BAB VI PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL
A. Pengertian umum Pengakuan :
tindakan sepihak suatu negara untuk
menerima/
mebenarkan akan sesuatu dalam masyarakat. Sesuatu
dapat
Pemerintahan,
berupa:
Kepala
organisasi
kekuasaan,
Negara/ Pemerintahan, Kesatuan
bukan neg •
Pengakuan
merupakan
Perbuatan
politik
yang.
mempunyai akibat hukum.Bukan perbuatan_hukum Dikatakan sebagai Perbuatan politik karena merupakan perbuatan perbuatan pilihan yang dilakukan oleh negara untuk memberi atau tidak memberi pengakuan kepada kesatuan kemasyarakatan baru. Juga bukan perbuatan hukum, karena tidak ada hak dari kesatuan kemasyarakatan baru untuk diakui dan tidak ada kewajiban bagi negara lama untuk
mamberikan
pengakuan
kepada
kesatuan
kemasyarakatan baru. Namun, pengakuan memberikan akibat hukum tertentu atau menimbulkan hak , kewajiban & privelegi dalam. H.I dan HN. -Dalam. H.I.:
-hak istimewa -memiliki
kapasitas
mengadakan
hubungan diplomatik - terikat hak dan kewajiban dalam. H.I.
- Dalam. HN.:
>berperkara di PN >memperoleh imunitas bagi perwakilan diplomatiknya >dapat menjual hak miliknya di neg. yang. mengakui.
B. Fungsi, hakikat dan pengaruh Pengakuan: 1) Teori Konstitusi: pengakuan menciptakan negara atau memberikan status negara. Teori ini didukung oleh fakta bahwa, negara./pemerintah. yang. diakui memperoleh status, yaitu dalam pengadilan nasional di negara yang mengakui. 2) Teori
Deklaratur/Pembuktian:
tergantung
pada.
semata-mata
Adanya
hanya
status
negara.
pengakuan.
merupakan
tidak
Pengakuan
pernyataan
resmi
tentang keadaan yang sudah ada. Lahirnya negara sejak saat dipenuhinya syarat-2 bagi adanya negara. Teori ini didukung oleh keadaan bahwa: a) pengakuan berlaku surut, b). penolakan pengakuan tidak berarti menghapus
negara.,
memberi/menolak
c).
pengakuan
praktek
negara
berdasarkan.
prinsip
hukum.
C. Macam-Macam Pengakuan: 1. Dilihat dari Bentuknya: * Pengakuan de-facto: =
didasarkan
sifatnya faktual pada
kemasyarakatan
kenyataan tersebut
bahwa
dapat
kesatuan
mengadakan
hubungan internasional > Dasarnya: untuk melindungi kepentingan negara. yang mengakui * Pengakuan de-yure:sifatnya yuridis = kesatuan kemasyarakatan tersebuttelah memenuhi persyaratan hukum untuk mengadakan hubungan internasional > konsekuensinya: - berhak mengkalim hartanya di negara yang mengakui - penerimaan perwakilan diplomatik - mewakili kekuasaan lama > Persamaan de-facto - de-yure: - tidak
bedakan
bobot
pengakuan - sama-sama mengikat - sama-sama
sebagai
negara. yg berdaulat - sama berlaku surut * Pengakuan Kolektif:
tindakan bersama dalam bentuk
keputusaan internasional. Contoh:
- 1921 Sekutu akui Albania & Esthonesia - Helsinki Treaty 1976, NATO akui Rep. Dem.Jerman Timur - Penerimaan anggota PBB ?
* Pengakuan Bersyarat: Pengakuan diberikan bedasarkan. syarat-syarat tertentu. Contoh:
Kongres
Berlin
1878
→Bulgaria,
Serbia, Rumania & Montenegro dg. syarat akui kebebasan agama, lindungi harta miliknya dsb. ¾ Persyaratan persyaratan
yang hukum.
dimaksud
bukan
Sehingga
bila
terjadi pelanggaran atas persyaratan yang dibebankan,
tidak
berarti
batalnya
pengakuan
2. Dilihat dari Obyeknya: * Pengakuan Negara: pengakuan sebagai pribadi internasional, dengan. segala hak dan kewajiban.
* Pengakuan Kepala Neg./ Pemerintahan: = tidak ada kaitannya dg. negara. = menolak pengakuan kepala negara/Pemerintah tidak berarti menolak adanya negara > Terhadap negara lama: - pergantian secara konstitusional tidak ada masalah - pergantian in-konstitisional ? - sikap hati-hati - sikap pasif Contoh: India mengakui Banglades pada tgl. 6-12-'71, padahal Bangla-des Baru Merdeka pada tgl 25-3-'72 Pakistan menuduh India melakukan intervensi. Praktek Inggris & AS: tdk. beri pengakuan pada pemerintahan inkonstitusional.
> Terhadap negara baru: mana yang didahulukan, terhadap negaranya atau Kepala Negara/ Pemerintahannya ? * Pengakuan insurgency/Belligerency. -tujuan: supaya tidak dianggap melanggar hukum, dan tidak dianggap lakukan kejatahan perang -keuntungan
bagi.
yang
mengakui
yaitu
untuk
memperoleh jamin hubungan hukum dan jaminan perlindungan bagi warga negaranya/ kepentingannya. * Gerakan Pembebasan Nasional: terbatas sebagai peninjau pada Organisasi Int Contoh: SWAPO -> Res.MU No.311 Th. 1973 PLO --> Res. MU No.3237 Th. 1874
3. Dilihat dari Caranya * Pengakuan Tegas-tegas
: Pernyataan resmi
* Pengakuan Diam-diam
:
disimpulkan
dari
adanya
hubungan int. Seperti: - hubungan diplomatik; - perjanjian bilateral Namun untuk hubungan-hubungan berikut ini tidak dapat digunakan sebagai ukuran telah terjadi pengakuan secara diamdiam, seperti: - pemberian eksekuatur ... ? - konferensi internasional... ? - kunj ungan kenegaraan .... ? sama-sama
menjadi
internasional... ?
anggota
dari
suatu
organisasi
