BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah pada tahun 1999, yaitu sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah memberikan berbagai perubahan terutama dalam
hubungan kekuasaan
antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta dituntut untuk meningkatkan
pendapatan
daerah
guna
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah. Pelaksanaan
otonomi
daerah
yang
dititikberatkan
pada
daerah
kabupaten/kota, dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan
urusan
pemerintahannya
memiliki
hubungan
dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya. Hubungannya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
2
alam, sumber daya lainya secara adil dan selaras yang menimbulkan hubungan administrasi serta kewilayahan antar-susunan pemerintahan.1 Dengan dikeluarkan serta mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri dan juga mengatur sumber pendapatanya sendiri. Upaya Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan cara meningkatkan pendapatan daerah serta mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada daerah dan juga menggali sumber-sumber pendapatan baru terutama dari jenis-jenis pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dituangkan melalui pembuatan berbagai peraturan daerah yang intinya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya biasa disebut PAD. Kunci kemandirian daerah yaitu ada pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diaharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah untuk membiayai belanja daerah yang ditujukan untuk kemajuan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya untuk 1
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 2.
3
meningkatkan PAD Kabupaten Magelang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan.2 Sementara itu, yang dimaksud dengan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak yang mana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3 Hal ini berbeda dengan pengertian retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah bersifat ekonomis serta terdapat imbalan secara langsung, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu tetapi pada umumnya retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian
2
R. Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (10). 3
4
biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Magelang telah memungut salah satu jenis pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah . Peraturan daerah tersebut memuat ketentuan-ketentuan pokok pajak penerangan jalan yang memberikan pedoman kebijakan serta arahan dalam pelaksanaan pemungutan untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan otonomi daerah yang sehat. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.4 Pada era sekarang masyarakat tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap tenaga listrik. Hampir semua kegiatan membutuhkan tenaga listrik baik kegiatan industri maupun non industri, seperti penggunaan alat-alat elektronik, mesin-mesin percetakan, produksi, dan lain-lain. Atas dasar tersebut maka dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan harus benar-benar diperhatikan melalui peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan ini berdasarkan nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan dua hal yaitu dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan dalam hal tenaga 4
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
5
listrik dihasilkan sendiri dengan generator listrik genset5. Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 55 menyebutkan bahwa Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan berkembangnya teknologi di Indonesia saat ini, maka penggunaan tenaga listrik akan terus mengalami peningkatan berarti peningkatan pula pada pendapatan pajak penerangan jalan. Seiring dengan bertambahnya pengguna dan pemakaian tenaga listrik maka secara otomatis penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga ikut bertambah. Peningkatan
penerimaan
Pajak
Penerangan
Jalan
diharapkan
mampu
memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Magelang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat sistem baru dalam Pajak Penerangan Jalan yaitu earmarking system. Dengan adanya sistem ini, sebagian dari hasil pemungutan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan daerah sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Di samping hal tersebut, penerapan sistem earmarking pajak penerangan jalan di Kabupaten Magelang berlaku tahun 2010 melalui Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun, peningkatan 5
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
6
penerimaan tersebut tidak sebanding dengan pelayanan pemerintah dalam pengadaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Magelang. Lampu-lampu penerangan jalan persebaranya tidak merata dan hanya terdapat di jalan-jalan protocol serta pusat pemerintahan sedangkan distribusi lampu-lampu penerangan jalan di desa-desa masih jarang bahkan ada yang tidak terdapat lampu penerangan jalan sama sekali. Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Magelang dibebankan kepada semua orang pribadi maupun badan hukum yang menjadi pelanggan listrik PLN maupun non PLN (listrik tenaga diesel). Pemungutan pajak ini dirasa memberatkan dan tidak adil oleh konsumen listrik PLN maupun non PLN di Kabupaten Magelang terkait pemanfaatan pengelolaan hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap layanan penerangan jalan. Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan
berpendapat.
Dalam
hal
ini
masyarakat
mempertanyakan
bagaimanakah realisasi penggunaan serta pengelolaan hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap layanan penerangan jalan di wilayah Kabupaten Magelang. Jika dilihat praktiknya dilapangan, maka terdapat indikasi adanya kejanggalan terhadap penggunaan serta pengelolaan hasil Pajak Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Magelang serta mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengaturan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Magelang yang mana sesuai dengan Asas Kemanfaatan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan
7
judul “Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerangan Jalan Umum
Di
Kabupaten
Magelang
Dalam
Kaitannya
Dengan
Asas
Kemanfaatan”. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu isu sentral dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu ketidakjelasan pemungutan dan penggunaan hasil pajak penerangan jalan di Kabupaten Magelang. Isu tersebut
kemudian
diungkapkan
dalam
judul
penulisan
hukum,
yaitu
“Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Magelang Kaitannya Dengan Asas Kemanfaatan”. Isu sentral di atas mengandung beberapa permasalahan, yaitu permasalahan hukum empiris dan permasalahan hukum normatif dengan demikian diajukan permasalahan sebagai berikut : 1.
Permasalahan hukum empiris Bagaimana manfaat Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerangan Jalan umum di Kabupaten Magelang dilihat dari segi pengelolaannya ?
2.
Permasalahan hukum normatif Apakah peraturan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan?
8
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah : 1. Untuk mengetahui manfaat Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Magelang dilihat dari segi pengelolaanya. 2. Untuk mengetahui peraturan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan.
D. Keaslian Penelitian Untuk mengetahui keaslian dari penulisan hukum ini penulis telah melakukan
penelusuran
kepustakaan
di
perpustakaan
Fakultas
Hukum
Universitas Gadjah Mada. Setelah dilakukan penelusuran terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rahadian Alvin (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 08/267514/HK/17842) dengan judul “PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM ASAS KECERMATAN”. Adapun rumusan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah: 1. Perumusan Masalah Empiris : Bagaimana realisasi pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Banyumas dalam Asas Kecermatan ?
9
2. Perumusan Masalah Normatif : Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai earmarking pajak penerangan jalan di daerah ? Penelitian tersebut lebih memfokuskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai pemungutan pajak penerangan jalan, namun penelitian yang dilakukan peneliti tersebut membahas tentang pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Banyumas dalam asas kecermatan. Sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah mengenai pengelolaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Magelang dalam kaitannya dengan Asas Kemanfaatan. Dari perbandingan penulisan di atas dapat diketahui bahwa penulisan yang berkaitan
dengan
TERHADAP
PENGELOLAAN
PENERANGAN
PAJAK
JALAN
PENERANGAN
UMUM
DI
JALAN
KABUPATEN
MAGELANG DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli.
E. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu :
10
1. Manfaat Akademis a. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pajak. b. Hasil penelitian ini sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada. 2. Manfaat Praktis a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
bagi
pemerintah
daerah
Kabupaten
Magelang
dalam
pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dan pembentukan produk-produk hukum, khususnya di bidang pajak penerangan jalan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat di Kabupaten Magelang, agar lebih mengerti dan memahami tentang aturan-aturan yang berlaku khususnya aturan-aturan mengenai Pajak Penerangan Jalan.
