including supporting infrastructure investment.”9 Makna kata kondusif ini tentunya sejalan dengan sifat utama dari investasi, utamanya investasi portofolio sebagai bagian dari pendanaan utama untuk pembangunan. Investasi portofolio memiliki posisi yang sangat penting, sebab aliran dananya dapat mempengaruhi neraca pembayaran dan menguatkan nilai mata uang. Bila tidak ditangani secara strategis, maka ketidakstabilan di sektor keuangan dapat terjadi dan menimbulkan efek buruk bagi kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya saja dengan lari keluarnya modal dari Indonesia pada tahun 1996 yang kemudian memicu krisis besar di tahun 1998 dan kecorobohan yang banyak perbankan di Indonesia lakukan, baik yang dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah, yang implikasinya terlihat dengan mengucurnya BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) guna membantu lembaga perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas pada tahun 1997.
7
Liberalisasi finansial adalah pergerakan untuk menjadikan finansial atau sektor keuangan sebagai bagian dari komoditas yang dapat diperdagangkan. Bentuknya bisa berupa alat tukar maupun surat berharga. 8 Staff of the International Monetary Fund, Investment and its Financing: A Macro Perspective, 2013, hal.2. 9 Communiqué dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari anggota G-20 yang dilaksanakan di Mexico City, tanggal 5 November 2012, http://www.g20.org/load/780984360, diakses pada tanggal 28 November 2014 pukul 21.00.
5
Merespon pentingnya posisi investasi portofolio asing dan menyadari sifat likuidnya, pemerintah tentu memerlukan bentuk kebijakan-kebijakan khusus dalam rangka menjaga kestabilannya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai aturan konstitusional,10 kemudian melalui BAPEPAM-LK (sekarang OJK) telah menerjemahkan berbagai kesulitan praktikal yang dihadapi dengan menerapkan berbagai aturan.11 Sedangkan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan strategis.12 Banyaknya aturan dan juga serangkaian kebijakan ini menjadi bukti kesadaran pemerintah akan pentingnya penjagaan aliran modal, termasuk dari asing. Apalagi dengan melihat kapasitas pasar Indonesia yang masih sangat rentan untuk menghadapi pasar keuangan global yang sering berubah-ubah.13 Idealnya, dengan memperhatikan kepentingan Indonesia yang sangat besar akan stabilitas modal portofolio asing, sudah selayaknya pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang efektif. Meskipun disatu sisi, Pasar modal Indonesia menunjukkan adanya naik-turun jumlah aliran modal yang masuk dan keluar secara signifikan diantara tahun 2011 dan 2012. Banyaknya institusi terkait penjagaan stabilitas investasi portofolio asing dan berbagai kebijakan yang telah diterapkan membuat penulis tertarik untuk
10
Aturan tersebut termasuk UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan berbagai keputusan menteri terkait investasi portofolio asing. www.ojk.go.id/pasar-modal-regulasi. 11 Miranda S. Goeltom, Capital Flows in Indonesia: challenges and policy responses, BIS Papers No.44, 2011, hal. 274. 12 Nanang Hendarsah, Challenges and Policy Options in Managing Portfolio Investment Flows: Bank Indonesia’s Recent Experiences, Direktorat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, 2010, hal. 7. 13 Ibid., hal. 6
6
menganalisa bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap Investasi Portofolio Asing serta melihat bagaimana sifat dari kebijakan strategis tersebut. Apalagi dengan melihat keikutsertaan Indonesia pada G-20 sebagai salah satu lembaga finansial yang determinan. Menyadari prinsip dasar G-20 yang menginginkan kebebasan pasar seluas-luasnya tentunya akan ada tarik menarik dengan pemerintah Indonesia dalam hal penentuan kebijakan, utamanya intervensi pasar. Dengan demikian penulis berpikiran bahwa peristiwa ini layak untuk ditemukan penyebab dan prosesnya, penulis pun mencoba meneliti peristiwa ini dan mengangkat sebuah judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Investasi Portofolio Asing dalam kerangka G-20” B.
Batasan dan Rumusan Masalah Sifat likuid dari investasi portofolio membutuhkan penanganan yang
berbeda dari pemerintah, utamanya karena jumlah investor dibidang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investornya yang melibatkan ratusan emiten memegang posisi
tanduk kestabilan ekonomi
Indonesia
secara
menyeluruh. Penanganan dari pemerintah untuk menjaga investasi portofolio, utamanya dari pihak asing tentu dirumuskan dalam serangkaian kebijakan yang terintegrasi dengan G-20 sebagai organisasi strategis pemerintah Indonesia untuk memudahkan datangnya aliran investasi portofolio. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai rangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi kestabilan investasi portofolio asing serta serangkaian langkah terkait yang dilakukan pemerintah Indonesia ditingkat G-20. Serta akan dibahas pula berbagai faktor hambatan yang dialami 7
berikut dengan efektifitas kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait investasi tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis mencoba memformulasikan pertanyaan sebagai batasan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pemerintah Indonesia menentukan kebijakan investasi portofolio asing dalam kerangka G-20? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi stabilitas investasi portofolio asing?
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian a.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan batasan pada perumusan masalah, penelitian ini
bertujuan untuk: 1.
Mengetahui dan menjelaskan negosiasi pemerintah dan G-20 berlangsung dalam kerangka penentuan kebijakan terkait investasi portofolio asing.
2.
Mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi stabilitas investasi portofolio asing.
b.
Kegunaan Penelitian Dengan adanya hasil penelitian di lapangan, maka penelitian ini
diharapkan:
8
1. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami masalah peran negara dalam pasar modal khusunya dalam bidang investasi portofolio dalam ranah pembahasan Indonesia sebagai negara yang diteliti. Tulisan ini juga menjadi bahan pengembangan keilmuan bagi penulis dalam Bidang Ekonomi dan Politik Internasional. 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi setiap aktor Hubungan Internasional, baik individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, maupun internasional tentang bagaimana menformulasikan kapabilitas
nasional
untuk
menerjemahkan
kepentingan
nasional. D.
Kerangka Konseptual Kekuatan dalam kerangka kontemporer tidak hanya dimiliki oleh negara
sebagai lembaga politik yang sah, namun kini juga telah tersebar ke berbagai aktor termasuk ke pihak investor asing. Pasca perang dingin, dunia dihadapkan dengan hubungan antar aktor yang bersifat lebih kondusif dan kooperatif. Salah satunya melalui kegiatan perekonomian, mengingat interdependensi yang makin kuat terjalin. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan adalah investasi. Investasi internasional adalah kegiatan perpindahan modal dari satu negara ke negara lainnya.
Investasi sebagai salah satu bagian dari penetuan
kekuatan suatu negara memiliki ragam definisi, salah satunya definisi yang telah
9
dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 13 dalam standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, yakni: Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan sedangkan persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi.14
Dalam pelaksanaannya, investasi memiliki berbagai macam tujuan. Umumnya untuk mendapatkan keuntungan personal bagi investor secara berkelanjutan, namun disamping itu aliran modal dari investasi secara komunal juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro melalui peningkatan daya jual barang dan kepercayaan konsumen. Bentuk dari modal untuk investasi, terbagi menjadi dua kategori yakni: a.
Penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) Penanaman modal asing secara langsung adalah kegiatan investasi
yang bertujuan secara aktif mengendalikan berbagai jenis kapital yang termasuk dalam perusahaan-perusahaan negara tujuan yang meliputi manajemen dan aset. Jenis investasi secara langsung dapat meliputi banyak bentuk, termasuk pembelian aset yang sudah ada di negara tujuan, investasi baru dalam bentuk properti, pabrik, peralatan, dan penyertaan dalam usaha patungan dengan mitra lokal. Prosenya dapat dilakukan
14
Irham Fahmi & Yovi Lavianti, Op.cit., hal. 6.
10
dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan atau dengan menggunakan instansi perantara
b.
Investasi portofolio (portfolio investment) Investasi portofolio meliputi pembelian aset-aset keuangan asing
seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito dengan tujuan mencari keuntungan dari portofolio yang dipegang bukan untuk mengendalikan manajemen perusahaan. Proses pembeliannya dapat terjadi di pasar modal melalui perusahaan investasi maupun agen perantara. Teori keuangan modern mengatakan bahwa investasi portofolio luar negeri akan termotivasi oleh upaya untuk mencari tingkat pengembalian yang menarik dan juga pengurangan risiko yang dapat berasal dari upaya diversifikasi investasi portofolio secara geografi.15 Arus investasi portofolio lah yang saat ini paling banyak diminati dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional. Investasi yang termasuk dalam cakupan pasar keuangan/financial market memegang peranan penting dalam sistem ekonomi. Pasar keuangan memberikan akses bagi individu/institusi untuk mendapatkan modal melebihi kemampuan daya beli yang mereka miliki. Oleh karenanya kegiatan investasi tidak hanya menolong industri namun juga pemerintah untuk menjalankan berbagai program kerja yang tidak sanggup ditanggulangi oleh pendapatan nasional.16 Dalam investasi
15
Ricky W. Griffin & Michael W. Pustay, Bisnis Internasional, edisi keempat, terj. Yohanes S. Indrakusuma, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005, hal. 169. 16 Peter S Rose, Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a Global Marketplace, 6th edition, Singapura: Irwin, 1997, hal. 4.
11
portofolio, dengan resiko yang minim dan likuiditas yang tinggi, menjadikan jenis investasi ini sering digunakan untuk menghindari pengeluaran yang sia-sia oleh para konsumen. Dukungan G-20 terhadap liberalisasi finansial berlangsung dalam kerangka rezim internasional. Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan kebijakan yang dimana kepentingan aktor terkait berkumpul terkait isu tertentu.17 Rezim juga bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu.18 Rezim dapat diasosiakan kedalam berbagai bentuk, misalnya perjanjian formal tingkat tinggi, kemunculan sebuah organisasi internasional, bahkan rezim juga bisa muncul tanpa adanya perjanjian formal.19 Kehadiran rezim disebabkan karena makin menguatnya interdepensi antar negara. Jill Steans dan Lloyd Pettiford menjelaskan bahwa interdependensi, khususnya bagi kaum liberal, memaksa negara-negara untuk dapat bekerjasama secara lebih ekstensif daripada sebelumnya.20 Pendukung pahaman rezim internasional, baik liberal institusionalis dan realis percaya dengan sistem tatanan dunia yang membutuhkan aturan meskipun
17
Stephen Krasner, dikutip oleh Trevor C. Salmon & Mark F. Imber, Issues in International Relations, Inggris: Routledge, 2009, hal. 123. 18 Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal. 154. 19 Richard Little, “International Regimes,” dalam John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008, hal. 299. 20 Jill Steans & Lloyd Pettiford, Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, terj. Deasy Silvya Sari, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009,hal. 129.
12
hidup dalam kondisi yang anarki,21 aturan tersebut dapat berwujud dalam bentuk rezim. Secara umum, pendukung liberal institusional fokus dengan kerja rezim yang dimanfaatkan negara dengan cara kolaborasi guna menyelesaikan berbagai permasalahan. Sedangkan kaum realis tertarik dengan cara negara menggunakan kekuatannya disituasi yang membutuhkan kordinasi untuk membentuk dan menjalankan rezim.22 Perbedaan pemahaman terkait rezim oleh kedua aliran tersebut, bagaimanapun juga memiliki dasar yang sama, yakni keterkaitan sistem dan negara. Instrumen kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi stabilitas investasi portofolio asing merupakan langkah strategis yang termasuk dalam lingkupan kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan investasi portofolio asing dalam ekonomi internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara baik langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan investasi portofolio
internasional
pemberlakuan kepentingan
dari/ke
kebijakan ekonomi
negara
perdagangan
nasional
dari
tersebut.23 internasional
pengaruh
Tujuan adalah
buruk/negatif
utama
dari
melindungi dan
dari
situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan.24 Masuknya pemerintah kedalam pasar bebas yang diharapkan rezim internasional agar tidak terjadi, disatu sisi menurut Morgenthau adalah hal 21
Richard Little, op cit. Ibid, hal. 301 23 Hamdy Hady, “Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional,” Jakarta, 2011, hal. 62, dikutip oleh Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam Aplikasinya, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 111. 24 Ibid., hal. 118 22
13
yang diperbolehkan, melalui pernyataan: “Any action or policy that maximized a nation’s power was in the national interest, and actions or policies that did not maximize power were not in the national interest.”25 Dalam proses pemilihan komoditas oleh konsumen, seharusnya bahan konsiderasi hanya terletak pada harga dan kualitas. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah disatu sisi dianggap sebagai intervensi yang mengakibatkan market imperfection, yang ditentang dalam keyakinan liberalisme oleh rezim liberalisasi finansial. Menurut Goldstein, politik hanya menyediakan kerangka legal bagi pasar untuk bekerja26 – bukan untuk masuk kedalamnya. Sedangkan menurut Winters, satu-satunya cara untuk mempertahankan atau meningkatkan laju investasi adalah dengan menciptakan lingkungan kebijakan politik dan ekonomi yang oleh investor dipandang responsif.27 Lebih lanjut lagi, dinyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang mengatur transaksi diantara yurdiksi-yuridiksi mempunyai dampak yang amat besar pada mobilitas modal dan satuan-satuan produksi lainnya. E.
Metode Penelitian 1.
Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan
penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi 25
Morgenthau, dikutip oleh Daniel S. Papp, Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding, Amerika Serikat: Pearson, 2011, hal. 350. 26 Joshua S. Goldstein, International Relations, New York, Harper Collins College, 1994, hal. 285. 27 Jeffrey A. Winters, Power in Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa, terj. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 4.
14
penelitian.28 Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. 2.
Teknik Pengumpulan Data Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian. Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa tempat yang telah penulis kunjungi, yaitu:
3.
-
Departemen Keuangan Republik Indonesia
-
Otoritas Jasa Keuangan
-
Bank Indonesia
-
Perpustakaan Freedom Institute
-
Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
Jenis Data Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. Seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun, data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan
28
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi ketiga, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hal. 167.
15
langsung dengan penelitian penulis tentang kebijakan strategis pemerintah Indonesia terkait investasi portofolio asing. 4.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam
menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis kualitatif. 5.
Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode
deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus.
16
