Pemerintah Kota Bogor|
BA AB I
P dah Pend hulu uan A. LAT TAR BEL LAKANG G Und dang-Unda ang Nomo or 28 Tah hun 2009 tentang Penyelenggara Ne egara yang Bersih dan Bebas dari Korup psi, Kolusii, dan Nepotisme ttelah seca ara tegass mengam manatkan emerintah han yang baik. Amanat konsstitusi ini telah menjadi isu nasional tata kelola pe aligus pekkerjaan ru umah berssama pem merintah b baik di ting gkat pusa at maupun n daerah seka untu uk mewuju udkannya a. Pem merintah baik di tingkat pusat maupun d daerah harus dap pat dan mampu men ngerahkan n
seluru uh
poten nsi,
keku uatan,
d dan
kem mampuan
dalam
rangka
men nyelengga arakan tatta kelola pemerintahan yan ng baik (g good govvernance).. Karena perw wujudan
tata
ke elola
pem merintaha an
yang
baik
a akan
me elahirkan
banyak
kele ebihbaikan n terutam ma dalam m mendorong efe ektivitas d dan efisie ensi pengelolaan pem merintahan n yang akan be erdampakk besar pada pe eningkata an keseja ahteraan massyarakat. Untu uk mewujudkan ha al tersebutt, banyak faktor yang harus dikerahka an dan sa alah satu fakto or penting gnya adalah penge embangan n dan pen nerapan siistem perttanggung gjawaban yang g tepat, jjelas, dan n terukurr. Selain itu, dalam m melakssanakan tugas pokok dan fung gsinya, pe emerintah h harus m mampu m menampilkkan kinerjanya seccara terukkur serta mam mpu menyyelaraska an perenccanaan pe embangunan deng gan kelua aran dan manfaat yang g dihasilkkan. Pada a saat yan ng sama,, upaya p pencapaia an good g governancce harus didu ukung ole eh komitm men dan keterlibattan semu ua pihak yaitu pemerintah,, swasta (privvate secto or), dan m masyaraka at. Fakttor lain yang jug ga pentin ng adalah h upaya--upaya m mendayag gunakan aparatur pem merintah. Dengan demikian maka d dalam penyelengga araan pe emerintaha an telah mela alui proses peren ncanaan pembang gunan sehingga d dapat berrlangsung g secara berd daya guna a, berhasiil guna, be ersih dan bertangg gung jawa ab serta be ebas dari korupsi, kolu usi dan ne epotisme. Dala am dunia a birokrassi, akunta abilitas in nstansi p pemerintah h merupa akan perrwujudan kew wajiban insstansi pe emerintah, sesuai dengan IInstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 9 tentang Akuntabiilitas Kine erja Instan nsi Pemerrintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
1
Pemerintah Kota Bogor| Setiap Peme erintah D Daerah diminta un ntuk men nyampaikkan Laporan Akun ntabilitas erja Instansi Peme erintah (L LAKIP). Penyusuna an LAKIP P dilakuka an sesuai dengan Kine ama anat Pera aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2 2006 tenttang Pela aporan Ke euangan dan Kinerja Instansi Pemerinta ah, Instru uksi Pressiden Rep publik Ind donesia N Nomor 7 Akuntabilittas Kinerja a Instansi Pemerin ntah dan P Peraturan n Menteri Tahun 1999 ttentang A gara Pend dayagunaa an Aparatur Negarra dan Re eformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun Neg 2010 0 tentang g Pedoma an Penyussunan Penetapan Kinerja da an Pelapo oran Akun ntabilitas Kine erja Instan nsi Pemerrintah. Oleh h karena itu, Peme erintah Ko ota Bogorr memilikii kewajiba an untuk menyusun LAKIP yang g berisi p pertanggungjawaba an kinerja dalam m mencapai tujuan-tujjuan dan sasaran strattegis yang telah ditetapkan melalui pertangg gungjawab ban secara periodik setiap akhiir anggara an dengan bertitik tolak darri Rencana a Pembangunan Jangka Me enengah Dae erah (RPJMD) Kota a Bogor ta ahun 2010 0-2014.
B. MAKSUD D DAN TUJUAN Makksud disu usunnya L Laporan A Akuntabilitas Kinerja Peme erintah Ko ota Bogo or Tahun 2013 3 adalah melaksa anakan Pe eraturan Pemerinta ah Nomo or 08 Tah hun 2006 tentang Pela aporan Ke euangan dan Kine erja Instansi Peme erintah, In nstruksi P Presiden R Republik Indo onesia No omor 7 T Tahun 199 99 tentang Akunta abilitas Kinerja Insttansi Pem merintah, Pera aturan Me enteri Neg gara Pend dayaguna aan Apara atur Negara dan Re eformasi B Birokrasi Nom mor 29 T Tahun 20 010 tenta ang Pedo oman Penyusunan n Peneta apan Kine erja dan Pela aporan Akkuntabilita as Kinerja a Instansii Pemerin ntah serta a memenuhi Suratt Edaran Men nteri Pend dayagunaan Apara atur Negarra dan Re eformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 3 tentang g Penyam mpaian LA AKIP Tah hun 2013 3 dan Dokumen P Penetapan n Kinerja tahu un 2014.
Tujuaan Penyyusunan Laporan Akuntabbilitas Kinerja Peemerintahh Kota Bogor adalaah : Mempertaanggungjaw wabkan kinerja/penccapaian tujjuan dan sasaran P Pemerintahh Kota Boggor dalam m menjalankan tugaas pokok dan fungsi serta Anggarann Pendapataan Belanjaa Daerah Pemerintaah Kota Boogor kepaada pihak-ppihak yangg berkepenttingan (Staakehorlder) r) guna meewujudkan Kota pem merintahan yang baik (good govvernance).
Mendapatkan umpann balik dalaam rangka penyempuurnaan berrbagai kebijjakan yangg diperlukann
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
2
Pemerintah Kota Bogor| C. DAS SAR HUKUM Dasarr hukum p penyusunan Laporran Akunttabilitas K Kinerja Insstansi Pem merintah Kota a Bogor T Tahun 2013 adalah sebagai b berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahu un 2004 4 tentang g Pemerrintahan Daerah, mana telah beberap pa kali diu ubah terakkhir denga an Undan ng-Undang g Nomor sebagaim 12 Tahu un 2008 tentang Perubaha an Kedua a atas Undang-Un ndang No omor 32 Tahun 20 004 tentan ng Pemerrintahan D Daerah;
2.
Undang-Undang N Nomor 33 3 Tahun 2 2004 tenta ang Perim mbangan Keuangan antara merintahan n Daerah; Pemerinttah Pusat dan Pem
3.
Undang-Undang N Nomor 28 8 Tahun 1999 ten ntang Penyelengga ara Nega ara yang an Bebas dari Koru upsi, Kolussi, dan Ne epotisme; Bersih da
4.
Undang-Undang N Nomor 5 T Tahun 201 14 tentang g Aparatu ur Sipil Ne egara;
5.
mor 8 Tah hun 2006 6 tentang Pelapora an Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nom nstansi Pe emerintah h; Kinerja In
6.
2007 ten Peraturan Pemerrintah No omor 38 Tahun 2 ntang Pe embagian Urusan Pemerinttahan
antara
Pe emerintah h,
Peme erintahan
Daerah h
Provinsi,
dan
Pemerinttahan Dae erah Kabu upaten/Ko ota; 7.
Instruksi Presiden n Nomor 7 Tahun 1999 ten ntang Aku untabilitass Kinerja Instansi Pemerinttah;
8.
Peraturan Menterri Dalam Negeri Nomor 1 13 Tahun n 2006 te entang P Pedoman angan Daerah seba agaimana a telah beberapa ka ali diubah h terakhir Pengelolaan Keua m Negeri Nomor 21 Tahu un 2011 tentang dengan Peraturan Menteri Dalam an Kedua a Atas Pe eraturan M Menteri Da alam Neg geri Nomo or 13 Tah hun 2006 Perubaha tentang P Pedoman Pengelolaan Keua angan Dae erah;
9.
Peraturan Menterri Negara a Pendayyagunaan Aparatu ur Negara a dan Re eformasi un 2010 tentang Pedoman n Penyussunan Pe enetapan Birokrasi Nomor 29 Tahu dan Pelapo oran Akun ntabilitas Kinerja In nstansi Pe emerintah; Kinerja d
10. Peraturan Menterri Pendayyagunaan Aparatur Negara a dan Re eformasi B Birokrasi 25 Tahun n 2012 te entang Pe etunjuk P Pelaksana aan Evalu uasi Akun ntabilitas Nomor 2 Kinerja In nstansi Pe emerintah h sebagaim mana tela ah diubah dengan P Peraturan n Menteri Pendaya agunaan A Aparatur N Negara da an Reform masi Birokkrasi Nomor 20 Tah hun 2013 tentang Perubahan Lamp piran Peraturan M Menteri Pendayag gunaan A Aparatur Birokrasi Nomor 2 25 Tahun n 2012 ttentang P Petunjuk Negara dan Refformasi B naan Evaluasi Akun ntabilitas Kinerja In nstansi Pe emerintah; Pelaksan 11. Peraturan Daera ah Kota Bogor Nomor 3 Tahun n 2008 tentang Urusan Pemerinttahan Kotta Bogor; 12. Peraturan Daerah Kota Bogor N Nomor 3 Tahun 2010 ten ntang Orrganisasi at Daerah h; Perangka 13. Peraturan Daerah Kota Bogor N Nomor 5 Tahun 2010 te entang R Rencana gunan Pembang
Jangka
Meneng gah
Da aerah
((RPJMD)
Kota
Bogor
Tahun 2 2010-2014 4.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
3
Pemerintah Kota Bogor| D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Lapo oran Akuntabilitas Kinerja P Pemerinta ah Kota B Bogor Tahun 2013 3 disusun dengan siste ematika m mengacu pada P Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan A Aparatur Neg gara dan Reform masi Birokrasi No omor 29 Tahun 2010 te entang P Pedoman Penyusunan Penetap pan Kine erja dan Pelaporran Akun ntabilitas Kinerja Instansi merintah, ssebagai b berikut : Pem
Ringkaasan Ekseekutif • Berissi ringkasaan pencapaaian kinerjaa/ sasarann Pemerinttah Kota Boogor Tahunn 20133, hambatann-hambataan pencapaaian kinerjaa, dan upayya yang akaan dilakukaan untuk peningkaatan kinerjaa. Bab I PPendahuluuan • Berissi uraian teentang lataar belakangg, maksud dan tujuann, landasann hukum penyyusunan, sistematika penyusunaan LAKIP, ddan gambarran umum Kota Bogor. Bab II Perencannaan dan PPerjanjian Kinerja • Berissi uraian teentang Visi dan Misi KKota Bogorr, Tujuan, SSasaran, seerta Peneetapan Kineerja Tahun 2013 yang menjadi acuan penilaian kinerjja. Bab IIII Akuntabiilitas Kinerrja • Berissi uraian teentang hassil pengukuuran kinerjaa, analisis capaian kinerja, term masuk didallamnya meenguraikan secara sisstematis kebeerhasilan/kkegagalan, hambatan pencapaiaan kinerja ddan upaya yang akan dilakksanakan untuk peningkatan kinerja, sertaa Informasii keuangann yang terkaait dengan kinerja . Bab IVV Penutup • Berissi tinjauan secara um mum tentanng keberhaasilan/kegaagalan, perrmasalahan dan kkendala utaama yang bberkaitan ddengan kinerja Pemerintah Kotaa Bogor daan strattegi pemeccahan masalah yang akan dilakssanakan di tahun yang akan datang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
4
Pemerintah Kota Bogor| E. GAM MBARAN N UMUM M KOTA B BOGOR Secara geog grafis Kotta Bogor memiliki letak yang strate egis karen na letaknya yang dekatan d dengan Ib bukota Ne egara da an Ibukota a Provinssi Jawa B Barat. Jarrak Kota berd Bogor dengan DKI Jakkarta ± 60 0 km dan ± 120 km m dengan Kota Bandung. Kotta Bogor etak di an ntara 6º30 0’30”-6º41’00” Linta ang Selata an dan 10 06º43’30”-106º51’0 00” Bujur terle Timur. Keting ggian rata-rata di K Kota Bogor minimal 190 mete er dan ma aksimal 35 50 meter ukaan lautt. di attas permu Luass wilayah Kota Bog gor menca apai 11.850 Ha ata au 0,27% dari wilayyah Provin nsi Jawa Bara at. Kota B Bogor terb bagi dalam m 6 kecam matan, 68 8 keluraha an, 780 RW W, dan 3.479 RT. Selu uruh wilayyah Kota Bogor be erbatasan n dengan wilayah Kabupate en Bogorr dengan rinciian sebag gai berikutt :
1. S Sebelah Utara de engan Ke ecamatan Kemang g, Kecam matan Bo ojong Gede, dan K Kecamata an Sukara aja Kabupa aten Bogo or.
2. S Sebelah T Timur den ngan Keccamatan Sukaraja dan Keccamatan Ciawi Ka abupaten B Bogor.
3. S Sebelah B Barat den ngan Keca amatan D Dramaga d dan Keca amatan Ciomas Ka abupaten B Bogor.
4. S Sebelah S Selatan de engan Ke ecamatan Cijeruk d dan Kecam matan Ca aringin Ka abupaten B Bogor.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
5
Pemerintah Kota Bogor|
Pen enduduuk Jum mlah pend duduk Kotta Bogor sampai d dengan a akhir tahun 2012, b berdasarkkan data Badan Pusatt Statistik (BPS) m mencapai 1.004.831 1 orang yang terd diri atas 510.884 7 peremp puan. Jum mlah ini m meningkat sebanya ak 3,87% laki--laki dan sebanyakk 493.947 atau u 493.957 7 orang dibandingkkan denga an tahun 2011. Ko omposisi pendudukk seperti ini m melahirkan sex ratio pendu uduk Kota a Bogor ssebesar 103. Ang gka sex rratio 103 men nggambarrkan bahwa untuk setiap 100 pe enduduk perempua an terdapat 103 pend duduk lakki-laki.
el 1.1 Tabe JJumlah Pe enduduk M Menurut K Kecamatan
Kecamatan
Laki-laki
Peremppuan
Jumlah
Bogoor Utara
91.874
88.9773
180.847
Bogorr Selatan
97.698
92.8337
190.535
Bogoor Timur
50.553
49.4330
99.983
Bogoor Barat
113.373
109.795
223.168
Bogor Tengah
52.720
51.5550
104.270
Tanah Sareal
104.666
101.3662
206.028
au dari kepadatan p pendudukk dengan luas wilayyah 118.5 50 km2, ke epadatan Ditinja pend duduk di Kota Bog gor pada ttahun 201 13 telah m mencapai 8.480 orrang per kkm2 atau men ningkat 2,,06 % dib bandingka an tahun 2011 yan ng menca apai 8.305 orang p per km2. Kecamatan B Bogor Ba arat adala ah kecam matan den ngan kepa adatan pe enduduk tertinggi u 12.825 5 jiwa perr km2. Sedangkan Kecamattan Bogorr Timur a adalah kecamatan yaitu deng gan angka kepadatan pendu uduk teren ndah yaitu u 6.184 jjiwa per kkm2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
6
Pemerintah Kota Bogor| Ke de epan, ang gka kepadatan penduduk ini diprediksi akan terus meningkat kare ena laju p pertumbuh han pendu uduk di ko ota Bogorr masih re elatif tingg gi. Di tahu un 2013, angka laju pe ertumbuha an pendud duk berad da pada kisaran 3,8 87%.
Urrusan P Pemeriintahan n Dala am menja alankan roda pem merintaha an, Peme erintah K Kota Bogo or melakksanakan tuga asnya berrdasarkan n Peratura an Daerah Kota Bogor Nom mor 3 Tah hun 2008 tentang Urussan Pemerintahan n Kota Bo ogor, yan ng berped doman pa ada Peratturan Pem merintah Nom mor 38 Ta ahun 2007 7 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerinta ah, Peme erintahan Dae erah Proviinsi, dan P Pemerinta ahan Dae erah Kabu upaten/Ko ota. Berda asarkan P Peraturan Dae erah terse ebut, Pem merintah Kota Bog gor mela aksanakan n 26 urussan wajib b dan 7 urussan pilihan n dan urusan peme erintahan sisa seba agai berikut : 1.
Urusan w wajib : 1)
Pendidikan;
2)
ehatan; Kese
3)
Peke erjaan um mum;
4)
Peru umahan
5)
Penataan Rua ang;
6)
encanaan Pembangunan; Pere
7)
Perh hubungan n;
8)
Ling gkungan H Hidup;
9)
Perttanahan;
10) Kependuduka an dan Ca atatan Sip pil; mberdayaa an Perempuan dan n Perlindungan Ana ak; 11) Pem 12) Kelu uarga Bere encana dan Keluarrga Sejahtera; 13) Sosiial; 14) Kete enagakerjaan; 15) Koperasi dan Usaha K Kecil dan M Menengah h; Modal; 16) Penanaman M 17) Kebudayaan; hraga; 18) Kepemudaan dan Olah atuan Ban ngsa dan Politik Da alam Nege eri; 19) Kesa 20) Oton nomi Daerah, Pemerintahan n Umum, A Administra asi Keuan ngan Daerrah, Pera angkat Da aerah, Kep pegawaia an, dan Pe ersandian n; 21) Pem mberdayaa an Masyarakat dan n Desa; 22) Statistik; 23) Kearsipan; pustakaan n; 24) Perp 25) Kom munikasi d dan Inform matika; 26) Keta ahanan Pa angan. 2.
Urusan P Pilihan : 1)
Kela autan dan Perikana an;
2)
Perttanian;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
7
Pemerintah Kota Bogor|
3.
3)
Pariw wisata;
4)
Energi dan Su umberdayya Minera al;
5)
Indu ustri;
6)
Perd dagangan n;
7)
Ketrransmigra asian.
Urusan P Pemerinta ahan Sisa Pemerinttah Kota Bogor jug ga menye elenggarakkan urusa an pemeriintahan sisa yang tidak dia atur dalam m Peraturan Daerrah Nomo or 3 Tah hun 2008 8 tentang Urusan Pemerinttahan Kotta Bogor.
Str trukturr Organ nisasi Berd dasarkan Peratura an Peme erintah Nomor 41 Tahun 2007 ten ntang Orrganisasi Pera angkat D Daerah, P Pemerintah Kota B Bogor me enetapkan n Peraturran Daerrah Kota Bogor Nomorr 03 Tahun 2010 te entang Org ganisasi P Perangkatt Daerah, yang terd diri dari :
1.
Walikota dan Wakkil Walikotta Bogor;
2.
h; Sekretariiat Daerah
3.
3 (tiga) A Asisten ya aitu : a.
Asistten Tata Praja yang memb bawahkan n 3 Bagia an : Bagia an Pemerrintahan, Bagian Hukum m, dan Ba agian Orga anisasi;
b.
Asistten Adim ministrasi Kemasya arakatan d dan Pem mbangunan memba awahkan 3 Ba agian : B Bagian Ke emasyara akatan, Bagian Pe engendalia an Progra am, dan Bagian Perekonomian;
c.
Asistten Admin nistrasi U Umum yan ng memba awahkan 3 Bagian n : Bagian n Umum, Bagian Keuan ngan Sekrretariat, dan Bagian n Hubung gan Masya arakat;
4.
Staf Ahli W Walikota; 5 (lima) S
5.
Sekretariiat DPRD D yang membawah hkan : Ba agian Perrundang-u undangan, Bagian Keuanga an, dan Ba agian Umum;
6.
Sekretariiat Dewan n Penguru us KORPR RI;
7.
Inspektorrat;
8.
6 (enam m) Badan,, yaitu : Badan P Perencana aan Pemb bangunan n Daerah, Badan Kepegaw waian, Pe endidikan dan Pela atihan, Ba adan Pela ayanan P Perizinan Terpadu dan Pen nanaman Modal, Badan Pemberdayaan M Masyaraka at dan K Keluarga Berencan na,
Badan
gelolaan Peng
gan Lingkung
Hidup,
Bad dan
Pengelolaan
keuangan dan Ase et Daerah h; 9.
Polisi Pam mong Praja a; Satuan P
nas, yaitu u : Dinas Pendidika an, Dinas Kesehata an, Dinass Tenaga 10. 12 (dua belas) Din osial dan Transmig grasi, Din nas Lalu Lintas da an Angku utan Jalan n, Dinas Kerja So Kebudayyaan dan Pariwisa ata, Dinass Bina Ma arga dan Sumber Daya Aiir, Dinas Pengawa asan Ban ngunan da an Permu ukiman, D Dinas Keb bersihan dan Perta amanan, Dinas Pe erindustria an dan P Perdagang gan, Dina as Pertan nian, Dina as Kepend dudukan dan Penccatatan Sipil, dan D Dinas Pen ndapatan Daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
8
Pemerintah Kota Bogor| 11. 6 (enam m) Kantor,, yaitu : Kantor P Pemuda d dan Olah h Raga, K Kantor Arsip dan Perpusta akaan Dae erah, Kan ntor Kesa atuan Ban ngsa dan Politik, K Kantor Kom munikasi dan Informatika, Kantor Ko operasi d dan Usaha Mikro Kecil dan n Meneng gah, dan Ketahanan n Pangan; Kantor K belas) Unit Pelaksa ana Teknis Dinas (U UPTD), ya aitu : 12. 12 (dua b a.
UPT TD Sangga ar Kegiata an Belajarr (SKB) pa ada Dinass Pendidikkan;
b.
UPT TD Puskessmas pada Dinas K Kesehatan n;
c.
UPT TD Labora atorium Ke esehatan Daerah (L Labkesda a) pada Diinas Kese ehatan;
d.
UPT TD Pelatih han Kerja dan Peng gujian Ko ompetensi pada Din nas Tenaga Kerja Sosial dan Tra ansmigrassi;
e.
TD Pembiinaan Me ental dan Kesejahteraan Sosial pad da Dinas Tenaga UPT kerja a Sosial dan Transm migrasi;
f.
UPT TD Termin nal pada D Dinas Lalu u Lintas da an Angkutan Jalan;
g.
UPT TD Pemad dam Keb bakaran d dan Pena anggulang gan Benccana Ala am pada Dina as Pengaw wasan Bangunan d dan Permu ukiman;
h.
UPT TD Rumah h Susun p pada Dinas Pengaw wasan Ban ngunan dan Permu ukiman;
i.
UPT TD Pemakkaman pad da Dinas Kebersiha an dan Pe ertamanan;
j.
UPT TD Pengollahan Air Limbah p pada Dinass Kebersihan dan P Pertaman nan;
k.
UPT TD Pengollahan Sam mpah pad da Dinas K Kebersiha an dan Pe ertamanan n;
l.
UPT TD Rumah h Potong H Hewan Te erpadu pa ada Dinass Pertanian.
an 68 kelu urahan, ya aitu : 13. 6 (enam)) Kecamatan denga a.
Keca amatan Bogor Utarra dengan n 8 kelurah han;
b.
Keca amatan Bogor Sela atan dengan 16 kelurahan;
c.
Keca amatan Bogor Timu ur dengan n 6 kelurahan;
d.
Keca amatan Bogor Bara at dengan n 16 kelura ahan;
e.
Keca amatan Bogor Teng gah dengan 11 kelurahan;
f.
Keca amatan Ta anah Sare eal denga an 11 kelu urahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
9
Pemerintah Kota Bogor| Gam mbar 1.1.. Struktu ur Organisasi Pem merintah Kota Bog gor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
10
