BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999, tata kelola pemerintahan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Berdasarkan sistem tersebut, sebuah daerah diberikan keleluasan untuk mengurus daerahnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi ini sebagian besar didanai oleh pajak yang bersumber dari uang masyarakat yang disetorkan kepada negara. Sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas penggunaan dana tersebut, maka sebuah pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah,
Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku
PPKD
(Pejabat
Pengelola 1
Keuangan
Daerah)
bertugas
menyelenggarakan akuntansi tersendiri SKPKD serta mengkonsolidasikan laporan akuntansi dari seluruh SKPD. DPKKA bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan bagi pengguna informasi keuangan daerah
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efekifitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk
pengambilan
keputusan
dan
untuk
menunjukkan
akuntabilitas (pertanggungjawaban) entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk dapat diterima oleh pengguna informasi keuangan daerah, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat daerah melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), suatu laporan 2
keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Mahmudi dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2010), suatu laporan keuangan daerah harus memenuhi karakteristik yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Namun, terpenuhinya semua karakteristik tersebut tidak membuat semua pengguna dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Seringkali ada beberapa pengguna yang belum memahami dengan baik tentang informasi dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan menafsirkan
umtuk
membantu
angka-angka
dalam
pengguna
untuk
memahami
dan
laporan
keuangan
tersebut,
serta
mengevaluasi laporan keuangan. (Mahmudi, 2010). Laporan keuangan daerah terdiri dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, dari keempat komponen laporan keuangan tersebut hanya
ada dua yang paling utama yaitu neraca dan laporan realisasi
anggaran. Sedangkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan hanyalah turunan dari kedua komponen utama. Dalam menganalisis laporan keuangan, pembaca perlu memahami langkah-langkah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara tepat. Menurut Mahmudi (2010) tahapan dalam menganalisis 3
laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: menilai kinerja makro, menilai kinerja program, menilai kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan analisis laporan keuangan. Adanya analisis laporan keuangan daerah akan memberikan gambaran kinerja keuangan suatu daerah. Untuk menganalisis laporan keuangan tersebut, penulis menggunakan analisis varians (selisih) dan analisis rasio keuangan. Berdasarkan kegunaannya kedua teknik tersebut cocok digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan daerah. Analisis varians digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, dengan mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Sedangkan analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun serta untuk mengetahui pengaruh setiap elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio kewajiban (utang), dan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan jangka pendek, dan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan jangka panjang. Sedangkan rasio kewajiban digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar hutangnya. Namun, tidak semua rasio utang yang ada bisa digunakan untuk mengukur utang daerah, seperti rasio utang terhadap ekuitas dan times interest earned ratio tidak dapat diterapkan pada pemerintah daerah.
4
Selain itu analisis laporan keuangan daerah ini tidak menggunakan rasio perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, ROA (Return On Asets), dan ROI (Return on investment). Rasio tersebut kurang sesuai jika digunakan untuk menganalisis laporan keuangan daerah yang tidak berorientasi pada laba. Hal ini, karena rasio ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Dalam penelitian ini mengambil data laporan keuangan selama dua periode. Hal ini karena, dengan membandingkan dua periode laporan keuangan maka dapat diketahui adanya kenaikan atau penurunan yang terjadi dari periode sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengambil judul untuk Tugas Akhir “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2012-2013”. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 dan 2013?” 1.3. Batasan Masalah Data yang digunakan adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2012 dan 2013. Laporan keuangan merupakan hal terpenting yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh pengguna informasi 5
keuangan dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak semua pengguna informasi laporan keuangan dapat memahami dan menafsirkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah analisis. Analisis hanya dilakukan pada tiga komponen laporan keuangan dari empat komponen yang ada. Hal ini karena salah satu komponen laporan keuangan, yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan rincian dari ketiga komponen yang lainnya. 1.4. Tujuan Penulisan Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2013, sehingga dapat membantu pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. 1.5. Manfaat Penulisan Hasil penulisan ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 1. Bagi Peneliti Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam memahami laporan keuangan serta dapat melakukan analisis laporan keuangan. 2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.
6
3. Bagi Instansi Pemerintahan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan terkait dengan pelaksanaan keuangan daerah. 4. Bagi Pengguna Informasi Keuangan Daerah Penulisan ini diharapkan dapat membantu pengguna informasi keuangan daerah dalam memahami dan menafsirkan laporan keuangan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
1.6. Kerangka Pemikiran
1. LRA
1. Analisis Varians 2. Analisis Pendapatan & Belanja
2. Neraca
1. 2. 3. 4. 5.
Analisis Likuiditas Analisis Solvabilitas Analisis Modal Kerja Analisis Aset Analisis Kewajiban
3. LAK
Analisis LAK
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
7
Membantu Pengguna dalam Pengambilan Keputusan
1.7. Sistematika Penulisan Agar penulisan Tugas Akhir ini tersusun secara sistematis sehingga mudah dalam memahami, maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan dasar teoritis penelitian, kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bagan, dan metodologi penelitian. BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH DAN INSTANSI Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek dan subjek penelitian yang digunakan. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian. BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan hasil penelitian dan saran penelitian.
8
