Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
UNSUR-UNSUR YANG MERINGANKAN DAN/ATAU MEMBERATKAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANAPENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
1 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Oleh
Dewa Gede Wirawan Pranajaya
NPM 010.03.0016
2 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
3 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
SINGARAJA
1
4 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2014
UNSUR-UNSUR YANG MERINGANKAN DAN/ATAU MEMBERATKAN SANKSI PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
5 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Oleh :
Dewa Gede Wirawan Pranajaya
010.03.0016
6 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
ABSTRAK
1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara
seimbang.Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendiriran tiang pancang,
pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak,kepribadian dan
7 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta
berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan
terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara
penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.
Berbagai kasus bermunculan sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal.
“Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat
yang memiliki kepatuhan terhadap niiai-nilai hukum”. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi)
perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan
8 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula
dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap
pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.
Dari teori di atas, dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pidana tersebut dapat
bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan, diberatkan bahkan dihapuskan bagi anak yang
melakukan tindak pidana, yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi
jaminan kepastian hukum khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja.
9 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Kata Kunci : Sanksi Pidana Pencurian, Di bawah umur.
A.PENDAHULUAN
1. 1.1. Latar Belakang Masalah
2. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara
10 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidak
pemilikan, adapun juga terdapat faktor-faktor lain yang cenderung membuat orang berbuat
menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional
sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih
lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang
lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang
dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.
3. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan
11 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara
seimbang.
“Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendiriran tiang pancang,
pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak,kepribadian dan
karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta
berdiri tegar dalam meniti kehidupan” [1] .
12 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Di Indonesia, penentuan batas umur anak masih berbeda-beda Hal ini bisa dilihat dari
berbagai perundang-undangan yaitu :
1. a. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : belum dewasa
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin
1. b Berdasarkan Pasal I ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak : Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin.
2. c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang
13 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
perlindungan anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Indonesia memiliki berbagai jenis permasalahan yang menceritakan kisah tragis
tentang nasib anak-anak bangsa ini, seperti halnya di Singaraja Bali. Anak-anak di zaman
sekarang ini sangat mudah terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang
hidup dalam masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang melanggar norma-norma yang
berlaku.Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan
tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan
hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar
perundang-undangan Hukum Pidana.
4. Adapun pertimbangan yang harus dilakukan dalam pengambilan hukuman atau sanksi
14 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
pidana untuk anak yang melanggar hukum. Di antaranya seperti yang telah ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam Pasal 22
menegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat di jatuhi pidana dan tindakan. Seperti
dijelaskan di atas, anak juga bisa mendapat hukuman atau sanksi jika berbuat atau melanggar
hukum, tetapi kenyataan tersebut sering tidak berfungsi dengan baik. Dalam arti kejahatan yang
dilakukan anak di bawah umur tidak kunjung habis, hal itu apakah dikarenakan oleh hukuman
yang dijatuhkan masih dianggap ringan oleh pelaku (anak di bawah umur) ataukah disebabkan
karena pengaruh faktor lingkungan dimana anak tersebut bertempat tinggal.
15 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1
Berbagai kasus bermunculan sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal
dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah
terjadi penyimpangan hukum. “Pembangunan masyarakat hukum madani
(civil society)
16 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuha
nterhadap nilai-nilai hukum”
[2]
.
Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang
dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat
pencurian yang ringan sampai pencurian yang berat, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan
keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.
17 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang
salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Tindak
pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh
banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang
bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang
dewasa yang melakukan tindak pidana.
2. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan
perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya,
bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan
fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya
para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin
18 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.
3. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang
menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana,
sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga
mempertimbangkan masa depan anak, karena anak merupakan harapan masa depan bangsa
dan negara. “Apabila anak berprilakuan baik maka baik pula masa depan anak tersebut. Pada
sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan
bangsa sekarang dan yang akan dating
” [3] .
4. Namun, terhadap kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melakukan
tindak pidana dapat juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap
anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang
19 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
sangat luas baik menyangkut diri prilaku maupun masyarakat.Pemidanaan merupakan unsur
dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana.
5. Dalam hal ini kita perlu menelaah lebih jelaspengertian tentang hukum yang bertujuan
untuk mengingatkan kita terhadap peran dan fungsi hukum.Yang dimaksudkan dengan hukum
adalah keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat, tidak hanya memuat peraturan tetapi hukum juga harus memiliki unsur
paksaan.Unsur paksaan di lakukan untuk mendorong semua orang agar dapat mentaati hukum
yang berlaku. Ketika seseorang melakukan pelanggaran dan melawan hukum maka ia harus
dikenai sanksi.
20 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
6. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu
orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalamkehidupan
bermasyarakat.Demi tercapainya tujuan tersebut, hukum diberlakukan secara adil dan memiliki
kepastian hukum dalam penerapannya. Artinya setiap orang berhak mendapat perlakuan yang
sama dalam hal perlindungan hukum dan seseorang wajib dikenai hukum apabila ia terbukti
melakukan kesalahan.
7. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas
sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.
Maka hanya negara
saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana
terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh
badan pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap
21 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya
itu
[4] . Penegakan
hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta
meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
8. Dari semua teori yang telah ada demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan telaah
teori tentang bagaimana tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Anak harus
diperlakukan secara berbeda (istimewa) dimana harus diperhatikan hak-haknya, kelangsungan
hidupnya di masa depan, sehingga sebaiknya hukum tetap dilaksanakan sebagaimana yang
telah di atur, tentunya bagi seorang anak yang secara sengaja melakukan tindak pidana secara
berulang-ulang, Namun dalam putusan pidana bernomor 196/PID.B/2013/PN.SGR Atas nama
22 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Khairul Yaqin peranan pemberian peringanan dan pemberatan masih belum jelas dan belum
bisa dapat di mengerti oleh sebagian masyarakat.
9. Dari teori diatas dapat dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pidana
tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan, diberatkan bahkan dihapuskan
bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang
menjadi jaminan kepastian hukum khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja.
1.2. Rumusan Masalah
23 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai
berikut:
1. Apa unsur-unsur yang dapat meringankan dan/atau memberatkan terhadap putusan
hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dalam tindak Pidana pencurian yang dilakukan anak di
bawah umur berperan dalam putusan Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana penerapan pemberian sanksi pidana yang ditetapkan oleh hakim dalam
memeriksa, dan memutus perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
24 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3. 1.3. Ruang lingkup masalah
Ruang lingkup masalah merupakan sebuah bingkai yang akan membatasi area penelitian,
sehingga penelitian dapat menunjukkan secara pasti
variable mana yang akan diteliti dan
pencarian jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini akan terbatas
pada
unsur-unsur yang
meringankan dan
/atau
25 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
memberatkan
sanksi pidana
dalam
tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur serta sikap hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan
Negeri Singaraja. Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan maka ruang lingkup akan
dipersempit
. Tujuan Penelitian
26 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengetahui peran dari unsur-unsur yang
meringankan dan
/atau
memberatkan
sanksi pidana dalam
tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur,
27 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam memeriksa, dan memutus
perkara pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.
1.5. Manfaat penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
28 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Manfaat Teoristis
2. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambarantentang systemper
adilan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja secara lebih jelas tentang
pemberian peringanan dan pemberatan pidana. Selain itu juga
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran kepada pihak yang terkait dan
agar dapat dijadikan pedoman.
29 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
b Manfaat Praktis
1. Bagi masyarakat,penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat
tentang proses suatu Peradilan Pidana anak di bawah umur yang mendapat peringanan atau
pemberatan hukuman yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat para penegak
hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja Bali, untuk mengambil putusan
yang adil dalam mengatasi kasus yang dilakuan
oleh anak di bawah umur yang
melanggar norma.
30 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3. Bagi mahasiswa, dalam penelitian ini, selain sebagai salah satu syarat guna mencapai
gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
singaraja, juga mahasiswa di harapkan mampu mengkaji, mendefinisikan dengan baik
pentingnya mempelajari hukum pidana khususnya tentang anak di bawah umur
B. METODE PENELITIAN
31 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2.1. Jenis Penelitian
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah,
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu
gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka “metode penelitian dapat diartikan
sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam
melakukan penelitian”
[5] .
32 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
“Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan
suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap
permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab berbagai
permasalahan”
[6] .Setiap penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu.Cara bagaimana
penelitian dilakukan merupakan metode penelitian.
Dihubungkan dengan tujuan umum dari “suatu penelitian adalah untuk memecahkan
masalah, maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan
masalah yang dirumuskan”
[7] , termasuk dalam penentuan jenis penelitian yang dilakukan.
33 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal
adanya penelitian secara empiris.
Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan
untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum
empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.
Penelitian hukum empiris memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
34 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Adanya kesenjangan antara dassollen dengan dassein yaitu kesenjangan antara teori
dengan praktek di masyarakat, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta umum, atau
adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik ;
2. Umumnya menggunakan hipotesis;
3. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir
4. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
5. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang
sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain
35 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama
pentingnya
[8] .
“Menurut Sutrisno Hadi metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana
caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya” [9] .
36 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Penelitian mengenai unsur-unsur yang meringankan dan/ataumemberatkan sanksi pidanad
alam
tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja
adalah merupakan penelitian empiris, dimana penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di
lapangan dan sumber buku-buku yang menjelaskan secara sistematis, faktual, akurat mengenai
fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan penelitian ini.
2.2. Sifat Penelitian
37 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Penelitian ini melakukan analisis hanya
sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis
sehingga dapat lebih mudah dismpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini
menggunakan metode survey
[10] . Dikatakan
deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara
menyeluruh dan sistematik mengenai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan
terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan
Negeri Singaraja.
38 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2.3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, pemilihan lokasi penelitian
dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk
memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti
berdomisili di Singaraja sehingga penelitian lebih mudah di jangkau.
39 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2.4. Sumber dan Jenis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat di golongkan menjadi dua antara lain :
1. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu data secara langsung
40 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
diperoleh dari responden dan nara sumber sebagai subyek penelitian. wawancara dilakukan
responden dan nara sumber yang terlibat langsung dengan tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mencari, mempelajari
dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan
melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan dokumen
yang terdiri dari :
41 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat khususnya mengenai
faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan tindak pencurian yang dilakukan anak di
bawah umur, terdiri dari :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362-367
42 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2. Undang-Undang Peradilan anak.
3.Pasal I ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP tentang pencurian.
43 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut
mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan-bahn hukum primer, yaitu :
1. Buku-buku yang membahas tentang anak.
2. Makalah-makalah yang membahas tentang anak.
44 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
1. Kamus Hukum
45 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2. Kamus Bahasa Indoonesia.
3. Majalah dan surat kabar.
2.5. Teknik Pengumpulan Data
46 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Teknik pengupulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :
a. Untuk data primer yang digunakan adalah teknik wawancara dengan menggunakan
pedoman wawancara.
b. Untuk data sekunder dan tersier dilakukan penelitian dokumentasi adalah serangkaian
usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan
47 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang
di bahas dalam penelitian ini.
2.6. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian
48 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.
Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh reponden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya
yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh
[11] .
Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterprestasikan
49 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif-induktif dan
mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis
penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan
menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti
[12] . Dari hasil tersebut
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat
dalam penelitia
n ini.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
50 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3.1.Unsur-unsur yang meringankan dan/atau memberatkan Terdakwa atas Tindak Pidana
Pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.
1. Dilihat dari tujuan Undang- Undang adalah untuk dapat menjatuhi hukuman pidana
atau tindakan bagi anak yang melanggar hukum.
Tetapi yang terjadi biasanya
hukuman tersebut belum tentu bisa membuat anak-anak jera, maka dari itu kita juga perlu
menimbang kembali hukuman atau pidana untuk si anak yang telah sering melakukan
kesalahan atau pelanggaran pidana tersebut.
51 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Kita perlu mengkaji lebih jauh agar bisa membandingkan hukuman mana yang setimpal atau
hukuman mana yang memang harus di kurangi bagi anak yang melakukan pelanggaran tindak
pidana.
2. Yang perlu diketahui adalah di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait
dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku
kejahatan sehingga ketentuan di dalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP tidak
lagi digunakan untuk anak.
Kasus tindak pidana oleh anak memang berbeda dengan
kasus pelanggaran hukum oleh
orang dewasa, karena
dasar pemikiran pemberian hukuman oleh
52 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
negara adalah bahwa setiap warga negara adalah mahkluk yang bertanggung jawab dan
mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai
individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab
itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya
hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat
perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.
3. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan
berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai
12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang
tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan
53 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas)
tahun dijatuhkan pidana.
4. Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada
tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan masyarakat karena
masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu
tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan
peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti
pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.
5. Tetapi seiring juga dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK),
pimikiran anak zaman sekarang pun sedikit berubah, tidak jera akan perbuatan yang si anak
lakukan (merasa mendapat hukuman yang ringan) tidak menutup kemungkinan si anak akan
54 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
mengulang kembali perbuatan melanggar hukum. Di dalam kategori anak berumur 16 tahun
sampai dengan 18 tahun, dimana anak sudah bisa dikatagorikan mampu berpikir dewasa, yang
lebih dominan untuk diperhatikan kembali hukuman apa yang semestinya di dapat.
6. Namun pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar
hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh
karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan)
harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi
juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial
anak, dan keadaan keluarga.
7. “Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan
apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusanya dapat
55 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
dipertanggungjawabkan atau tidak
” [13] .Dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki
hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang
dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.
Secara umum dapat dikatakan, “bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi
yang benar, dalam arti orientasi disini dimaksud dengan adanya ketidaksesuaian dalam tujuan
pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses
56 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana
”
[14]
.
Dalam menangani kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana hakim juga perlu
memperhatikan gambaran keadaan anak yang tercantum dalam
case study
yang berupa
[15]
:
57 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Masalah sosialnya
2. Kepribadiannya.
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
1. Riwayat sejak kecil
2. Pergaulannya diluar dan di dalam rumah.
3. Keadaan rumah tangga anak tersebut.
4. Hubungan antara bapak, ibu dan anak.
5. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.
58 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan tersebut
, karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada
anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak.
Anak yang bekonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri
59 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan
yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain
[16] . Meskipun hakim wajib
mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, namun dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tidak menjelaskan alasan Laporan pembimbing Kemasyarakatan in
i
diwajibkan untuk dipertimbangkan Hakim dalam mengambil keputusannya. Hakim tidak terikat
penuh pada laporan penelitian tersebut, hanya merupakan bahan pertimbangan bagi Hakim
untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan.
60 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Hakim pengadilan dalam mengambil keputusan lebih terfokus pada hasil pemeriksaan di
depan sidang pengadilan. Akan tetapi, padaPasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak
dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.
Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan
emosional, mental, dan intelektual anak. Sangat dihindarkan putusan hakim yang
61 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesad
aran
bahwa putusan hakim bermotif perlindungan
[17]
.Di dalam suatu putusan yang diberikan oleh Hakim terdapat pertimbangan-pertimbangan
dimana terdakwa mendapat peringanan dan pemberatan pidana
:
a. Peringanan Pidana dalam KUHP
62 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Peranan peringanan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah
umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
memiliki alasan-alasan
sebagai berikut:
1. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3).
63 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2. Membantu atau medeplichgqheid(Pasal 57 ayat(1 dan 2)
3. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47)
Menurut J.E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah [18] :
64 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Sikap correctdan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang
sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2.Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang
publik.
3.Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
65 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan
kekerasan melarikan diri dari penjara.
5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.
66 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
b. Pemberatan Pidana dalam KUHP
Sedangkan dalam pemberatan pidana KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan
memberatkan pidana, yaitu sedang memangku jabatan (Pasal 52 KUHP),
recidive atau
pengulangan, dan Gabungan atau
samenloop
(Titel 6 Buku 1 KUHP).
67 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Pemberatan Jabatan
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai
berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu
kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai
kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya
dapat ditambah sepertiganya
[19] ”.
68 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan
jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah:
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
Dalam hal ini yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu
adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum.Suatu jabatan public yang
69 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu
kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.
2.Melakukan tindak pidana dengan dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya.
Suatujabatan, disamping membebankan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari
jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang
70 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
timbul dari jabatan yang dipangku.Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan
pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan
itu.
3.Menggunakan kesempatan karena jabatannya.
Pegawai negeri dalam melaksananakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan
71 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
kewajiban jabatan yang dipangkunya, manakala memliki suatu waktu yang tepat untuk
melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan
untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat 1/3 nya dari
ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut.
4.Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.
72 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan
saran-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana
tertentu.Di sini dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan
suatu tindak pidana.
2. Pengulangan (Recidive)
73 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan
umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang
berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku
III.Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.
Dengan demikian KUHP menganut sistem
Recidive Khusus artinya pemberatan pidana
hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu
saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu
[20]
.
74 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan
perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut
recidivist
.Istilah
recidive
itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Menurut doktrin
yang menganut ajaran
recidive
dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana, itu dapat digolongkan sebagai berikut:
75 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. General recidive atau recidive umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan
kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya,
kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan, semacam
apapun.
2. Speciale recidive atau recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan
dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian pelaku melakukan
kejahatan yang sama atau sejenis.
76 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3. Tulsen stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian,
setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani pidananya, pelaku mengulangi
perbuatan pidana, yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya
penggelapan atau penipuan
[21] .
3. Penggabungan (Concursurus)
77 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloo
p.Samenloop
adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. Satu orang melakukan beberapa
perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan
keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang
gabungan atau
samenloop
atau kebalikan dari
deelneming
78 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
(turut serta).Gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana
[22]
.
Manfaat dari peringan dan pemberat pidana dalam KUHP adalah demi menjamin kepastian
dan tegaknya hukum untuk melindungi masyarakat, melindungi HAM serta memberikan
kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi masyarakat yang patuh terhadap
undang-undang dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.
79 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan manfaat dari pemberat dan
peringan pidana tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman berdasarkan
atas kesalahan saja tetapi juga perlu memperhatikan tujuan diberikannya hukuman dan juga
dari sisi kemanusiaannya.
3.1.1. Peringanan dan pemberatan pidana di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja.
80 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Dari data yang peneliti lakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, peranan
peringanan dan pemberatan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian
memerlukan pertimbangan yang signifikan seperti dalam putusan
Nomor:196/ PID.B/ 2013/ PN.SGR. atas nama Khairul Yaqin.
81 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Menyatakan terdakwa Khairul Yaqin terbukti bersalah melakukan tindak Pencurian
memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4,
dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairul Yaqin dengan pidana penjara selama 5
(lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
82 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:
Hal-hal yang memberatkan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
83 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan
84 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih anak-anak dan masih punya kesempatan memperbaiki diri
- Terdakwa belum pernah dihukum
85 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang
memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi
Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai
dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pemberian putusan hukuman
kepada anak yang melakukan tindak pidana harus adil bagi anak dan juga bagi masyarakat
yang menilai. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kensenjangan atau pengertian yang
salah baik bagi masyarakat bahkan anak-anak yang dibawah umur sekalipun. Dalam
menjelaskan pemberian hukuman yang adil terhadap anak yang masih di bawah umur Hakim
juga memerlukan bantuan atau peran dari orang tua, atau balai permasyrakatan (BAPAS) agar
tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja dapat secara
jelas dan lancar terlaksana
86 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
.
Dalam pemberian peringanan dan pemberatan hal ini dikatakan sangat penting juga oleh hakim
di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, hakim menilai masa kanak-kanak merupakan masa
untuk pencarian jati diri, disini anak-anak di kategorikan belum bisa untuk menilai perbuatan
mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, dalam pertimbangan ini sangat di tujukan
untuk melindungi hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana, karena anak merupakan
masa depan negara ini yang bahkan negara tidak diperbolehkan untuk merampas masa depan
dari anak-anak meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana [23] .
87 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja memberikan kriteria pemberian peringanan
dan pemberatan bagi anak yang melakukan tindak pidana (pencurian), yaitu
[24] :
a. Pemberian Peringanan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja
88 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Baru pertama melakukan tindak pidana. Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja
memberikan perlindungan bagi anak-anak yang baru melakukan tindak pidana seperti tindak
pidana pencurian, di karenakan Hakim mempertimbangkan bahwa anak adalah bagian dari
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus
cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu
juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.
Dalam pemberian peringanan yang diberikan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Negeri
89 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Singaraja tersebut dimana anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana benar-benar
diperhatikan untuk masa depannya walaupun anak tersebut sudah memasuki usia 12-1
6
tahun dimana secara umum di mata masyarakat kategori usia tersebut sudah bisa berpikir dan
di kategorikan dewasa, tetapi dalam pertimbangan pemberian peringanan yang diberikan oleh
hakim
di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja
memberikan kesempatan bagi anak yang baru melakukan tindak pidana agar dapat merubah
prilakunya setelah masa hukuman berakhir.
90 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
2. Masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal I ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak : Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun dan belum pernah kawin. Dan masih banyak kriteria lain tentang batasanusia anak
yang bisa di kategorikan. Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah
umur Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa hanya bagi anak-anak
yang masih berusia di bawah umur
dalam kategori umur menurut
Undang-Undang Perlindungan anak adalah 8-12 tahum yang masih perlu diperhatikan dan
khususnya
untuk mendapatkan
peringanan pidana, tetapi juga
hal tersebut
memerlukan pertimbangan seperti yang dijelaskan diatas, jika anak baru pertama kali
91 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
melakukan tindak pidana maka Hakim harus memberikan peringanan bagi anak, demikian juga
halnya jika anak tersebut masih dikategorikan di bawah umur, maka peringanan pidana untuk
anak dapat diberikan.
Pemberian peringanan yang diberikan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja
juga mempertimbangkan bahwa masa kanak-kanak adalah masa dimana orang mencari jati diri
yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka
yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi
tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat.
92 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3. Latar belakang
Dalam hal pemberian peringanan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang
dilakukan anak di bawah umur, Hakim di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja terlebih dahulu
melihat latar belakang anak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menilai
latar belakang terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah :
93 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
a. Kepribadiannya.
Kepribadian disini adalah tingkah laku yang di bawa oleh anak tersebut, Hakim di
wilayah Pengadilan Negeri Singaraja perlu mempelajaridari kepribadian atau tingkah laku anak,
apakah anak tersebut berprilakuan baik atau tidak.
Misalnya, anak tersebut beprilaku
tidak baik memperlihatkan perilaku yang baik pada persidangan.Dimana dalam artian anak itu
memiliki ketidakstabilan jiwa (mengalami gangguan jiwa).Seseorang yang jiwanya cacat
94 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindak pidana, dalam hal
seperti itu dihapuskan pemidanaan kepadanya.
Jika hakim melakukan kesalahan dalam penilaian prilaku anak yang di bawah umur
tersebut, maka akan berdampak tidak baik bagi anak maupun masyrakat.
Tetapi di
wilayah Pengadilan Negeri Singaraja para Hakim yang memeriksa dari prilaku anak yang
bermasalah dengan hukum sudah sangat terbiasa dan tidak pernah ada kesalahan dalam
menilai kepribadian dari anak-anak, dan juga hakim yang memeriksa khususnya untuk
kepribadian anak ini harus benar-benar memiliki pengalaman dalam psikologis anak.Sehingga
95 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
dalam pemeriksaan terhadap perilaku anak bagi Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja
tidak pernah mengalami kendala
[25]
.
Untuk menghindari hal yang dapat merugikan bagi anak maupun masyarakat dalam
pemberian peringanan pidana itu, perlu adanya peran yang bisa memberikan hakim sebuah
gambaran yang jelas tentang kepribadian atau perilaku dari anak tersebut, hal ini yang
biasanya menjadi pertimbangan yang sulit bagi hakim jika peran Balai Permasyrakatan
96 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
(BAPAS) atau orang tua/wali dari anak tersebut memberi keterangan yang kurang tepat atau
palsu.
b. Lingkungan diluar dan di dalam rumah.
Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja juga memperhatikan lingkungan diluar dan
di dalam rumah bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dikarenakan lingkungan
97 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
yang baik atau kurang baik sangat mudah mempengaruhi prilaku anak-anak. Misalnya di
lingkungan luar rumah anak tersebut kurang baik, dan jika anak-anak tersebut cendrung
bergaul di kawasan itu maka secara tidak sadar anak tersebut akan ikut terpengaruh perbuatan
yang kurang baik jika tidak pengawasan dari lingkungan di dalamnya, disini yang berperan di
lingkungan dalam rumah adalah kedua orangtua atau saudara-saudaranya yang sudah dewasa
dari anak tersebut
[26] . Jika memang anak yang masih di bawah umur yang
bertempat tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka peran dari Balai Permasyrakatan dan
lingkungan di dalam rumah anak tersebut sangat diperlukan, agar anak tersebut lebih bisa
membandingkan perbuatan yang benar atau yang salah dan juga dapat merubah prilaku dari
anak tersebut.
98 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
c. Status anak dengan kedua orangtuanya.
Perlu adanya pertimbangan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja tentang
status anak kepada orangtuanya dalam pemberian peringan pidana, yang perlu di perhatikan
adalah status dari anak tersebut, dimana dimaksudkan status disini adalah hubungan atau
ikatan kepada orangtua angkatnya. Jika status anak itu dalam lingkungan rumahnya adalah
sebagai anak angkat dan mendapat perlakuan yang tidak layak dari kedua orangtuanya, tidak
99 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
menutup kemungkinan cendrung membuat anak tersebut mengalamai depresi dan melakukan
hal yang melanggar hukum.
Atau bisa saja di
karenakan kehadirannya yang tidak secara penuh, suasana keluarga yang kurang harmonis,
situasi ekonomi, perhatian yang kurang terhadap perkembangan anak, dan gangguan emosi
dan kepuasan diri
[27]
.
Apabila hal itu terjadi dalam kasus tindak puncurian yang dilakukan oleh anak dibawah
100 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
umur, maka anak tersebut mendapatkan peringanan pidana dan perlakuan khusus.Hakim di
Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja akan lebih cendrung untuk memperhatikan kondisi anak
tersebut, agar anak tersebut dapat merubah prilakunya dan bisa kembali lagi menata masa
depan yang akan di jalaninya nanti dengan bantuan dari Balai Permasyrakatan dan kedua
orangtua atau wali yang bisa memberikan didikan yang layak.
4. Kesepakatan perdamaian dari pelaku dan korban
101 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Pada dasarnya ada pertimbangan dalam pemberian peringanan dan pemberatan pidana
bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana
. Di pengadilan Negeri Singaraja
yang baru-baru ini menggunakan
sistem diversi
berupa mediasi dimana keputusan untuk memilih atau melanjutkan ke persidangan bisa
dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di tempat perkara
[28]
.
102 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Sistem ini, menurut Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja sudah berjalan dengan
baik, dimana antara korban dan pelaku di berikan kesempatan untuk menyelesaikan terlebih
dahulu kejadian perkara di tempat itu sebelum memutuskan untuk diperiksa di pengadilan.
Dalam menggunakan sistem diversi ini korban dan pelaku diberikan kesempatan beberapa hari
untuk melakukan perdamaian Hakim juga bertujuan untuk membuka jalan pikiran bagi korban
bahwa terdakwa itu masih anak-anak, dan sangat diharapkan untuk memikirkan masa depan
anak tersebut.
Jika ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk berdamai, maka Hakim di
103 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Pengadilan Negeri Singaraja tidak melanjutkan ke persidangan kasus yang dilakukan oleh anak
di bawah umur ini, Hakim disini berpendapat bahwa korban yang melakukan kesepakatan
perdamaian kepada pelaku menyadari dan mau
membuka pikirannya bahwa pelaku
tersebut masih anak-anak dimana anak-anak tersebut adalah masa depan bagi negara.
b. Pemberian Pemberatan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja
104 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Sebelum memberikan pemberatan pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak
pidana pencurian dalam kategori berusia 12 tahun sampai 16 tahun
yang diberikan oleh Hakim di
w
ilayah Pengadilan Negeri Singaraja
, mempertimbangkan terlebih dahulu untuk memberi tindakan atau dikembalikan kepada
orangtua/wali anak tersebut sekali lagi hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan masa depan
anak tersebut, tetapi ketika hal tersebut tidak cukup untuk membuat anak itu menghentikan
perbuatan yang melanggar pidana atau melakukan kembali tindak pidana pencurian maka
Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja memberikan hukuman pemberatan
kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu:
105 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1.Pengulangan (Recidive)
Seperti yang telah dijelaskan KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya
pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana
(kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.,
tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang dapat memberi tambahan pidana atau
hukuman kepada pelaku tindak pidana. Tidak terkecuali dalam kasus anak di bawah umur yang
106 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
melakukan tindak pidana pencurian.
Adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis
adalah "Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi,
maka orang itu telah membuktikan tabiatnya atau karakteristik yang kurang baik. Meskipun ia
telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan
pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka re
cidivis perlu dijatuhi pidana yang
lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka
kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat
107 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
lainnya. Tetapi meskipun demikian te
tap
juga ia melakukan perbuatan pidana lagi".
Disini, dalam pemberian pemberatan Pengulangan (recidive) yang diberikan oleh Hakim di
w
ilayah Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahw
a meskipun pemberatan ini harus di jatuhi kepada anak yang masih
dibawah umur
108 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
khususnya kategori anak berusia 12 tahun sampai dengan 16 tahun, Hakim di wilayah
Pengadilan Negeri Singaraja tidak menyamakan kedudukan anak-anak dari orang dewasa,
anak-anak yang diberikan pemberatan pidana ini masih diperhatikan hak-hak dan masa
depannya agar tidak membunuh generasi muda untuk bangsa
[29]
.
3.2. Penerapan hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak di bawah umur
.
109 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3.2.1. Peradilan dan proses pidana untuk anak
Pengertian peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari pengertian “peradilan” dan
“anak”. Peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau institusi sosial yang berproses
mencapai keadilan. Secara filosofi ”peradilan” berhubungan erat dengan konsepsi “keadilan”.
Begitupun terhadap seorang anak, demi menegakkan suatu keadilan jika mereka melakukan
suatu yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan akan dihadapkan
110 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
ke pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan pidana anak
[30]
.
Proses peradilan adalah proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang untuk
berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh
berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan di mana keputusan yang diambil itu
mempunyai motivasi tertentu
[31] .
111 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Menurut sri Widoyati W. Soekito yang dikutip oleh sabrina Hidayat bahwa tujuan peradilan
anak pada dasarnya adalah untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau
lambat ia dapat kembali ke kehidupan masyarakat yang normal dan bukan untuk mengakhiri
harapan dan potensi masa depan
[32] . Dalam menghadapi dan menangani proses
peradilan anak, yang tidak boleh dilupakan adalah kedudukannya sebagai anak dengan semua
sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Dengan demikian, titik tolak pendekatan perlindungan
terhadap anak anak berorientasi pada masalah ke
sej
ahteraan dan kepentingan anak. Hal ini memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan,
perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan
112 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak.
Sebagaimana yang telah di atur dalam deklarasi hak-hak anak menyatakan bahwa:
Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh
kesempatan
, fasilitas yang dijamin oleh hukum serta sarana lainsehingga secara jasmani,
mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam
113 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
keadaan bebas dan bermartabat.
Untuk tujuan itu, kepentingan terbaik bagi anak harus merupakan pertimbangan utama
dalam pembentukan peraturan hukumnya. Dengan demikian, bertolak dari asas atau prinsip
yang berlaku universal ini dalam bidang hukum, perlindungan khusus tersebut wajib
memperoleh penjabaran dan untuk selanjutnya dapat direalisasikan.
114 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
3.2.2. Proses pemeriksaan dan putusan perkara pidana pencurian yang dilakukan
oleh anak
di Pengadilan Negeri Singaraja
Dalam proses pemeriksaan dan pemutusan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah
umur dilakukan terlebih dahulu suatu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di
sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan dari putusan pengadilan. Dan selama proses
tersebut hak-hak anak dilindungi oleh hukum yang berlaku dan dilakukan secara konsekuen
oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah anak yang melakukan tindak
pidana.
115 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
a. Penyidikan dalam proses pemeriksaan
Penyidikan pada hakekatnya telah memiliki ketentuan di dalam KUHAP yang didefinisikan
sebagai berikut:
116 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
[33]
. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik
oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat
kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita
Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara
[34]
.
117 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Penyidikan yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, harus
dipandang sama sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang di tetapkan
oleh KUHAP. Penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya
(berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak). Dan
syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997
tentang peradilan anak, yaitu:
118 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak [35] .
Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berlangsung dalam suasana
kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbimg
Kemasyarakatan sesuai Pasal 42 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Karena
119 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
pemeriksaan dilakukan dalam suasan kekeluargaan, maka pada waktu memeriksa tersangka
anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam atau dinas, dan melakukan pendekatan secara
efektif, aktif dan simpatik
[36] . Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini
terdiri dari tugas menjalakan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum.
b. Pemutusan perkara oleh Hakim di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja
120 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Dalam memutus suatu perkara pidana bagi anak di bawah umur di wilayah Pengadilan
Negeri Singaraja hakim tetap berpacu dalam
restorasy justiceyang dalam artian sistem
keadilan, dan juga memiliki tujuan untuk membuat suasana di persidangan tidak membuat
kondisi anak yang melakukan tindak pidana merasa tercekang. Setelah melakukan
pemeriksaan tentang latar belakang, kondisi kejiwaan, serta kesalahan yang diperbuat Hakim
baru bisa memutuskan hukuman yang sepantasnya di dapat.
Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja juga memperhitungkan supaya tidak terjadi
kesenjangan di mata masyrakat terhadap putusan yang diberikan untuk anak tersebut. Dengan
121 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
cara membuka pikiran masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pencurian masih anak-anak
sekalipun anak tersebut mendapat hukuman pemberatan pidana, masayrakat harus tetap
berpikir bahwa anak-anak memiliki masa depan dan cita-cita yang belum mereka wujudkan
demi Bangsa ini.
Di situasi persidangan untuk anak yang melakukan tindak pidana diupayakan agar suasana
tidak membuat anak merasa canggung dan tertekan maka Hakim di Pengadilan Negeri
Singaraja memperhatikan Undang-undang perlindungan Anak No 3 tahun 1997 dimana dalam
persidangan Hakim juga melakukan pendekatan dan pertanyaan yang berbeda dari kasus yang
122 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
dilakukan orang dewasa, disini dalam pemutusan pidana hakim juga tidak menggunakan
seragam kebesaran seperti contohnya: tidak menggunakan Toga.
Dalam memutuskan suatu hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah
umur di persidangan bisa dihadiri oleh Hakim majelis ataupun hanya Hakim tunggal, tergantung
dari konteks pidana yang disidangkan apakah itu persidangan yang kompleks bagi masyarakat
atau tidak. Jadi dalam menentukan pemutusan untuk ank yang masih di bawah umur tidak
selalu diwajibkan di hadiri oleh Hakim majelis
.
123 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Di utamakan dalam pemeriksaan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah
umur di Pengadilan Negeri Singaraja di hadiri oleh Hakim Anak dan yang telah memiliki
pengalaman, hal ini dikarenakan untuk dapat memahami perilaku anak secara lebih jelas dan
dapat membuat anak yang melakukan persidangan menjalani dengan baik tanpa terasa ada
kecaman atau ketakutan
[37] .
D.PENUTUP
124 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
4.1 Kesimpulan
Dari uraian pada pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi tentang faktor-faktor yang
meringankan dan memberatkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang
dilakukan anak di bawah umur, sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagau berikut:
125 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
6
7
1.Unsur-unsur yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap putusan hakim di
pengadilan Negeri Singaraja dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah
umur sangat berperan, karena Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja memang benar-benar
126 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
melindungi hak-hak dan masa depan dari anak tersebut dengan kriteria yang ada di dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak
serta KUHP.
1. 2 Penerapan pemberian sanksi pidana dalam memeriksa dan memutus tindak pidana
pencurian yang dilakukan anak di bawah umur Hakim menerapkan sesuai dengan
UU
No. 3 Tahun 1997
.
Dalam memutus suatu perkara pidana bagi anak di bawah umur di
Pengadilan Negeri Singaraja hakim tetap berpacu dalam
restorasy justice
127 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
.
yang dalam artian sistem keadilan,
dimana anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus tetap mempertimbangkan hak-hak
dari anak tersebut.
4.2 Saran-saran
128 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Agar hakim tetap mempertahankan keyakinannya dalam memutus perkara pidana yang
dilakukan anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan pemberian faktor-faktor peringanan
dan pemberatan pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan
Negeri Singaraja. Sehingga putusan tersebut dapat diterima di mata masyarakat
2. Hendaknya bagi hakim-hakim yang lain di Pengadilan Negeri Singaraja tetap
menerapkan UU No.3 Tahun 1997 dan tetap berpacu pada
restorasy justice.
Dikarenakan putusan tersebut sangat adil bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang
melakukan Tindak Pidana, sehingga hak-hak dan masa depan anak masih bisa dicapai
129 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
130 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia,
Refika aditama, Bandung, hlm.1
Moeljanto,1988, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, hlm.87
Rosadi, 2002, Pokok-pokok Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002tentang
Perlindungan Anak,
Jurnal Penelitian Sumatera Barat, hlm.3
131 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar
Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran
Kausalitas,
Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002, hlm. 151
Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. (Jakarta : UI Press, 1986). hlm. 6
132 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Joko P. Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.Jakarta : Rineka Cipta.
hlm.2
Nawawi Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta : Gadjah Mada University
Press. hlm.61
133 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Panji Sakti. Singaraja.hlm. 19
Sutrisno Hadi.2001,Metodologi Riset Nasional. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 46
Altherton & klemmack dan Irawan Soehartono.Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik hlm.78
134 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.Raja
Grafindo. Jakarta. hlm. 14
H.B. sutopo.1988,Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II.UNS Press. Surakarta. hlm 37.
Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal dan Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak.Malang,
hlm 90
135 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Kusno Adi,Ibid, hal 90
Ibid. Hlm.46.
“Peranan-bapas dalam perkara anak” http://www. bangopick.wordpress.com, diakses 11
136 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Agustus 2012
Maidin Gultom, 2008,Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anakdi Indonesia
, (Bandung: Refika Aditama), hlm.120.
J. E. Sahetapy, 2009, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Malang:
Setara Press ), hlm.302
137 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Marlina, Hukum Penitensier, Op.cit, hlm.150
Pengulangan atau pengertian recidive http://www. blogger.com,.diakses 24 Februari 2012.
Marlina, Loc.Cit., hlm.150
138 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
E. Utrecht, 1994,Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), hlm. 137
Wawancara dengan Bapak Dewa Putu Widiadnyana, Panitera Muda Pidana, 25 September
2014
139 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Wawancara dengan Ibu Luh Kasih, Panitera Bagian Hukum, 26 September 2014
Wawancara dengan bapak Dewa Ketut Supardi, PaniteraPengadilan Negeri Singaraja, 29
September 2014
Data responden,A.A Gede Oka Mahardika, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 30 September
2014
140 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Koesparmono,Irsan, 2008, Percobaan Melakukan Tindak Pidana Buku Referensi Universitas
Indonesia
.Malang hlm.87
Data Responden,Amin Imanuel Bureni,Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 29 September
2014.
141 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Data responden. Ni Luh Suantini, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 30 September 2014
Sunaryo, Januari 2002, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak dalam Proses
Peradilan Pidana,
Jurnal Hukum Dinamika Hukum,No.1, hlm.88
Ibid, hlm.51.
142 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Hidayat Sabrina, 2005Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan Anak,Jakarta Jurnal
Hukum
hlm.42
Andi Hamzah, 2006, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet 5, Jakarta:Sinar Grafika,
hlm.118
143 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Pramita dan Tamba B.I.T, 2003, Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Pada
Tahap Penyidikan,
Jurnal Hukum, No.1, hlm.29
Darwan, Op.cit, hlm. 38
Ibid
144 / 145
Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Data Responden, ,Amin Imanuel Bureni. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 30 September
2014
145 / 145