BAB 1 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
1.0 Pendahuluan Hukum internasional, pada dasarnya terbentuk akibat adanya hubungan internasional. Secara spesifik, hukum internasional terdiri dari peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan-hubungan antara Negara dengan negara, Negara dengan individual, dan individual dengan individual lain secara lintas Negara. Pada hakikatnya, hukum internasional bertujuan melindungi kepentingan suatu negara. Negara dalam konteks ini dapat dimaknai subjek hukum internasional yang paling utama. Selain itu, yang termasuk dalam subjek hukum internasional adalah Negara, tahta suci vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, pemberontak, dan pihak-pihak yang bersengketa (Starke, 1989). Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Eksistensi organisasi internasional merupakan subjek karena menghendaki keberadaannya. Negara-negara ini sepakat dalam pembentukan suatu organisasi internasional membutuhkan suatu instrument yuridis yang disebut sebagai akte konstitutif. Pembahasan dalam hand-out ini akan berfokus pada eksistensi organisasi internasional, tujuan beserta klasifikasinya. Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian organisasi internasional, persyaratan pembentukan organisasi internasional, tujuan pembentukan organisasi internasional serta klasifikasi organisasi internasional. Di akhir perkuliahan mahasiswa dapat memberikan contoh organisasi internasional berdasarkan klasifikasinya.
1.1 Organisasi Internasional Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional setelah Negara. Negaranegara inilah dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 Piagam PBB yang
1
menyatakan: “The organization shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as maybe necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes”.
1.1.1 Definisi organisasi internasional Banyak definisi organisasi internasional yang diberikan oleh para pakar hukum internasional. Berikut penguraiannya: a. Boer Mauna Boer mauna mendefinisikan organisasi internasional sebagai himpunan-himpunan Negara-negara yang merdeka dan berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.
b. D.W Bowett D.W Bowett mendefinisikan organisasi internasional: “….. they were permanent association of governments, or administration (i.e postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose.” Organisasi internasional adalah organisasi permanen di suatu bidang tertentu yang didirikan atas dasar suatu traktat yang lebih bersifat multilateral daripada yang bersifat bilateral dan dengan kriteria tujuan tertentu.
c. Maryam Green Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga Negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang telah ada.
d. Clive Archer Clive Archer mengemukakan bahwa: “International organization is a process; international organizations are representative aspects of the phase of that process which has been reached in a given time.”
2
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional adalah suatu persekutuan yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional berdasarkan suatu perjanjian atau secara sukarela atas dasar kesamaan kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
1.2 Persyaratan Pendirian Organisasi Internasional Pensyaratan pendirian organisasi internasional menurut Konvensi Wina (artikel 2) 1969: “International agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation.” Berdasarkan hal diatas, Ade Maman Suherman merinci tentang persyaratan suatu organisasi internasional yaitu: a. Dibuat oleh Negara sebagai para pihak (contracting state); b. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrument; c. Untuk tujuan tertentu; d. Dilengkapi dengan organ; e. Berdasarkan Hukum Internasional.
1.3 Tujuan Pembentukan Organisasi Internasional Pada dasarnya tujuan setiap organisasi internasional pasti telah ada sejak pendiriannya. Tujuan ini sesuai dengan karakteristik masing-masing organisasi internasional. Ada organisasi internasional yang berdiri untuk tujuan umum dan diterima seluruh masyarakat internasional, dan ada pula organisasi internasional yang bertujuan khusus untuk Negara anggotanya saja dan beberapa kelompok kecil masyarakat internasional saja. Secara umum tujuan organisasi internasional adalah: a. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional; 3
b. Mengatur serta meningkatkan kesejahteraan Negara anggota; c. Untuk kepentingan bersama. Secara khusus tujuan organisasi internasional adalah: a. Untuk kepentingan para Negara pendirinya; b. Memiliki pengaruh tertentu terhadap beberapa kelompok masyarakat internasional.
1.4 Klasifikasi Organisasi Internasional Klasifikasi organisasi internasional dibuat berdasarkan jenis, bentuk serta sifat organisasi internasional tersebut. Berikut penggolongan organisasi internasional berdasarkan pada pendapat para pakar hukum internasional: a. Schemers Organisasi Internasional Publik Sebuah organisasi yang didirikan berdasar pada perjanjian antar Negara, dengan syarat bahwa organisasi tersebut harus didirikan berdasarkan perjanjian internasional, harus memiliki organ dan didirikan berdasarkan hukum internasional. Organisasi privat internasional Organisasi ini didirikan berdasarkan hukum internasional privat yang dalam hal ini telah masuk dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional suatu Negara. Organisasi universal Organisasi ini berkarakteristik universalitas (global), ultimate necessity (secara pesat organisasi ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam level internasional) dan heterogeneity (dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, budaya serta perbedaan tahap kemajuan) Organisasi internasional tertutup Persekutuan tertutup ini tidak akan menerima keanggotaan selain dari grupnya atau komunitasnya secara terbatas Organisasi antar pemerintah 4
Schemers membatasi pada organisasi antar pemerintah terbatas pada organ tertentu, misalnya eksekutif. Organisasi Supranasional Organisasi kerjasama baik dalam bidang legislasi, yudikatif dan legislative bahkan sampai pada level warga Negara Organisasi Fungsional Organisasi teknis yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi Organisasi Umum Sering disebut Political organization
b. A. Leroy Bennet Bennet berpendapat “Modern International Organizations may be classified as intergovernmental organizations (IGOs) and non-governmental organizations (NGOs).” (mengklasifikasikan organisasi internasional antara privat dan public, universal dan regional, tujuan umum dan tujuan khusus.
c. Bowett Klasifikasi organisasi internasional menurut Bowett berdasarkan fungsi, sifat, perjanjian, dan kewenangan. 1. Fungsi: Organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi luas dan organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi terbatas. 2. Sifat: Organisasi bersifat global dan regional 3. Perjanjian: antar Negara dan antar pemerintah dan non-pemerintah 4. Kewenangan: mempunyai kewenangan supranasional dan tidak mempunyai kewenangan supranasional.
5
1.5 Contoh Organisasi Internasional United Nations (PBB)
Gambar 1: Logo PBB
Gambar 2: General Assembly Hall
6
1.6 Tugas Mahasiswa ditugaskan mencari informasi lengkap tentang organisasi global, organisasi regional masing-masing dua organisasi.
1.7 Kesimpulan Subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Negara sebagai subjek sentral dalam hukum internasional mendirikan organisasi internasional untuk mengakomodasi tujuan dari setiap Negara anggota.
7
REFERENSI
Istanto, 1994, Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.
Kusumaadmadja, 1991. Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I
Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Introduction To International Law. Butterworth. London. ---------, 1990. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
Brownlie, 1979. Principle Of Public Law, Third Edition. Oxford. University Press. Istanto, 1994, Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.
Kusumaadmadja, 1991. Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I.
Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Introduction To International Law. Butterworth. London. ---------, 1990. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
Brownlie, 1979. Principle Of Public Law, Third Edition. Oxford. University Press. Istanto, 1994, Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.
Kusumaadmadja, 1991. Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I .
Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Introduction To International Law. Butterworth. London. ---------, 1990. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
Brownlie, 1979. Principle Of Public Law, Third Edition. Oxford. University Press.
Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Introduction To International Law. Butterworth. London. ---------, 1990. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
Tasrif, 1966, Pengakuan Internasional Dalam Teori Dan Praktek. Media Raya. Jakarta. 8
