Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited) B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Menjelaskan realisasi anggaran pada TA 200X dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan prosentase dari anggarannya, yang terdiri dari: 1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Realisasi Belanja Negara a. Belanja Rupiah Murni b. Belanja Pinjaman Luar Negeri c. Belanja Hibah
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah RpXXX,XX M.
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase realisasi dari anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 200X, beserta grafik komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah. Contoh Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 200X dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
Hibah, 429,794,833, 197.00 PNBP Lainnya, 17,818,039,6 15,695.00
Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 200X Realisasi Penerimaan Perpajakan RpXXX,XX triliun
B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari target yang direncanakan dalam DIPA realisasi Penerimaan Perpajakan TA 200X. Realisasi Penerimaan perpajakan juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited)
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri RpXXX,XX triliun
B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri
Realisasi Pajak Perdagangan Internasional RpX,XX triliun
B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional
Realisasi PNBP RpXX,XX triliun
B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Penerimaan SDA RpXX,XX triliun
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari target yang direncanakan dalam DIPA realisasi Pajak Dalam Negeri TA 200X. Realisasi Pajak Dalam Negeri juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini juga dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari target yang direncanakan dalam DIPA realisasi Pajak Perdagangan Internasional TA 2007. Realisasi Pajak Perdagangan Internasional juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan. Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Internasional dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 200X. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya. B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 200X. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Besarnya realisasi Penerimaan SDA dirinci dalam tabel dan grafik seperti contoh di bawah ini:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited)
Pertambangan Umum Gas A lam 7.97% 20.50%
Kehutanan Perikanan 1 .89% 0.09%
Minyak Bumi 69.54%
Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 200X B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN RpXX,XX trili
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 200X. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Realisasi PNBP Lainnya RpXX,XX jt
Realisasi Penerimaan Hibah RpXXX,XX jt
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 200X. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Realisasni PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini: B.2.1.3. Penerimaan Hibah Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Hibah TA 2007. Realisasi Penerimaan Hibah juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Jelaskan juga penerimaan hibah yang belum terdapat di dalam DIPA TA 2007, baik untuk hibah yang berupa uang maupun berupa barang. Rinciian realisasi pendapatan hibah dapat dilihat pada lampiran ........... B.2.2. Belanja Negara
Realisasi Belanja Negara RpXXX,XX jt
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Negara TA 2007. Realisasi Belanja Negara juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited) Luar Negeri (iii) Belanja Hibah. Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
Belanja Barang Belanja Pegawai 5.31%
14.18%
Belanja Modal 27.60% Bantuan Sosial 38.85%
Subsidi 14.06%
Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2007 B.2.2.1. Belanja Realisasi Belanja RpXXX,XX M
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 200X. Realisasi Belanja juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited)
Belanja Pegawai 19.75%
Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja
Belanja Lain-
Belanja Barang
lain
18.40%
35.37% Hibah 0.00% SubsidiBantuan Sosial 7.27% 0.00% Pembayaran Bunga Utang
Belanja M odal 13,71%
7.28%
Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 200X Belanja Pegawai *) Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Pegawai TA 200X. Realisasi Belanja Pegawai juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Belanja Barang*) Belanja Pegawai RpXX,XX M
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Barang TA 200X. Realisasi Belanja Barang juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
Belanja Barang RpXX,XX M
Belanja Modal*) Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Modal TA 200X. Realisasi Belanja Modal juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited) *) apabila terdapat realisasi belanja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dibuat rincian realisasi per kegiatan dan per jenis belanja. Belanja Modal RpXX,XX M
Pembayaran Bunga Utang Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Bunga Utang TA 200X. Realisasi Belanja Bunga Utang juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rincian realisasi Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut: Subsidi
Pembayaran Bunga Utang RpXX,XX triliun
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Subsidi TA 200X. Realisasi Belanja Subsidi juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rinciannya adalah sebagai berikut: Bantuan Sosial
Belanja Subsidi RpXX,XX M
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Bantuan Sosial TA 200X. Realisasi Bantuan Sosial juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: Belanja Lain-lain *)
Belanja Bantuan Sosial RpXX,XX M
Menjelaskan jumlah rupiah dan prosentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Lain-lain TA 200X. Realisasi Belanja Lain-lain juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan. Rincian realisasi Belanja lain-lain adalah sebagai berikut: Rincian Realisasi Belanja menurut eselon I, menurut Jenis Belanja , Fungsi/Subfungsi/Program/Kegiatan dapat dilihat pada lampiran.............. *) khusus Bagian Anggaran 069 Belanja Lain-lain
Belanja Lain-lain RpXX,XX M
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Laporan Realisasi Anggaran harus disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan *)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Laporan Keuangan KEMENTERIAN/SATKER........./Tahun 200X (Unaudited/Audited)
Contoh : • Memberikan penjelasan apabila ada pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas tidak mengikat sebesar 75%. • Mencantumkan dan menjelaskan realisasi pendapatan hibah yang belum dicantumkan dalam DIPA baik berupa uang maupun barang, nomor rekening serta perlakuan terhadap sisa anggaran maupun jasa giro yang menampung dana hibah tersebut. *) agar diungkapkan juga apakah Laporan Realisasi satuan kerja yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sudah/belum diintegrasikan dengan Laporan keuangan. *) demikian juga agar diungkapkan apakah seluruh satuan kerja perangkat daerah yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan/ tugas pembantuan sudah seluruhnya menyampaikan laporan keuangan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
