BAB I PENDAHULUAN. dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen

politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang Perubahan Rencana Strategis Biro P2E Tahun 2012-2017

1

penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan Dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkandan mengimplementasikan visi, misi dan agenda kepala daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai Tupoksi SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan,

strategi,

kebijakan,

ukurpencapaiannya.

Untuk

dan

program

mendapatkan

prioritas

dukungan

SKPD yang

serta

tolok

optimal

bagi

implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen

dan

kesepakatan

dari

semua

Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

stakeholder

(termasuk

Forum

2

Multistakeholder SKPD)untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan,

demokratis,

dan

akuntabel

dengan

memadukan

pendekatan

teknokratis, partisipatif, dan politis. Menurut Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;pada Pasal 1 dan Pasal 85, disebutkan bahwa “Rencana StrategisSKPD adalahdokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. RenstraSKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2012-2017 Provinsi Gorontalo yang pada pemilukada yang lalu menetapkanempat program prioritas yang akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo yaitu: 1) Peningkatan pada sektor pendidikan, 2) Peningkatan pada sektor pelayanan kesehatan, 3) Peningkatan pembangunan infrastruktur, 4) Peningkatan pada sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan. Dengan merujuk pada empat program unggulan tersebut di atas, maka Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi akan mengambil peran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang mengemban tugas administratif pada


3

peningkatan pelayanan dalam perspektif multistakeholder dan pengendalian pembangunan infrastruktur serta ekonomi kerakyatan yang dipandang konstruktif dalammendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Oleh karena padaRPJMD Provinsi Gorontalo 2012—2017 telah dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan (revisi), maka pada Renstra SKPD 2012—2017 juga harus dilakukan penyelarasan (revisi) lebih lanjut. Adapun yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo adalah pengaruh dari kebijakan nasional yang mempunyai dampak pada capaian target indikator serta adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Penyusunan Renstra SKPD juga harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga Renstra SKPD dibangun selaras dengan

Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Rencana

Strategis

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi

(perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih


4

terbatasnya pemahaman di daerah tentang performance planning walaupun penganggaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) diantara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, RKA-SKPD, dan APBD. Landasanhukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini serta beberapa produk hukum di daerah berupa Peraturan Daerah yang dijadikan landasan dalammenyusun Rencana Strategis ini, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD. 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


5

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8) Peraturan Presiden Nomor5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007—2025.


6

13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010—2030. 14) Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo2012—2017. 15) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 16) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi GorontaloTahun 2012—2017.

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk melaksanakan tugas selama kurun waktu yang tersisa dari periode Renstra SKPD2012—2017. Adapun tujuannya adalah: 1) Merumuskan Visi dan Misi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo. 2) Menyusun penyelarasan program strategis Biro P2E yang merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan provinsi sebagai dasar perencanaan tahunan dan Anggaran


7

Pembangunan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan potensi, aspirasi dan partisipasi masyarakat Provinsi Gorontalo. 3) Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja pelaksana kebijakan secara profesional.

1.4.

Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomiini

disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : I. Pendahuluan, yang isinya memuat latar belakang secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Rencana Kerja SKPD,landasan hukum penyusunan Renstra serta maksud dan tujuan disusunnya Renstra SKPD ini. II. Gambaran Pelayanan SKPD, memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui

pelaksanaan

Renstra

SKPD

periode

sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.


8

III. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi/misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menjadi dasar penetapan visi dan misi SKPD. IV. Visi, Misi, Tujuandan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD. V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. VII. Penutup.


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, maka OTK Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo mengalami beberapa perubahan nomenklatur dalam struktur organisasi. Strukturorganisasi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo per tanggal Nopember 2013 sebagai berikut:

Gambar 2.1.StrukturOrganisasi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo


10

Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut : Tugas pokok dan fungsi Biro P2E Sebagai salah satu organisasi yang berada di bawah garis koordinasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka Biro P2E memiliki tugas pokok yaitu “melaksanakan urusan sekretariat daerah di bidang pengendalian pembangunan

dan

ekonomi

meliputi

pengendalian

pembangunan

dan

pengendalian ekonomi daerah”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Mengkoordinasikan

kebijakan,

pedoman,

petunjuk

teknis,

perundang-

undangan, dan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan dan perekonomian daerah; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik; 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun kabupaten/kota; 4) Membuat analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;


11

5) Mengkoordinasikan kebijakan, pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi daerah, meliputi pengembangan sarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, serta industri, perdagangan dan jasa. 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi tersebut tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang berada pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sebagai pilar dan ujung tombak dalam menjalankan fungsi koordinasi yang melekat pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. Sumber daya manusia sebagai aset utama dalam pelaksanaan operasional kerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi adalah SDM yang memiliki kapabilitas dan keunggulan dibidangnya masing-masing yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang akan mendukung tercapainya tujuan yang akan ditetapkan. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala biro dengan jabatan eselon II, dan kepala biro membawahi 3 (tiga) bagian yakni:  Bagian Administrasi Biro  Bagian Pengendalian Pembangunan  Bagian Pengendalian Ekonomi Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Biro Bagian Administrasi Biro memiliki tugas pokok membantu kepala biro dalam menjalankan tugas-tugas administrasi biro.


12

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, maka Bagian Administrasi Biro memiliki fungsi: 1) Mengkoordinasikanpelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik dengan instansi terkait; 2) Mengkoordinasikanpelaksanaan

sosialisasi/bimbingan

teknis

peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait dengan administrasi pembangunan dan ekonomi; 3) Mengkoordinasikanpelaksanaanurusan

pelayanan

jasa

administrasi

perkantoran, kepegawaian, keuangan dan barang inventaris biro; 4) Mengkoordinasikanpelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan realisasi program dan kegiatan biro berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi biro; 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Administrasi Biro dipimpin oleh seorang kepala bagian dengan jabatan eselon III, dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian dengan jabatan eselon IVyaitu:  Sub Bagian Program  Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik  Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Berikut ini, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian pada Bagian Administrasi Biro, yaitu:


13



Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro P2E berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut: 1)

Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program kerja biro.

2)

Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) biro.

3)

Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dokumen pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) biro.

4)

Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan biro.

5)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyiapkan data penetapan kebijakan mutu layanan, bahan koordinasi persiapan kegiatan lelang dan mengadakan pengendalian pengadaan barang/jasa secara online yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik mempunyai fungsi sebagai berikut:


14

1) Melaksanakan kebijakan mutu layanan sekretariat pengadaan barang/jasa secara elektronik; 2) Meningkatkan fasilitas informasi software dan hardware sesuai kebutuhan; 3) Memantau/memonitor seluruh skpd untuk memastikan operasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi persyaratan; 4) Mengkoordinasikan seluruh skpd persiapan lelang secara on line; 5) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang layanan pengadaan barang/jasa elektronik; 6) Melaksanakan bimbingan teknis peraturan yang berlaku dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7) Memberikan pelatihan/training

kepada Pengguna Sistem Pengadaan

Barang/Jasa secara Elektronik (PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa); 8) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga biro, menata administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang inventaris biro. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:


15

1) Pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan; 2) Pengelolaan keuanganbiro; 3) Pengelolaan barang inventaris biro; 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 5) Menginventarisir dan membuat daftar perencanaan kebutuhan biro; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro P2E dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, maka Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi: 1) Melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan tahun berjalan, baik yang dibiayai oleh APBD, APBN dan dana lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota; 2) Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan serta berkoordinasi dengan instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota; 3) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBN, dan dana lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota;


16

4) Membuat analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran; 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian dengan jabatan eselon III, dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian dengan jabatan eselon IVyaitu:  Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD  Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana Dekon/TP  Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota Berikut ini, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian pada Bagian Pengendalian Pembangunan, yaitu: 

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendorong terjadinya percepatan realisasi anggaran pembangunan yang didanai oleh APBD, melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menyusun program/kegiatan sub bagian pengendalian pembangunan dana APBD;


17

2) Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana APBD setiap bulan dan triwulan; 3) Mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana APBD; 4) Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak pembangunan; 5) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pembangunan yang dibiayai Dana APBD; 6) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana APBD. 

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana Dekon/TP mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendorong terjadinya percepatan realisasi anggaran pembangunan yang didanai oleh APBN, melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana Dekon/TP mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menyusun program sub bagian pengendalian pembangunan dana dekon/TP; 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Dekon/TP dan sumber APBN lainnya setiap bulan dan triwulan; 3) Mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Dekon/TP dan sumber APBN lainnya;


18

4) Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak pembangunan; 5) Melaksanakan kegiatan edukasi dan pengendalian pembangunan yang dibiayai Dana Dekon/TP dan sumber APBN lainnya; 6) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Dekon/TP dan sumber APBN lainnya. 

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam

rangka

mendorong

terjadinya

percepatan

realisasi

anggaran

pembangunan di tingkat kabupaten/kota baik yang didanai oleh APBD maupun APBN, melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 1) Menyusun program sub bagian pengendalian pembangunan dana APBD; 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota setiap bulan dan triwulan; 3) Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak pembangunan dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota; 4) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana APBD dan Tugas Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota.


19

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengendalian Ekonomi Bagian PengendalianEkonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian kegiatan ekonomi. Untuk

menjalankan

tugas

pokok

tersebut

di

atas,

maka

Bagian

1) Menyusun bahan koordinasi dan pengendalian pengembangan

sarana

PengendalianEkonomi ini mempunyai fungsi:

ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, serta industri, perdagangan dan jasa. 2) Melaksanakan pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi daerah; 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Pengendalian Ekonomidipimpin oleh seorang kepala bagian dengan jabatan eselon III, dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian dengan jabatan eselon IVyaitu:  Sub Bagian Sarana Ekonomi  Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam  Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa Berikut ini, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian pada Bagian Pengendalian Ekonomi, yaitu: 

Sub Bagian Sarana Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, danpemantauanperkembangan sarana perekonomiandaerah. Sub Bagian Sarana Ekonomimempunyai fungsi sebagai berikut:


20

1) Menyusun program sub bagian sarana ekonomi; 2) Mengumpulkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap pengembangan usaha perkreditan dan permodalan, perkoperasian serta pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah; 3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap pengembangan usaha perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata; 4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perekonomian dan promosi daerah. 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, danpemantauanperkembangan produksi daerah dan sumber daya alam. Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menyusun program sub bagian produksi daerah dan sumber daya alam; 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap pengembangan usaha penanganan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi dan sumber daya alam lainnya; 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


21



Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa mempunyai tugas koordinasi, pengendalian, danpemantauanperkembangan Industri, Perdagangan dan Jasa. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasamempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menyusun program sub bagian Industri, Perdagangan dan Jasa; 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan perkembangan perusahaan/kemitraan, BUMD dan BUMN; 3) menyiapkan

bahan

koordinasi,

pengendalian,

dan

pemantauan

perkembangan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya; 4) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan perkembangan pemasaran dan logistik Kab/Kota; 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.

Sumber Daya Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Dengan dukungan sumber daya manusia Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi sebanyak 45 orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan, pegawai Biro P2Etidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung tersebut bertujuan untuk memperlancar jalannya pengendalian administratif kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat di Provinsi Gorontalo.


22

Pada Desember 2013 Biro P2E memiliki komposisi dengan karakteristik kepegawaian sebagai berikut: Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Biro P2E Status Pegawai :

46 orang

PNS

45 orang

CPNS

- orang

Tenaga Kontrak Data Base

1 orang

Menurut Golongan :

45 orang

Golongan IV

3 orang

Golongan III

32 orang

Golongan II

9 orang

Golongan I

1 orang

Menurut PendidikanFormal :

45 orang

Pasca Sarjana (S2)

7 orang

Sarjana

25 orang

Diploma

2 orang

SLTA

10 orang

SLTP

1 orang

Menurut Pendidikan Penjenjangan :

9 orang

Diklat PIM II

1 orang

Diklat PIM III

3 orang

Diklat PIM IV

5 orang

Menurut Jenis Kelamin :

45 orang

Laki-Laki

28 orang

Perempuan

17 orang


23

Komposisi dan karakteristik pegawai yang terhimpun dan bekerja pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi di atas merupakan tenaga kerja dengan kualitas SDM yang dapat diandalkan serta patuh pada penjabaran tugas pokok dan fungsi pada masing-masing penempatan pegawai tersebut. Penyelenggaraan administratif kegiatan pembangunan pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi didukung dengan beberapa asset Biro P2E yang terhitung masih layak untuk dipergunakan. Dengan jumlah asset tetap sebesar Rp. 10.207.094.300,- yang terdiri peralatan kantor dan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan/instalasi yang dikelola dan diperuntukkan untuk kelancaran operasional kegiatan Biro P2E.

2.3.

Kinerja Pelayanan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Semenjak dibentuk sebagai organisasi yang berkecimpung dalam urusan

kesekretariatan, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi telah mencatat beberapa terobosan prestisius dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa terobosan atau inovasi telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih selang lima tahun yang lalu (2007-2012). Kinerja pelayanan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam dokumen perencanaan ini dapat diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yakni kinerja berdasarkan urusan wajib pemerintahan serta kinerja inovatif.


24

2.3.1. Kinerja pada Urusan Wajib Pemerintahan 1) Pada aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang difokuskan pada kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai indikator kinerja kuncinya adalah keberadaan standart operating procedure (SOP) dengan capaian kinerja sebanyak 5 SOP. 2) Pada aspek penataan kelembagaan daerah pada fokus pengisian jabatan dengan indikator kinerja kuncinya adanya rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi menghasilkan jabatan yang harus ada sebanyak 13 (tigabelas) orang namun yang tersisi hanya 12 (duabelas) jabatan sehingga 1 (satu) jabatan diisi oleh pejabat pelaksana tugas (PLT). 3) Pada aspek perencanaan pembangunan daerah dengan fokus kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD menghasilkan 5 (lima) jenis dokumen,yakni dokumen Renstra Biro P2E, Renja Biro P2E, RKA Biro P2E, ROK Biro P2E, Juklak/Juknis Biro P2E. 4) Pada aspek pengelolaan keuangan daerah dengan fokus alokasi anggaran dan besaran belanja modal, dimana pada tahun 2008 Biro P2E merealisasikan penggunaan anggaran APBD sebesar 96,73% dari total anggaran yang dikelola. Tahun 2009 realisasi sebesar 93,18% dari total anggaran, Tahun 2010 realisasi sebesar 97,06% dari total anggaran yang dikelola, dan pada tahun 2011 Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi berhasil merealisasikan anggaran sebesar 94,89% dari total anggaran yang dikelola.


25

5) Pada aspek pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat dengan fokus bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat dengan capaian kinerja terbentuknya fasilitas layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE),

Helpdesk/Verifikator

LPSE,

serta

layanan

website

(http://bp2e.gorontaloprov.go.id) yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. 2.3.2. Kinerja Inovatif pada Pelayanan Publik Kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi yang dapat dikategorikan prestisius antara lain dapat ditunjukkan dalam capaian kinerja tahunan sebagai berikut : 1) Pada Tahun 2007 dengan MoU Nomor 100/2158.1/436.2.1/2007; Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo merintis kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya perihal Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi sistim egovernment pada tanggal 22 Mei 2007, dimana Biro P2E menjadi SKPD Penanggung Jawab dalam merealisasikan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). 2) Selanjutnya pada Tahun 2008 dengan MoUNomor 001/M.PPN/01/2008; melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mewujudkan kerjasama dengan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS perihal penggunaan sistim aplikasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) nasional yang dimulai sejak 18 januari 2008 dan sampai saat ini (2011) Sekretariat Layanan Pengadaan Barang Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

26

dan Jasa secara Elektronik berada dibawah kendali Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dan telah dioperasikan penggunaannya secara full elektronik di Provinsi Gorontalo. 3) Pada Tahun 2010, Dengan dukungan surat keputusan kerjasama Nomor 12/1/DKM/GTO dan Nomor 16/HKM-KB/X/2010 Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia melaksanakan kerjasama dalam hal pembentukan Tim Pengendali Inflasi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah yang berlaku aktif sejak 29 Oktober 2010, dimana tim ini bertugas dalam mengendalikan inflasi di daerah serta melaksanakan usaha pemberdayaan pada sektor riil dan UMKM di Provinsi Gorontalo. 4) Pada Tahun 2011, Biro Pengendalian pembangunan dan Ekonomi juga telah berhasil mewujudkan peningkatan pengendalian pembangunan berbasis teknologi informasi lainnya berupa sistem pelaporan realisasi penggunaan anggaran baik yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN secara online yang diberi nama sistem pelaporan online (e-report) keunggulan dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi pekerjaan dari segi waktu, tenaga dan biaya yang dapat diminimalisir. Kemudian pada tahun yang sama juga telah dicanangkan penggunaan sistim e-economic yang merupakan publikasi data ekonomi baik makro maupun mikro yang dihimpun dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina dan Instansi terkait lainnya yang dapat diakses secara on-line dan diupdate secara berkala.


27

5) Pada Tahun 2012, Biro P2E menggagas penyampaian laporan realisasi kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang diadopsi dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) APBD Provinsi Aceh. Dalam rangka stabilitas ekonomi di masyarakat,Biro P2E juga menjalin koordinasi secara berkelanjutan dengan Muspida, Pengusaha SPBU, Hiswana Migas dan Depot Pertamina untuk penanganan/pengamanan penjualan BBM bersubsidi agar tidak terjadi penimbunan dan antrian panjang, dan penjualan bensin bersubsidi di pinggir jalan dan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kgdi seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah, maka Biro P2E sebagai inisiator dan penggerak pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Provinsi Gorontalo, sehingga Unit Pelaksana Teknis Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo dibentuk dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2012 pada Tanggal 27 Nopember 2012. 6) Pada Tahun 2013 ini Biro P2E mengembangkan aplikasi sistem e-monep, (elektronik monitoring, evaluasi dan pelapran) sehingga penggunaan sistem pelaporan e-report didukung dengan sistem e-monep. Biro P2E telah berhasil membuat format TEPPA dalam bentuk aplikasi berbasis web, yaitu e-Montep Provinsi Gorontalo administrator

dan

melalui

http://118.97.133.53/apbd/

password:

bersatukitateguh.Biro


login dengan P2E

telah

28

mentransformasikan aplikasi format ini ke kabupaten/kota agar proses pengendalian pembangunan lebih efektif dan efisien. Penerapan e-Montep (elektronik monitoring TEPPA), lebih detail menyajikan informasi publik tentang penyerapan APBD Provinsi Gorontalo untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi pembangunan secara lengkap dari hulu ke hilir dengan memberikan informasi rekam jejak yang terjadi di setiap SKPD. Pada Bulan September Tahun 2013, Biro P2E melaksanakan kegiatan sosialisasi fakta dan angka indikator ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 yang dirangkaikan dengan diseminasi kajian ekonomi regional. Setelah dilakukan revisi terhadap fakta dan angka indikator ekonomi tersebut, Biro P2E mencetak Buku Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 pada bulan Nopember Tahun 2013. Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan pada Biro Pengendalian Pembangunan dan ekonomi:


29

a. Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Monitoring Kegiatan Pembangunan 2. Evaluasi Kegiatan Pembangunan 3. Pelaporan Kegiatan Pembangunan 4. Admnistrasi Umum 5. Kesekretariatan b. Program Pembangunan Ekonomi 1. Koordinasi Pengendalian Bidang Sarana Perkekonomian 2. Koordinasi Pengendalian Bidang Produksi Daerah 3. Koordinasi Pengendalian Bidang Kemitraan dan Kelembagaan c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 1. Pembangunan Sistim Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (e-procurement )

1

Uraian Program dan Kegiatan

334.600.000

1.698.997.390

334.600.000

2.588.000.000

1.150.000.000

380.915.000

145.410.000

88.560.000

48.850.000 141.790.000

53.190.000

96.625.000

194.660.000

6

5

2.542.711.303

333.600.000

425.282.606

327.400.000

300.300.000

404.420.000

751.708.697

7

1

Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017 1.643.458.861

325.596.415

305.109.225

97,31%

96,83%

99,70%

97,86%

30

93,38%

89,83%

97,07%

98,43%

94,80%

99,06%

94,59% 96,30%

99,72%

91,43%

99,70%

99,28%

91,11% 95,24%

94,76% 87,18%

88,85%

99,48%

97,43%

98,51% 99,32%

96,90%

15

4

95,44%

93,52%

99,71%

14

3

16

5

95,09%

95,44%

93,64%

88,56%

87,58% 97,71%

99,91%

99,79%

98,10%

1.572.920.959

195.471.125

105.927.500

216.610.936

201.137.400

142.896.450 169.138.688

165.830.360

151.964.500

223.944.000

9

3

4 10

5

17

95,62%

96,14%

97,46%

95,76%

94,85%

91,15% 92,24%

97,59%

97,26%

98,09%

Anggaran

18

Realisasi

-

1.099.994.786

363.552.000

136.165.250

78.430.450

42.783.150 138.539.336

53.141.700

96.425.000

190.957.900

11

rata-rata pertumbuhan

1.504.469.943

312.141.216

101.578.200

61.144.785

166.138.506

69.182.000 404.954.007

167.862.147

103.749.632

117.719.450

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

379.158.456

93,95%

97,23%

13

12

99,71%

2

8

2

633.594.765

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-

1.550.000.000

317.120.000

1

1.688.000.000

217.600.000

107.150.000

61.725.000

229.000.000 110.000.000

166.605.000

220.000.000

328.400.000

307.335.000

75.935.000 425.215.000

150.800.000 194.000.000

338.000.000

427.500.000

172.290.000

119.500.000

173.750.000

231.100.000 104.460.000

405.412.390

5

4

161.750.000

651.650.000

4

3

Anggaran SKPD Pada Tahun ke-

405.600.000

3

2

753.900.000

2

1

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Tahun 2007-2012



Tahun angggaran 2007, Biro P2E mendapatkan alokasianggaran sebesar Rp. 2.588.000.000 dengan realisasi padaakhir tahun anggaran sebesar Rp. 2.542.711.303 atau sekitar 98,25% dari total pagu anggaran yang dikelola.



Tahun angggaran 2008, Biro P2E mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.698.000.000,- dengan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.643.458.861,- atau sekitar 96,73% dari total pagu anggaran yang dikelola.



Tahun anggaran 2009, Biro P2E mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.688.000.000,- dengan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.572.920.959,- atau sekitar 93,18% dari total pagu anggaran yang dikelola.









Tahun anggaran 2012, Biro P2E mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.788.000.000,-dengan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 2.650.880.223,- atau sekitar 95,08% dari total pagu anggaran yang dikelola.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro P2E Melihat tugas pokok dan fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan

Ekonomi yang membidangi urusan pengkoordinasian dan konsultasi pengendalian pembangunan di Provinsi Gorontalo serta isu-isu strategis yang berkembang dalam Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

31

lingkungan strategis Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi tentu saja tak terlepas dari tantangan dan peluang yang dihadapi selama terbentuk menjadi suatu SKPD dibawah koordinasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Berikut tantangan dan peluang yang menjadi landasan strategis Biro Pengendalian Pembangunan dalam menata dan menjalankan fungsi administratif pemerintahan di Provinsi Gorontalo : a) Tantangan kedepan dalam hal pengendalian pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti tertera dalam Pasal 5 UU Pelayanan Publik. Pemerintah telah memberikan perhatian serius berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kehadiran Perpres tersebut diharapkan membuat pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, serta akuntabel. Keppres tersebut menjadi standar regulasi di bidang pengadaan bagi seluruh lembaga pemerintah di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sama seperti penyelenggaraan pelayanan publik lainnya, pengadaan pemerintah dapat diselenggarakan secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi. Selama ini, pengadaan pemerintah yang dilakukan secara


32

konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama terkait dengan transparansi. Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada khalayak umum. Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Provinsi Gorontalo saat ini adalah daerah yang menjadi pilot project pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dimana sekretariat layanan pengadaan berada

dalam

formatur

kepengurusan

organisasi

Biro

Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi. Kedepan layanan pengadaan barang dan jasa ini akan terus dioptimalkan keberadaannya. b) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan telah menciptakan berbagai peluang dan inovasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga biro pengendalian pembangunan dan ekonomi menjawab tantangan ini sebagai suatu gerak langah yang inovatif dengan menciptakan terobosan pada bidang pelaporan realisasi anggaran yang akan dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik sehingga publik dapat mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran setiap SKPD di Provinsi Gorontalo. c) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengharuskan penyelenggara pemerintahan dapat menerapkan prinsip


33

keterbukaan dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu informasi pada aspek-aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kelangkaan BBM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawasi sektor strategis dalam perekenomian masyarakat. Peran Pembangunan dan Ekonomi dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai fungsi koordinatif pengambilan kebijakan Kepala Daerah pada sektor perekonomian. d) Program percepatan pembangunan pada bidang infrastruktur sebagai salah satu program prioritas Kepala Daerah Terpilih 2012-2017 menjadi peluang bagi fungsi pengendalian pembangunan pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat dalam hal ini kepada penyedia jasa/kontraktor dalam mengawasi tingkat capaian implementasi pekerjaan/kegiatan di lapangan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. e) Implementasi dari PP RI No. 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas PP RI No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi memperkuat tupoksi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan melalui pelaksanaan Rakorev kegiatan pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo baik Rakorev antar SKPD maupun SKPP.


34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Beberapa permasalahan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi dari program dan kegiatan yang disusun pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi antara lain : 1) Program dan kegiatan belum secara maksimal menjawab sasaran dari rencana strategis yang telah dituangkan dalam Renstra Biro Pengendalian Pembangunan Dan Ekonomi tahun sebelumnya. 2) Pencapaian indikator keberhasilan sasaran masih bersifat refleksional yang tidak secara langsung dapat diukur. 3) Kemampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan belum maksimal. 4) Perencanaan program dan kegiatan belum mampu menjawab kebutuhankarena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Berdasarkan

uraian

permasalahandalam

pencapaian

kinerja

Biro

Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah diantaranya adalah: 1) Tetap melaksanakan kegiatan walaupun anggarannya belum tersedia secara menyeluruh. 2) Berusaha mengoptimalkanpemanfaatananggaransecara

maksimal

dengan

memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

35

3) Melaksanakan evaluasi secara berkala dan melakukan pengawasan dan monitoring pada setiap program dan kegiatan secara terkendali. Sedangkan strategi pemecahan masalah kedepan yang akan dilakukan adalah : 1) Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat sasaran. 2) Menyusun rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu dan memiliki muatan visioner dalam mendukung program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3) Berusaha mewujudkan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan lebih menekankan pada pencapaian sasaran dari rencana strategis yang akan ditetapkan dalam Renstra Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomilima tahun kedepan 2012-2017. 4) Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program dan kegiatan. 5) Melakukan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan sampai pada unit kerja terkecil dan sinkronisasi pada SKPD terkait.

3.2.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih

Provinsi Gorontalo Tahun 2012—2017 dimuat di dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012—2017.Adapun visi dan misi Provinsi Gorontalodiuraikan sebagai

berikut:Visi

Provinsi

Gorontaloyaitu


“Terwujudnya

Percepatan

36

Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”, sedangkan misi Provinsi Gorontalo, yaitu: 1) Memfokuskan

peningkatan

ekonomi

atas

dasar

optimalisasi

potensi

kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan; 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat; 4) Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya, serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan

terhadap anak, termasuk issue

kesetaraan gender dalam pembangunan; 5) Menciptakan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.


37

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo dengan Kalimat “Percepatan pembangunan dalam berbagai bidang” di ejawantahkan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dengan mengawal visi tersebut melalui kegiatan pengendalian pembangunan yang akan diarahkan pada programpengendalian pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Terkait dengan pengendalian pembangunan disegala bidang tersebut, kinerja outcome yang diharapkan dari pengendalian pembangunan di segala bidang tersebut adalah terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan yang terkendali dibawah koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo. Setelah proses pemilukada yang berlangsung demokratis di Provinsi Gorontalo,terpilihlah pasangan Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.Si. sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengusung visi dan misi kepemimpinan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang dijabarkan kedalam beberapa program percepatan pembangunan dan perbaikan ekonomi masyarakat yang berkeadilan sehingga apa yang dicita-citakan di Provinsi Gorontalo oleh kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut merupakan pengejawantahan dari keinginan rakyat Gorontalo secara keseluruhan. Terdapat 10 (sepuluh) Program Pembangunan Provinsi Gorontalo yang menjadi janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 sebagai berikut:


38

1) Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal dimasing-masing wilayah. 2) Pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan kredit usaha rakyat. 3) Meningkatkan laju serta kualitas iklim investasi. 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5) Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis. 6) Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, penunjang sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata. 7) Meningkatkan integrasi manajamen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumber daya kelautan, hutan, tanah, air dan danau limboto secara lebih baik. 8) Meningkatkan nilai-nilai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 9) Mengembangkan nilai-nilai religi serta keragaman agama dan budaya. 10) Meningkatkan kualitas manajamen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik. Dari kesepuluh program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2012-2017 di atas kemudian ditetapkan menjadi 4 (empat) program prioritas yaitu: 1) Peningkatan pada sektor pendidikan, 2) Peningkatan pada sektor pelayanan kesehatan, 3) Peningkatan pembangunan infrastruktur, 4) Peningkatan pada sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.


39

Keempat program prioritas yang disusun tersebut di atas jika ditelaah lebih mendalam dan dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sebagai SKPD yang membidangi urusan kesekretariatan dengan fokus koordinasi dan konsultasi bidang pengendalian pembangunan dan ekonomi akan menimbulkan sinkronisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012-2017. 3.3.

Penentuan Isu-Isu Strategis Terkait dengan percepatan pembangunan di segala bidang dan peningkatan

ekonomi masyarakat yang berkeadilan yang dihubungkan dengan peran strategis Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, maka hal-hal yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta hubungannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, maka isu-isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut : Pada Aspek Percepatan Pembangunan di Segala bidang 1) Kualitas penyelenggaraankoordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan masih perlu ditingkatkan, karena belum mampu menghasilkan kebijakan yang tepat untuk percepatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat melalui frekwensi rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan yang dilakukan, respon aparat untuk hadir saat rakorev, dan jumlah rekomendasi yang diakomodir setelah pelaksanaan

rakorev.Pemantapan

koordinasi

dan

evaluasi

kegiatan

pembangunan provinsi dan kabupaten/kota melalui tata kelola pemerintahan daerah sesuai PP Nomor 19 tahun 2010 yang direvisi menjadi PP No. 23 Tahun Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

40

2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsimemperkuat tupoksi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan rakorev tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2) Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu diperbaiki.Penyelenggaraanpengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) belum menunjukkan kinerja pelayanan yang baik.Sekretariat LPSE Biro P2E diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik dalam pengendalian pengadaan barang dan jasapemerintahsecara elektronik. 3) Kualitas penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dari frekuensi Rapim yang diadakan, jumlah kepala SKPD yang menghadiri Rapim dan jumlah rekomendasi yang diakomodir dalam pelaksanaanRapim. 4) Lambatnya penyerapan anggaran belanja pada APBD Provinsi Gorontalo.Kualitas pelaksanaan kebijakan yang menurun dibuktikan dengan penyerapan anggaran yang lambat pada setiap tahun anggaran berjalan.Percepatan pembangunan disegala bidang juga memantapkan peran Biro P2E pada fungsi pengendalian pembangunan, meliputi penguatan peran TEPPA Biro P2E dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini atas permasalahan lapangan melalui pemanfaatan sistem e-monep, peningkatan kualitas koordinasi dan evaluasi kinerja SKPD melalui Rapim yang dipimpin langsung Gubernur


41

Gorontalo, percepatan penyiapan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup SKPD Provinsi Gorontalo, peningkatan kompetensi pejabat pengadaan melalui kegiatan bimtek pengadaan barang/jasa pemerintah, dan peningkatan intensitas dan kualitas monitoring lapangan dan evaluasi untuk desk percepatan pelaksanaan pekerjaan. 5) Pemanfaatan sistem e-monep(elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan) yang belum dikembangkan secara maksimal.Terselenggaranya sistem informasi e-monep mencakup pelaporan realisasi capaian pembangunan, baikkinerja serapan keuangan maupun kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Aspek Perekonomian 1) Prinsip keterbukaan informasi publik, dalam hal ini sistem e-economic belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Penyelenggaraan sistem e-economicseharusnya dapat menerapkan prinsip keterbukaan dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyatpada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan mengendalikan dan mengawasi sektor strategis dalam perekenomian masyarakat. Informasi yang seharusnya dapat diperoleh diantaranyatingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, data ketersediaansarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, industri, perdagangan dan jasa. 2) Pengendalian inflasi melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) yang harus lebih dikembangkan.Pengendalian inflasi dan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat pada sektor riil dan UMKM di Provinsi Gorontalomelalui TPIPED.


42

3) RendahnyaIndeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2011 sebesar 70,28 poin masih dibawah rata-rata nasional berada pada peringkat ke 24. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo hingga Tahun 2011 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar provinsi se-Indonesia. Pada tataran Regional Sulawesi, IPM Gorontalo urutan ke-4 setelah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.Perbedaan yang cukup besar antara IPM kota dan kabupaten, dimana semua kabupaten memiliki IPM dibawah IPM nasional dengan limabelas kecamatan memiliki IPM terendah.Dilihat dari pencapaiannya, ternyata peningkatan tertinggi dicapai pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. 4) Angka kemiskinan Provinsi Gorontalo masih dibawah rata-rata nasional, dimana melalui survey sosial ekonomi nasional 2010 Provinsi Gorontalo merupakan 10 Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi (dibawah Papua Barat, Papua, Maluku, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Aceh dan Bangka Belitung), meskipun Tahun 2011 angka kemiskinan turun dari kisaran 23% menjadi 18,72%. 5) Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memadai. Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum optimal.Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Strategis Provinsi akan didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (Gopandang) menjadi zona industri yang menghasilkan produk akhir berkualitas ekspor.


43

6) Nilai ekspor Gorontalo Tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2010 sebesar 95,01%(data BPS), beberapa komoditas tidak melakukan ekspordan mengalami penurunan kuantitas seperti jagung kuning. 7) Produksi padi turun pada Tahun 2011 disebabkansemakin berkurangnya lahan pertanian, penurunan luas panen sekitar 2,105 hektar dibanding Tahun 2009.Produksi jagung dan beberapa komoditas tanaman hortikultura lainnya turun pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 akibat penurunan produktivitas. 8) Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang seperti industri makanan dan minuman, industri kayu, barang anyaman/furniture dan pengolahan lain mengalami penurunan. 9) Kebijakanpemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi per April 2011 menyebabkan panic buying dan tingginya inflasi daerah.BBM bersubsidi dengan harga normal sulit diperoleh, dimana banyak dijumpai penimbunan dan penjualan secara ilegal. Pengendalian strategik atas isu strategis ini perlu ditingkatkan.Isu ini menguatkan fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk lebih meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait lima tahun kedepan.


44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Pernyataan visi dan misi organisasi adalah alat yang efektif untuk

berkomunikasi dengan stakeholder baik secara internal maupun eksternal. Nilai penting dari pernyataan visi dan misi ini adalah sebagai alat strategis setiap SKPD dalam mencapai tujuan utama organisasi. Visi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dirumuskan berdasarkan kajian orientasi masa depan (Future Oriented), perubahan paradigma masyarakat dewasa ini, serta kebutuhan institusi yang profesional dengan pernyataan visi sebagai berikut : “Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Koordinasi

dan

Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat”. Visi tersebut merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi harus dibawa sebagai SKPD yang profesional

dalam

menyajikan

informasi

untuk

mendukung

percepatan

pembangunan di Provinsi Gorontalo selama lima tahun kedepan, suatu kondisi yang menantang di masa depan baik cita, citra yang ingin diwujudkan mengingat situasi dan kondisi yang semakin penuh dengan tantangan.


45

Perwujudan visi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi tersebut tercermin dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan antara lain: 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan dibuktikan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan persyaratan atau instrumen yang digunakan. 2. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi berkualitas yang akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk percepatan pembangunan dengan tolok ukur sebagai berikut : a) Frekwensi rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan dalam satu tahun yang diadakan setiap triwulan, b) Jumlah peserta yang terfasilitasi, c) Jumlah rekomendasi yang diakomodir. 3. Rapat Pimpinan (Rapim) yang berkualitas dengan tolok ukur: a) Frekwensi Rapat Pimpinan dalam satu tahun yang diadakan setiap bulan, b) Jumlah kepala SKPD yang menghadiri Rapim, c) Jumlah rekomendasi yang diakomodir dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan. 4. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (eprocurement) dengan melihat persentase pengadaan barang/jasa yangdilayani. 5. Pelaporan pencapaian pembangunan dengan indikator sebagai berikut : a) Frekwensi analisis pencapaian RPJMD sekali dalam setahun. b) Pelaporan kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan sistim e-monep. 6. Pengendalian Inflasi melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).


46

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut diatas serta dengan melihat indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, maka dirumuskan misi-misi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai visi, yaitu: 1. Mewujudkan organisasi yang profesional dalam urusan kesekretariatan serta pengendalian pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi. 2. Mewujudkan pengendalian pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan secara menyeluruh yang menghasilkan informasi hasil pengendalian sebagai bahan perumusan kebijakan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. 3. Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar lembaga pada sektor perekonomian.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan jangka menengah Biro P2E merupakan penjabaran dari misi biro,

sedangkan sasaran merupakan operasionalisasi tujuan yang akan dicapai secara terukur. Tujuandan sasaran jangka menengah Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Gorontalo dapat dijabarkan berikut ini. Untuk mewujudkan misi 1 yaitumewujudkan organisasi yang profesional dalam urusan

kesekretariatan serta pengendalian pembangunan

melalui

pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi, maka dirumuskan 2 (dua)


47

tujuan

yaitu

tujuan

1.1.Mengoptimalkan

pengendalian

internal

kegiatan

administratif biro.Untukmencapai tujuan ini, maka dirumuskan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian tujuanyaitu: 1) Peningkatan tatalaksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis, 2) Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dan 3) Peningkatan kapasitas SDM biro. Dan tujuan 1.2.Mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi.Untukmencapai tujuan ini, maka dirumuskan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian tujuanyaitu:1) Setiap SKPD atau Pokja mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan ke dalam layanan Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (SPSE), 2) Penyedia mampu mengakses dengan mudah layanan SPSE, 3) Seluruh proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE. Untuk mewujudkan misi 2 yaitumewujudkan pengendalian pembangunan melalui monitoring kegiatan pembangunan secara menyeluruh yang menghasilkan informasi hasil pengendalian sebagai bahan perumusan kebijakan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo, maka dirumuskan tujuan 2.1. yaitu Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan melalui monitong, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

Provinsi,

serta

APBD

dan

Tugas

Pembantuan

Kabupaten/Kota.Untukmencapai tujuan ini, maka dirumuskan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian tujuanyaitu: 1)


48

Terlaksananya kegiatan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, serta APBD dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, 2) Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap hasl monitoring kegiatan pembangunan, 3) Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodic, tepat waktu, akurat dan relevan, 4) Tim Teppa P2E mampu menyampaikan laporan evaluasi perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, 5) Koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan. Sedangkan untuk mewujudkan misi 3 yaitumeningkatkan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar lembaga pada sektor perekonomian, maka dirumuskan

tujuan

3.1.yaituPeningkatan

koordinasi

pada

sektor

perekonomian.Untukmencapai tujuan ini, maka dirumuskan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian tujuanyaitu: 1) Peningkatan intensitas koordinasi dan pengendalian pada sektor perekonomian, 2) Penyiapan data dan informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi.

4.3.

Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta implementasi dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan kebijakan Biro P2E diuraikan pada Tabel 4.1.Strategi dan Kebijakan Biro P2E Tahun 2012-2017 pada halaman berikut.


49


50

Dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

1. Mengoptimalkan pengendalian internal kegiatan administratif Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

Tujuan

Strategi

1) Memberikan akses kepada seluruh pegawai dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor.

Arah Kebijakan

6) Meningkatkan hubungan kerja yang kondusif antara atasan dan bawahan (Team Work ).

5) Mengupayakan pemanfaatan anggaran berbasis kinerja pada setiap program dan kegiatan

4) Menata administrasi kantor ke 4) Merangkum data dan informasi dalam sistim database yang baik yang bersumber dari luar SKPD terintegrasi maupun dari internal Biro P2E

3) Peningkatan Tatalaksana 3) Membentuk dan menata bank 3) Melibatkan seluruh pegawai dalam pelayanan administrastif yang data untuk keperluan administrasi pengambilan kebijakan menyangkut terkelola secara sistematis secara internal pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Kapasitas SDM Biro 2) Penataan sarana dan 2) Memberikan kesempatan seluasPengendalian Pembangunan prasarana kantor yang sesuai luasnya kepada aparatur/pegawai dan Ekonomi yang meningkat peruntukannya. untuk pengembangan kapasitas diri.

1) Peningkatan sarana dan 1) Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Prasarana kantor berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi

Sasaran

pengendalian pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi

Misi 1 : Mewujudkan organisasi yang profesional dalam menyelenggarakan koordinasi urusan kesekretariatan serta

Visi


51

2. Mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi

Tujuan

4) Percepatan proses pelelangan barang dan jasa

2) Penyedia mampu mengakses dengan mudah layanan SPSE 3) Seluruh Proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE

1) Setiap SKPD/POKJA Mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan kedalam layanan SPSE

Sasaran 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan

2) Menunjang program pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha 3) Memberikan akses yang luas bagi penyedia barang dan jasa dan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diadakan pemerintah 4) Pengembangan 4) Menjadikan proses pengadaan infrastruktur IT pada sistim Barang/Jasa terpadu dan terintegrasi SPSE sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien. 5) Membangun komitmen 5) Mengupayakan pembentukan Unit yang tinggi terhadap Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi perubahan pola tindak setiap Gorontalo SKPD dan Instansi lainnya terhadap PBJ Pemerintah berbasis elektronik 6) Menjamin keadilan/Tidak diskriminatif berarti adanya perlakuan yang sama terhadap semua penyedia barang dan jasa

1) Upaya peningkatan pemahaman terhadap sistim pengadaan barang dan jasa secara lektronik kepada seluruh stakeholder 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PBJ secara elektronik. 3) Peningkatan kapasitas SDM bagi aparat pengelola dan penyedia barang/jasa

Strategi


52

3. Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN

Tujuan

5) Koordinasi Dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan

A rah Kebijakan

4) Peningkatan fungsi pengendalian kegiatan dilapangan melalui ketersediaan SDM yang cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas teknis personil/staf Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. 5) Membuat analisis dan rekomendasi atas permasalahan kegiatan pembangunan dilapangan.

2) Meningkatkan Koordinasi antara instansi terkait tentang penanganan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan. 3) Mengembangkan upaya untuk meningkatkan kemajuan pelaksanaan dapat dilakukan setelah penyimpangan diketahui lebih dini dan solusi dapat dilakukan dengan cepat.

1) Memastikan bahwa strategi dan langkah yang ditempuh telah sesuai prosedur.

7) Pemantauan dilakukan pada semua aspek sejak dari pelaksanaan kegiatan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini.

6) Pelaporan yang 6) Menjalin koordinasi yang teratur/sistematis dan berjenjang berkelanjutan terhadap SKPD terkait. selama pelaksanaan kegiatan

4) Pengawasan kegiatan pembangunan dilakukan dengan menentukan format monitoring yang informatif, pengumpulan informasi, interpretasi sementara dan kecendrungan manfaat yang dirasakan 5) Pengembangan sistim pelaporan secara online (Ereport )

4) Tim MONEV P2E mampu menyampaikan laporan evaluasi perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD

Strategi 1) Merencanakan prosedur monitoring kegiatan pembangunan yang tepat sasaran 2) Pemantauan dilakukan pada saat program dan kegiatan sedang berjalan dan memiliki jangkauan jangka pendek. 3) Pengamatan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

1) Terlaksananya Kegiatan monitoring Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2) Terlaksananya Kegiatan evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan pembangunan 3) Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat dan relevan

Sasaran

untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

menghasilkan informasi hasil pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Misi 2 : Mewujudkan pengendalian pembangunan melalui monitoring kegiatan pembangunan secara menyeluruh yang


53

4. Peningkatan Koordinasi pada Sektor Perekonomian

2) Penyiapan Data dan Informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi

1) Meningkatnya Koordinasi pada sektor perekonomian

1) Menjalin kerjasama yang baik 1) Memantapkan peran Biro antar SKPD terkait pada sektor Pengendalian Pembangunan dan perekonomian Ekonomi sebagai unsur pengendalian serta evaluasi kegiatan pembangunan dan ekonomi. 2) Menyediakan dan 2) Meningkatkan Koordinasi antara memfasilitasi seluruh tindak instansi terkait tentang penanganan koordinasi dan konsultasi pada serta pelaksanaan seluruh kegiatan sektor perekonomian perekonomian. 3) Menyediakan data yang 3) Peningkatan fungsi pengendalian akurat, tapat waktu, dan relevan pada sektor perkenomian. pada sektor perekonomian 4) Pengembangan sistim 4) Mendukung penyusunan dokumen informasi terhadap indikator atas potensi perekonomian daerah. ekonomi berbasis web 5) Berperan aktif dalam setiap 5) Menjamin adanya akses yang kegiatan perekonomian mudah terhadap masyarakat atas informasi pada sektor perekonomian 6) Meningkatkan hubungan kerja yang kondusif antara atasan dan bawahan (Team Work ).

Misi 3 : Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar lembaga pada sektor perekonomian Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Dari strategi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan program dan

kegiatan guna mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan SOTK Sekretariat Daerah yang baru dan berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo, maka pada program dan kegiatan dilakukan penyelarasan dan disusun kembali. Hasil penyelarasan dan revisi menetapkan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan yang akan menjadi acuan dan kerangka kerja selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Program Pengendalian Pembangunan, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu 1) Pengendalian Pembangunan Dana APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; dan 3) BimbinganTeknis Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan Ujian Sertifikasi Keahlian PBJP. 2. Program Pengendalian Ekonomi, terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi Pengendalian Ekonomi. Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

54

3. Program Pelayanan Administrasi, Peningkatan Sarana Prasarana dan SDM Aparatur, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu 1)Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran; dan 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 4. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi. Program dan kegiatan ini disusun sebagai implementasi program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo seperti dapat ditunjukkan pada Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro P2E Tahun 2012—2017 pada halaman berikut.


55


56


57


58


59

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja Biro P2E yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk kurun waktu 5(lima) tahun ke depan (Tahun 2012—2017) dapat dilihat pada Tabel6.1. Indikator Kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi pada halaman berikut.


60


61


62

BAB VII PENUTUP Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan wajib yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.Dalam menyelenggarakan urusan wajib ini telah diatur tugas pokok dan fungsi masingmasing bagian yang terdapat pada Struktur Organisasi Biro P2E. Isu-isu strategis yang telah ditentukan berdasarkan tupoksi Biro P2E, baik di tingkat provinsi, maupun nasional, terhadap aspek percepatan pembangunan di segala bidang maupun aspek perekonomian, diharapkan aparat Biro P2E dapat memacu kinerjanya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun rencana program dan kegiatan yang telah disusun

pada

Perubahan

Renstra

Biro

P2E

Tahun

2012—2017,

harus

dilaksanakansesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo. Perubahan RenstraBiro P2E ini disadari belum dapat mengakomodir segala kebutuhan dan permasalahan yang ada.Oleh karena itu sebagai rencana tindak lanjut, Perubahan Renstra Biro P2E ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Biro P2E untuk kurun waktu yang tersisa. Dengandemikian diharapkan capaian hasil pembangunan dapat menghantarkan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Perubahan Rencana Strategis BiroP2ETahun 2012-2017

63

BAB I PENDAHULUAN. dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,

Recommend Documents