BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM INTERNASIONAL DALAM MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS A. Aspek Hukum Internasional dalam Millennium Development Goals 1. Pengertian Hukum Internasional Profesor Charles Cheney Hyde dalam J.G Starke menyatakan bahwa hukum internasional dapat didefenisikan sebagai keseluruhan hukum-hukum yang untuk sebahagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum. 23 Definisi ini tidak dapat digunakan sebagai gambaran yang memadai dan lengkap dari maksud, tujuan dan lingkup hukum internasional, juga kesannya tidak dapat diterima karena hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan negara. Starke mengembangkan definisi dengan menyatakan bahwa hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya
lembaga-lembaga
atau
organisasi-organisasi
internasional,
hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negaranegara dan individu-individu serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan
23
J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 3
kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. 24 Selanjutnya peraturan-peraturan hukum internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan bukan negara sepanjang hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari negara-negara. Hukum internasional antara lain menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak wilayah dari negara (berkaitan dengan darat, laut, dan ruang angkasa), perlindungan lingkungan internasional, perdagangan dann hubungan komersial internasional, penggunaan kekerasan oleh negara, dan hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter. 25 Para sarjana banyak membahas tentang kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari ilmu hukum. Para sarjana tersebut ada yang berpendapat bahwa hukum internasional tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu hukum tetapi hanya sekedar moral internasional yang tidak mengikat secara positif, dan ada sarjana yang menyatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum positif
yang sudah terbukti menyelesaikan atau mengatur persoalan-
persoalan dunia bahkan ada pendapat yang menyatakan hukum internasional sebagai “world law” atau hukum dunia yang didalamnya ada jaringan, sistem serta mekanisme dari suatu pemerintahan dunia yang mengatur pemerintahpemerintah dunia. 26
24
J.G Starke, Ibid. C. de Rover, Loc. Cit. hal. 4 26 A.Masyhur Effendi, Tempat Hak-hak Asasi Internasional/Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 1 25
Manusia
dalam
Hukum
Perbedaaan pendapat para sarjana ini disebabkan oleh cara pandang yang berbeda dalam melihat kedudukan hukum internasional. Hukum internasional selalu diasosiasikan dengan pemerintahan dalam arti nasional, sehingga ketiadaan alat-alat atau sistem yang sama seperti negara akan menyebabkan hukum internasional
selalu
dipandang
tidak
mempunyai
dasar
serta
selalu
diperdebatkan. 27 Hukum internasional mengikat secara hukum. Kekuatan mengikat hukum internasional
ditegaskan
dalam
dalam
Piagam
Pembentukan
Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dirumuskan di San Fransisco
Organisasi tahun 1945.
Piagam ini baik secara tegas maupun implisit didasarkan atas legalitas yang sebenarnya dari hukum internasional. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan Statuta Mahkamah Internasional yang dilampirkan pada piagam, dimana fungsi Mahkamah dalam pasal 38 dinyatakan “ untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional sengketa-sengketa demikian yang diajukan kepadanya.” Salah satu manifestasi multipartit yang paling akhir yang mendukung legalitas hukum internasional adalah Deklarasi Helsinki pada 1 Agustus 1975. 28 Meskipun hukum internasional mengikat secara hukum, namun pada faktanya hukum internasional adalah hukum yang lemah (weak law). 29 Dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung 27
A. Masyhur Effendi, Ibid, hal. 2 J. G. Starke, Loc. Cit. hal. 22 29 J. G. Starke, Op. Cit. hal. 23 28
negara-negara anggota disamping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum serta keberadaan Mahkamah Internasional yang belum mempunyai yurisdiksi wajib universal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum antar negara-negara. Meskipun hukum internasional merupakan hukum yang lemah, namun negara-negara tetap percaya bahwa hukum internasional itu ada. Sebagai negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum internasional dan secara umum mematuhinya. Negara-negara mematuhi hukum internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingannya sendiri. 30 Hukum internasional tidak memiliki badan legislatif internasional untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara langsung kehidupan masyarakat internasional. Satu-satunya organisasi internasional yang kira-kira melakukan fungsi legislatif adalah Majelis Umum PBB. Tetapi resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat kecuali yang menyangkut kehidupan organisasi internasional itu sendiri.
31
Memang ada konferensi-konferensi internasional yang
diselenggarakan dalam kerangka PBB untuk membahas masalah-masalah tertentu, tetapi tidak selalu merumuskan law-making treaties. 32
2. Sumber-sumber Hukum Internasional 30
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2001, hal. 2-3 31 Boer mauna, Ibid. hal.8 32 Law making treaties adalah perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; Law making treaties juga dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Lihat J.G. Starke, Op. Cit. hal 40-44
Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. 33
Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
a. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional; b. metode penciptaan hukum internasional; c. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. 34
Sumber hukum ada 2 jenis yakni: a. Sumber hukum materil: dapat didifenisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. 35 b. Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan. 36
33
Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan pertama, Bandung, P.T. Alumni, 2003, hal. 113 34 Yordan gunawan, “Pengantar Hukum Internasional”, http://telagahati.wordpress.com. Diakses Senin, 20 Desember 2010 35 J. G. starke, Op. Cit. hal. 42 36 Benny setianto, “Sumber hukum internasional”, http://bennysetianto.blogspot.com. Diakses Rabu, 22 Desember 2010
Dalam hukum tertulis, ada dua tempat yang mencantumkan secara tertulis sumber hukum internasional dalam arti formal yakni pasal 7 Konvensi Den Haag XII 1907 tentang pembentukan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tahun 1920 yang kini tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah
Internasional
tahun
1945.
Namun
keberadaan
Mahkamah
Internasional Perampasan Kapal di Laut tidak pernah terbentuk dikarenakan jumlah ratifikasi yang diperlukan tidak tercapai, sehingga sumber hukum internasional yang dipakai pada masa sekarang hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional . 37
Pasal 38 ayat (1) dari Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice) menyatakan bahwa Mahkamah yang memiliki fungsi untuk memutus sesuai dengan hukum internasional yang diajukan kepadanya, akan memberlakukan sumber-sumber hukum sebagai berikut: 38
a. Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang membentuk aturan-aturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa; b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum; c. Asas-asas hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab;
37 38
Mochtar Kusuma Atmadja, Op. Cit. hal. 114 C. de Rover, Op. Cit. hal. 5
d. Tunduk kepada ketentuan pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran para ahli yang sangat memenuhi syarat dari berbagai negara sebagai sarana pelengkap bagi penentuan aturan hukum.
Urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. 39 Pasal 38 mengklasifikasikan sumber hukum internassional formal kedalam 2 bagian yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional dibagian a sampai dengan bagian c, dan sumber hukum tambahan atau pelengkap pada bagian d. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana utama (a-c) diperlukan, dan bahwa sarana pelengkap (d) hanya memiliki efek yang memenuhi kualifikasi dan atau efek penjelasan. 40
a. Konvensi Internasional / Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. 41
Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas dua golongan yakni dalam bentuk treaty contract dan law making treaties. Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum, sumber hukum formal merupakan law making yang artinya menimbulkan hukum. Treaty contract dimaksudkan sebagai suatu bentuk perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan 39
Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit. hal. 115 C. de Rover, Op. Cit. hal 6 41 Mochtar Kuasumaatmadja, Op. Cit. hal 117 40
kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak dapat ikut serta dalam perjanjian ini. Seperti perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan penyelundupan. Law making treaties diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi Hukum Laut dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Perjanjian law making treaties selalu terbuka bagi pihak lain yang sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur dalam perjanjian ini adalah suatu hal yang umum mengenai semua anggota masyarakat internasional. 42
Sedangkan konvensi internasional sebagai sumber hukum internasional menurut Boer Mauna adalah konvensi yang berbentuk law making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum.
43
Dalam law making treaties ini negara-negara
bersepakat merumuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang akan merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hukumnya satu sama lain.
Treaty Contract menurut J. G. Starke tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Namun demikian, treaty contract ini diantara peserta atau penandatangan dapat menjadi hukum yang khusus. Perjanjianperjanjian demikian dapat memberi arahan kepada perumusan ketentuan hukum internasional melalui pemberlakuan prinsip-prinsip yang mengatur kaidah 42 43
Mochtar Kusumaatmadja, Ibid. hal 122-124 Boer mauna, Op. Cit. hal 9
kebiasaan. Pemberlakuan treaty contract sebagai sumber hukum internasional harus memperhatikan 3 ketentuan yakni: 44
1. Treaty contract tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama. 2. Perjanjian tersebut pada mulanya dibentuk hanya diantara sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian tersebut digeneralisasikan dengan adanya penerimaan 3. Suatu perjanjian dapat dianggap mempunyai nilai pembukti mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri. b. Kebiasaan internasional
Viner’s Abrigent menyatakan kebiasaan sebagaimana dimaksudkan oleh hukum, adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum. 45
Dalam pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai “bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum”. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan “kebiasaan” adalah adanya “praktik umum” dalam hubungan antar negara. 46
Kebiasaan internasional yang menjadi sumber hukum internasional harus memenuhi unsur material dan unsur psikologis, yakni kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya hukum internasional tersebut sebagai hukum. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum 44
J. G. Starke, Op. Cit. hal 55-56 J. G. Starke, Ibid, hal 45 46 C. de Rover, Op. Cit. hal 6 45
dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional ini juga harus memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum. 47
c. Asas-asas Hukum Umum
Asas hukum umum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi. 48
Prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara yang menjadi salah satu sumber hukum internasional menunjukkan bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu sistem hukum keseluruhan yang lebih besar.
Keberadaan asas hukum umum sebagai sumber hukum internasional mempunyai arti penting bagi pertumbuhan
dan perkembangan
hukum
internasional sebagai sistem hukum positif. Sumber hukum ini berperan dalam hal mahkamah tidak dapat menyatakan non liquest yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Dengan demikian kedudukan mahkamah internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat oleh sumber hukum ini. 49
d. Putusan Pengadilan 47
Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit, hal. 143-145 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid, hal. 148 49 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid, hal. 150 48
Putusan pengadilan dan pendapat para ahli seperti yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu sumber hukum tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, namun tidak dapat mengikat atau menimbulkan kaidah hukum. Hal dikarenakan oleh sistem peradilan menurut Piagam Mahkamah Internasional yang tidak mengenal asas keputusan pengadilan yang mengikat (rule of binding precedent).
50
Putusan peradilan mempunyai peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Sehubungan dengan sumber hukum ini, Mahkamah juga diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara ex aequo et bono yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.
51
3. Kedudukan Millennium Development Goals di Dalam Hukum Internasional Millennium Development Goals atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium merupakan paradigma pembangunan global yang telah disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa September 2000 lalu. Majelis Umum Perserikatan
50 51
Mochtar Kusumaatmadja, Ibid, hal. 150-151 Boer mauna, Op. Cit. hal. 11
Bangsa-Bangsa kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. United Nations Millennium Declaration).
Lahirnya Millennium Development Goals melalui Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket.
Millennium Development Goals berisi ketentuan yang didasarkan pada semangat pemenuhan hak dasar warga negara. Hal ini dapat dilihat dari sebahagian besar target Millennium Development Goals yang didasarkan pada Human Development index yang terdiri dari tiga indikator, yaitu pencapaian pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 52
Konsep Millennium Development Goals muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang membuat masyarakat menjadi tetap rentan (vulnerable) dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta target–target indikator yang diharapkan mampu membantu mereka keluar dari persoalan–persoalan yang sangat mendasar dalam keterbelakangan tersebut. 53
52
Diah Ratih Sulistyastuti, Op. Cit. hal.18 Sri Suryani, Tujuan Pembangunan Milenium/ Millennium Developmet Goals (MDGs 2015) paradigma baru kerangka pembangunan daerah, 2008, www.bimacenter.com. Diakses Rabu, 22 Desember 2010 53
Adapun 8 tujuan pembangunan yang disusun dalam Millennium Development Goals itu adalah:
1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem
Target:
a. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015 b. Menyediakan seutuhnya pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda. 54
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
Target: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak dimanapun, lakilaki maupun perempuan akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. 55
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Target: menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan disemua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015. 56
4. Menurunkan angka kematian anak
54
Peter Stalker, Op. Cit. hal. 9 Peter Stalker, Ibid, hal. 14 56 Peter Stalker, Ibid, hal. 17 55
Target: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990-2015. 57
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target:
a. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015 b. Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2015. 58
6.
Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya
Target:
a.
Menghentikan dan memulai membalikkan tren penyebaran HIV dan AIDS pada 2015.
b. Tersedianya akses universal untuk perawatan terhadap HIV/AIDS bagi yang memerlukan pada 2010 c. Menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015. 59
7. Memastikan kelestarian lingkungan
Target:
57
Peter Stalker, Ibid, hal. 18 Peter Stalker, Ibid, hal. 22 59 Peter Stalker, Ibid, hal. 27 58
a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan dan program setiap negara serta mengakhiri kerusakan sumber daya alam. b. Mengurangi laju hilangnya keragaman hayati, dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2010 c.
Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dikonsumsi dan sanitasi dasar pada 2015.
d.
Pada tahun 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh. 60
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Target:
a. Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan
yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan
manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. b.
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauankepulauan kecil.
c. Secara
komprehensif
mengusahakan
masalah utang negara-negara berkembang.
60
Peter Stalker, Ibid, hal. 34
persetujuan
mengenai
d.
Mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda.
e. Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. 61
Millennium Development Goals menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama. Pencapaian dalam pelaksanaan program ini dilakukan dengan tenggang waktu dan kemajuan yang terukur serta didasarkan atas konsensus dan kemitraan global. Millennium Development Goals juga senantiasa menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut melalui pembiayaan bagi negara yang berkembang.
Dalam melaksanakan program-program Millennium Development Goals, Perserikatan Bangsa-bangsa menggunakan United Nation Development Program (UNDP) yang mempunyai tugas sebagai penghubung dan mengkoordinasikan berbagai upaya di tingkat nasional dan global.
Ada 4 (empat) strategi utama United Nation Development Program untuk mencapai Millennium Development Goals yaitu:
1. Mengintegrasikan Millennium Development Goals ke dalam berbagai aspek dari kerja-kerja badan PBB di tingkat negara, termasuk
61
Fact Sheet LKI Down to earth, Tujuan Pembangunan Milenium,
[email protected]. Diakses Rabu, 22 Desember 2010
menciptakan panduan baru untuk menilai dan menyusun pembangunan satu negara. 2. Mendampingi
negara-negara
berkembang
didalam
menyiapkan
laporan Millennium Development Goals yang menggambarkan perkembangan dalam mencapai tujuan tersebut bekerjasama dengan badan-badan PBB, Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), organisasi non pemerintah dan pihak-pihak yang relevan lainnya. 3. Mendukung proyek milenium (Millennium Project) dan kampanye milenium (Millennium Campaign) untuk membangun dukungan publik terhadap Millennium Development Goals. 4. Mendukung upaya-upaya advokasi berdasarkan strategi negara dan kebutuhan setiap negara. Negara-negara maju akan difokuskan kepada perdagangan,
dana,
teknologi
untuk
mendukung
Millennium
Development Goals sementara negara-negara berkembang membangun koalisi untuk aksi dan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung pencapaian Millennium Development Goals. 62
Millennium Development Goals dalam hukum internasional sering disebut sebagai “hukum yang lemah” (soft law). Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Millennium Development Goals sebagai sebuah pernyataan komitmen dari negaranegara untuk memberikan perlindungan dasar terhadap warganegaranya. Oleh karena itu Deklarasi Milenium yang dibentuk oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ini hanya berbentuk himbauan moral dan tidak 62
Fact Sheet LKI Down to earth, Ibid.
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi tiap negara untuk melaksanakannya.
Millennium Development Goals sebagai soft law memang sangat berbeda dengan perintah-perintah tetap yang berlaku di dalam setiap organisasi penegak hukum. Walaupun Deklarasi Milenium ini tidak memiliki sifat hukum yang mengikat secara kaku, muatan dari Millennium Development Goals sangat relevan dengan praktik-praktik penegakan hukum dan karena pertimbangan ini maka pematuhan terhadap deklarasi millennium sangat dianjurkan.
B. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perlindungan Hak Anak Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang mendukung setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini ditujukan agar setiap anak dapat melalui masa pertumbuhannya secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Respon terhadap perlindungan anak haruslah bersifat holistik, diketahui oleh semua pihak di semua tataran agar perlindungan hak-hak anak dihormati dan diterapkan ke semua anak di segala keadaan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana hal ini bertujuan untuk memberi jaminan terhadap anak-anak bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 63 Sejarah perlindungan anak Internasional seperti yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, dimulai dengan adanya pernyataan hak-hak anak oleh Eglantyne Jebb semenjak tahun 1923, pada tahun 1924 Deklarasi tentang Hak-hak Anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hal ini kemudian diikuti dengan perkembangan instrumen-instrumen hak-hak azasi manusia berikutnya dari Perserikatan Bangsa-bangsa, seperti Deklarasi Universal Hak–hak Azasi Manusia 1948, dan instrumen-instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban Manusia yang dibuat pada tahun yang sama mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, abuse 64, dan ekploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang termasuk anak-anak dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966. 65 Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang secara eksplisit meletakkan dasar-dasar mengenai hak-hak anak secara khusus dan istimewa. Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian hak-hak asasi manusia yang paling luas diratifikasi dalam sejarah. Konvensi Hak Anak mengatur secara detail tentang hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak 63
Maidin Gultom, Op. Cit hal. 33 Abuse adalah perilaku yang dirancang untuk mengendalikan dan menaklukkan manusia yang lain melalui penggunaan ketakutan, penghinaan, dan lisan atau fisik. “Abuse means To mistreat or neglect a person, particularly as to one for whom the actor has special responsibility by virtue of a relationship, e.g., spouse, child, elderly parent, or one for whom the actor has undertaken a duty of care, e.g., nurse-patient”, http://www.yourdictionary.com. Diakses Senin, 20 Desember 2010 65 Dan O’Donnel, Op. Cit. hal. 5 64
azasi anak di negara masing-masing. Konvensi Hak Anak lahir dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, dan oleh karenanya Konvensi Hak Anak menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial. 66 Konvensi Hak Anak tidak meninggalkan keraguan mengenai fakta bahwa anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Selain hal tersebut, dalam Konvensi Hak Anak dapat ditemukan beberapa prinsip yang menjadi pedoman bagi negara peratifikasi dalam membuat peraturan perlindungan anak, yaitu:
67
1. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal. 2. Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi. 3. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak.
66
Edy Ikhsan, Beberapa Catatan tentang Konvensi Hak Anak, USU digital library, Medan, 2002, hal. 1 67 C. de Rover, Op. Cit. hal. 372
Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak yang memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi
dan
menyatakan
pendapatnya
dalam
pengambilan
keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Pengakuan akan hak-hak anak tidak hanya terbatas pada Konvensi Hak Anak. Ada sejumlah instrumen internasional yang mencermati dan menjawab masalah perlindungan anak, baik instrumen yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa maupun instrumen dari badan internasional lainnya. 68 Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Instrumen-intrumen perlindungan hak anak ini meliputi: 1. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2. Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia, 3. Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan Anak, Organisasi Persatuan Afrika yang sekarang disebut Uni Afrika (The African
68
Dan O’donnel, Loc. Cit. hal. 5
Charter on the Rights and Welfare of the Child of the Organisation for African Unity) tahun 1993. 4. Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional (1949) dan Protokol Tambahannya (1977) 5. Konvensi Buruh Internasional No. 138 tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang menyatakan bahwa secara umum seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tidak boleh dipekerjakan dalam bidang-bidang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. 6. Protokol bagi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kejahatan Transnasional
Terorganisasi
untuk
Mencegah,
Menekan
dan
Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anakanak. 7. Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 8. Konvensi Den Haag mengenai Perlindungan Anak dan Kerjasama tentang Adopsi Antar Negara. 9. Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Millennium Development Goals-nya yang ditandatangani oleh 189 negara pada tahun 2000 dan ditargetkan akan dicapai pada tahun 2015. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut tentang perlindungan hak anak atas pendidikan dasar. Sebagai sumber daya manusia yang potensial, anak-anak
memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai modal dalam pembangunan suatu negara. Tanggung jawab yang dimiliki oleh anak-anak ini mustahil dapat dicapai tanpa adanya pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia. 69
C. Tujuan Millennium Development Goals “Pendidikan Dasar untuk Semua” Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Secara fundamental, anak menikmati hak-hak azasi manusia dan oleh karena itu, semua mekanisme hak-hak azasi manusia di tingkat internasional dan regional harus memberikan perlindungan bagi mereka. Ini berlaku bagi lembaga hak asasi manusia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun lembaga-lembaga hak azasi manusia regional. Harus di ingat bahwa hal yang sama berlaku di tingkat nasional yakni mekanisme perlindungan hak-hak azasi manusia seperti mahkamah konstitusi juga harus menjamin bahwa mereka menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Pendidikan merupakan suatu hal yang menentukan kualitas sumberdaya manusia dari suatu bangsa. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Adapun yang menjadi manfaat dan fungsi yang didapatkan seseorang melalui pendidikan adalah 70 : 1. Melatih Kemampuan Kemampuan Akademis Anak 69
Soedkidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 28 70 Anne ahira, Pentingnya Pendidikan Sekolah, www.anneahira.com. Diakses Selasa, 21 Februari 2011
Dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lain sebagainya melalui pendidikan sekolah, maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. 2. Menggembleng dan Memperkuat Mental, Fisik dan Disiplin Dengan mengharuskan seorang pelajar datang dan pulang sesuai dengan aturan yang berlaku pada pendidikan sekolah, secara tidak langsung dapat meningkatkan kedisiplinan seseorang. Dengan begitu padatnya jadwal sekolah yang memaksa seorang siswa untuk belajar secara terus-menerus, maka akan menguatkan mental dan fisik seseorang menjadi lebih baik. 3. Memperkenalkan Tanggung Jawab Tanggung jawab seorang anak adalah belajar, dimana orangtua atau wali yang memberi nafkah. Seorang anak yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan mengikuti pendidikan sekolah yang rajin akan membuat bangga orang tua, guru, saudara, dan lain-lain.
4. Membangun Jiwa Sosial dan Jaringan Pertemanan
Banyaknya teman yang bersekolah bersama akan memperluas hubungan sosial seorang siswa. Dengan memiliki teman, maka kebutuhan sosial yang merupakan kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan baik.
5. Sebagai Identitas Diri
Lulus dari sebuah institusi pendidikan sekolah, biasanya akan menerima suatu sertifikat atau ijazah khusus yang mengakui bahwa kita adalah orang yang terpelajar, memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan.
6. Sarana Mengembangkan Diri dan Berkreativitas
Seorang siswa dapat mengikuti berbagai program ekstrakurikuler sebagai pelengkap
kegiatan
akademis
belajar
mengajar
agar
dapat
mengembangkan bakat dan minat dalam diri seseorang. Semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia ini dapat kita temui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 dalam pasal 26. 1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. 2. Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluasluasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. 3. Orangtua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.
Lebih lanjut perlindungan hak anak atas pendidikan ini dikemukakan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Pasal ini memuat ketentuan bahwa setiap negara harus mengakui hak anak atas pendidikan. Pasal 28 1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama: a. Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak; b. Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan; c. Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat; d. Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak; e. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini. 3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuan mengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.
Pasal 29 1. Negara-negara Pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke: a. Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;
b. Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; c.
Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi; e. Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam. 2. Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin ditentukan oleh negara yang bersangkutan.
Deklarasi pendidikan untuk semua pertama sekali dikumandangkan pada tahun 1990 di jomtien Thailand. 71 Deklarasi ini menjelaskan bahwa memasuki abad ke-21 setiap orang harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk menguasai pengetahuan dan alat belajar yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk: 1. Dapat bertahan hidup (survive) 2. Dapat mengembangkan dirinya secara optimal
71
Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. 297
3. Dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakatnya Deklarasi Milenium melalui Millennium Development Goals-nya juga mencantumkan pendidikan sebagai program yang harus dicapai oleh setiap negara pada tahun 2015. Tujuan pembangunan tersebut dibuat berdasarkan pemenuhan hak dasar warganegara sebagai suatu konsep etika politik dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. 72 Prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara ini memberikan implikasi bahwa negara bahkan dunia internasional mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya. Hukum hak asasi manusia internasional telah menjabarkan tujuan akhir dari sarana pendidikan. Termaktub di dalamnya tentang perlindungan terhadap pengabaian maupun penyalahgunaan pendidikan. Meskipun hak atas pendidikan ini telah dituliskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi belum digunakan sebagai pola untuk strategi pembangunan. Malahan pendidikan akhirnya diubah dari suatu hak menjadi sebuah tujuan pambangunan. 73 Hal ini berdampak pada kebijakan pemerintah yang hanya memandang pendidikan sebagai tujuan dan bukan hak setiap manusia untuk mendapatkannya. Pendidikan berdasarkan hak mensyaratkan dua perubahan yaitu:
74
a. Hak asasi manusia harus dijadikan inti kebijakan yang membentuk pendidikan, dan
72
Dyah Ratih Sulistyastuti, Op. Cit. hal. 21 Katarina Tomasevski, Pendidikan yang Terabaikan (Education Denied), alih bahasa, Janet Dyah Ekawati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 3 74 Katarina Tomasevski, Ibid. hal. 4 73
b. Universalitas hak atas pendidikan harus diterjemahkan ke dalam kewajiban hak asasi manusia yang universal. Pendidikan sebagai hak asasi manusia berimplikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam memandang pendidikan sebagai suatu hak asasi didasarkan pada premis bahwa pendidikan adalah barang umum dan sekolah yang terinstitusionalkan adalah sebuah layanan publik. Ditiap negara, alokasi penganggaran atas pendidikan harus disesuaikan dengan persyaratan hukum hak asasi manusia internasional, yaitu diubah menjadi alokasi wajib. 75 Keberadaan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadikan perlindungan anak atas pendidikan mengikat terhadap negara. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Millennium Development Goals wajib melakukan dua tugas sekaligus, yaitu komitmen resmi untuk menerapkan aturanaturan konvensi, dan kemauan untuk menerima ukuran-ukuran penerapan yang diawasi secara internasional.
75
Katarina Tomasevski, Ibid. hal. 5
