BAB SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
III
Minggu III, Pertemuan ke-3 I. Pendahuluan a. Tujuan Instruksional Khusus: Tujuan Instruksional Khusus (TIK) : 1. Membuat mahasiswa mengerti jenis-jenis dan macam-macam subjek Hukum Internasional; 2. Membuat
mahasiswa
mengerti
perbedaan
masing-masing
kapasitas subjek Hukum Internasional; 3. Membuat mahasiswa mengerti cakupan hak dan kewajiban subjek Hukum Internasional.
b. Penjelasan Singkat Materi Kuliah Pada sesi perkuliahan ini, mahasiswa di ajak untuk berdiskusi siapakah aktor-aktor dalam hubungan antar negara. Selanjutnya mereka diajak untuk mengidentifikasi kenapa aktor-aktor itu memiliki kemampuan bertindak dalam hubungan antar negara. Pada Bab ini akan dikaji siapakah pihak-pihak yang dapat mendapatkan hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional yang
secara
khusus
akan
menelaah
pengertian
subjek
Hukum
Internasional dan macam-niacam Subyek Hukum Internasional yang diakui oleh Hukum Internasional.
II. Penyajian Materi a. Abstraksi Singkat Pembahasan mengenai siapakah Subjek Hukum Internasional dapat berikan paparan singkat sebagai berikut:
Pengertian dan konsep
Jenis Subjek Hukum Internasional : •
Negara;
•
Organisasi Internasional;
•
Individu;
•
Vatican;
•
Pembwrontak;
•
Indiginous people
b. Materi b.1. Pengertian Subjrk Hukum Internasional Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional (Istanto, Ibid : 16; Mauna, 2001 : 12). Ciri subjek Hukum Internasional •
Apakah subjek hokum internasional itu?
•
Semua entitas;
•
Ada kemampuan;
•
Memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban menurut hokum internasional.
b.2. Jenis-jenis Subjek Hukum Internasional b.2.1. Individu Dalam kajian normative, individu merupakan subjek internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif bearti ilmu hokum memberikan peran terhadap individu sebagai actor atau pelaku dari ketentuan normative yang dihasilkan dari Hukum Internasional itu sendiri. Atau dengan kata lain sesuai dengan pendapat Hans Kelsen (Shaeter, 1994:161), individu merupakan satu-satunya subjek hokum internasional yang memiliki hak dan kewajiban hokum terhadap aplikasi ketentuan normative dan procedural terhadap penuntutan kejahatan internasional. Dalam kapasitas aktif tersebut, seorang individu dapat diminta pertanggungjawabanyya atas perbuatan atau tindakannya secra hokum. Kapasitas pasif bearti individu atau kelompok individu merupakan sasaran atau target dari ketentuan keempat cabang ilmu hokum tersebut, dan juga posisi individu sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normative yang ada.
b.2.2. Negara
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Negara adalah suatu pengertian abstrak. Negara merupakan konsep hokum teknis yang didalamnya merupakan suatu organisasi kekuasaan yng bias menyelenggarakan hubungan internasional dalam mencapai tujuan bersama(common goals). Disamping itu, Negara adalah suatu entitas yang bias dituntut atau menuntut dalam hubungan tersebut karena Negara memiliki alat hubungan dalam negeri maupun alat hubungan luar negeri (Istanto, Ibid : 16-17).
b.2.3. Organisasi Internasional
THE UNITED NATIONS
Apakah organisasi internasional itu sebagai subjek hokum internasional? •
The Reparation for injuries suffered in the service of the united nations case 1949 (ICJ reports, 1949, p. 178-179 ;
•
International Court of justice advisory opinion in interpretation of the agreement 1951 between WHO and Egypt of 1980;
Dasar Hukum dalam Sistem PBB : •
Pasal 104 dan 105;
•
“The organization shall the territory of each og its members such legal capacity as may be necessary for the exercise and the fulfillment of its functions”
•
The fulfillment functions, apakah artinya? Apa kaitannya dengan doktrin Immunitas?
Personalitas Hukum organisasi Internasional : •
Personalitas hokum, apakah itu?
•
Akibatnya adalah (contoh)
•
“Accordingly, the UN has the capacity to maintain his right by bringing international claims, against the respondent state even if the latest was not one of its members which, in turn, it is also capable to be claimed for its behaviors”
b.2.4. Abstraksi Penajaman Materi ( pertanyaan komunikatif) Setelah mempelajari Subjek Hukum Internasional, maka dapat diajukan federapa pertanyaan untuk metiumdutikan cfaya analisis mahasiswa sedagai berikut: 1. Operasi Perdamaian PBB (Peace Making, Peace Keeping and Peace Building) atau Peace Operations (Lihat Preambule). Dalam Piagam PBB tidak mengatur tentang Peace Operations, apakah kontingen tersebut memiliki personalitas hukum?, hukum apa yang berlaku dan apa dasar hukumnya; 2. Dalam
praktek,
bagaimana
jika
aspek-aspek
personalitas
organisasi internasional berbenturan dengan hokum nasional suatu Negara?. Kasus Operasi perdamaian di Kongo, ada anggota ICRC yang tewas tertembak dalam tugas di Ellisabethville, projector
peluru
diidentifikasi
bukan
milik
dari
pasukan
multinasional PBB ataupun pihak lawan. Hukum apa yang berlaku?
