BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat
umum
yang
dipersiapkan
secara
khusus
untuk
melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu ABRI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang
dan
peraturan
yang
berlaku.
Untuk
dapat
melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka
1
2
TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar dinas. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama
baik
Tentara
Nasional
Indonesia
(TNI) yang apabila
perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3
Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Pompe menyebut 2 kriteria hukum pidana khusus yaitu orangorangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Contoh hukum pidana fiskal untuk delik-delik pajak.1 Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi : 1. Diancam karena desersi, Militer : Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang
1
DR. Andi Hamzah, SH ,1991,Perkembangan Hukum Pidana Khusus,Ragunan.hlm. 1
4
ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah. 2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. 3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.
5
Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan
Bersenjata
Republik
Indonesia
melewati
beberapa
tahap/tingkatan sebagai berikut: 1. Tingkat penyidikan 2. Tingkat penuntutan 3. Tingkat pemeriksaan di persidangan 4. Tingkat putusan Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : 1. Penyidik adalah : a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
6
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan di peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundangundangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tata peradilan militer. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Hak penyidik pada 1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum) 2. Polisi militer (POM) 3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer) Keputusan PANGAB Nomor : Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989). Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI. Sesuai
7
fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdiannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulisan dalam penulisan skripsi ini memilih judul : “TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA
(TNI)
DAN
UPAYA
PENANGGULANGANNYA”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan,
maka
dikemukakan
permasalahan-permasalahan
sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI? 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. tujuan penelitian : a.
Untuk
mencari
dan
menjelaskan
faktor-faktor
yang
menyebabkan timbulnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). b.
Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI dalam menanggulangi tindak pidana desersi di lingkungan TNI.
2. Manfaat penelitian: Sesuai dengan permasalahan yang di ambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah: a.
Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI.
b.
Bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum di bidang disparitas pemidanaan, memberikan masukan
tentang
dasar
pertimbangan
hakim
dalam
memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI. c.
Bagi aparat penegak hukum adalah sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum itu sendiri, masyarakat pada
9
umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penegakan hukum.
D. Keaslian Penelitian Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau perbaharuan. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengkaji tentang tindak pidana desesrsi yang dilakukan anggota tentara nasional Indonesia (TNI) dan upaya penanggulangannya .
E. Batasan Konsep Penulisan ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian tindak pidana desersi, anggota, tentara nasional Indonesia, upaya : 1. Pengertian tindak pidana desersi adalah kejahatan karena bersalah, anggota tentara yang pergi untuk menarik diri selama-lamanya daripada
kewajiban
dinasnya
untuk
menghindari
bahaya
menyebrang ke musuh sehingga tidak berhak untuk masuk kembali. 2. Anggota adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk di suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dsb)
10
3. Tentara nasional Indonesia adalah kesatuan alat Negara yang taat terhadap tugas, perintah atasan dan peraturan yang berlaku bagi tentara yang terdiri dari prajurit/militer AD angkatan darat, AU angkatan udara, AL angkatan laut yang dipimpin oleh seorang panglima TNI. 4. Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb.
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan penelitian dan literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. 2. Metode Pengumpulan Data Penelitian
dilakukan
dengan
cara
mengumpulkan
serta
mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, bahan hukum penelitian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :
11
a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana militer meliputi peraturan perundangan, yaitu : 1) Undang-Undang dasar 1945 2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara No.39 Tahun 1947 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 27 Tahun 1983 5) Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/239/VII/1996 tentang Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD 6) Keputusan PANGAB Nomor : Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989)
b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan dengan penelitian atau penulisan hukum ini.
3. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa dengan menggunakan ukuran kualitatif yaitu data yang dikumpulkan kemudian disistematisasi, setelah itu dijabarkan dan kemudian dilakukan proses evaluasi data.
12
G. Sistematika Penulisan Agar memudahkan dalam mempelajari serta memenuhi materi atau isi dari tulisan ini, maka penulis akan menuangkan secara garis besar sistematika bab demi bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan Bab ini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan judul antara lain, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II : Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Bab ini penulis akan mengemukakan mengenai tinjauan secara umum tentang tindak pidana desersi. Hal ini meliputi proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana desersi, dan dasar hukum dari tindak pidana desersi.
13
Bab III: Penutup Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini maka penulis akan menyimpulkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya kemudian mencoba untuk mengemukakan saran-saran dalam usaha menyelesaikan masalah yang timbul.
