Bab 7 FORMULASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Bab 7 FORMULASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Strategi dan kebijakan merupakan hal yang memiliki peran penting dalam suatu permasalahan yang terjadi serta mempertahankan kondisi yang baik agar tetap berlangsung. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sehingga kebijakan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan strategi yang telah direncanakan.

7.1

Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan

7.1.1 Analisis Kesenjangan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Pada

prinsipnya,

analisis

kesenjangan

(gap

analysis)

digunakan

untuk

membandingkan antara kinerja saat ini dengan kinerja ideal atau yang diharapkan. Analisis ini sangat berguna membantu organisasi dan para pengambil keputusan untuk menentukan strategi atau kebijakan yang tepat atau sesuai dengan fakta. Analisis pada kajian ini difokuskan pada tingkatan strategis organisasi, yakni pada perumusan kebijakan yang tepat bagi pembangunan untuk pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, guna menghilangkan atau meminimalkan kesenjangan yang menjadi penghambat pembangunan tersebut.

Secara ringkas hasil analisis kesenjangan

pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Bab 7 Formulasi Strategi dan Kebijakan yang Perlu untuk Mengefektifkan Pembangunan Sektor Perikanan

Page 7-1

Tabel 7.1

No

Analisis Kesenjangan untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Kondisi Saat Ini

Kondisi yang diharapkan

Kesenjangan

ASPEK EKONOMI 1.

Daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah

Daya saing produk perikanan tangkap tinggi

- Usaha perikanan tangkap tidak terkonsentrasi - jaminan keamanan dan mutu produk perikanan tangkap masih belum baik - Kontinuitas produksi tidak stabil - Tingkat losses masih relatif tinggi

2.

Kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan

Pasar domestik dipenuhi oleh produk-produk perikanan tangkap nasional dengan kualitas yang terjaga baik

- Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien - Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada nelayan masih kurang - Tampilan produk perikanan tangkap kurang menarik

3.

Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas

Dukungan penuh dari lembaga keuangan dan perbankan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap

- Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi nelayan skala kecil dan tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi - Manajemen usaha perikanan tangkap skala kecil yang masih bersifat tradisional atau turun temurun

ASPEK SOSIAL 4.

Kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah

Nelayan yang profesional, bertanggungjawab, dan sejahtera

- Profesi nelayan masih termasuk pekerjaan informal dan tanpa persyaratan - Sistem upah untuk nelayan buruh masih bersifat harian dengan cara bagi hasil - Sebagian besar nelayan skala kecil berusaha secara sendirisendiri (individual).

ASPEK LINGKUNGAN/EKOLOGI 5.

Kegiatan Illegal, Unregulated and

Tidak ada kegiatan IUU Fishing di perairan Laut Indonesia


- Kurangnya sarana dan SDM penegak hukum di laut

Page 7-2

No

Kondisi Saat Ini


Unreported (IUU) Fishing

Kesenjangan - Belum diberdayakannya petugas Pengawas Sumberdaya Ikan dan Pengawas Kapal lkan secara optimal - Manipulasi ukuran GT kapal

6.

Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai

Pemanfaatan sumber daya ikan yang berimbang dan berkelanjutan di semua wilayah perairan laut Indonesia

- Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di Indonesia hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil. - Kebijakan ”limited access” belum diterapkan secara menyeluruh.

ASPEK KELEMBAGAAN 7.

Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum

Kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum yang kuat dan efektif

- Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan - Kapasitas kelembagaan penegakan hukum belum kuat, tegas, dan independent

8.

Sistem pendataan perikanan tangkap yang belum andal dan masih parsial

Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi

- Mekanisme pengumpulan data perikanan tangkap masif bersifat pasif. - Belum adanya sistem pengelolaan data perikanan tangkap yang terintegrasi - Terbatasnya SDM pengelola data perikanan tangkap - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data perikanan tangkap


Page 7-3

7.1.2

Rumusan Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Berdasarkan dari hasil analisis kesenjangan seperti yang telah dijelaskan pada

bab sebelumnya dan juga masukan dari hasil desk study, focus group discussion (FGD), dan indept interview dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang perlu diimplementasikan untuk lebih mengefektifkan terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, seperti dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini. Tabel 7.2 Strategi dan Kebijakan yang Diperlukan untuk Mewujudkan Perikanan Tangkap Nasional yang Berkelanjutan Aspek EKONOMI

Strategi Meningkatkan daya saing produk industri hasil perikanan tangkap

Kebijakan • Pengembangan kawasan industri perikanan tangkap terpadu di sentra-sentra perikanan tangkap melalui klusterisasi usaha perikanan tangkap • Peningkatan efektifitas sistem jaminan keamanan dan mutu produk perikanan tangkap melalui penyempurnaan sistem ketelusuran (traceability system) dan sertifikasi produk bertaraf internasional (seperti: setifikat MSC/Marine Stewardship Council) • Optimalisasi produksi perikanan tangkap nasional melalui rasionalisasi armada perikanan tangkap • Penurunan tingkat losses penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan good handling practices

Menciptakan sistem pemasaran dan • Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan distribusi produk perikanan tangkap di Nasional (SLIN) melalui optimalisasi sistem dalam negeri yang efisien, aman, dan klustering dan konektivitas pelabuhan berkualitas. perikanan • Peningkatan cara berproduksi perikanan tangkap yang baik dan benar melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman nelayan tentang kode etik perikanan yang bertanggungjawab (CCRF) dan good handling practices • Peningkatan branding produk perikanan tangkap nasional melalui promosi dan pengemasan produk yang sehat dan menarik.


Page 7-4

Aspek

Strategi Meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap skala kecil dan memenuhi skala ekonomi (economy of scale)

Kebijakan • Pemberian akses ke lembaga keuangan dan perbankan bagi nelayan skala kecil melalui pengembangan skema pinjaman kredit yang sesuai untuk nelayan skala kecil • Pengembangan usaha penangkapan ikan dengan sistem armada atau group melalui regulasi yang tegas dan jelas terkait dengan transhipment hasil tangkapannya • Peningkatan kemampuan manajemen usaha nelayan skala kecil melalui: - program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha - Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil • Pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui program science and tecno-park (STP) guna meningkatkan akses teknologi dan informasi • Peningkatan kemitraan usaha perikanan tangkap melalui program inkubator bisnis dan pola kerjasama yang saling menguntungkan keduabelah pihak.

SOSIAL

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan nelayan dan tenaga kerja perikanan tangkap

• Menyempurnakan sistem ketenagakerjaan dalam usaha perikanan tangkap melalui - Standardisasi kompetensi nelayan - Penyusunan sistem pengupahan yang layak bagi nelayan dan tenaga kerja perikanan tangkap - Harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dalam industri perikanan tangkap • Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan • Meningkatkan sistem penjaminan sosial untuk nelayan melalui pengembangan sistem index based insurance untuk nelayan.

EKOLOGI

Pemberantasan kegiatan IUU fishing

• Peningkatan efektifitas pengawasan melalui pelaksanaan sistem MCS (monitoring, controlling & survelience) terpadu dan kerjasama regional dan internasional • Membangun sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan yang efektif, efisien, dan transparan melalui: - Penyusunan sistem akses yang terkendali bagi perizinan kapal ikan - Penyelenggaraan sistem perijinan berbasis ketaatan hukum


Page 7-5

Aspek

Strategi

Kebijakan • Penguatan peran pelabuhan perikanan nasional melalui implementasi port state measures (PSM).

• Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap berbasis daya dukung ekosistem perairan

• Penentuan alokasi jumlah kapal ikan yang optimal di setiap wilayah perairan laut Indonesia melalui penetapan dan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di stiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). • Menjaga dan memulihkan kelimpahan ketersediaan sumber daya ikan (SDI) melalui: - Implementasi Pengelolaan perikanan tangkap berbasis ekosistem (EAFM) - Penguatan dan implementasi kearifan lokal (local wisdom), seperti awig-awig, sasi, panglima laot, dll. - Penyelenggaraan sistem logbook yang efektif dan efisien untuk pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan - Moratorium bagi WPP atau daerah penangkapan ikan yang menunjukkan gejala overfishing - Menentukan ukuran minimum komoditi perikanan utama yang layak tangkap - Pengaturan kuota produksi bagi komoditas ikan yang terancam kelestariannya - Pengaturan penggunaan jumlah rumpon dan jumlah iluminasi cahaya untuk memikat ikan • Pencegahan manipulasi surat ukur kapal ikan melalui penguatan dan penyempurnaan sistem perijinan kapal ikan.

KELEMBAGAAN Meningkatkan kapasitas kelembagaan • Peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas pengawas sumber daya ikan dan perikanan melalui: efektifitas penegakan hukumnya - Kerjasama dan koordinasi yang lebih padu antar kementerian/lembaga pemerintah - Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan perikanan perikanan pantai • Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui penindakan dan pemberian sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggar regulasi perikanan tangkap. Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi

• Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi perikanan tangkap melalui: - Perancangan sistem basis data dan informasi perikanan tangkap yang komprehensif, efektif, dan efisien - Penyusunan mekanisme pengumpulan data perikanan tangkap yg bersifat pro-aktif


Page 7-6

Aspek

Strategi

Kebijakan • Peningkatan kualitas SDM pengelola data perikanan tangkap melalui program pelatihan dan upgrading SDM pengelola data dan informasi • Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap

7.2

Rumusan Strategi dan Kebijakan Perikanan Budidaya Berkelanjutan

7.2.1 Analisis Kesenjangan Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Pada prinsipnya, analisis kesenjangan yang digunakan pada perikanan budidaya berkelanjutan sama seperti yang digunakan pada perikanan tangkap berkelanjutan, yakni dengan membandingkan antara kinerja saat ini dengan kinerja ideal atau yang diharapkan dan difokuskan pada tingkatan strategis organisasi, yakni pada perumusan kebijakan yang tepat bagi pembangunan untuk pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan, guna menghilangkan atau meminimalkan kesenjangan yang menjadi penghambat pembangunannya. Secara ringkas hasil analisis kesenjangan pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel 7.3. Tabel 7.3

No

Analisis Kesenjangan Berkelanjutan Kondisi Saat Ini

untuk

Pengelolaan


Perikanan

Budidaya

Kesenjangan

ASPEK EKONOMI 1.

Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan

Biaya pakan dan produksi yang efisien


-

Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari negara lain (import)

-

Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik.

-

Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan

-

Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas

Page 7-7

No 2.

3.

4.

Kondisi Saat Ini Skala Usaha Pembudidaya Ikan belum skala ekonomi (economy of scale)

Kondisi yang diharapkan Skala Usaha Pembudidaya Ikan memenuhi skala ekonomi (economy of scale)

Kesenjangan -

Pembudidaya ikan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.

-

Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas.

-

Sistem upah untuk sebagian usaha budidaya skala kecil masih bersifat harianl.

Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas

Akses yang mudah untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya

-

Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil.

-

Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi

Sistem logistik belum lancar dan efisien

Sistem logistik yang lancar dan efisien

-

Sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien

-

Infrastruktur pendukung masih terbatas (jalan, listrik, bbm, dll.)

-

Kualitas produk dan harga jual tidak menentu

-

Ketersediaan benih bermutu tinggi masih terbatas

-

Akses terhadap teknologi terbatas

-

Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensive

-

Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang

ASPEK SOSIAL 5.

6.

Teknologi dan sistem produksi yang belum maju

Pengamanan kualitas ikan yang belum terjamin

Teknologi dan sistem produksi yang efektif dan efisien

Pengamanan kualitas ikan dapat terjamin


Page 7-8

No

Kondisi Saat Ini


Kesenjangan

ASPEK LINGKUNGAN 7.

Penurunan kualitas perairan

Kualitas perairan yang memenuhi standar baku mutu

-

Masa pemeliharaan ikan semakin lama

-

Ikan lebih mudah terkena penyakit

-

Konversi pakan makin tinggi (boros pakan)

ASPEK KELEMBAGAAN 8.

9

7.2.2

Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan belum kuat

Adanya jaminan kepastian tata ruang untuk usaha budidaya perikanan

-

Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain

-

Tidak ada kepastian hukum dalam arti fisik dan fungsional bagi para investor perikanan budidaya

Sistem pendataan perikanan budidaya belum andal dan efisien

Sistem pendataan perikanan budidaya yang andal dan terintegrasi

-

Mekanisme sistem pencatatan data perikanan budidaya belum tepat, cepat, dan efisien.

-

Terbatasnya SDM pengelola data perikanan budidaya

-

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data perikanan budidaya

Rumusan Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berdasarkan dari hasil analisis kesenjangan seperti yang telah dijelaskan pada

bab sebelumnya dan juga masukan dari hasil desk study, focus group discussion (FGD), dan indept interview dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang perlu diimplementasikan untuk lebih mengefektifkan terwujudnya pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, seperti dapat dilihat pada Tabel 7.4 berikut ini.


Page 7-9

Tabel 7.4 Strategi dan Kebijakan yang Diperlukan untuk Mewujudkan Perikanan Budidaya Nasional yang Berkelanjutan Aspek

Strategi

EKONOMI

Menyediakan benih dan pakan dengan jumlah yang cukup dan harga yang pantas. Komponen yang paling penting adalah pakan ikan (40-80%) dan benih (5-20%) sehingga kebijakan untuk mengatasi permasalahan pakan ikan dan benih sangat diperlukan.

Kebijakan - Mendorong berkembangnya industri pakan ikan skala rumah tangga (pakan mandiri) melalui berbagai insentif seperti akses permodalan, pendampingan teknologi produksi, pendampingan manajemen, dll. - Mendorong berkembangnya industri pabrik bahan baku lokal untuk pakan ikan - Perusahaan pakan skala kecil juga perlu diberi akses untuk memperoleh insentif pengurangan bea masuk bahan baku pakan impor - Menyediakan calon induk bermutu untuk UPR - Menambah dan mengembangkan hatchery di Indonesia Timur dan Tengah karena sebagian besar hatchery ada di Indonesia Barat - Perbaikan mekanisme subsidi benih

Meningkatkan sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan budidaya

- Peningkatan cara berproduksi perikanan budidaya yang baik, sesuai dengan persyaratan GAP/BAP

Menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan yang efisien.

- Peningkatan efisiensi sistem pemasaran hasil produksi perikanan budidaya

Meningkatkan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi

- Peningkatan produksi dan produktivitas pembudidaya ikan skala kecil

Meningkatnya daya saing produk industri hasil perikanan budidaya

- Pengembangan kawasan industri perikanan budidaya terpadu

- Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

- Penyediaan akses sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai

- Peningkatan efektifitas system jaminan keamanan dan mutu produk perikanan budidaya EKOLOGI

Mengurangi resiko kerusakan lingkungan dengan menerapkan sistem budidaya sesuai dengan daya dukung perairan yang ada

- Jumlah biomassa ikan yang dibudidayakan tidak boleh melebihi daya dukung perairan yang ada - Pembudidaya harus menerapkan Good Aquaculture Practices/Best Aquaculture Practices


Page 7-10

Aspek

Strategi

Kebijakan - Budidaya ikan di perairan umum (laut, danau, sungai, dan sejenisnya) harus memakai pakan ikan ramah lingkungan yaitu pakan ikan yang konversi pakan rendah (efisien) dan tidak mengandung zat/bahan yang berpotensi merusak limgkungan

Membangun sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan yang efektif, efisien, dan transparan

- Membuat peraturan Tata Ruang untuk Perikanan Budidaya - Penyusunan alokasi jumlah usaha budidaya ikan yang optimal di setiap area budidaya ikan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada - Penyelenggaraan sistem perijinan berbasis ketaatan hukum - Pengelolaan perikanan budidaya berbasis ekosistem (EAFM)

Mengurangi resiko masuknya Invasive Alien Species (IAS)

- Membuat regulasi mengenai pengendalian Invasive Alien Species (IAS) atau Jenis Asing Invasif untuk melestarikan lingkungan hidup - Memusnahkan Invasive Alien Species (IAS) yang sudah terlanjur masuk ke perairan umum

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan budidaya perikanan skala kecil berbasis daya dukung ekosistem

- Penguatan sistem informasi pengelolaan budidaya perikanan - Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan berbasis daya dukung ekosistem - Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan perikanan budidaya skala kecil berbasis daya dukung ekosistem - Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja perikanan budidaya - Harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dalam industri perikanan budidaya

Meningkatkan sistem penjaminan sosial untuk pembudidaya

- Pengembangan sistem index based insurance untuk pembudidaya - Pengembangan skema penjaminan sosial untuk pembudidaya skala kecil

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembudidaya

- Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya - Peningkatan partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan


Page 7-11

Aspek KELEMBAGAAN

Strategi Meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil

Kebijakan - Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya skala kecil

- Peningkatan akses teknologi dan informasi untuk pengembangan usaha untuk pembudidaya skala kecil - Peningkatan efektifitas pembinaan/ pendampingan Manajemen Usaha pembudidaya skala kecil Penjaminan tata ruang untuk usaha budidaya perikanan

- Penyempurnaan Regulasi yang terkait dengan tata ruang melalui pencantuman kawasan budidaya perikanan dalam regulasi yang terkait dengan tata ruang.

Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi

- Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi perikanan budidaya melalui: • Perancangan sistem basis data dan informasi perikanan budidaya yang komprehensif, efektif, dan efisien • Penyusunan mekanisme pengumpulan data perikanan budidaya yang bersifat pro-aktif - Peningkatan kualitas SDM pengelola data perikanan budidaya melalui program pelatihan dan upgrading SDM pengelola data dan informasi - Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi perikanan budidaya


Page 7-12

Bab 7 FORMULASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Recommend Documents