BAB. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Zaire. Hutan tropis Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (mega biodiversity) baik pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik. Indonesia memiliki sekitar 90 jenis ekosistem khas yang merupakan habitat tumbuhan alam dan satwa liar yang meliputi spesies tumbuhan berbunga sekitar 10 % dari dunia, spesies mamalia
12 %, spesies reptilia dan amfibia 16 %,
dan
spesies burung 17 %, (BAPPENAS, 2003) Dua hal yang menyebabkan masalah keanekaragaman hayati (biodiversitas) menjadi perhatian dunia saat ini, pertama adalah masalah etik tentang pengakuan bahwa semua mahluk hidup mempunyai hak untuk hidup. kesadaran bahwa pembangunan
Kedua, adanya
mahluk hidup merupakan sumberdaya yang diperlukan bagi
berkelanjutan (Alikodra, 1998). Masalah serius yang sedang
dihadapi dalam hal konservasi biodiversitas adalah berlangsungnya proses degradasi dan kepunahan berbagai spesies di dunia, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun karena tekanan akibat perkembangan kehidupan manusia. Dalam rangka konservasi biodiversitas, sejak tahun 1982 Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan konservasi alam, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru) maupun di luar kawasan konservasi (seperti taman margasatwa, kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan lain-lain). Sampai tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 535 unit kawasan konservasi dengan luas 28.260.150,56 ha yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Taman nasional (TN) merupakan kategori kawasan konservasi yang mempunyai persentase luas paling besar yaitu mencapai 57,9 %, atau seluas 16.375.251,31 ha dengan jumlah 50 unit.
Pembangunan TN di Indonesia diawali tahun 1980 dengan dideklarasikannya 5 (lima) kawasan TN pertama, yaitu TN Gunung Gede Pangrango, TN Ujungkulon, TN Gunung Leuser, TN Baluran, dan TN Komodo. Selanjutnya, pemerintah terus mengembangkan pembangunan TN dengan menunjuk beberapa lokasi baru. Perkembangan luas kawasan TN di Indonesia sebagai berikut: pada tahun 1982 seluas
1.394.790 ha, tahun 1985
seluas
1.750.301 ha,
tahun 1990 seluas
1.883.900,7 ha, tahun 1995 seluas 3.679.330,7 ha, tahun 2000 seluas 11.573.793,2 ha,
dan pada tahun 2005 sampai tahun 2009
seluas
16.375.251,31 ha.
Perkembangan luas TN di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. 18000000 18
Luas (Juta Ha)
16000000 16 14000000 14 12000000 12 10000000 10 8000000 8 6000000 6 4000000 4 2000000 2 00
1982
1985
1990
1995
2000
2009
Tahun
Gambar 1. Perkembangan Luas TN di Indonesia (Ditjen. PHKA, 2007). Taman nasional mempunyai fungsi yang sangat penting ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
Ditinjau dari aspek ekologi TN mempunyai fungsi
sebagai pengendali erosi, pencegah banjir, siklus nutrisi, dan produksi karbon. Ditinjau dari aspek sosial TN mempunyai fungsi membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, spriritual, kultural, dan estetika. Sedangkan ditinjau dari aspek ekonomi TN mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan TN di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam kelestarian biodiversitasnya, seperti perambahan hutan, pemukiman liar, pembalakan,
perburuan dan kebakaran hutan.
Masyarakat yang tinggal di
2
daerah penyangga TN pada umumnya masih mempunyai tingkat sosial ekonomi rendah dan memiliki hubungan ketergantungan segi fisik dengan potensi sumberdaya alam di kawasan TN.
Mereka memasuki TN untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari akan kayu bakar, daging satwa, ikan, buah-buahan, rotan, madu, dan sumber daya alam lainnya.
Pengelolaan potensi yang ada,
baik
penawaran (supply) maupun permintaan (demand) belum berkembang secara optimal. Sedangkan kontribusi pengelolaan TN terhadap pendapatan masyarakat dan PAD masih rendah. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan TN belum terintegrasi dengan pengembangan daerah penyangga dan pembangunan wilayah (kawasan budidaya, permukiman, perkotaan, dan industri) baik secara sistem, kebijakan, maupun fungsional.
Pengelolaan TN belum menjadi bagian integral dari pembangunan
wilayah secara keseluruhan.
Secara sistem, pembangunan wilayah
dikaitkan dengan peran dan fungsi kawasan taman nasional.
kurang
Secara kebijakan,
konsistensi program dan koordinasi pengembangan taman nasional masih lemah. Sedangkan secara fungsional, sektor terkait belum terpadu dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan TN. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan (gaps) antara penawaran dan permintaan
dalam pengembangan
kawasan TN. Sesuai Miller and Hamilton (1999) bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih luas. Hal tersebut dibuktikan dari hasil studi kasus pada beberapa kawasan konservasi di Australia, Brazil, Amerika Utara, dan Bhutan. Kondisi belum terintegrasinya pengelolaan TN dengan pengembangan daerah penyangga dan pembangunan wilayah terjadi pada hampir seluruh kawasan TN di Indonesia, termasuk TN Bukit Tigapuluh (TNBT). Akibat dari belum terintegrasinya pengelolaan TNBT, kini kawasan TN yang berada di wilayah Propinsi Riau dan Jambi tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam kelestarian biodiversitasnya.
Permasalahan serius yang terjadi di kawasan TNBT adalah
perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat suku asli, pembalakan liar, perambahan hutan, dan
perburuan satwa liar.
Berdasarkan data Balai TNBT,
perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat suku asli di kawasan TNBT terus mengalami peningkatan. Perambahan hutan di sekitar enklav Desa Sanglap
3
diperkirakan telah mencapai luas 2.103 ha.
Dalam kasus perburuan satwa liar,
sebanyak 5 ekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) telah terbunuh dalam periode tahun 1999 sampai tahun 2006. Sedangkan permasalahan yang terjadi di sekitar kawasan TNBT adalah konversi hutan, eksploitasi sumberdaya alam mineral, kebakaran hutan, dan perubahan tataguna lahan. Konversi hutan dan eksploitasi tambang batu bara TNBT
telah menyebabkan semakin menipisnya hutan penyangga
(Balai TNBT dan FZS,
2009). Akibat lain dari belum terintegrasinya
pengelolaan TNBT adalah belum berkembangnya pemanfaatan potensi kawasan tersebut
sehingga
kontribusi
pengelolaan
TNBT
terhadap
peningkatan
kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD, masih sangat rendah. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan berbasis ekowisata di TNBT. Ditinjau dari aspek penawaran ekowisata, kawasan TNBT mempunyai potensi berupa kekayaan biodiversitas yang tinggi (sekitar 1500 spesies flora, 59 jenis mamalia, 9 jenis primata, 193 jenis burung, dan beberapa tipe ekosistem unik keindahan lanskap, dan keunikan budaya masyarakat tradisional. Sedangkan potensi permintaan ekowisata berupa meningkatnya minat masyarakat untuk menikmati obyek yang masih alami, meningkatnya isu lingkungan, dan semakin meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Menurut UNEP (2003), perencanaan dan pengelolaan ekowisata yang baik (dalam penelitian ini pengelolaan ekowisata secara terintegrasi) dapat menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk konservasi biodiversitas dalam jangka panjang. Sebagai alat pembangunan, ekowisata dapat mewujutkan tiga tujuan dasar dari konservasi biodiversitas yaitu : 1) Melindungi biodiversitas dan budaya masyarakat, 2) Mendukung penggunaan biodiversitas secara berkelanjutan, dan 3) Membagi keuntungan pengembangan ekowisata dengan masyarakat lokal. Berdasarkan
latar
belakang
tersebut,
dalam
rangka
pengembangan
pengelolaan TNBT secara terintegrasi diperlukan pendekatan yang logis atas dasar potensi yang ada (baik supply maupun demand), berupa model pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi.
4
B. Perumusan Masalah Penelitian ini akan menjawab permasalahan pokok sebagai berikut : 1. Bagaimana kondisi keintegrasian pengelolaan TNBT dalam suatu wilayah pembangunan ? 2. Strategi dan program prioritas apa yang perlu dilakukan dalam pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi ? 3. Bagaimana model pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi ? Rumusan masalah penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.
Pengelolaan TNBT
Pengembangan Daerah Penyangga .
Pembangunan Wilayah
KONDISI SAAT INI
AKIBATNYA :
Pengelolaan TNBT bersifat eksklusif Pemda tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan TNBT Tidak ada sistem yang secara efektif memadukan perencaan ketiga wilayah tersebut. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan daerah penyangga masih lemah. .
Biodiversitas TNBT terancam kelestariannya Pengelolaan potensi supply dan demand belum berkembang secara optimal. Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD rendah
Pengembangan pengelolaan TNBT memerlukan pendekatan yang logis atas dasar potensi yang ada (suppay dan demand), berupa MODEL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN TNBT SECARA TERINTEGRASI
Gambar 2. Rumusan Masalah Penelitian C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi. Adapun tujuan antara dari penelitian ini adalah : 1. melakukan analisis kondisi keintegrasian pengelolaan TNBT dalam suatu wilayah pembangunan, 2. merumuskan strategi dan program prioritas pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi, 3. membuat model pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi.
5
D.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah :
1. Bagi pengambil kebijakan penelitian ini bermanfaat sebagai dasar dalam pengembangan pengelolaan TN secara terintegrasi berbasis pada potensi kawasan. 2. Bagi masyarakat dan dunia usaha penelitian
ini bermanfaat sebagai acuan
untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pengelolaan TN. 3. Bagi peneliti
bermanfaat untuk
menambah
pengetahuan dan wawasan di
bidang pengelolaan TN. E.
Novelty Nilai kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah integrasi pengelolaan TN
dengan pengembangan daerah penyangga dan pembangunan wilayah melalui pendekatan sistem, kebijakan, dan fungsional. F.
Kerangka Pemikiran WCED (1987) mendefinisikan konservasi biodiversitas adalah pengelolaan
pemanfaatan biosfer oleh manusia sedemikian rupa sehingga bisa dihasilkan kesinambungan keuntungan/ manfaat terbesar sekaligus memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang (the management of human use of the biosphere so that it can yield in greatest sustainability benefit generations while maintaining its potential to meet the needs and aspiration of future generations). Dalam
pelaksanaannya,
konservasi
biodiversitas
dilakukan
melalui
pengelolaan kawasan konservasi (seperti taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru) maupun di luar kawasan konservasi (seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari). Taman nasional merupakan jenis kawasan konservasi yang berdasarkan IUCN Protected Area Category (1994) termasuk kategori II yakni kawasan konservasi yang dikelola dengan tujuan utama untuk perlindungan ekosistem dan rekreasi. Berdasarkan kategori tersebut tujuan pengelolaan TN adalah :
6
1)
Melindungi wilayah alami dan pemandangan indah yang memiliki nilai tinggi secara nasional atau internasional untuk tujuan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata,
2)
Melestarikan sealamiah mungkin perwakilan dari wilayah fisiografi, komunitas biotik, sumberdaya genetik dan spesies, untuk memelihara keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati.,
3)
Mengelola penggunaan oleh pengunjung untuk kepentingan
inspiratif,
pendidikan, budaya, dan rekreasi dengan tetap mempertahankan areal tersebut pada kondisi alamiah atau mendekati alamiah, 4)
Menghilangkan dan mencegah eksploitasi atau okupansi yang bertentangan dengan tujuan penunjukannya,
5)
Memelihara rasa menghargai terhadap ciri ekologi, geomorfologi, kekeramatan, atau estetika yang menjadi pertimbangan penunjukannya,
6)
Memperdulikan
kebutuhan
masyarakat
lokal,
termasuk
penggunaan
sumberdaya alam secara subsisten, sepanjang tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tujuan pengelolaan. Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini adalah : bahwa
terdapat
interaksi (hubungan timbal baik) antara kawasan TN, daerah penyangga TN, dan wilayah pembangunan (meliputi kawasan budidaya, permukiman, industri, dan perkotaan). wilayah
Kawasan TN memberi pengaruh terhadap daerah penyangga dan
pembangunan,
dan
sebaliknya,
daerah
penyangga
dan
wilayah
pembangunan juga memberi pengaruh terhadap kawasan TN. Kawasan TN memberi pengaruh terhadap daerah penyangga dan wilayah pembangunan dalam bentuk fungsi ekologis (seperti pengendali erosi, pencegah banjir, siklus nutrisi, dan produksi karbon), manfaat konsumtif (penghasil daging, buah, madu, obat-obatan), dan manfaat non konsumtif (wisata alam, penelitian, pendidikan, sumber genetik, spriritual, kultural, dan estetika). Sebaliknya daerah penyangga dan wilayah pembangunan juga memberi pengaruh terhadap kawasan TN. Pengaruh daerah penyangga terhadap TN dapat berupa pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN. Sedangkan pengaruh wilayah pembangunan terhadap TN ditentukan oleh kebijakan pembangunan daerah, misalnya dalam hal tataguna lahan,
eksploitasi
sumber
daya
alam,
pembangunan
sarana
prasarana,
7
pengembangan pariwisata dan lain-lain. Berdasarkan klasifikasi wilayah, interaksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Zona 2 Zona 1
Zona 3 Keterangan : Zona 1 : Kawasan TN Zona 2 : Daerah Penyangga (Buffer Zone) TN Zona 3 : Wilayah Pembangunan (kawasan budidaya, pemukiman, industri dan perkotaan) (Dimodifikasi dari Konsep Alikodra 2008)
Gambar 3. Interaksi Kawasan TN, Daerah Penyangga dan Pembangunan
Wilayah
Mengingat adanya interaksi dari ketiga wilayah tersebut maka secara teoritis pengelolaan TN perlu diintegrasikan dengan
pengembangan daerah penyangga
dan pembangunan wilayah. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller and Hamilton (1999), yang menyatakaan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih luas. Selain itu berdasarkan hasil Kongres WNPC (World National Park Congress) tahun 1993 di Caracas, Venezuela diamanatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh single institution, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil Kongres WNPC tahun 2003 di Durban, Yordania memandatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar. Sesuai dengan kondisi yang ada (baik potensi supply maupun demand), arah pengelolaan TNBT yang potensial untuk dikembangkan adalah dibidang ekowisata. Hal ini sesuai dengan UNEP (2003), yang menyatakan bahwa perencanaan dan pengelolaan ekowisata yang baik
(dalam penelitian ini
8
pengelolaan ekowisata secara terintegrasi) dapat menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk konservasi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini akan dianalisis kondisi pengelolaan terintegrasi kawasan TNBT dalam suatu wilayah pembangunan dan potensi-potensi yang ada baik supply maupun demand.
Tiga bentuk integrasi
yang akan dikaji adalah
integrasi sistem, integrasi fungsional dan integrasi kebijakan (Kay dan Alder , 1999). Berdasarkan hasil analisis akan dirumuskan program prioritas pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi. Sebagai hasil akhir dari penelitian ini akan dibuat model pengembangan pengelolaan TNBT berbasis pada potensi yang ada sesuai dengan azas-azas pembangunan kawasan taman nasional secara terintegrasi. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.
9
KONSERVASI BIODIVERSITAS
Di luar KK
Kawasan Konservasi (KK)
Kebun raya Kebun Binatang Taman Safari Dll.
KAWASAN KONSERVASI Taman Nasional Pengelolaan TN. Secara Terintegrasi
E
Pengelolaan Taman Nasional
K
Pengembangan Daerah Penyangga
Pembangunan Wilayah
Program Prioritas pengembangan pengelolaan TNBT secara terintegrasi
O W I S A T A
Sub Model Ekowisatawan
Sub Model Pendapatan Masyarakat
Sub Model Penerimaan Pemerintah
Model Pengembangan Pengelolaan TNBT berbasis Ekowisata sesuai azas – azas pembangunan TN secara terintegrasi
Model Pengembangan Pengelolaan TN. Berbasis Ekowisata
TUJUAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
Gambar 4. Kerangka Pemikiran
10
