ATAU MEMBERATKAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANAPENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja

UNSUR-UNSUR YANG MERINGANKAN DAN/ATAU MEMBERATKAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANAPENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

1 / 145


Oleh

Dewa Gede Wirawan Pranajaya

NPM 010.03.0016

2 / 145


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANJI SAKTI

3 / 145


SINGARAJA

1

4 / 145


2014

UNSUR-UNSUR YANG MERINGANKAN DAN/ATAU MEMBERATKAN SANKSI PIDANA

DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

5 / 145


Oleh :

Dewa Gede Wirawan Pranajaya

010.03.0016

6 / 145


ABSTRAK

1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

seimbang.Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendiriran tiang pancang,

pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak,kepribadian dan

7 / 145


karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta

berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan

terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara

penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Berbagai kasus bermunculan sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal.

“Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat

yang memiliki kepatuhan terhadap niiai-nilai hukum”. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi)

perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan

8 / 145


masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula

dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap

pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.

Dari teori di atas, dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pidana tersebut dapat

bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan, diberatkan bahkan dihapuskan bagi anak yang

melakukan tindak pidana, yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi

jaminan kepastian hukum khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja.

9 / 145


Kata Kunci : Sanksi Pidana Pencurian, Di bawah umur.

A.PENDAHULUAN

1. 1.1. Latar Belakang Masalah

2. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara

10 / 145


kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidak

pemilikan, adapun juga terdapat faktor-faktor lain yang cenderung membuat orang berbuat

menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional

sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih

lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang

lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang

dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.

3. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan

11 / 145


dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

seimbang.

“Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendiriran tiang pancang,

pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak,kepribadian dan

karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta

berdiri tegar dalam meniti kehidupan” [1] .

12 / 145


Di Indonesia, penentuan batas umur anak masih berbeda-beda Hal ini bisa dilihat dari

berbagai perundang-undangan yaitu :

1. a. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : belum dewasa

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin

1. b Berdasarkan Pasal I ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak : Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

tahun dan belum pernah kawin.

2. c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang

13 / 145


perlindungan anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Indonesia memiliki berbagai jenis permasalahan yang menceritakan kisah tragis

tentang nasib anak-anak bangsa ini, seperti halnya di Singaraja Bali. Anak-anak di zaman

sekarang ini sangat mudah terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang

hidup dalam masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang melanggar norma-norma yang

berlaku.Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan

tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan

hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar

perundang-undangan Hukum Pidana.

4. Adapun pertimbangan yang harus dilakukan dalam pengambilan hukuman atau sanksi

14 / 145


pidana untuk anak yang melanggar hukum. Di antaranya seperti yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam Pasal 22

menegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat di jatuhi pidana dan tindakan. Seperti

dijelaskan di atas, anak juga bisa mendapat hukuman atau sanksi jika berbuat atau melanggar

hukum, tetapi kenyataan tersebut sering tidak berfungsi dengan baik. Dalam arti kejahatan yang

dilakukan anak di bawah umur tidak kunjung habis, hal itu apakah dikarenakan oleh hukuman

yang dijatuhkan masih dianggap ringan oleh pelaku (anak di bawah umur) ataukah disebabkan

karena pengaruh faktor lingkungan dimana anak tersebut bertempat tinggal.

15 / 145


1

Berbagai kasus bermunculan sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal

dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah

terjadi penyimpangan hukum. “Pembangunan masyarakat hukum madani

(civil society)

16 / 145


merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuha

nterhadap nilai-nilai hukum”

[2]

.

Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang

dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat

pencurian yang ringan sampai pencurian yang berat, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan

keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.

17 / 145


1. Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang

salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Tindak

pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh

banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang

bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang

dewasa yang melakukan tindak pidana.

2. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan

perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya,

bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan

fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya

para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin

18 / 145


campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.

3. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang

menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana,

sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga

mempertimbangkan masa depan anak, karena anak merupakan harapan masa depan bangsa

dan negara. “Apabila anak berprilakuan baik maka baik pula masa depan anak tersebut. Pada

sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan

bangsa sekarang dan yang akan dating

” [3] .

4. Namun, terhadap kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melakukan

tindak pidana dapat juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap

anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang

19 / 145


sangat luas baik menyangkut diri prilaku maupun masyarakat.Pemidanaan merupakan unsur

dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana.

5. Dalam hal ini kita perlu menelaah lebih jelaspengertian tentang hukum yang bertujuan

untuk mengingatkan kita terhadap peran dan fungsi hukum.Yang dimaksudkan dengan hukum

adalah keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan

bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib

suatu masyarakat, tidak hanya memuat peraturan tetapi hukum juga harus memiliki unsur

paksaan.Unsur paksaan di lakukan untuk mendorong semua orang agar dapat mentaati hukum

yang berlaku. Ketika seseorang melakukan pelanggaran dan melawan hukum maka ia harus

dikenai sanksi.

20 / 145


6. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu

orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalamkehidupan

bermasyarakat.Demi tercapainya tujuan tersebut, hukum diberlakukan secara adil dan memiliki

kepastian hukum dalam penerapannya. Artinya setiap orang berhak mendapat perlakuan yang

sama dalam hal perlindungan hukum dan seseorang wajib dikenai hukum apabila ia terbukti

melakukan kesalahan.

7. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas

sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Maka hanya negara

saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana

terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh

badan pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap

21 / 145


barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya

itu

[4] . Penegakan

hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta

meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

8. Dari semua teori yang telah ada demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan telaah

teori tentang bagaimana tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Anak harus

diperlakukan secara berbeda (istimewa) dimana harus diperhatikan hak-haknya, kelangsungan

hidupnya di masa depan, sehingga sebaiknya hukum tetap dilaksanakan sebagaimana yang

telah di atur, tentunya bagi seorang anak yang secara sengaja melakukan tindak pidana secara

berulang-ulang, Namun dalam putusan pidana bernomor 196/PID.B/2013/PN.SGR Atas nama

22 / 145


Khairul Yaqin peranan pemberian peringanan dan pemberatan masih belum jelas dan belum

bisa dapat di mengerti oleh sebagian masyarakat.

9. Dari teori diatas dapat dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pidana

tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan, diberatkan bahkan dihapuskan

bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang

menjadi jaminan kepastian hukum khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.2. Rumusan Masalah

23 / 145


Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai

berikut:

1. Apa unsur-unsur yang dapat meringankan dan/atau memberatkan terhadap putusan

hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dalam tindak Pidana pencurian yang dilakukan anak di

bawah umur berperan dalam putusan Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja?

2. Bagaimana penerapan pemberian sanksi pidana yang ditetapkan oleh hakim dalam

memeriksa, dan memutus perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

24 / 145


3. 1.3. Ruang lingkup masalah

Ruang lingkup masalah merupakan sebuah bingkai yang akan membatasi area penelitian,

sehingga penelitian dapat menunjukkan secara pasti

variable mana yang akan diteliti dan

pencarian jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini akan terbatas

pada

unsur-unsur yang

meringankan dan

/atau

25 / 145


memberatkan

sanksi pidana

dalam

tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur serta sikap hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan

Negeri Singaraja. Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan maka ruang lingkup akan

dipersempit

. Tujuan Penelitian

26 / 145


Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengetahui peran dari unsur-unsur yang

meringankan dan

/atau

memberatkan

sanksi pidana dalam

tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur,

27 / 145


2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam memeriksa, dan memutus

perkara pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.

1.5. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

28 / 145


1. Manfaat Teoristis

2. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambarantentang systemper

adilan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja secara lebih jelas tentang

pemberian peringanan dan pemberatan pidana. Selain itu juga

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran kepada pihak yang terkait dan

agar dapat dijadikan pedoman.

29 / 145


b Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat,penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat

tentang proses suatu Peradilan Pidana anak di bawah umur yang mendapat peringanan atau

pemberatan hukuman yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat para penegak

hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja Bali, untuk mengambil putusan

yang adil dalam mengatasi kasus yang dilakuan

oleh anak di bawah umur yang

melanggar norma.

30 / 145


3. Bagi mahasiswa, dalam penelitian ini, selain sebagai salah satu syarat guna mencapai

gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

singaraja, juga mahasiswa di harapkan mampu mengkaji, mendefinisikan dengan baik

pentingnya mempelajari hukum pidana khususnya tentang anak di bawah umur

B. METODE PENELITIAN

31 / 145


2.1. Jenis Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah,

sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu

gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka “metode penelitian dapat diartikan

sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam

melakukan penelitian”

[5] .

32 / 145


“Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan

suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap

permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab berbagai

permasalahan”

[6] .Setiap penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu.Cara bagaimana

penelitian dilakukan merupakan metode penelitian.

Dihubungkan dengan tujuan umum dari “suatu penelitian adalah untuk memecahkan

masalah, maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan

masalah yang dirumuskan”

[7] , termasuk dalam penentuan jenis penelitian yang dilakukan.

33 / 145


Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal

adanya penelitian secara empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan

untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum

empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.

Penelitian hukum empiris memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

34 / 145


1. Adanya kesenjangan antara dassollen dengan dassein yaitu kesenjangan antara teori

dengan praktek di masyarakat, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta umum, atau

adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik ;

2. Umumnya menggunakan hipotesis;

3. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir

4. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;

5. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang

sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain

35 / 145


sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama

pentingnya

[8] .

“Menurut Sutrisno Hadi metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana

caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan

sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya” [9] .

36 / 145


Penelitian mengenai unsur-unsur yang meringankan dan/ataumemberatkan sanksi pidanad

alam

tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja

adalah merupakan penelitian empiris, dimana penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di

lapangan dan sumber buku-buku yang menjelaskan secara sistematis, faktual, akurat mengenai

fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan penelitian ini.

2.2. Sifat Penelitian

37 / 145


Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Penelitian ini melakukan analisis hanya

sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis

sehingga dapat lebih mudah dismpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini

menggunakan metode survey

[10] . Dikatakan

deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara

menyeluruh dan sistematik mengenai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan

terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan

Negeri Singaraja.

38 / 145


2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, pemilihan lokasi penelitian

dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk

memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti

berdomisili di Singaraja sehingga penelitian lebih mudah di jangkau.

39 / 145


2.4. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat di golongkan menjadi dua antara lain :

1. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu data secara langsung

40 / 145


diperoleh dari responden dan nara sumber sebagai subyek penelitian. wawancara dilakukan

responden dan nara sumber yang terlibat langsung dengan tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mencari, mempelajari

dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan

melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan dokumen

yang terdiri dari :

41 / 145


a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat khususnya mengenai

faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan tindak pencurian yang dilakukan anak di

bawah umur, terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362-367

42 / 145


2. Undang-Undang Peradilan anak.

3.Pasal I ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

4. Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP tentang pencurian.

43 / 145


b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut

mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan-bahn hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku yang membahas tentang anak.

2. Makalah-makalah yang membahas tentang anak.

44 / 145


c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Kamus Hukum

45 / 145


2. Kamus Bahasa Indoonesia.

3. Majalah dan surat kabar.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

46 / 145


Teknik pengupulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Untuk data primer yang digunakan adalah teknik wawancara dengan menggunakan

pedoman wawancara.

b. Untuk data sekunder dan tersier dilakukan penelitian dokumentasi adalah serangkaian

usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan

47 / 145


dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan

perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang

di bahas dalam penelitian ini.

2.6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian

48 / 145


lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh reponden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

[11] .

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterprestasikan

49 / 145


secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif-induktif dan

mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis

penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti

[12] . Dari hasil tersebut

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat

dalam penelitia

n ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

50 / 145


3.1.Unsur-unsur yang meringankan dan/atau memberatkan Terdakwa atas Tindak Pidana

Pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.

1. Dilihat dari tujuan Undang- Undang adalah untuk dapat menjatuhi hukuman pidana

atau tindakan bagi anak yang melanggar hukum.

Tetapi yang terjadi biasanya

hukuman tersebut belum tentu bisa membuat anak-anak jera, maka dari itu kita juga perlu

menimbang kembali hukuman atau pidana untuk si anak yang telah sering melakukan

kesalahan atau pelanggaran pidana tersebut.

51 / 145


Kita perlu mengkaji lebih jauh agar bisa membandingkan hukuman mana yang setimpal atau

hukuman mana yang memang harus di kurangi bagi anak yang melakukan pelanggaran tindak

pidana.

2. Yang perlu diketahui adalah di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait

dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku

kejahatan sehingga ketentuan di dalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP tidak

lagi digunakan untuk anak.

Kasus tindak pidana oleh anak memang berbeda dengan

kasus pelanggaran hukum oleh

orang dewasa, karena

dasar pemikiran pemberian hukuman oleh

52 / 145


negara adalah bahwa setiap warga negara adalah mahkluk yang bertanggung jawab dan

mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai

individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab

itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya

hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat

perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

3. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan

berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai

12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang

tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan

53 / 145


terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas)

tahun dijatuhkan pidana.

4. Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada

tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan masyarakat karena

masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu

tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan

peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti

pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

5. Tetapi seiring juga dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK),

pimikiran anak zaman sekarang pun sedikit berubah, tidak jera akan perbuatan yang si anak

lakukan (merasa mendapat hukuman yang ringan) tidak menutup kemungkinan si anak akan

54 / 145


mengulang kembali perbuatan melanggar hukum. Di dalam kategori anak berumur 16 tahun

sampai dengan 18 tahun, dimana anak sudah bisa dikatagorikan mampu berpikir dewasa, yang

lebih dominan untuk diperhatikan kembali hukuman apa yang semestinya di dapat.

6. Namun pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar

hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh

karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan)

harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi

juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial

anak, dan keadaan keluarga.

7. “Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan

apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusanya dapat

55 / 145


dipertanggungjawabkan atau tidak

” [13] .Dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki

hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang

dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Secara umum dapat dikatakan, “bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi

yang benar, dalam arti orientasi disini dimaksud dengan adanya ketidaksesuaian dalam tujuan

pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses

56 / 145


penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana

”

[14]

.

Dalam menangani kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana hakim juga perlu

memperhatikan gambaran keadaan anak yang tercantum dalam

case study

yang berupa

[15]

:

57 / 145


1. Masalah sosialnya

2. Kepribadiannya.

3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:

1. Riwayat sejak kecil

2. Pergaulannya diluar dan di dalam rumah.

3. Keadaan rumah tangga anak tersebut.

4. Hubungan antara bapak, ibu dan anak.

5. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

58 / 145


Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan

hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan tersebut

, karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada

anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak.

Anak yang bekonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri

59 / 145


karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan

yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain

[16] . Meskipun hakim wajib

mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, namun dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tidak menjelaskan alasan Laporan pembimbing Kemasyarakatan in

i

diwajibkan untuk dipertimbangkan Hakim dalam mengambil keputusannya. Hakim tidak terikat

penuh pada laporan penelitian tersebut, hanya merupakan bahan pertimbangan bagi Hakim

untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan.

60 / 145


Hakim pengadilan dalam mengambil keputusan lebih terfokus pada hasil pemeriksaan di

depan sidang pengadilan. Akan tetapi, padaPasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan

laporan penelitian kemasyarakatan apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak

dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan

emosional, mental, dan intelektual anak. Sangat dihindarkan putusan hakim yang

61 / 145


mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesad

aran

bahwa putusan hakim bermotif perlindungan

[17]

.Di dalam suatu putusan yang diberikan oleh Hakim terdapat pertimbangan-pertimbangan

dimana terdakwa mendapat peringanan dan pemberatan pidana

:

a. Peringanan Pidana dalam KUHP

62 / 145


Peranan peringanan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah

umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

memiliki alasan-alasan

sebagai berikut:

1. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3).

63 / 145


2. Membantu atau medeplichgqheid(Pasal 57 ayat(1 dan 2)

3. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47)

Menurut J.E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah [18] :

64 / 145


1. Sikap correctdan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang

sehingga memperlancar jalanya persidangan.

2.Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang

publik.

3.Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

65 / 145


4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan

kekerasan melarikan diri dari penjara.

5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

66 / 145


b. Pemberatan Pidana dalam KUHP

Sedangkan dalam pemberatan pidana KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan

memberatkan pidana, yaitu sedang memangku jabatan (Pasal 52 KUHP),

recidive atau

pengulangan, dan Gabungan atau

samenloop

(Titel 6 Buku 1 KUHP).

67 / 145


1. Pemberatan Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai

berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu

kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya

dapat ditambah sepertiganya

[19] ”.

68 / 145


Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan

jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah:

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.

Dalam hal ini yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu

adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum.Suatu jabatan public yang

69 / 145


dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu

kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.

2.Melakukan tindak pidana dengan dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya.

Suatujabatan, disamping membebankan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari

jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang

70 / 145


timbul dari jabatan yang dipangku.Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan

pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan

itu.

3.Menggunakan kesempatan karena jabatannya.

Pegawai negeri dalam melaksananakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan

71 / 145


kewajiban jabatan yang dipangkunya, manakala memliki suatu waktu yang tepat untuk

melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan

untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat 1/3 nya dari

ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut.

4.Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

72 / 145


Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan

saran-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana

tertentu.Di sini dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan

suatu tindak pidana.

2. Pengulangan (Recidive)

73 / 145


Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan

umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang

berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku

III.Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.

Dengan demikian KUHP menganut sistem

Recidive Khusus artinya pemberatan pidana

hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu

saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu

[20]

.

74 / 145


Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan

perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut

recidivist

.Istilah

recidive

itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Menurut doktrin

yang menganut ajaran

recidive

dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana, itu dapat digolongkan sebagai berikut:

75 / 145


1. General recidive atau recidive umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan

kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya,

kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan, semacam

apapun.

2. Speciale recidive atau recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan

dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian pelaku melakukan

kejahatan yang sama atau sejenis.

76 / 145


3. Tulsen stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian,

setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani pidananya, pelaku mengulangi

perbuatan pidana, yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya

penggelapan atau penipuan

[21] .

3. Penggabungan (Concursurus)

77 / 145


Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloo

p.Samenloop

adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. Satu orang melakukan beberapa

perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan

keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang

gabungan atau

samenloop

atau kebalikan dari

deelneming

78 / 145


(turut serta).Gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana

[22]

.

Manfaat dari peringan dan pemberat pidana dalam KUHP adalah demi menjamin kepastian

dan tegaknya hukum untuk melindungi masyarakat, melindungi HAM serta memberikan

kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi masyarakat yang patuh terhadap

undang-undang dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

79 / 145


Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan manfaat dari pemberat dan

peringan pidana tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman berdasarkan

atas kesalahan saja tetapi juga perlu memperhatikan tujuan diberikannya hukuman dan juga

dari sisi kemanusiaannya.

3.1.1. Peringanan dan pemberatan pidana di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja.

80 / 145


Dari data yang peneliti lakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, peranan

peringanan dan pemberatan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian

memerlukan pertimbangan yang signifikan seperti dalam putusan

Nomor:196/ PID.B/ 2013/ PN.SGR. atas nama Khairul Yaqin.

81 / 145


1. Menyatakan terdakwa Khairul Yaqin terbukti bersalah melakukan tindak Pencurian

memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4,

dan ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairul Yaqin dengan pidana penjara selama 5

(lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

82 / 145


Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

83 / 145


- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan

84 / 145


serta menyesali perbuatannya.

- Terdakwa masih anak-anak dan masih punya kesempatan memperbaiki diri

- Terdakwa belum pernah dihukum

85 / 145


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang

memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi

Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai

dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pemberian putusan hukuman

kepada anak yang melakukan tindak pidana harus adil bagi anak dan juga bagi masyarakat

yang menilai. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kensenjangan atau pengertian yang

salah baik bagi masyarakat bahkan anak-anak yang dibawah umur sekalipun. Dalam

menjelaskan pemberian hukuman yang adil terhadap anak yang masih di bawah umur Hakim

juga memerlukan bantuan atau peran dari orang tua, atau balai permasyrakatan (BAPAS) agar

tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja dapat secara

jelas dan lancar terlaksana

86 / 145


.

Dalam pemberian peringanan dan pemberatan hal ini dikatakan sangat penting juga oleh hakim

di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, hakim menilai masa kanak-kanak merupakan masa

untuk pencarian jati diri, disini anak-anak di kategorikan belum bisa untuk menilai perbuatan

mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, dalam pertimbangan ini sangat di tujukan

untuk melindungi hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana, karena anak merupakan

masa depan negara ini yang bahkan negara tidak diperbolehkan untuk merampas masa depan

dari anak-anak meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana [23] .

87 / 145


Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja memberikan kriteria pemberian peringanan

dan pemberatan bagi anak yang melakukan tindak pidana (pencurian), yaitu

[24] :

a. Pemberian Peringanan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja

88 / 145


1. Baru pertama melakukan tindak pidana. Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja

memberikan perlindungan bagi anak-anak yang baru melakukan tindak pidana seperti tindak

pidana pencurian, di karenakan Hakim mempertimbangkan bahwa anak adalah bagian dari

generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus

cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu

juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Dalam pemberian peringanan yang diberikan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Negeri

89 / 145


Singaraja tersebut dimana anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana benar-benar

diperhatikan untuk masa depannya walaupun anak tersebut sudah memasuki usia 12-1

6

tahun dimana secara umum di mata masyarakat kategori usia tersebut sudah bisa berpikir dan

di kategorikan dewasa, tetapi dalam pertimbangan pemberian peringanan yang diberikan oleh

hakim

di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja

memberikan kesempatan bagi anak yang baru melakukan tindak pidana agar dapat merubah

prilakunya setelah masa hukuman berakhir.

90 / 145


2. Masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal I ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak : Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum pernah kawin. Dan masih banyak kriteria lain tentang batasanusia anak

yang bisa di kategorikan. Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah

umur Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa hanya bagi anak-anak

yang masih berusia di bawah umur

dalam kategori umur menurut

Undang-Undang Perlindungan anak adalah 8-12 tahum yang masih perlu diperhatikan dan

khususnya

untuk mendapatkan

peringanan pidana, tetapi juga

hal tersebut

memerlukan pertimbangan seperti yang dijelaskan diatas, jika anak baru pertama kali

91 / 145


melakukan tindak pidana maka Hakim harus memberikan peringanan bagi anak, demikian juga

halnya jika anak tersebut masih dikategorikan di bawah umur, maka peringanan pidana untuk

anak dapat diberikan.

Pemberian peringanan yang diberikan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja

juga mempertimbangkan bahwa masa kanak-kanak adalah masa dimana orang mencari jati diri

yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka

yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi

tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

92 / 145


3. Latar belakang

Dalam hal pemberian peringanan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang

dilakukan anak di bawah umur, Hakim di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja terlebih dahulu

melihat latar belakang anak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menilai

latar belakang terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah :

93 / 145


a. Kepribadiannya.

Kepribadian disini adalah tingkah laku yang di bawa oleh anak tersebut, Hakim di

wilayah Pengadilan Negeri Singaraja perlu mempelajaridari kepribadian atau tingkah laku anak,

apakah anak tersebut berprilakuan baik atau tidak.

Misalnya, anak tersebut beprilaku

tidak baik memperlihatkan perilaku yang baik pada persidangan.Dimana dalam artian anak itu

memiliki ketidakstabilan jiwa (mengalami gangguan jiwa).Seseorang yang jiwanya cacat

94 / 145


pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindak pidana, dalam hal

seperti itu dihapuskan pemidanaan kepadanya.

Jika hakim melakukan kesalahan dalam penilaian prilaku anak yang di bawah umur

tersebut, maka akan berdampak tidak baik bagi anak maupun masyrakat.

Tetapi di

wilayah Pengadilan Negeri Singaraja para Hakim yang memeriksa dari prilaku anak yang

bermasalah dengan hukum sudah sangat terbiasa dan tidak pernah ada kesalahan dalam

menilai kepribadian dari anak-anak, dan juga hakim yang memeriksa khususnya untuk

kepribadian anak ini harus benar-benar memiliki pengalaman dalam psikologis anak.Sehingga

95 / 145


dalam pemeriksaan terhadap perilaku anak bagi Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja

tidak pernah mengalami kendala

[25]

.

Untuk menghindari hal yang dapat merugikan bagi anak maupun masyarakat dalam

pemberian peringanan pidana itu, perlu adanya peran yang bisa memberikan hakim sebuah

gambaran yang jelas tentang kepribadian atau perilaku dari anak tersebut, hal ini yang

biasanya menjadi pertimbangan yang sulit bagi hakim jika peran Balai Permasyrakatan

96 / 145


(BAPAS) atau orang tua/wali dari anak tersebut memberi keterangan yang kurang tepat atau

palsu.

b. Lingkungan diluar dan di dalam rumah.

Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja juga memperhatikan lingkungan diluar dan

di dalam rumah bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dikarenakan lingkungan

97 / 145


yang baik atau kurang baik sangat mudah mempengaruhi prilaku anak-anak. Misalnya di

lingkungan luar rumah anak tersebut kurang baik, dan jika anak-anak tersebut cendrung

bergaul di kawasan itu maka secara tidak sadar anak tersebut akan ikut terpengaruh perbuatan

yang kurang baik jika tidak pengawasan dari lingkungan di dalamnya, disini yang berperan di

lingkungan dalam rumah adalah kedua orangtua atau saudara-saudaranya yang sudah dewasa

dari anak tersebut

[26] . Jika memang anak yang masih di bawah umur yang

bertempat tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka peran dari Balai Permasyrakatan dan

lingkungan di dalam rumah anak tersebut sangat diperlukan, agar anak tersebut lebih bisa

membandingkan perbuatan yang benar atau yang salah dan juga dapat merubah prilaku dari

anak tersebut.

98 / 145


c. Status anak dengan kedua orangtuanya.

Perlu adanya pertimbangan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja tentang

status anak kepada orangtuanya dalam pemberian peringan pidana, yang perlu di perhatikan

adalah status dari anak tersebut, dimana dimaksudkan status disini adalah hubungan atau

ikatan kepada orangtua angkatnya. Jika status anak itu dalam lingkungan rumahnya adalah

sebagai anak angkat dan mendapat perlakuan yang tidak layak dari kedua orangtuanya, tidak

99 / 145


menutup kemungkinan cendrung membuat anak tersebut mengalamai depresi dan melakukan

hal yang melanggar hukum.

Atau bisa saja di

karenakan kehadirannya yang tidak secara penuh, suasana keluarga yang kurang harmonis,

situasi ekonomi, perhatian yang kurang terhadap perkembangan anak, dan gangguan emosi

dan kepuasan diri

[27]

.

Apabila hal itu terjadi dalam kasus tindak puncurian yang dilakukan oleh anak dibawah

100 / 145


umur, maka anak tersebut mendapatkan peringanan pidana dan perlakuan khusus.Hakim di

Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja akan lebih cendrung untuk memperhatikan kondisi anak

tersebut, agar anak tersebut dapat merubah prilakunya dan bisa kembali lagi menata masa

depan yang akan di jalaninya nanti dengan bantuan dari Balai Permasyrakatan dan kedua

orangtua atau wali yang bisa memberikan didikan yang layak.

4. Kesepakatan perdamaian dari pelaku dan korban

101 / 145


Pada dasarnya ada pertimbangan dalam pemberian peringanan dan pemberatan pidana

bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana

. Di pengadilan Negeri Singaraja

yang baru-baru ini menggunakan

sistem diversi

berupa mediasi dimana keputusan untuk memilih atau melanjutkan ke persidangan bisa

dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di tempat perkara

[28]

.

102 / 145


Sistem ini, menurut Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja sudah berjalan dengan

baik, dimana antara korban dan pelaku di berikan kesempatan untuk menyelesaikan terlebih

dahulu kejadian perkara di tempat itu sebelum memutuskan untuk diperiksa di pengadilan.

Dalam menggunakan sistem diversi ini korban dan pelaku diberikan kesempatan beberapa hari

untuk melakukan perdamaian Hakim juga bertujuan untuk membuka jalan pikiran bagi korban

bahwa terdakwa itu masih anak-anak, dan sangat diharapkan untuk memikirkan masa depan

anak tersebut.

Jika ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk berdamai, maka Hakim di

103 / 145


Pengadilan Negeri Singaraja tidak melanjutkan ke persidangan kasus yang dilakukan oleh anak

di bawah umur ini, Hakim disini berpendapat bahwa korban yang melakukan kesepakatan

perdamaian kepada pelaku menyadari dan mau

membuka pikirannya bahwa pelaku

tersebut masih anak-anak dimana anak-anak tersebut adalah masa depan bagi negara.

b. Pemberian Pemberatan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja

104 / 145


Sebelum memberikan pemberatan pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak

pidana pencurian dalam kategori berusia 12 tahun sampai 16 tahun

yang diberikan oleh Hakim di

w

ilayah Pengadilan Negeri Singaraja

, mempertimbangkan terlebih dahulu untuk memberi tindakan atau dikembalikan kepada

orangtua/wali anak tersebut sekali lagi hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan masa depan

anak tersebut, tetapi ketika hal tersebut tidak cukup untuk membuat anak itu menghentikan

perbuatan yang melanggar pidana atau melakukan kembali tindak pidana pencurian maka

Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja memberikan hukuman pemberatan

kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu:

105 / 145


1.Pengulangan (Recidive)

Seperti yang telah dijelaskan KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya

pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana

(kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.,

tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang dapat memberi tambahan pidana atau

hukuman kepada pelaku tindak pidana. Tidak terkecuali dalam kasus anak di bawah umur yang

106 / 145


melakukan tindak pidana pencurian.

Adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis

adalah "Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi,

maka orang itu telah membuktikan tabiatnya atau karakteristik yang kurang baik. Meskipun ia

telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan

pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka re

cidivis perlu dijatuhi pidana yang

lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka

kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat

107 / 145


lainnya. Tetapi meskipun demikian te

tap

juga ia melakukan perbuatan pidana lagi".

Disini, dalam pemberian pemberatan Pengulangan (recidive) yang diberikan oleh Hakim di

w

ilayah Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahw

a meskipun pemberatan ini harus di jatuhi kepada anak yang masih

dibawah umur

108 / 145


khususnya kategori anak berusia 12 tahun sampai dengan 16 tahun, Hakim di wilayah

Pengadilan Negeri Singaraja tidak menyamakan kedudukan anak-anak dari orang dewasa,

anak-anak yang diberikan pemberatan pidana ini masih diperhatikan hak-hak dan masa

depannya agar tidak membunuh generasi muda untuk bangsa

[29]

.

3.2. Penerapan hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak di bawah umur

.

109 / 145


3.2.1. Peradilan dan proses pidana untuk anak

Pengertian peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari pengertian “peradilan” dan

“anak”. Peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau institusi sosial yang berproses

mencapai keadilan. Secara filosofi ”peradilan” berhubungan erat dengan konsepsi “keadilan”.

Begitupun terhadap seorang anak, demi menegakkan suatu keadilan jika mereka melakukan

suatu yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan akan dihadapkan

110 / 145


ke pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan pidana anak

[30]

.

Proses peradilan adalah proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang untuk

berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh

berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan di mana keputusan yang diambil itu

mempunyai motivasi tertentu

[31] .

111 / 145


Menurut sri Widoyati W. Soekito yang dikutip oleh sabrina Hidayat bahwa tujuan peradilan

anak pada dasarnya adalah untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau

lambat ia dapat kembali ke kehidupan masyarakat yang normal dan bukan untuk mengakhiri

harapan dan potensi masa depan

[32] . Dalam menghadapi dan menangani proses

peradilan anak, yang tidak boleh dilupakan adalah kedudukannya sebagai anak dengan semua

sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Dengan demikian, titik tolak pendekatan perlindungan

terhadap anak anak berorientasi pada masalah ke

sej

ahteraan dan kepentingan anak. Hal ini memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan,

perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan

112 / 145


hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak.

Sebagaimana yang telah di atur dalam deklarasi hak-hak anak menyatakan bahwa:

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh

kesempatan

, fasilitas yang dijamin oleh hukum serta sarana lainsehingga secara jasmani,

mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam

113 / 145


keadaan bebas dan bermartabat.

Untuk tujuan itu, kepentingan terbaik bagi anak harus merupakan pertimbangan utama

dalam pembentukan peraturan hukumnya. Dengan demikian, bertolak dari asas atau prinsip

yang berlaku universal ini dalam bidang hukum, perlindungan khusus tersebut wajib

memperoleh penjabaran dan untuk selanjutnya dapat direalisasikan.

114 / 145


3.2.2. Proses pemeriksaan dan putusan perkara pidana pencurian yang dilakukan

oleh anak

di Pengadilan Negeri Singaraja

Dalam proses pemeriksaan dan pemutusan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah

umur dilakukan terlebih dahulu suatu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan dari putusan pengadilan. Dan selama proses

tersebut hak-hak anak dilindungi oleh hukum yang berlaku dan dilakukan secara konsekuen

oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah anak yang melakukan tindak

pidana.

115 / 145


a. Penyidikan dalam proses pemeriksaan

Penyidikan pada hakekatnya telah memiliki ketentuan di dalam KUHAP yang didefinisikan

sebagai berikut:

116 / 145


Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

[33]

. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik

oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat

kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita

Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara

[34]

.

117 / 145


Penyidikan yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, harus

dipandang sama sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang di tetapkan

oleh KUHAP. Penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya

(berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak). Dan

syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997

tentang peradilan anak, yaitu:

118 / 145


1. telah berpengalaman sebagai penyidik;

2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak [35] .

Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berlangsung dalam suasana

kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbimg

Kemasyarakatan sesuai Pasal 42 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Karena

119 / 145


pemeriksaan dilakukan dalam suasan kekeluargaan, maka pada waktu memeriksa tersangka

anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam atau dinas, dan melakukan pendekatan secara

efektif, aktif dan simpatik

[36] . Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini

terdiri dari tugas menjalakan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum.

b. Pemutusan perkara oleh Hakim di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja

120 / 145


Dalam memutus suatu perkara pidana bagi anak di bawah umur di wilayah Pengadilan

Negeri Singaraja hakim tetap berpacu dalam

restorasy justiceyang dalam artian sistem

keadilan, dan juga memiliki tujuan untuk membuat suasana di persidangan tidak membuat

kondisi anak yang melakukan tindak pidana merasa tercekang. Setelah melakukan

pemeriksaan tentang latar belakang, kondisi kejiwaan, serta kesalahan yang diperbuat Hakim

baru bisa memutuskan hukuman yang sepantasnya di dapat.

Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja juga memperhitungkan supaya tidak terjadi

kesenjangan di mata masyrakat terhadap putusan yang diberikan untuk anak tersebut. Dengan

121 / 145


cara membuka pikiran masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pencurian masih anak-anak

sekalipun anak tersebut mendapat hukuman pemberatan pidana, masayrakat harus tetap

berpikir bahwa anak-anak memiliki masa depan dan cita-cita yang belum mereka wujudkan

demi Bangsa ini.

Di situasi persidangan untuk anak yang melakukan tindak pidana diupayakan agar suasana

tidak membuat anak merasa canggung dan tertekan maka Hakim di Pengadilan Negeri

Singaraja memperhatikan Undang-undang perlindungan Anak No 3 tahun 1997 dimana dalam

persidangan Hakim juga melakukan pendekatan dan pertanyaan yang berbeda dari kasus yang

122 / 145


dilakukan orang dewasa, disini dalam pemutusan pidana hakim juga tidak menggunakan

seragam kebesaran seperti contohnya: tidak menggunakan Toga.

Dalam memutuskan suatu hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah

umur di persidangan bisa dihadiri oleh Hakim majelis ataupun hanya Hakim tunggal, tergantung

dari konteks pidana yang disidangkan apakah itu persidangan yang kompleks bagi masyarakat

atau tidak. Jadi dalam menentukan pemutusan untuk ank yang masih di bawah umur tidak

selalu diwajibkan di hadiri oleh Hakim majelis

.

123 / 145


Di utamakan dalam pemeriksaan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah

umur di Pengadilan Negeri Singaraja di hadiri oleh Hakim Anak dan yang telah memiliki

pengalaman, hal ini dikarenakan untuk dapat memahami perilaku anak secara lebih jelas dan

dapat membuat anak yang melakukan persidangan menjalani dengan baik tanpa terasa ada

kecaman atau ketakutan

[37] .

D.PENUTUP

124 / 145


4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi tentang faktor-faktor yang

meringankan dan memberatkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang

dilakukan anak di bawah umur, sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagau berikut:

125 / 145


6

7

1.Unsur-unsur yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap putusan hakim di

pengadilan Negeri Singaraja dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah

umur sangat berperan, karena Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja memang benar-benar

126 / 145


melindungi hak-hak dan masa depan dari anak tersebut dengan kriteria yang ada di dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak

serta KUHP.

1. 2 Penerapan pemberian sanksi pidana dalam memeriksa dan memutus tindak pidana

pencurian yang dilakukan anak di bawah umur Hakim menerapkan sesuai dengan

UU

No. 3 Tahun 1997

.

Dalam memutus suatu perkara pidana bagi anak di bawah umur di

Pengadilan Negeri Singaraja hakim tetap berpacu dalam

restorasy justice

127 / 145


.

yang dalam artian sistem keadilan,

dimana anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus tetap mempertimbangkan hak-hak

dari anak tersebut.

4.2 Saran-saran

128 / 145


1. Agar hakim tetap mempertahankan keyakinannya dalam memutus perkara pidana yang

dilakukan anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan pemberian faktor-faktor peringanan

dan pemberatan pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan

Negeri Singaraja. Sehingga putusan tersebut dapat diterima di mata masyarakat

2. Hendaknya bagi hakim-hakim yang lain di Pengadilan Negeri Singaraja tetap

menerapkan UU No.3 Tahun 1997 dan tetap berpacu pada

restorasy justice.

Dikarenakan putusan tersebut sangat adil bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang

melakukan Tindak Pidana, sehingga hak-hak dan masa depan anak masih bisa dicapai

129 / 145


130 / 145


Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak di Indonesia,

Refika aditama, Bandung, hlm.1

Moeljanto,1988, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, hlm.87

Rosadi, 2002, Pokok-pokok Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002tentang

Perlindungan Anak,

Jurnal Penelitian Sumatera Barat, hlm.3

131 / 145


Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar

Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran

Kausalitas,

Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2002, hlm. 151

Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. (Jakarta : UI Press, 1986). hlm. 6

132 / 145


Joko P. Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.Jakarta : Rineka Cipta.

hlm.2

Nawawi Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press. hlm.61

133 / 145


Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Panji Sakti. Singaraja.hlm. 19

Sutrisno Hadi.2001,Metodologi Riset Nasional. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 46

Altherton & klemmack dan Irawan Soehartono.Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik hlm.78

134 / 145


Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.Raja

Grafindo. Jakarta. hlm. 14

H.B. sutopo.1988,Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II.UNS Press. Surakarta. hlm 37.

Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal dan Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak.Malang,

hlm 90

135 / 145


Kusno Adi,Ibid, hal 90

Ibid. Hlm.46.

“Peranan-bapas dalam perkara anak” http://www. bangopick.wordpress.com, diakses 11

136 / 145


Agustus 2012

Maidin Gultom, 2008,Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Anakdi Indonesia

, (Bandung: Refika Aditama), hlm.120.

J. E. Sahetapy, 2009, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Malang:

Setara Press ), hlm.302

137 / 145


Marlina, Hukum Penitensier, Op.cit, hlm.150

Pengulangan atau pengertian recidive http://www. blogger.com,.diakses 24 Februari 2012.

Marlina, Loc.Cit., hlm.150

138 / 145


E. Utrecht, 1994,Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), hlm. 137

Wawancara dengan Bapak Dewa Putu Widiadnyana, Panitera Muda Pidana, 25 September

2014

139 / 145


Wawancara dengan Ibu Luh Kasih, Panitera Bagian Hukum, 26 September 2014

Wawancara dengan bapak Dewa Ketut Supardi, PaniteraPengadilan Negeri Singaraja, 29

September 2014

Data responden,A.A Gede Oka Mahardika, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 30 September

2014

140 / 145


Koesparmono,Irsan, 2008, Percobaan Melakukan Tindak Pidana Buku Referensi Universitas

Indonesia

.Malang hlm.87

Data Responden,Amin Imanuel Bureni,Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 29 September

2014.

141 / 145


Data responden. Ni Luh Suantini, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 30 September 2014

Sunaryo, Januari 2002, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak dalam Proses

Peradilan Pidana,

Jurnal Hukum Dinamika Hukum,No.1, hlm.88

Ibid, hlm.51.

142 / 145


Hidayat Sabrina, 2005Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan Anak,Jakarta Jurnal

Hukum

hlm.42

Andi Hamzah, 2006, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet 5, Jakarta:Sinar Grafika,

hlm.118

143 / 145


Pramita dan Tamba B.I.T, 2003, Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Pada

Tahap Penyidikan,

Jurnal Hukum, No.1, hlm.29

Darwan, Op.cit, hlm. 38

Ibid

144 / 145


Data Responden, ,Amin Imanuel Bureni. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 30 September

2014

145 / 145

ATAU MEMBERATKAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANAPENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Recommend Documents